Rebut Masa Depan dengan Keringat!

"MODEL pembangunan yang jor-joran menebar charity--'sedekah politis'--kepada warga miskin, mulai pembagian uang tunai sampai sembako, selalu mendapat sorotan kritis karena membuat rakyat tergantung dan menunggu, di antaranya jadi malas!" ujar Umar.

"Idealnya, mendorong partisipasi aktif rakyat, kerja keras merebut masa depan dengan keringat dan tangannya sendiri!"

"Dr. Kartono Mohammad (Metro TV, [2-2]) memberi contoh di China--berpenduduk 1,5 miliar jiwa tapi pengangguran tak mencolok seperti Indonesia--bantuan tidak cuma-cuma, tapi berupa gaji lewat kerja memeras keringat!" sambut Amir.

"Contoh, di jalan raya bebas hambatan antarprovinsi yang setiap ruas panjangnya ratusan kilometer, banyak orang mengecat jalan dengan sejenis aqua proof! Mereka bukan mengecat dengan semprotan atau roller yang bisa lebih cepat selesai, tapi memakai kuas, agar lebih banyak orang bisa dipekerjakan!"

"Dengan begitu penerima bantuan bisa merasa lebih bermartabat dan memiliki harga diri tak beda dengan warga lainnya, karena mereka mendapatkannya lewat bekerja keras memeras keringat--tak cuma nyadong seperti dalam model charity!" tegas Umar.

"Di sisi lain, dengan lapisan aqua proof yang kontinu, mutu jalan pun terjamin dari intrusi salju maupun hujan hingga tahan lebih lama, tak seperti jalan di negeri kita yang setiap musim hujan hancur dan harus direhab total dengan biaya jauh lebih mahal dibanding mengecat dengan aqua proof secara teratur!"

"Dari semua sisinya memang lebih berhasil guna dan berdaya guna!" timpal Amir.

"Tapi jauh lebih penting dari itu, model China mengembangkan budaya kerja keras secara nyata! Seiring itu mereka juga dibekali keterampilan khusus sesuai proyeksi kebutuhan dan masa depan!"

"Berarti benar-benar didorong dan difasilitasi untuk merebut masa depan dengan keringat dan tangannya sendiri!" sambut Umar. "Hal serupa menjadi cita-cita Nasional Demokrat. Manifesto ormas itu menegaskan dasarnya, demokrasi berbasis warga negara yang kuat!"

"Konsep pembangunan berdasar demokrasi berbasis warga itu sebenarnya sudah ada, dikenal dengan proses rembuk desa sampai nasional!" tegas Amir.

"Namun, dalam pelaksanaannya posisi warga negara amat lemah! Saat rembukan warga menyepakati prioritas program di desanya, tapi sampai kabupaten prioritasnya ada pada bupati, terkait berbagai kepentingannya! Jika kebetulan proyek di desanya dibangun, pelaksananya kontraktor atau swakelola dinas terkait, sedang rakyat cuma jadi
penonton!"

"Itu dia!" timpal Umar. "Demokrasi model rembuk desa itu harus berbasis warga negara yang kuat! Tanpa itu warga diperalat elite, kompensasinya ditradisikan nyadong!" ***