PERC, Indonesia Negara Terkorup di Asia-Pasifik!

"HASIL riset lembaga PERC--Political and Economic Risk Consultancy--menempatkan Indonesia negara terkorup di Asia-Pasifik!" ujar Umar. "Riset yang dirilis di Hong Kong, Senin (8-3-2010) itu dilakukan terhadap pelaku bisnis di 16 negara kawasan tersebut, menempatkan Kamboja, Vietnam, dan Filipina--yang sebelumnya masuk terkorup di dunia--di urutan berikutnya!" (Metro TV, [9-3-2010])

"Riset PERC itu bukan atas fakta-fakta di lapangan, melainkan kumpulan dari persepsi para pelaku bisnis!" sambut Amir. "Namun demikian tetap saja, pengumuman hasil riset itu menohok telak, sebab kemajuan yang dicapai dalam pemberantasan korupsi di negeri kita belum mampu mengubah persepsi para pelaku bisnis untuk menempatkan iklim berusaha di Indonesia lebih baik dari negara-negara sekawasan!"

"Itu berarti, klaim para petinggi kita telah berhasil memperbaiki iklim usaha baru sebatas retorika, sedang arti efektifnya belum bisa dirasakan para pelaku bisnis, terutama level multinasional!" tegas Umar. "Kenyataan itu jelas amat memedihkan hati kita! Karena, dalam prakteknya selama ini--dilihat dari sisi warga kita--justru para pelaku bisnis multinasional itu telah cukup dimanjakan oleh pemerintah! Di sektor pertambangan lebih 90 persen dikuasai asing, sedang di sektor retail telah meresahkan pelaku bisnis lokal di bidang sejenis!"

"Dengan begitu, hasil riset PERC itu mendesak kita berpikir lebih jernih! Di satu sisi, kemanjaan

pada pelaku bisnis asing yang telah meresahkan hingga kita labeli dengan neoliberalisme itu, ternyata masih belum cukup memuaskan mereka!" timpal Amir. "Hal itu bisa saja terjadi karena di sisi lain, dengan kesempatan yang diberikan seluas itu mereka sebenarnya cuma lebih capek bekerja, tapi hasilnya lebih dinikmati kalangan tertentu dalam sistem politik dan ekonomi lokal! Kalau benar seperti itu, menjadi layak meski mereka diberi konsesi tapi tetap tak segan-segan menyatakan negeri ini terkorup di kawasan Asia-Pasifik!"

"Kalau benar begitu, jelas hanya jika para pelaku bisnis asing itu mau buka kartu tentang praktek korupsi yang mereka hadapi untuk dibersihkan, barulah usaha pemberantasan korupsi yang kita lakukan bisa memuaskan mereka!" tegas Umar. "Tapi kalau mereka hanya mau mengungkap pada riset tapi tak berani mengungkap secara terbuka karena takut kehilangan ajang bisnis, akan terlalu sulit bagi kita membuktikan persepsi mereka!"

"Hambatan logis buat mereka untuk buka-bukaan justru UU Antikorupsi, yang menjerat pemberi dan penerima!" tukas Amir. "Ketimbang jadi tersangka korupsi, lebih enak jadi kuda tunggangan!"