Menuju 'People-Centered Democracy'!

PRESIDEN SBY dalam pidato Hari Pers Nasional di Palembang menekankan, demokrasi yang ingin dicapai di negeri ini mestilah demokrasi yang benar-benar bertumpu pada rakyat, bukan berpusat pada negara, bukan pula demokrasi yang berpusat pada media massa!" ujar Umar. "Kata Presiden, di banyak negara ada fenomena yang disebut media-centered democracy. Kita dengan sadar tidak menuju ke situ. Kita menuju people-centered democracy, peran pers juga mestinya menuju ke situ." (Kompas, 10-02-10)

"Fenomena media-centered democracy terjadi berkat pers dipercaya masyarakat informasinya dan efektif sebagai penyalur aspirasi rakyat!" sambut Amir. "Lebih lagi, ketika lembaga-lembaga lainnya dalam masyarakat--eksekutif, legislatif, dan yudikatif--makin tak bisa dipercaya oleh rakyat, sehingga mengalami minus kepercayaan, maka pers sebagai lembaga yang masih bisa dipercaya mengalami surplus power, kepercayaan (power) dari rakyat itu melimpah ke pers!"

"Surplus power pada pers saat ini juga disebutkan Presiden!" tegas Umar. "Karena itu, kata Presiden, amat penting untuk memastikan kekuasaan pers itu digunakan secara tepat, dan konstruktif! Pers bisa memilih, menentukan, membatasi dalam keadaan apa power yang surplus itu digunakan dengan baik, untuk kesejahteraan rakyat!"

"Itu terjadi karena kontrol rakyat atau checks and balances terhadap pers berlangsung kontinu dan ketat!" timpal Amir. "Koran menjalani pemilihan umum lewat pasar (market electoral system) setiap hari, jika tidak menyampaikan informasi dan aspirasi sesuai yang diinginkan rakyat, hari itu juga ditinggalkan pembacanya! Media elektronik bahkan menjalaninya setiap menit, customer langsung zapping (pindah saluran) begitu sajian informasinya jelek atau membosankan! Jadi, jauh lebih ketat dari kontrol atau checks and balances terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif yang terjadi lewat pemilihan umum lima tahun sekali!"

"Lantas, bagaimana menggeser fenomena media-centered democracy itu menuju people-centered democracy seperti diharap Presiden?" tanya Umar.

"Kalau yang dimaksud demokrasi berorientasi pada tindakan rakyat langsung, selain lewat pemilu lima tahun sekali, eksekutif dan legislatif harus bisa membuat efektif mekanisme rembuk desa sampai nasional perencanaan pembangunan, serta setiap unjuk rasa mendapat solusi!" tegas Amir. "Jika semua itu tak efektif, seusai pemilu eksekutif dan legislatif melupakan amanah rakyat, rembuk desa cuma formalitas sedang program yang jalan sesuai selera penguasa, atau demo malah dilayani seperti perusuh, people-centered democracy sukar terwujud! Artinya, justru rakyat sendiri yang memberi mandat kepercayaan pada pers--media-centered democracy tak tergeser!"