Koalisi PKS untuk Pemilihan Presiden!

"MASYARAKAT se-Tanah Air masih ingat tegangnya persiapan koalisi PKS--Partai Keadilan Sejahtera--dengan Partai Demokrat, hingga baru ditandatangani menit-menit terakhir menjelang deklarasi pencalonan pasangan SBY-Boediono untuk presiden/wakil presiden!" ujar Umar. "Saat itu pemilihan umum legislatif (pileg) telah selesai, sehingga bagi konstituen PKS koalisi itu khusus untuk pemilu presiden (pilpres) dengan segala kaitan lanjutannya! Konstituen PKS tidak memberi mandat koalisi di parlemen, yang tak pernah dilakukan sebelum pileg!"

"Karena itu, PKS harus tetap memegang teguh amanah konstituennya pada pileg!" sambut Amir. "Konstituen PKS juga tak boleh dilecehkan partai lain setelah memberikan suara di pilpres pada calon sesuai pengarahan pimpinan PKS! Artinya, hak-hak PKS terkait pilpres tak bisa dicampur aduk dengan pileg yang prosesnya terpisah!"

"Konsistensi PKS mengemban amanah konstituen untuk menegakkan kebenaran dalam kiprahnya di parlemen, merupakan kehormatan yang tak bisa ditawar-tawar apalagi digadaikan!" tegas Umar. "Menjaga kehormatan, bagi kader PKS, yang juga pemimpin umat, jelas tak bisa dibanding apalagi disetarakan dengan pertimbangan pragmatis! Amanah dan kehormatan berada pada prioritas tinggi untuk dipertahankan dan diperjuangkan, justru sebagai standar integritas dan kredibilitas setiap kader PKS!"

"Untuk itu, para kader PKS terutama yang terkait proses koalisi, punya kewajiban moral untuk menjelaskan kepada mitra koalisi tentang proporsi koalisi sesuai prosesnya, dan tentang pemahaman konstituen PKS atas koalisi tersebut!" timpal Amir. "Sejalan itu, meluruskan kesalahpahaman dalam memaknai koalisi yang dipublikasikan luas dan cenderung merugikan karena cenderung melabeli PKS sebagai partai ingkar janji--lalu menghukum PKS dengan menggusur kadernya dari kabinet! Padahal, bargaining

kursi kabinet secara nyata terkait dengan dukungan konstituen PKS dalam memenangkan pilpres, sehingga jika dilakukan penggusuran kader PKS dari kabinet berarti telah menafikan dukungan konstituen PKS di pilpres!"

"Di sisi lain, apa pun pilihan langkah PKS dalam Pansus Century Gate DPR akan menjadi ukuran bagi konstituennya sejauh mana PKS mampu mengemban amanah konstituen, khususnya lagi amanah dalam menegakkan kebenaran!" tegas Umar. "Sikap kurang tepat mitra koalisi terhadap PKS dengan mengacungkan ancaman reshuffle kabinet justru dijadikan ujian atas kematangan berpolitik kader PKS, apakah ancaman itu bisa menggoyahkan pendirian dan orientasinya pada amar makruf nahi mungkar--mengemban teguh amanah dan berpihak pada kebenaran--dengan menentang perbuatan mungkar, salah secara moral, hukum maupun administratif!"