HAKIM Federal AS Ann Donnelly menangguhkan perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang melarang masuk imigran. Gugatan atas perintah Trump tersebut diajukan Persatuan Kemerdekaan Sipil Amerika (ACLU), Sabtu (28/1/2017), sehari setelah perintah dikeluarkan, dikabulkan hakim hari itu juga.

Hakim memerintahkan agar aparat keamanan menghentikan pendeportasian para pengungsi atau penumpang pesawat yang (saat itu) tertahan di berbagai bandara AS. "Mengirim pulang orang-orang itu kembali ke negara mereka hanya akan mengakibatkan masalah yang lebih besar," ujar hakim seperti dikutip AFP. (Kompas.com, 29/1/2017)
Hakim memerintahkan agar pemerintah memberikan daftar nama-nama orang yang ditahan di berbagai bandara sejak perintah Trump dilaksanakan pada Jumat (27/1/2017). Trump juga memerintahkan penolakan visa bagi warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas muslim: Iran, Irak, Suriah, Yaman, Libya, Somalia, dan Sudan.
Pengadilan kita hari ini bekerja semestinya sebagai benteng terhadap pelecehan dari pemerintah atau kebijakan dan perintah yang inkonstitusional," ujar Lee Galernt, kuasa hukum ACLU.
Keputusan hakim menunjukkan pada saat Trump membuat perintah yang tak konstitusional, pengadilan masih menjalankan fungsinya membela hak semua orang. "Saat ini kami memastikan tak ada pengungsi atau siapa pun yang dikirim pulang kembali," tambah Galernt.
Namun, kekacauan akibat perintah Trump itu sempat meruyak di bandara-bandara Amerika, juga di banyak bandara luar negeri banyak penumpang tujuan AS tak diangkut setelah keluarnya perintah Trump tersebut. (KLM meninggalkan tujuh penumpang terkait perintah Trump itu di bandara Kairo). Di bandara JFK, New York saja sekitar 2.000 orang unjuk rasa menuntut agar para pengungsi yang tertahan diizinkan masuk ke wilayah AS.
Demo menolak perintah Trump juga diikuti pendiri Google, Sergey Brin, yang menyatakan, "I'm here because I'm a refugee." Juga pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, menulis status menentang perintah Trump itu, dengan alasan banyak pekerja di Silicon Valley.
Puncak penentangan terhadap perintah Trump datang dari para jaksa agung 16 negara bagian AS, termasuk California dan New York, yang mengeluarkan kecaman terhadap Presiden Trump dalam pernyataan sikap bersama, Minggu (29/1/2017). Mereka sebut kebijakan Trump itu melawan konstitusi dan mereka berjanji untuk memastikan pemerintah federal mematuhi konstitusi dan menghormati sejarah AS sebagai bangsa imigran. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Jumat (27/1/2017), menandatangani perintah eksekutif untuk membatasi laju imigran dari tujuh negara muslim: Iran, Irak, Suriah, Sudan, Libya, Yaman, dan Somalia.

Trump, yang menjanjikan pemeriksaan ketat bagi imigran saat kampanye, mengaku kebijakan ini diambil demi mencegah masuknya kelompok militan ke AS. "Saya membangun langkah-langkah pemeriksaan baru untuk menjaga para teroris tak masuk ke Amerika Serikat. Kita tidak ingin mereka di sini," ujar Trump. (Kompas.com, 28/1/2017)
Langkah Trump ini langsung mengundang kecaman dari kubu Demokrat, kelompok pembela hak asasi manusia, dan kelompok donor. "Diksi 'pemeriksaan ketat' itu hanya eufemisme untuk diskriminasi terhadap umat Islam," tukas Direktur Eksekutif American Civil Liberties Union, Anthony Romero.
"Mengidentifikasi negara tertentu dengan penduduk mayoritas muslim, dan memberi pengecualian kepada agama-agama minoritas untuk masuk ke AS, melanggar prinsip konstitusi," tegas Romero.
Menurut Romero, dalam konstitusi AS, pemerintah dilarang mendukung ataupun mendiskriminasi agama tertentu.
Selain membatasi imigran dari negara muslim, yang di mata Gedung Putih berpotensi mengancam keamanan AS, Trump juga berniat memberi prioritas bagi pengungsi Kristen dari Suriah. Itu ia sebut dalam wawancara dengan The Christian Broadcasting Network, "Jika Anda muslim Anda bisa masuk, tapi jika Anda Kristen kemungkinannya nyaris mustahil, itu jelas sangat tidak adil," kata Trump seperti dikutip Reuters.
Menurut data riset Pew, jumlah pengungsi muslim masuk ke AS pada 2016 sebanyak 38.901, sedang pengungsi Kristen 37.521. Jumlah hampir sama itu, dengan persentase penduduk Islam-Kristen di Suriah pengungsi Kristen proporsinya jadi relatif lebih besar, tampak asumsi Trump pengungsi Kristen nyaris mustahil masuk AS itu keliru.
Untuk itu, kritik datang dari Stephen Legomsky, mantan kepala Badan Kependudukan dan Layanan Imigrasi AS, pada masa pemerintahan Obama. Dia menilai memberikan prioritas kepada pemeluk agama tertentu berpotensi menjadi kebijakan yang inkonstitusional.
"Jika mereka berpikir untuk memberikan pengecualian kepada umat Kristen, maka dalam semua konteks hukum lainnya mengatur, diskriminasi dalam mendukung satu agama dan menolak agama lain bisa melanggar konstitusi," tegas Legomsky.
Namun, karena mayoritas kongres dikuasai Partai Republik, penyimpangan surat perintah eksekutif itu mudah dibuat jadi "masuk akal"! ***

Selanjutnya.....

BERDASAR yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang ada di website MA, Jumat (12/8/2016), guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa.

Yurisprudensi itu putusan MA saat mengadili guru dari Majalengka, Jawa Barat, Aop Saopudin. Aop mendisiplinkan empat siswanya yang berambut gondrong dengan mencukur rambutnya pada Maret 2012. Salah seorang siswa tidak terima dan melabrak Aob dengan memukulnya. Aop juga dicukur balik. (www.sinarberita.com)
Meski didemo guru, polisi dan jaksa tetap melimpahkan kasus Aop ke pengadilan, dengan pasal berlapis: 1. Pasal 77 huruf a UU Perlindungan Anak tentang Perbuatan Diskriminasi terhadap Anak. Pasal itu berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiel maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.
2. Pasal 80 Ayat (1) UU Perlindungan Anak.
3. Pasal 335 Ayat (1) KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.
Atas dakwaan itu, Aop dikenakan pasal percobaan oleh PN Majalengka dan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Tapi oleh MA, hukuman itu dianulir dan menjatuhkan vonis bebas murni ke Aop. Putusan yang dibuat 6 Mei 2014 itu diadili oleh Ketua Majelis Hakim Salman Luthan dengan anggota Syarifuddin dan Margono.
Ketiganya membebaskan Aop karena sebagai guru Aop mempunyai tugas mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong untuk menertibkan para siswa. Pertimbangannya, apa yang dilakukan terdakwa sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.
Perlindungan terhadap profesi guru diatur dalam PP No. 74 Tahun 2008. Dalam mendidik, mengajar, membimbing, hingga mengevaluasi siswa, guru diberi kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada.
"Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya," bunyi Pasal 39 Ayat (1) PP itu. Jadi jelas, dalam menjalankan tugasnya, guru tak bisa dipidana. ***

Selanjutnya.....

UNI Eropa (UE) mengecam rencana Israel membangun permukiman baru lagi di tanah Palestina yang didudukinya, dengan menyebut rencana itu merusak prospek solusi dua negara.
Langkah baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu dinilai UE sebagai tindakan mengganggu proses perdamaian yang sedang berjalan, seperti dilaporkan Reuters, Rabu (25/1/2017).
Minggu (22/1/2017), Israel mengumumkan rencana untuk membangun ratusan rumah baru di Jerusalem Timur. Lalu Selasa (24/1/2017) diumumkan lagi pembangunan 2.500 unit di Tepi Barat. "Kami bisa membangun di mana saja yang kami inginkan dan sebanyak yang kami inginkan," kata seorang pejabat Israel di Tel Aviv. (Kompas.com, 25/1/2017)
Selama kampanye pemilu AS, Donald Trump yang kini jadi Presiden AS ke-45 menunjukkan ia mengabaikan penentangan oleh Barack Obama untuk pembangunan permukiman Yahudi di tanah Palestina.
Sikap Trump itu membuat senang pemerintah Netanyahu, terutama setelah Trump menunjuk David Friedman menjadi Dubes AS untuk Israel. Friedman pendukung pembangunan permukiman oleh Israel. Ia telah menjabat Ketua American Friends of Beit El, kelompok yang menggalang dana untuk permukiman.
Obama sendiri sebagai pendukung prospek solusi dua negara (Israel dan Palestina merdeka) selain menentang pembangunan permukiman baru Yahudi, juga membantu pemerintah Palestina. Seperti pada jam-jam terakhirnya berkantor di Gedung Putih, tindakan terakhir Barack Obama adalah mengirimkan dana 221 juta dolar AS atau hampir Rp3 triliun untuk Pemerintah Palestina.
Dana itu untuk bantuan kemanusiaan ke Tepi Barat dan Jalur Gaza serta berbagai proyek pemerintah dan reformasi politik. Dana ini tetap dicairkan meski sejumlah anggota kongres dari Partai Republik mencoba memblokirnya. Kemenlu AS, lapor Reuters, sudah mengirimkan uang itu beberapa jam sebelum pelantikan Trump.
DK PBB sudah memvonis permukiman yang dibangun Israel di Tepi Barat dan Jerusalem Timur ilegal. Jelas jadi penghambat perdamaian Israel-Palestina karena mengurangi dan memecah wilayah Palestina.
Rakyat Palestina menginginkan Tepi Barat dan Jalur Gaza menjadi negara Palestina merdeka dengan Ibu Kotanya Jerusalem Timur. Mengetahui itu, Israel justru berusaha ngebut membangun permukiman Yahudi di Jerusalem Timur.
Dengan terpilihnya Trump Israel berusaha mendorong AS memindah Kedutaan Besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem. Ini pasti menyulut penolakan dari seantero jagat, tapi Israel (dan Trump) cenderung suka mencari gara-gara. ***

Selanjutnya.....

KETUA Umum PSSI Edy Rahmayadi, Selasa (24/1/2017), menggelar konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan usai rapat terbatas (ratas) percepatan pembangunan sepak bola dipimpin Presiden Jokowi. Salah satu perintah Presiden kepada PSSI, Menpora, serta menteri terkait adalah membangun lapangan sepak bola di setiap desa!

"Perlu diketahui bahwa lapangan bola kita yang standar FIFA itu cuma dua. Yang satu di Jakarta yang satu si Palembang Jakabaring. Ini diharapkan setiap provinsi ada satu lapangan sepak bola berstandar FIFA. Ini juga perintah Presiden akan dicari, termasuk setiap desa akan ada lapangan bola," ujar Edy Rahmayadi.
Seperti dikutip detikSport (24/1/2017), Presiden Jokowi menyatakan, "Saya sudah minta ke Menpora agar lapangan sepak bola di kampung-kampung, di desa-desa diperbaiki dan dijaga, dipertahankan sebagai ruang publik masyarakat. Jangan sampai lapangan terbuka tersebut dialihfungsikan untuk kepentingan lain, apalagi untuk komersial. Dan sudah seharusnya jumlah lapangan justru semakin diperbanyak."
Jokowi menegaskan sepak bola merupakan olahraga yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. "Namun juga, sepak bola bisa menyatukan kita, menyatukan bangsa Indonesia," kata Jokowi.
Selain infrastruktur terutama lapangan, Jokowi menekankan tiga hal utama untuk memajukan sepak bola nasional. Pertama, pembinaan sepak bola sejak usia dini.
Jangan berharap sepak bola kita akan maju di tingkat regional maupun dunia jika pembinaan usia dini dilupakan, ujarnya. Karena itu, kita undang juga Mendikbud dan Menristek Dikti agar menjadi perhatian bersama pembinaan berjenjang di sekolah, memperbanyak sekolah sepak bola maupun menggalakkan kompetisi usia dini.
Kedua, harus dilakukan pembenahan secara menyeluruh tata kelola sistem kompetisi sepak bola nasional. Tujuannya agar kompetisi lebih kompetitif dan berkualitas.
Ketiga, Jokowi minta dilakukan pembenahan manajemen klub. "Pembenahan manajemen klub harus menjadi perhatian kita semuanya. Nanti kita juga akan minta masukan dan keinginan PSSI seperti apa?" ujar Jokowi.
Menurut Edy Rahmayadi, ratas membahas kelemahan sepak bola mulai dari pemain. Jangankan mencapai kualitas, kuantitas saja kita tidak sampai. Salah satu penyebabnya, pelatih yang minim. Indonesia hanya punya 167 pelatih. Malaysia saja sudah punya 565 pelatih.
Semua bisa dimulai dari bawah, semarak kompetisi tarkam (antarkampung) berbagai jenjang usia yang teratur, jadi bara semangat dan sumber pemain sepak bola nasional. ***

Selanjutnya.....

SETELAH membatalkan program Obamacare yang menjamin layanan kesehatan 20 juta keluarga kurang mampu di AS, Presiden AS Donald Trump pada Senin (23/1/2017) menandatangani perintah eksekutif mengeluarkan AS dari Kerja Sama Trans-Pasifik (TPP), dengan menyebut keputusan ini "hal terbaik untuk pekerja Amerika".

TPP gagasan Presiden Obama ditandatangani 12 negara Asia dan Pasifik pada 2015, yang secara total kawasan ini menguasai 40 persen perekonomian dunia. Negara penanda tangan pakta ini Australia, Brunei, Kanada, Cile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, dan AS.
Pembatalan Obamacare dan Pakta TPP di hari pertama Trump bekerja itu realisasi janji kampanye untuk membuat kebijakan yang merupakan antitesis dari kebijakan Obama.
"Kami akan tetap melakukan perdagangan, tetapi kami akan melakukannya dengan tiap negara," ujar Trump. "Jika ada yang berperilaku tak wajar, kami akan mengirimkan surat pemutusan hubungan, dalam 30 hari mereka akan memperbaiki diri atau kami yang pergi," jelasnya. (Kompas.com, 24/1/2017)
Saat kampanye Trump berjanji memangkas pakta-pakta perdagangan AS di luar negeri dan merebut kembali lapangan pekerjaan di bidang manufaktur yang hilang.
Namun, para analis ekonomi mengatakan langkah Trump ini tak akan serta-merta mengembalikan lapangan kerja yang hilang. Terlebih, menurut analisis Peterson Institute, AS justru yang paling diuntungkan jika TPP berlangsung dengan peningkatan ekspor tahunan mencapai 657 miliar dolar AS.
Tapi demikianlah adanya, karena tujuannya asal bertentangan dengan kebijakan Obama, hasilnya tergantung usaha penyesuaian selanjutnya. Karena itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, kondisi perekonomian global akan terus diliputi ketidakpastian.
Untuk itu, menurut Sri Mulyani, pemerintah perlu berkonsentrasi penuh memperkuat perekonomian dalam negeri. "Sehingga kita tidak terlalu mudah terombang-ambing karena statement maupun reaksi dari market," tegasnya.
Konsentrasi penuh pemerintah mengelola ekonomi dalam negeri sangatlah penting pada tahun ini. Sebab, ujar Sri, dengan ekonomi yang kuat, guncangan ekonomi global bisa ditangkal.
Penting dijaga kepercayaan investor. Berdasar pada data terbaru Bank Dunia, tren investasi di seluruh dunia sedang menurun. Terpenting dijaga investasi jangka panjang, pengembangan SDM, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Kalau itu terjaga, ketidakpastian Trump takkan mengguncang kita. ***

Selanjutnya.....

DISEPAKATI antara bank-bank pelaksana dan pemerintah yang memberi subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 22% menjadi 9%, penyaluran KUR 2017 dari plafon Rp110 triliun, prioritas 40% untuk sektor produktif.

Tahun 2015, penyaluran KUR mencapai sekitar 66% ke sektor perdagangan. Sedang pada 2016, melalui BRI penyaluran ke sektor-sektor produktif mencapai 25%, dan lewat Bank Mandiri sekitar 23%. Pada 2016, dari plafon KUR Rp100 triliun, realisasinya mencapai Rp94,4 triliun.
Direktur Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Mohammad Irfan mengatakan pemerintah memang meminta agar KUR pada tahun ini lebih diarahkan penyalurannya ke sektor-sektor produktif. Bahkan, diminta pula agar penyaluran KUR tidak lagi ke sektor konsumtif.
"KUR itu tidak boleh ke sektor konsumtif, harus produktif. KUR diminta ke (sektor) produksi, yang menghasilkan barang, itu yang diminta lebih banyak dibiayai," ujar Irfan. (Kompas.com, 23/1/2017)
Rapat koordinasi KUR dilakukan di Kementerian Koordinator Perekonomian akhir pekan lalu. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menuturkan dengan peningkatan porsi penyaluran KUR ke sektor produktif, perbankan yang telah ditunjuk pemerintah sebagai penyalur KUR harus lebih aktif dalam menjaring debitur.
Pengertian aktif menjaring debitur KUR ini perlu diperjelas di lapangan, khususnya untuk jenis kredit mikro dengan plafon mulai Rp1 juta hingga Rp25 juta dengan tenor pinjaman 12, 18, 24, dan 36 bulan. Sesuai dengan ketentuannya kredit produktif diberikan bagi kalangan usaha kecil mikro yang telah menjalankan usahanya minimal selama 6 (enam) bulan dan belum termasuk jenis usaha bankable.
"Belum bankable" maksudnya belum memenuhi syarat sebagai usaha produktif yang dapat mengajukan kredit modal kerja reguler dari perbankan, baik itu BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan bank lainnya.
Jadi maksudnya, KUR itu untuk jenis usaha yang belum bankable. Bukan seperti yang cenderung dirasakan kalangan pengusaha kecil mikro di lapangan, orang baru bisa diberi KUR kalau usahanya dinilai sudah bankable. Padahal semestinya orang diberi KUR ketika usahanya belum bankable, sedang setelah bankable diberi kredit modal kerja reguler.
Keaktifan pihak perbankan menjaring usaha kecil dan mikro yang belum bankable untuk diberi KUR, menjadi penentu keberhasilan KUR sebagai sarana pemerataan, mengentaskan kemiskinan.
Jadi, KUR bukan cuma hoax bagi pengusaha kecil dan mikro yang belum bankable. ***

Selanjutnya.....

AKSI Woman's March mengutuk sikap Presiden AS Donald Trump yang selama ini dikenal sebagai figur intoleran, rasialis, dan sering melecehkan perempuan, yang sejak Sabtu (21/1/2017) merebak di kota-kota besar Amerika, kini mendunia ke kota-kota besar Eropa sampai Australia dan Selandia Baru.

Ratusan ribu demonstran yang mayoritas perempuan turun ke jalan Ibu Kota Amerika Serikat Washington DC dan kota-kota besar lain negeri itu, Sabtu (21/1/2017) waktu setempat, untuk menyatakan penolakan terhadap Presiden AS yang baru dilantik Donald Trump. Dilansir The Guardian, jalanan kota besar seperti Boston, Chicago, New York, California, Denver, Atlanta, dan Phoenix dipadati hingga ratusan ribu demonatran.
Aksi sama terjadi di London, Paris, Barcelona, Roma, Amsterdam, Praha, dan Geneva di Eropa. Juga meruyak di Sydney dan Melbourne Asutralia, serta di Wellington dan Auckland Selandia Baru. (Kompas.com, 22/1/2017)
Di Washington, sejumlah politikus hingga selebriti dunia ikut turun ke jalan untuk menyatakan kekecewaan terhadap hasil pemilu yang memenangkan Trump. Dicatat CNN, di antara demonstran itu terlihat musisi legendaris Madonna, penyanyi Alicia Keys, dan sutradara Michael Moore.
"Butuh momen kegelapan yang mengerikan ini untuk membangunkan kita," kata Madonna.
Di Boston, senator perempuan Elizabeth Warren menyuarakan semangat perlawanan dan mengajak masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan Donald Trump-Michael Pence. "Kita mau merengek, kita mau mengeluh, atau kita mau melawan! Kita hadir di sini untuk berdampingan dan menyuarakan suara kita secara jelas: Kita tidak akan diam," kata Warren.
Di London, lapor AFP, massa memadati Trafalgar Square, Sabtu (21/1/2017) waktu setempat. Mereka mengutuk sikap Trump yang selama ini dikenal intoleran, rasis, dan sering melecehkan perempuan.
Aksi serupa terjadi dekat Menara Eiffel, Paris. Ribuan orang berkumpul mengkritik sikap Trump. "Saya ada di sini untuk semua perempuan dan semua kaum minoritas karena Trump merupakan ancaman terhadap kemanusiaan," kata Kendra Wergin, warga AS yang berada di Paris.
"Dia (Trump) berbahaya bagi seluruh dunia," kata Francoise Wallon, perempuan berusia 70 tahun yang merupakan aktivis European Union of Women dan ikut turun ke jalan.
Secara jelas seruan untuk menghentikan sikap intoleran, rasialis, dan suka melecehkan perempuan itu ditujukan ke Donald Trump. Namun, gemanya menjadi hikmah bagi semua orang di muka bumi untuk bersikap toleran, tidak rasis, dan menghormati perempuan. ***

Selanjutnya.....

JUMAT (21/1/2017) tengah hari waktu AS atau malam Sabtu (22/1/2017) WIB, Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Dalam pidato pertama seusai dilantik, Trump langsung mempertegas kebijakan luar negeri yang proteksionis dan isolasionis, tanpa sedikit pun mencerminkan tradisi peran Amerika sebagai pemimpin global.

"Kita akan mencari persahabatan dan hubungan baik dengan bangsa-bangsa di dunia, tapi kita lakukan itu dengan pengertian merupakan hak semua bangsa untuk menempatkan kepentingan mereka di tempat yang pertama," ujar Trump. "Kita harus melindungi perbatasan kita dari pembobolan negara-negara lain terhadap produk-produk kita, mencuri perusahaan-perusahaan kita, dan merusak lapangan kerja kita," lanjut Trump. "Proteksi akan membawa kemakmuran dan kekuatan yang hebat." (CNN-politics)
Dalam pembukaan pidatonya, Trump menyatakan saat ini seluruh rakyat Amerika Serikat akan bersama-sama bergabung dalam sebuah upaya besar. "Upaya untuk membangun kembali negara kita dan mewujudkan janji negara untuk seluruh rakyat," ujar Trump. "Sejak hari ini ke depan, Amerika akan selalu menjadi yang pertama," tegas Trump.
Dengan AS memutar haluan ke inward looking policy, menyusul setelah Inggris meninggalkan globalisasi lewat Brexit, ibarat pesawat, globalisasi dicopot dua mesin penggeraknya. Artinya globalisasi harus direkonstruksi dengan menyisihkan peran (dalam arti semula leadership) AS dan Inggris. Untuk itu, semua anggota World Trade Organization (WTO) harus sepakat menjalankan komitmen yang ada sehingga segala bentuk keringanan (tarif) yang telah berlaku selama ini dalam perdagangan bilateral dan multilateral tetap berjalan di kalangan sesama anggota WTO.
Kontinuitas kegiatan negara-negara anggota WTO sehingga berjalan business as usual, kelak akan menyadarkan Trump bahwa Detroit dan kota-kota industri otomotif di Amerika tewas menjadi kota-kota hantu sejak 1970—1980-an bukan akibat globalisasi, melainkan akibat kekalahan persaingan teknologi hemat energi, terutama dengan Jepang.
Nah, kalau sekarang sebagai tindak penyelamatan Amerika dari kekalahan persaingan teknologi di masa lalu itu yang dijungkirbalikkan malah globalisasi, jelas beda penyakit lain pula obat yang diberikan. Kalau dengan inward looking Amerika bisa kembali jadi the greatest bukan mustahil. Ibarat orang kaya di kampung cuma mikirin keluarganya sendiri, tak peduli dengan para tetangganya yang melarat, jelas keluarganya bisa buncit sendiri. ***

Selanjutnya.....

PENGAMAT pertahanan dan keamanan, Mufti Makaarim, mempertanyakan cetak biru Polri dalam menangani radikalisme. Menurut Mufti, meski Tito memiliki pengetahuan mendalam soal terorisme, faktanya Polri terlihat gagap menghadapi aksi kelompok radikal yang menguat dalam tiga bulan terakhir.

"Cara-cara yang dilakukan terlihat reaksioner dan tidak sistematis berpotensi menimbulkan masalah. Seperti membiarkan bentrokan antarormas atau maraknya pelaporan terkait peninstaan," ujar Mufti. (Kompas.com, 19/1/2017)
Terkesan, Mufti melihat situasi dari posisi yang tenang dan nyaman, sehingga tindakan polisi yang sebenarnya masih jauh dari ketegasan sudah dinilai sebagai tindakan reaksioner.
Jauh beda dengan situasi kebangsaan yang dilihat dari posisi Muhammad Ainun Nadjib yang tersurat dalam tulisannya Bangsa Yatim Piatu (Kompas, 19/1/2017), yang menyatakan, bangsa Indonesia segera tiba pada salah satu puncak eskalasi pertengkarannya di antara mereka sendiri, sesama saudara.
Salah satu hasil minimalnya nanti adalah tabungan kebencian, dendam, dan permusuhan masa depan yang lebih mendalam. Maksimalnya bisa mengerikan. Kita sedang menanam dan memperbanyak ranjau untuk mencelakakan anak-cucu kita sendiri kelak.
Masing-masing yang sedang bertengkar memiliki keyakinan atas kebenarannya dari sisinya. Dan, tidak perlu ada yang memperpanjang masalah serta menambah ranjau dengan mempermasalahkan pihak ini atau itu. Minimal, untuk sementara, ada baiknya menghindari kenikmatan menuding “siapa yang salah”.
Sebab, kalau salah-benar diposisikan pada subjek, kemudian yang ditegakkan adalah pro-kontra, maka semua akan terjebak situasi subjektif. Kalau "pro" satu pihak, maka ia "benar 100 persen"; kalau "kontra" satu pihak, maka ia "salah 100 persen". Kita berada sangat jauh dari kedewasaan berpikir. Produknya, kita bermasalah terhadap dua hal. Pertama, anak-cucu kita akan kebingungan mempelajari sejarah kebenaran melawan kebenaran dan kebaikan melawan kebaikan. Kedua, kita mempertengkari hakiki kemanusiaan kita sendiri sebab setiap orang dan pihak ada benarnya dan ada salahnya. Tidak bisa benar mutlak, tidak bisa salah absolut.
Karena itu, buat apa dipertengkarkan? Cukuplah pandangan itu menyadarkan kita untuk menjaga masyarakat bangsa dalam keharmonisan, dengan menjaga diri tak mudah terseret ombyokan ke sana atau ke sini. Kalau diri kita tak tercabik, persaudaraan tak tercabik, kebangsaan kita harmonis! ***

Selanjutnya.....

USAHA Presiden Joko Widodo mengatasi darurat kebinekaan berlanjut dengan menemui Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Istana Negara, Rabu (18/1/2017) pagi. Sebelumnya Presiden bertemu dengan bebagai pihak, antara lain Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siradj dan para pakar antropolog.

Seusai pertemuan, perwakilan PGI terdiri dari Ketua Umum Henriette Tabita Hutabarat, Ketua Albertus Patty, dan Sekretaris Umum Gomar Gultom memberi keterangan. "Kami membahas agar masalah intoleransi bisa diatasi. Bapak Presiden tadi mengatakan itu sedang dikerjakan. Peranan semua kelompok masyarakat sangat penting, kata Henriette. (detiknews, 18/1/2017)
Gomar Gultom menambahkan Jokowi bersama jajarannya akan berusaha mengatasi masalah intoleransi ini. Akar masalah intoleransi adalah kesenjangan sosial dan pendidikan. "Maka pemerintah berusaha mengurangi kesenjangan dan melakukan pendekatan pemerataan (ekonomi)," kata Gomar.
Pendidikan terkait kebinekaan juga akan dikuatkan, terutama pada level pendidikan dasar. PGI akan mendukung penguatan pada kedua aspek itu, yakni ekonomi dan pendidikan. "Melalui sekolah-sekolah. Pendidikan kebinekaan agar dijunjung tinggi," ujarnya.
Namun, Albertus Patty menyatakan konflik bernuansa intoleransi terjadi tidak hanya dilatarbelakangi ekonomi dan pendidikan, tetapi juga ada instrumen agama demi kepentingan politik. Meskipun demikian, Jokowi dinyatakan Albertus tak menyebut pihak yang berbuat demikian.
"Beliau katakan, di balik peristiwa (intoleransi) ini, perlu dana banyak sekali. Jadi masyarakat harus kritis. Kelihatannya ada nuansa agama, tapi ternyata tidak," tutur Albertus.
Hal-hal itu tengah didalami TNI sebagai dasar menghadapi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila, dengan arogansi dan kegemaran memaksakan kehendak lewat tekanan kekerasan dan massa.
Sejalan dengan itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan arogansi dan pemaksaan kehendak dengan tekanan kekerasan massa itu tidak dapat dibenarkan. "Dalam alam demokrasi sekalipun, tidak boleh ada pihak yang memaksakan kehendak," ujar Pramono. (Kompas.com, 17/1/2017)
Apalagi kalau sikap semacam itu diiringi ujaran kebencian, fitnah, dan tindakan kekerasan yang dapat berakibat mengganggu ketertiban. Indonesia negara majemuk, terdiri dari beragam budaya, etnis, bahasa, dan agama. Karena itu, dibutuhkan sikap toleransi agar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi harmonis. ***

Selanjutnya.....

PANGLIMA TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan siap menghadapi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila, anti-Pancasila. Namun, Panglima TNI tidak menyebut nama ormas dimaksud. Saat ini pihaknya masih mendalami ormas yang menentang ideologi Pancasila tersebut.

"Organisasinya ada, tidak kami sebutkan. Masih didalami," ujarnya. "Semua peserta rapat pimpinan TNI bertekad mendukung pemerintah yang sah yang dipilih secara konstitusi dalam demokrasi dan menjaga situasi yang kondusif. TNI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah," tegas Panglima, Selasa. (Kompas.com, 17/1/2017)
TNI juga berkomitmen dan sepakat untuk menghadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut dia, beberapa kementerian telah memberikan petunjuk dan arahan mengenai hal itu dalam rapim TNI.
Ia mengatakan ormas yang gerakannya menentang Pancasila tentunya sudah keluar dari semangat dan cita-cita reformasi dan revolusi mental yang digaungkan pemerintah. "Dalam reformasi pemerintahan Jokowi, kalau ada ormas yang bertentangan dengan Pancasila, tujuan akhir pasti mengubah Pancasila," ujar Panglima.
Ia menilai dalam gejolak yang terjadi belakangan, utamanya dalam perang opini di media sosial, sedikit banyak juga sudah mengubah mindset masyarakat Indonesia. "Masyarakat Indonesia pelan-pelan mindset-nya sudah berubah. Padahal, budaya Indonesia santun dan tertib. TNI dan Polri harus solid dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar dia.
Untuk menghadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila, kata Panglima, TNI sudah memerintahkan semua pangdam di seluruh Indonesia untuk membantu kepolisian guna mengatasi ormas yang bertentangan dengan Pancasila. “Pangdam dan kepolisian bekerja sama dalam mendukung semuanya. TNI membantu Polri, membantunya dengan cara TNI, baik dari intelijen, pasukan, teritorial, pasukan, dan lain-lain," ujarnya.
Dari komprehensifnya kerja sama TNI dan Polri dalam mengatasi ormas yang anti-Pancasila itu jelas betapa kompak dan padunya langkah TNI dan Polri ketika menertibkan ormas itu di seluruh Tanah Air. Apalagi, dari kalangan masyarakat pada saat bersamaan juga telah mengharapkan adanya langkah nyata pemerintah menindak segala bentuk gejala intoleran yang telah mencapai darurat kebinekaan. Ditambah lagi pernyataan bersama parpol tertentu.
Tindakan terhadap ormas anti-Pancasila itu pada saat yang tepat pun menjadi klimaks rakyat merayakan kebinekaan. ***

Selanjutnya.....

ATAS nama Gerakan Antropologi untuk Indonesia, kumpulan antropolog menilai bahwa Indonesia saat ini tengah darurat kebinekaan. Pernyataan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1/2017).

"Kami sudah berembuk tentang perkembangan situasi di Indonesia beberapa bulan terakhir. Kami telah simpulkan, Indonesia sedang terancam dengan persoalan intoleransi yang dari waktu ke waktu terus meningkat," ujar Juru Bicara Gerakan Antropolog untuk Indonesia, Yando Zakaria, seusai bertemu Presiden. (Kompas.com, 16/1/2017)
"Kami menyerukan darurat kebinekaan. Hari ini kami sampaikan apa yang kami risaukan kepada Presiden," lanjut Yando.
Para antropolog melihat ada gerakan masyarakat yang cenderung memaksakan pandangannya untuk menjadi pandangan yang dominan di Indonesia. "Kami antropolog sangat paham bahwa Indonesia adalah majemuk. Baik suku, ras, antargolongan, dan pandangan politik," ujarnya.
Namun, gerakan yang memaksakan pandangannya itu dinilai telah mengganggu stabilitas nasional.
Seruan darurat Bhinneka Tunggal Ika itu telah melalui diskusi panjang di kalangan antropolog. Sebanyak 300 antropolog menandatangani petisi darurat Bhinneka Tunggal Ika untuk diserahkan ke Presiden.
"Presiden kami harapkan jangan ragu mengatasi soal intoleransi. Kalau terlambat, mimpi kita menjadi bangsa Indonesia akan berakhir. Ada ahli mengatakan, kalau kita gagal mengelola keberagaman, usia Indonesia sepuluh tahun lagi," ujar Yando. Ia menghadap Presiden bersama Meutia F Sarwono, PM Laksono, Amri Marzali, Iwan Meulia Pirous, dan Kartini Sjahrir.
Seruan darurat kebinekaan ini senada dengan diskusi antisipasi kebangkitan populisme, menilai perkembangan intoleransi dalam masyarakat Indonesia sudah mencapai titik membahayakan kehidupan bangsa sehingga harus ada tindakan nasional menghentikan geraknya. Gerakan antropolog menyarankan tindakan penyelamatan bangsa dari darurat intoleransi tersebut diambil sesegera mungkin oleh Presiden.
Darurat intoleransi dan kekerasan bawaannya itu sebenarnya telah dicanangkan Presiden SBY pada pidatonya di Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kupang, NTT, yang saat itu Presiden meminta jajaran pemerintahannya untuk menyiapkan dasar-dasar pembubaran ormas intoleran yang obral aksi kekerasan.
Jadi masalahnya telah mengendap enam tahun, pembusukan absesnya jelas semakin parah. Untuk itu, ditunggu tindakan Presiden Jokowi pada HPN 2017 di Ambon, 9 Februari. ***

Selanjutnya.....

DI Balai Kartini, Jakarta, Minggu (15/1/2017), digelar diskusi Menyikapi Perubahan, Kebangkitan Populisme, dengan pembicara antara lain Faisal Basri, Yudi Latif, pengamat intelijen Soeripto J Said, dan sejumlah pakar lainnya. Masalahnya, kenapa kebangkitan populisme disoroti seserius itu—diskusi di Balai Kartini?

Definisi populisme masih sulit ditemukan yang pas. Gambarannya ini, masyarakat tradisional Inggris yang resah pada sistem keuangan global karena tak berpihak pada kaumnya, berhasil memenangkan Brexit! Di Filipina, lebih 80% rakyat yang resah anaknya terpengaruh narkoba, mendukung Duterte memburu bandar narkoba dengan tembak di tempat.
Di AS, kelompok tradisional kulit putih yang resah dengan kemajuan pluralisme sehingga mendambakan kembali supremasi rasnya dengan diskriminasi dan intoleransi, berhasil memenangkan Donald Trump.
Lantas di Indonesia populisme apa yang meresahkan? Kayaknya dalam bentuk semakin maraknya kelompok-kelompok intoleran dalam masyarakat, yang justru di antara sesama kelompok intoleran itu saling berinteraksi dan berkonflik.
Masalahnya, konflik antarmereka itu meruyak di ruang publik dalam arti luas, dari ruang publik sarana komunikasi hingga menguasai lapangan tempat kegiatan masyarakat. Akibatnya, sudah terasa mengganggu kenyamanan hidup publik. Malah salah-salah bisa mengimbas ke warga publik, yang tak tahu ujung pangkal ceritanya.
Kaum intoleran menyelesaikan ketidaksamaan dengan dirinya lewat keroyokan. Hal itu tentu membuat orang-orang yang berbeda dengan mereka bingung, lebih-lebih yang melihat perbedaan sebagai karunia Ilahiah, merasa aneh ketika perbedaan di antara sesama manusia dinilai sebagai tanda permusuhan!
Celakanya, gejala populisme di masyarakat itu semakin lama justru terasa semakin nemen. Ruang publik di sarana komunikasi menjadi sarana saling ejek dan fitnah atas perbedaan alamiah yang justru memang sudah dari sono-nya! Ketika yang saling ejek di medsos itu ketemu di jalan, mereka berantem beneran! Sedihnya, itu terjadi di Jakarta, Bandung, dan belakangan merebak ke Kalimantan Barat.
Gejala populisme di diskusi itu disebut saat masyarakat merasa tidak puas dengan elite pemerintah dan mulai memercayai tokoh-tokoh (populis) yang cenderung konservatif dan antidemokrasi.
Dengan gejala intoleran dalam populisme di Indonesia yang sudah demikian meresahkan realitas bangsa yang bhinneka, bisa dipahami kalau diskusinya digelar di Balai Kartini! ***

Selanjutnya.....

REX Tillerson, calon Menteri Luar Negeri AS pilihan Donald Trump, dalam fit and proper test di Komisi Hubungan Internasional Senat AS menyatakan Tiongkok harus dihalau dan dilarang mendekati pulau buatannya di Laut China Selatan yang klaim mereka atas wilayah itu sebagai teritorial tradisionalnya telah dibatalkan Mahkamah Internasional.

Tillerson yang mantan CEO Exxon Mobil itu menyamakan pulau buatan Tiongkok di Laut China Selatan dengan pencaplokan wilayah Crimea di Ukraina oleh Rusia tahun 2014.
"Kita akan memberikan sinyal jelas kepada Tiongkok bahwa, pertama, pembangunan pulau harus berhenti, dan kedua, Anda tidak diperbolehkan mengakses pulau-pulau itu," tutur Tillerson dilansir Reuters seperti dikutip detiknews (13/1/2017). Jawaban itu diberikan Tillerson saat ditanya apakah dia mendukung langkah lebih agresif terhadap Tiongkok.
Tiongkok diketahui telah membangun landasan militer dan memasang persenjataan di pulau buatan itu. Tiongkok mengklaim sebagian besar perairan Laut China Selatan yang kaya energi dan setiap tahunnya dilewati kapal-kapal perdagangan dengan nilai transaksi 5 triliun dolar AS.
Negara-negara lain seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga mengklaim wilayah Laut China Selatan, sedangkan Indonesia melawan provokasi kapal nelayan Tiongkok yang dikawal kapal penjaga pantai negerinya, dengan menghadirkan kapal-kapal perang di Natuna baru-baru ini.
Tillerson lebih lanjut menyebut Tiongkok telah menyatakan kekuasaan atas wilayah yang bukan haknya. "Sungguh mengkhawatirkan," tukasnya mengenai tindakan Tiongkok di Laut China Selatan. Tillerson menyatakan agar pemerintahan Trump nantinya menerapkan pendekatan lebih tangguh terhadap Tiongkok.
Pernyataan keras Tillerson soal Tiongkok ini menjadi bentuk perubahan drastis dari kebijakan pemerintahan Presiden Barack Obama yang lebih fokus pada kerja sama. Dengan demikian, perubahan kepemimpinan di Washington itu bukan mustahil jika nantinya juga mengubah kawasan Laut China Selatan dari kawasan yang sebelumnya aman dan damai, segera berubah menjadi battle ground antarnegara besar seperti di kawasan Crimea, Ukraina.
Jelas perlu kapal-kapal perang berbagai bendera negara maju hadir di Laut China Selatan untuk menghalau Tiongkok dari pulau buatannya. Saat itu terjadi, sukar dihindari torpedo kapal-kapal perang itu simpang-siur di laut kita, nelayan kita jadi tak aman lagi, menebar pukat yang terjaring malah bom. ***

Selanjutnya.....

SEKITAR 200 ribu orang demonstran akan berusaha menghentikan pelantikan Presiden AS terpilih Donald Trump pada tanggal 20 Januari 2017 nanti. Nasional Park Service, yang merilis izin aksi protes tersebut kepada kelompok DisruptJ20 yang dipimpin David Thurston bekerja sama dengan kelompok Black Live Matter, dan kelompok protes lain.

"Kami ingin menghentikan pelantikan. Kami ingin melihat kemunculan pemberontakan di kota ini dan di seluruh negara ini," ujar David Thurston dilansir Reuters, seperti dikutip detiknews (13/1/2017).
Koordinator aksi DisruptJ20 menjelaskan para demonstran berupaya untuk memblokir 12 titik keamanan di kompleks Gedung Capitol AS atau gedung Kongres AS, yang menjadi tempat pengambilan sumpah Trump sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2017. Demonstran juga akan memblokir rute parade sepanjang 4 kilometer dari Capitol ke Gedung Putih melalui Pensylvania Avenue.
DisruptJ20 bersama mitra aksinya tak hanya menggelar protes saat pelantikan pada Jumat siang. Demonstran juga berencana untuk mengganggu jamuan makan yang digelar malam harinya di Gedung Putih.
Sekitar 300 relawan DisruptJ20 akan menggerakkan para demonstran yang terbagi atas beberapa kelompok "Festival of Resistance". "Kami tidak mendukung transisi kekuasaan yang damai, dan kita perlu menghentikannya," tegas penyelenggara aksi lainnya, Legba Carrefour.
Di luar dari 200 ribu demonstran, Nasional Park Service memperkirakan pelantikan Trump akan dihadiri 800 ribu penonton. Jumlah itu lebih kecil dibanding dengan pelantikan Presiden Barack Obama tahun 2009 dengan 1,8 juta penonton.
Juru bicara DisruptJ20 Samantha Miller menyatakan pihaknya memiliki tiga izin unjuk rasa dari otoritas DC. Setidaknya 27 kelompok protes mendapat izin untuk beraksi saat pelantikan Trump. Jumlah itu mencapai empat kali lipat dari angka demonstran dalam pelantikan Presiden AS sebelum-sebelumnya.
Kehadiran aksi menghentikan pelantikan Presiden AS terpilih di hari pelantikan sudah jadi tradisi negeri itu. Tapi belum pernah terjadi pelantikan sampai batal dilakukan.
Karena upacara pelantikan Presiden AS terpilih dikawal puluhan lembaga penegak hukum berbeda secara berlapis-lapis. Dari kepolisian Capitol, FBI, Secret Service, National Park Service, dan Garda Nasional. Jumlahnya, 3.200 personel kepolisian, 8.000 Garda Nasional, dan 5.000 tentara tambahan dikerahkan mengamankan pelantikan. Biaya pengamanan dilaporkan lebih 100 juta dolar AS atau Rp1,3 triliun. ***

Selanjutnya.....

KELOMPOK teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) menyerang pasukan Irak dan sekutunya yang mengepung Kota Mosul dengan memakai pesawat nirawak (drone) biasa yang banyak dijual di pasar untuk penghobi fotografi, dengan memberinya senjata pelontar granat (RPG) dijadikan quadcopters.

Dengan begitu, mereka untuk sementara bisa mempertahankan posisinya yang terjepit di satu-satunya kota Irak yang tersisa diduduki ISIS. Namun, dengan jumlah pasukan ISIS yang semakin terbatas untuk mempertahankan Mosul yang sebagian besar sudah direbut Irak dan sudah dikepung puluhan ribu pasukan sejak 17 Oktober 2016, usaha ISIS memakai drone biasa untuk menghadang musuh agar jarak dengan pengepungnya selalu terjaga, juga tidak selalu efektif.
Menurut Kolonel Brett Silva, komandan yang memimpin unit militer AS yang memberikan saran dan bantuan kepada tentara Irak, kerap sekali usaha terakhir pertahanan ISIS dengan quadcopters itu dijatuhkan pasukan Irak.
"Ada sejumlah drone kecil dengan amunisi kecil yang mereka jatuhkan di sana," ujar Silva dilansir AFP seperti dikutip Kompas.com (12/1/2017).
"Meski kecil, amunisi yang mereka pasang di drone lebih kuat dari dampak sebuah granat tangan. Hal itu cukup untuk melakukan serangan 'tanpa pandang bulu' yang biasa dilakukan teroris," kata dia.
Dengan pengepungan Mosul oleh tentara Irak dibantu semua milisi yang ada dan serangan udara sekutu dibawah pimpinan AS yang berlangsung sejak medio Oktober 2016, dalam pidato perpisahannya Obama menyebut masalah ISIS tinggal penyelesaian terakhirnya saja.
Sementara kerja sama rezim Basyir Al Assad dengan Rusia, Iran, dan terakhir Turki, hanya dengan sedikit bantuan serangan udara sekutu AS, diperkirakan tidak dalam waktu lama lagi ISIS di Suriah juga sudah diselesaikan. Masalahnya kemudian, dengan berbasis di kawasan Benghazi, Lybia, kemungkinan ISIS akan berkembang menjadi teroris internasional, dengan rangkaian kerja sama yang telah dilakukan dengan berbagai teroris di berbagai belahan dunia.
Salah satu ancaman ISIS yang nyata bagi Indonesia dengan metamorfosis atau perubahan bentuknya kemudian itu adalah peralihan basisnya ke Filipina Selatan, yang selama ini juga sudah sering mengganggu kepentingan RI dengan penculikan banyak anak buah kapal kita.
Pergeseran basis ISIS ke Mindanao Selatan ini, seperti pernah dikemukakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, perlu diwaspadai karena jaraknya amat dekat dengan wilayah negara kita. ***

Selanjutnya.....

USAI mengucapkan terima kasih kepada organisasi media di AS, Presiden terpilih AS Donald Trump dalam konferensi pers pertamanya membungkam dua jurnalis, salah satunya Jim Acosta dari CNN. Terima kasih itu terkait tak dilanjutkannya pemberitaan mengenai kecurigaan soal keterlibatan Trump dalam polemik AS dan Rusia.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada organisasi media, yang beberapa di antaranya dulu selama bertahun-tahun, khususnya dua tahun belakangan, tak memperlakukan saya dengan baik," kata Trump. "Mengejutkan, saat ini mereka muncul dengan tegas melawan berita-berita bohong."
"Saya sangat menghormati media, saya pun menghargai kebebasan pers dan hal-hal yang terkait dengan itu," lanjutnya. "Saya pun ingin mengatakan, ada sejumlah organisasi media yang bekerja sangat profesional."
Namun, kemudian, seperti dikutip Kompas.com (12/1/2017) dari laman CBS News, Trump secara jelas mengungkap, media BuzzFed, yang mengunggah sebuah dokumen, yang disebut berkas informasi Rusia, tak lebih dari tumpukan sampah tak berguna. Dengan tegas pula Trump mengkritik CNN karena menayangkan itu Selasa (10/1/2017) lalu.
Suasana konferensi pers di Trump Tower Kamis (12/1/2917) WIB pun memanas ketika jurnalis CNN, Jim Acosta, berusaha memberikan pertanyaan lanjutan terkait pernyataan itu.
Trump memerintahkan Acosta untuk bungkam. "Bukan kamu, bukan kamu, organisasimu parah, diam, diam...," kata Trump sambil menunjuk ke Acosta yang duduk bersama jajaran jurnalis.
Namun, Acosta terus berusaha melanjutkan pertanyaannya dan tak menghiraukan perintah Trump. "Jangan kasar, jangan kasar, saya tak akan memberikan kesempatan kepada Anda, media Anda palsu," ujar Trump mengacungkan jarinya menyuruh Acosta diam.
Selain Acosta, ada satu jurnalis lain yang juga tak mendapat kesempatan untuk bicara. "Bukan Anda, bukan Anda," kata Trump sambil menunjuk kedua wartawan yang dimaksud.
Akibat waktu konferensi persnya habis untuk mengelak dari tuduhan dan kecaman pada sejumlah media di AS yang memberitakan keterlibatan mata-mata Rusia dalam kemenangannya, ia tak mengklarifikasi kebijakan ekonomi propertumbuhan, dolar jatuh di kisaran 114,24 yen, terendah sejak 9 November 2016. Padahal, indeks dolar pekan lalu naik ke level tertinggi sejak 2002, didorong naiknya taruhan investor bahwa Trump akan melanjutkan ekspansi fiskal dan pemangkasan pajak.
Semua itu mengisyaratkan, Trump sukar mengubah gaya kontroversialnya meski telah dilantik sebagai presiden nanti. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Barack Obama menegaskan demokrasi Amerika Serikat saat ini sedang menghadapi ujian. Itu diungkapkan Obama dalam pidato perpisahan di ujung masa jabatan presiden di kota asalnya, Chicago, Rabu (11/1/2017) WIB. Di tempat yang sama ia mengawali masa tugasnya delapan tahun lalu dengan pidato kemenangan dalam Pemilihan Presiden AS.

Kini dia kembali dengan merevisi jargon kampanyenya dulu "Ya kita bisa!" menjadi "Ya kita telah melakukannya!" Obama berseru kepada pendukungnya untuk terus menyalakan semangat dan menjaga kebersamaan. "Demokrasi memang membutuhkan solidaritas," tegasnya. "Terlepas dari segala perbedaan, kita harus tetap bersatu di dalam kebersamaan," kata Obama dilansir AFP, yang dikutip Kompas.com (11/1/2017).
Obama menyampaikan pidato perpisahannya dengan pesan yang membangkitkan semangat pendukungnya setelah terpukul atas kemenangan mengejutkan Donald Trump.
Dalam pidato perpisahan itu, Obama memastikan transisi kekuasaan antara dirinya dan presiden terpilih Donald Trump akan berjalan mulus.
"Dalam 10 hari, dunia akan menyaksikan tonggak demokrasi kita: transfer kekuasaan yang penuh perdamaian dari satu presiden terpilih secara bebas kepada presiden selanjutnya," ujar Obama dilansir CBS, yang dikutip detiknews (11/1/2017).
Saat Obama menyebut kata “presiden selanjutnya”, para hadirin menyambut dengan olokan. Di balik olokan massa itulah ujian bagi demokrasi AS seperti disebut Obama itu mengendap. Yakni, terkait sikap penguasa baru yang secara terang-terangan cenderung rasialis, baik itu terhadap warga berkulit hitam terutama muslim dan kepada warga Latin. Bahkan, secara terang-terangan kalau berkuasa akan mengusir 30 juta warga Latin lewat perbatasan Meksiko dan memerintahkan Presiden Meksiko untuk membangun tembok perbatasan—tapi tidak digubris Presiden Meksiko, karena warga Latin itu merupakan populasi dari Meksiko ke Selatan sampai Brasilia dan Argentina.
Ujian demokrasi di AS itu sepenuhnya tergantung pada sikap penguasa baru untuk bisa membangun tradisi Amerika hidup bersama saling menghormati dalam perbedaan. Kalau penguasa baru terus gegabah dengan kekuasaannya, tidak menghormati kebersamaan dalam perbedaan, AS menjadi negeri paling besar penduduknya yang hidup resah.
Untuk itu, justru di masa transisi yang amat singkat ini, selain Obama, para politisi senior negeri itu mengingatkan penguasa baru agar bisa menjaga kerukunan hidup dalam kebersamaan dengan segala perbedaan antarwarga bangsanya. ***

Selanjutnya.....

MESKI awalnya mengancam untuk memasang tarif tinggi terhadap barang asal Tiongkok, ternyata Presiden terpilih AS Donald Trump akhirnya merangkul CEO e-commerce Alibaba Jack Ma dengan bertemu di New York. Usai pertemuan itu Selasa (10/1/2017) Trump dan Ma menyatakan hubungan AS-Tiongkok harus diperkuat, lebih bersahabat, dan lebih baik.

Menurut BBC, Ma menuturkan ia akan membantu bisnis AS dalam menciptakan jutaan lapangan kerja baru dengan cara menggunakan Alibaba untuk menjual produk di Tiongkok. "Jack dan saya akan melakukan beberapa hal besar," timpal Trump di depan Trump Tower bersama Ma. (Kompas.com, 10/1/2017)
Jack Ma mengatakan perusahaannya berencana untuk memikat satu juta usaha kecil AS untuk menggunakan platformnya menjual produk mereka kepada konsumen Tiongkok. Jubir Alibaba Bob Christie menuturkan setidaknya satu juta lapangan kerja baru akan tercipta dalam lima tahun ke depan.
Secara spesifik Ma menyebut para petani dan produsen pakaian skala kecil di kawasan Midwest bisa menggunakan marketplace Alibaba untuk menjual produk. Tiongkok memiliki 300 juta masyarakat kelas menengah, tingginya permintaan terhadap produk AS, dan 450 juta orang pembeli di marketplace Alibaba.
Jack Ma mendirikan aneka bisnis online Alibaba Group di Hangzou, Zhejiang, RRT, 4 April 1999. Hingga Maret 2015 mempekerjakan 34.985 orang. Melantai di Bursa New York pada 19 September 2014 dengan nama BABA, kapitalisasi sahamnya menurut Wikipedia sebesar 212 miliar dolar AS pada akhir 2015. Grup ini sejak September 2014 melayani 80% penjualan online di Negeri Tirai Bambu itu.
Produk UMKM Indonesia sudah sejak awal 2016 masuk Tiongkok melalui platform Tmall.com, anak usaha Alibaba Group. Langkah ini lebih mantap lagi setelah Lazada, ritel dan marketplace online terkemuka Indonesia, diakuisisi Alibaba Group Holding Ltd senilai Rp6,5 triliun dalam bentuk equity capital pada 12 April 2016.
Dengan dirangkulnya Jack Ma oleh Trump, terlihat betapa kuatnya bisnis Alibaba hingga mampu dijadikan jangkar bagi hubungan antara Tiongkok yang berpenduduk 1,3 miliar jiwa dan AS yang berpenduduk hampir 400 juta jiwa.
Namun, perangkulan Trump terhadap Ma ini menjadi indikator ketidakkonsistenan alias mencla-menclenya Trump, dari semula mengancam dengan tarif tinggi produk Tiongkok. Itu akibat tak komprehensifnya Trump melihat masalah, jadi kontroversial. Dengan begitu, kemungkinan adanya perubahan sikap lagi nanti, tak tertutup. ***

Selanjutnya.....

TANPA disadari, para pengembang (developer) Tiongkok secara de facto telah “menduduki” Ibu Kota RI, Jakarta, dari wilayah barat sampai timur dengan membangun blok-blok besar dan luas yang multifungsi, baik hunian, komersial, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan terintergrasi.

Di barat Jakarta, Daan Mogot, BUMN Negeri Tirai Bambu, China Constructions and Communication Group (CCCG), di atas lahan 16 hektare membangun 24 menara apartemen masing-masing 441 unit, lengkap dengan berbagai fasilitas pusat belanja, komersial, taman bermain, dan lainnya. Mulai 10 Desember 2016 telah menjual apartemen yang dibangunnya, hingga pekan kemarin telah terjual 838 unit. (Kompas.com, 9/1/2017)
Harga apartemen di menara Albatross tipe studio ukuran 25,3 meter persegi Rp443 juta. Sedang di menara Blue Finch dengan ukuran sama Rp504 juta. CCCG menghitung gross development value (GDV) pengembangan proyek itu selama 10 tahun ke depan senilai 1 miliar dolar AS atau ekuivalen Rp13,3 triliun.
Di kawasan Serpong, hadir Hong Kong Land dan Kingland Group. Hong Kong Land gandengan dengan Sinar Mas Group membidani perumahan terpadu Nava Park seluas 68 hektare.
Sedang Kingland Group kiprah dengan Kingland Avenue senilai Rp2 triliun guna membangun 2.200 unit dan sebuah menara di lahan 2,2 hektare. Kingland juga sudah mengantongi lahan cadangan 200 hektare tersebar di Cibubur dan Cinere.
Lalu, di sisi timur Jakarta, ada Wuzhou Investment Group yang menggerakkan tentakelnya PT Sindeli Propertindo Abadi, menguasai lahan 4,8 hektare di Jalan Lapangan Tembak, Cibubur, Jakarta Timur, sejak April 2015. Di lahan itu dibangun Jakarta Living Star berisi 6 menara apartemen sebanyak 3.700 unit yang dilengkapi pusat belanja 3.000 meter persegi, hotel, dan beragam fasilitas lainnya.
Wuzhou tak berhenti di Cibubur. Dengan keseriusannya investasi membeli tanah secara tunai, mereka sudah memiliki tanah seluas 150 hektare di Cikeas.
Semua itu di luar sejumlah raksasa Tiongkok yang lebih dahulu masuk ke Jakarta dan ada yang membangun gedung pencakar langit di pusat bisnis sekelas Jalan Thamrin, seperti China Sonangol, sehingga cukup mencerminkan bahwa para developer tulen asal Tiongkok kini benar-benar telah eksis menduduki Jakarta.
Artinya, kalau pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta diisukan bakal digunakan sebagai jembatan bagi orang Tiongkok masuk Indonesia, sudah tidak relevan lagi. Bahkan, para developer Tiongkok kini sudah tuntas menduduki Jakarta! ***

Selanjutnya.....

BANYAK grup perlawanan netizen terhadap penyebaran hoax—berita palsu, fitnah, ujaran kebencian—di media sosial yang tumbuh belakangan ini, pada Car Free Day Jakarta, Minggu (8/1/2017), bersatu mendeklarasikan Masyarakat Anti-Hoax dan sosialisasi dampak negatif hoax.

Kegiatan pada Car Free Day itu diharapkan bisa menarik minat masyarakat agar memakai media sosial secara positif dan tidak menyebarkan berita palsu. "Harapannya, banyak yang akan tergerak bergabung dalam inisiatif memerangi hoax pada masa depan, bisa melalui media, ormas, dan jalur-jalur lain," ujar Ketua Masyarakat Indonesia Anti-Hoax Septiaji Eko Nugroho. (Kompas.com, 8/1/2017)
Wadah baru ini merangkul sejumlah grup anti-hoax, antara lain Forum Antifitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), fanpage dan grup Indonesian Hoax Buster, fanfage Indonesian Hoaxes, dan grup Sekoci. Semua grup terdapat di Facebook.
Selain di Jakarta, deklarasi Masyarakat Indonesia Anti-Hoax digelar serentak pada hari yang sama di Surabaya, Semarang, Solo, Wonosobo, dan Bandung. Setiap daerah bergerak independen sesuai dengan pendekatan yang diperlukan. Gerakan ini juga menggandeng tokoh-tokoh sebagai duta anti-hoax, antara lain intelektual muslim Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat.
Gerakan menghabisi hoax dan segala perilaku buruk di media sosial perlu didukung justru sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mayoritas orang yang mudah terseret emosinya mengikuti hoax, men-share fitnah, antara lain akibat terlalu rendah tingkat literasinya. Lewat sosialisasi yang sabar kerendahan literasi itu, dibimbing agar semakin cerdas.
Tingkat literasi orang Indonesia, menurut hasil riset World Most Literate Nation, yang dipublikasikan pertengahan 2016, dari 61 negara yang dilibatkan dalam studi tersebut, Indonesia menempati urutan ke 60 dalam hal minat baca masyarakat. Jadi urutan kedua terbawah di dunia, setelah Botswana, Afrika.
Dengan minat baca serendah itu, Indonesia yang menurut Septiaji lima besar pengguna smartphone dunia, orang belum terbiasa mengkritisi materi untuk dengan mudah menyebar ke orang lain tanpa lebih dahulu memeriksa kebenarannya.
Namun perlu disadari, rendahnya literasi membuat sosialisasi saja tak mudah meluruskan pemahaman orang. Untuk itu, memblokir situs-situs sumber hoax, menjadi tindakan yang tepat. Selain 11 dari 200 situs bermuatan negatif diblokir terakhir, Kemenkominfo sepanjang 2016 telah memblokir 773 ribu situs bermuatan buruk.
Atau perlu lebih tegas lagi? ***

Selanjutnya.....

BETAPA dahsyat pun retorikanya, kehebatan Indonesia ukurannya ada pada kemampuan bangsa yang hidup di kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia ini memenuhi sendiri kebutuhan garam penduduknya. Fakta nyatanya, impor garam Indonesia pada 2016 menurut Dirut PT Garam (Persero) Achmad Budiono sebanyak 3 juta ton, naik dari 2,1 juta ton tahun sebelumnya.

Dari jumlah itu, menurut Budiono, 1,7 juta ton di antaranya untuk kebutuhan industri kimia. Sedangkan kebutuhan garam untuk industri pangan antara 350.000 ton-400.000 ton per tahun. (Kompas.com, 26/8/2016)
Produksi garam rakyat baik di Cirebon maupun Madura dilaporkan gagal panen hingga 60% akibat kemarau basah sepanjang tahun 2016, yang tidak memberi cuaca panas cukup empat pekan setiap proses produksi.
Ketua Ikatan Petani Garam Indonesia M. Insyaf Supriadi mengatakan, "Dari keseluruhan tambak garam yang berada di Cirebon yaitu sekitar 16.000 hektare, paling yang bisa diproduksi hanya 40%, dan dapat dipastikan produksi menurun drastis." (Bisnis.com, 30/8/2016)
Menurut Insyaf, selain terguyur hujan tambak garam petani juga terendam air rob (pasang). "Hujan belum berhenti kemarin ada banjir rob yang menggenangi sekitar 700 hektare tambak garam petani sehingga dipastikan gagal panen," tuturnya.
Hujan yang turun diiringi banjir rob, bukan cuma menyebabkan krisis produksi garam, tapi menurut Insyaf, dipastikan para petani garam juga menderita krisis ekonomi tidak memiliki pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari.
Hal serupa terjadi di Madura, sentra produksi garam nasional. "Faktor cuaca tetap jadi persoalan, bahkan sering hujan membuat kami tak bisa maksimal dalam masa panen," ujar Zainol Fatah, petani garam asal Pengarengan, Sampang. Kemarau basah, ujar Fatah, bukan hanya mengurangi jumlah garam yang dipanen, tapi juga menurunkan kualitas garamnya. (Okezone, 2/9/2016)
"Sudah hasil panen berkurang, kami juga terancam dengan harga beli yang murah," keluh Fatah.
Tak tercapainya target produksi garam 2016 itu, menurut Guru Besar Teknik Kimia UI Misri Gozan karena petambak garam masih menggunakan sistem tradisional, bukan teknologi tinggi. Menurut dia, tidak semua pantai bisa digunakan sebagai lahan untuk memproduksi garam. Harus yang gelombang tidak terlalu tinggi, kadar lumpur pada air laut di pantai yang rendah. (Bisnis.com, 7/1/2017)
Tapi Indonesia semata mengandalkan alam tanpa dukungan teknologi memadai, gemar beretorika swasembada garam. ***

Selanjutnya.....

BELUM pun dilantik, Presiden AS terpilih Donald Trump terus menebar ancaman ke seantero jagat. Selain lewat twitt-nya di Twitter dengan pemimpin Taiwan yang membuka peluang politik Dua China membuat pemimpin Tiongkok berang, saham raksasa otomotif Jepang Toyota Motor, Jumat (6/1/2017), anjlok 3,1% ke level 6.380 yen di bursa Tokyo akibat cuitan Trump.

Dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, Donald Trump mengancam bakal mengenakan biaya yang tinggi jika Toyota memproduksi mobil Corolla untuk pasar AS di Meksiko. Saham produsen mobil lainnya juga rontok, menurut CNBC, Honda Motor melemah 2,4% dan Nissan Motor melemah 2%. (Kompas.com, 6/1/2017)
Sebelumnya, Trump mengultimatum General Motor agar produksi Chevy Cruze dilakukan di AS atau dikenakan pajak perbatasan dengan besaran yang tinggi. Trump juga menekan Ford tentang rencana pabrik di Meksiko. Dua hari berselang, Ford mengumumkan pembatalan rencana pabrik di Meksiko itu.
Langkah Toyota itu dihadang Trump setelah Selasa (3/1/2017) mengumumkan bahwa telah memulai pemindahan ratusan pekerjaan dari kantor pusatnya di utara Negara Bagian Kentucky sebagai bagian dari konsolidasi bisnis di AS.
Merespons cuitan Trump, Toyota membuat pernyataan bahwa pabrik baru di Meksiko tidak akan memangkas serapan tenaga kerja di AS. Toyota juga menyatakan menantikan kerja sama pemerintahan Trump guna memberikan kepentingan terbaik bagi konsumen maupun industri otomotif.
Ancaman lain Trump yang mengundang reaksi luas adalah terkait janji kampanyenya untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem. Menteri Informasi Yordania Mohammed Momani, yang negaranya selama ini merupakan sahabat baik AS, menyatakan langkah pemindahan itu akan menjadi "garis merah" bagi Yordania dan akan "membakar jalan-jalan Arab dan Islam”.
Momani tegas, pemindahan misi diplomatik AS akan mengganggu hubungan AS dengan sekutu-sekutu regional, termasuk Yordania. Pemerintahnya, kata dia, dikutip Press TV, Jumat (6/1/2017), akan menggunakan semua cara diplomatik dan politik untuk mencegah pemindahan tersebut. (detiknews, 6/1/2017)
Sebelumnya, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengingatkan AS untuk tidak memindahkan Kedubes AS ke Jerusalem. PLO ingatkan semua kedutaan AS di dunia Arab akan ditutup di tengah kemarahan dunia Arab atas pemindahan tersebut.
Itulah Trump. Baru menyusun kabinet dia sudah menebar ancaman ke segala penjuru, bisa lebih runyam lagi setelah berkuasa. ***

Selanjutnya.....

DENGAN perbaikan jarak yang terjadi pada ketimpangan sosial dari gini ratio 0,412 pada 2015 menjadi 0,397 pada 2016, pemerintah melalui rapat kabinet paripurna di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017), menetapkan tahun 2017 fokus pada pemerataan kesejahteraan. Semua sektor diharapkan fokus kegiatannya ke arah itu.

Salah satu langkah nyata untuk itu, dengan besarnya angka kemiskinan di kawasan desa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional "ketiban sampur" untuk menyiapkan tanah buat digarap warga miskin untuk bisa ditanami palawija dan hortikultura yang cepat panen.
"Pertama konsesi untuk rakyat yang berkaitan dengan tanah-tanah adat, kemudian sertifikat untuk rakyat. Saya kira harus menjadi fokus perhatian kita bersama dan fokus besar-besaran dalam dua tahun ini. Landreform betul-betul kami mulai pada akhir 2016, di 2017 ini betul-betul bisa dikerjakan lebih masif," tegas Presiden Jokowi.
Selain itu, akses rakyat untuk mendapatkan modal ditingkatkan. Artinya, landreform sejalan dengan capital reform, sekaligus skill reform (peningkatan keterampilan) khususnya lulusan SD dan SMP.
Diberi tanah, diberi modal, diberi keterampilan, sudahkah cukup? Berdasar pengalaman, hanya sebagian kecil yang berhasil. Perlu manajemen yang mengelola usaha mereka dalam kesatuan kecil, mungkin setingkat badan usaha milik desa (BUMDes), yang mengatur saluran kredit biaya hidupnya sepanjang musim tanam dan paceklik, menyediakan bibit dan menampung hasil panennya hingga mendapat harga baik.
Dengan BUMDes menjalankan manajemen mirip Kibutz, badan usaha penampung imigran Yahudi melarat yang baru tiba di Palestina dahulu, paduan landreform, capital reform, dan skill reform itu barulah bisa diharap hasilnya. Kalau dilepas masing-masing begitu rupa, kreditnya bisa habis cuma dikonsumsi.
Selain kantong kemiskinan di desa-desa yang mendapat perlakuan khusus, kelompok sosial yang selama ini mendapat distribusi konsumsi paling rendah diberi perhatian khusus. Pertama warga panti jompo dan panti-panti asuhan yang jumlah bantuan konsumsi per kapitanya dari pemerintah masih di bawah garis kemiskinan. Buat memperdekat jarak ketimpangan bantuan perlu dinaikkan.
Selain itu, jangan lupakan nasib guru honorer murni yang untuk menghidupi keluarganya cuma dibayar Rp300 ribu sampai Rp750 ribu per bulan, juga guru ngaji, diupayakan mengurangi jarak ketimpangannya.
Semua itu berdasar asumsi "fokus" itu tajam langsung ke kelompok sosialnya. ***

Selanjutnya.....

TERHITUNG 1 Januari 2017, Menteri Keuangan RI memutus kontraknya dengan JP Morgan Chase Bank selaku bank persepsi—penerima setoran pajak dan tax amnesty.

Pemutusan kontrak itu, menurut Menkeu Sri Mulyani, karena hasil riset JP Morgan berjudul Trump Forces Tactical Changes 13 November 2016 missleading, berdasar indikator yang tidak tepat. Lebih buruk lagi, JP Morgan memangkas peringkat surat utang atau obligasi Indonesia dua tingkat dari overweight menjadi underweight.
Pemangkasan yang hanya berdasar proyeksi tiga bulan ke depan setelah Trump berkuasa itu jelas di luar realitas ekonomi Indonesia. Karena, menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, perekonomian Indonesia saat ini stabil. Bahkan, lembaga pemeringkat Fitch, pada waktu yang sama justru meningkatkan peringkat Indonesia dari stable menjadi positive.
"Kita baik-baik saja dalam penilaian para analis. Kalau ada komentar-komentar dan riset yang mengatakan sebaliknya, memang hak mereka, tapi harus ada pertanggungjawaban mengenai kebenarannya," ujar Darmin. (detik-finance, 3/1/2017)
Darmin mendukung penuh keputusan Menkeu Sri Mulyani yang memutuskan mengakhiri seluruh hubungan kemitraan dengan JP Morgan. Sri Mulyani menjelaskan kondisi ekonomi suatu negara dipengaruhi dua hal penting. Pertama dari sisi fundamental dan kedua yaitu psikologis investor. Riset JP Morgan menyentuh sisi psikologis tersebut.
"Faktor psikologis sangat penting bagi seluruh lembaga yang menjadi partner pemerintah, untuk juga memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya," ujar Sri. Apalagi, JP Morgan memiliki nama besar di dunia keuangan internasional seharusnya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan riset karena memengaruhi keputusan investor.
"Kami menghormati seluruh produk oleh siapa pun saja lembaga riset. (Tapi perhatikan) dari sisi tingkat akurasi, kredibilitas, metodologi, dan assessment-nya. Semakin besar maka mereka memiliki tanggung jawab lebih besar, dari sisi kualitas dan kemampuan untuk menciptakan confident," tegasnya.
Keputusan Sri Mulyani itu tepat karena semua indikator ekonomi Indonesia di akhir 2016 lalu cukup positif, juga lembaga-lembaga survei kelas dunia lainnya menilai Indonesia justru bertambah baik dengan meningkatkan peringkat menjadi layak investasi.
Namun, JP Morgan punya nama besar sehingga meski hasil risetnya tak diakui Indonesia, tetap akan dipertimbangkan para investor. Itulah yang harus dihadapi dan diatasi Indonesia ke depan. ***

Selanjutnya.....

KALAU dari lulusan SMK di Indonesia hanya 1 juta yang diterima kerja, sedangkan 5 juta lainnya menganggur, seperti diungkap pengamat pendidikan Doni Koesoema (Lampung Post, 2/1/2017), selain faktor kualitas guru SMK, juga masalah perubahan dunia kerja menjadi salah satu penyebab signifikan.

Bahkan di bidang penerbitan pers perubahan itu sangat terasa. Satu departemen pracetak yang dulunya diisi tenaga-tenaga kreatif dari sekolah grafika dan seni rupa, terbabat habis tenaga kerjanya bahkan departemennya dihapus dari perusahaan. Itu terjadi akibat modernisasi peralatan kerja yang disingkat dalam satu kata “otomatisasi”.
Dalam proses revolusi teknologi yang mempersingkat proses produksi di segala bidang, SMK yang memproduksi tenaga teknis setingkat operator memang bisa kalah bersaing dengan efisiensi proses produksi dan pelayanan, yang memangkas banyak bagian kerja teknis.
Lebih lagi ke depan, seiring hadirnya kecerdasan artifisial, robotik, teknologi nano, dan kemajuan sosial ekonomi lainnya, kehilangan lapangan kerja teknis tergerus efisiensi itu bahkan bisa lebih luas. Sebelum 2020 saja, menurut Studi The World Economic Forum (Tempo.co, 3/1/2017) sudah ada 5 juta lapangan kerja yang hilang.
Namun, kemajuan teknologi tidaklah semata buruk. Sisi baiknya, juga menghadirkan lapangan kerja baru terkait dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Namun, lapangan kerja baru ini berhubungan dengan teknologi mutakhir terkait komputer, matematika, arsitektur, dan permesinan dengan sumber daya baru. Artinya, agar tidak makin terlalu jauh ketinggalan dari realitas zamannya, SMK dituntut untuk berorientasi ke sana: perubahan dunia kerja!
Tentunya SMK tidak sendiri dalam usahanya menjawab tantangan zaman itu. Pemerintah yang berkewajiban menyiapkan lapangan kerja bagi seluruh warga negaranya, serta perusahaan yang butuh tenaga kerja sesuai dengan kemajuan teknologi miliknya, semestinya mendampingi SMK mengantisipasinya.
Dengan jumlah sampai 5 juta lulusan SMK menganggur, padahal angkatan kerja baru setiap tahun sekitar 3 juta, mencerminkan pemerintah selama ini kurang memperhatikan standar lulusan SMK dibanding perubahan dunia kerja dengan kemajuan teknologinya.
Ke depan, selain peningkatan kualitas guru dan program pengajaran di SMK, pemerintah harus mengantisipasi ledakan pengangguran akibat kemajuan teknologi yang tidak terikuti pekerja domestik, sedangkan lapangan kerja yang butuh sedikit melek teknologi dikuasai ekspatriat dari Tiongkok. ***

Selanjutnya.....

BERDASAR tiga indikator, nilai tukar rupiah 2016 menguat 2,41%, pertumbuhan ekonomi 5,02% (yoy), dan penerimaan publik setinggi 69%, Bloomberg menempatkan Jokowi sebagai presiden terbaik 2016 di antara delapan negara Asia-Australia: Jokowi, Park Geun-hye, Rodrigo Duterte, Xi Jinping, Shinzo Abe, Narendra Modi, Najib Razak, dan Malcolm Turnbull.

Sementara itu, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye oleh Bloomberg ditempatkan sebagai presiden terpayah, dengan kemerosotan nilai tukar won 2,87%, pertumbuhan ekonomi hanya 2,6%, dan tingkat penerimaan publik hanya 4%. Penilaian tersebut bersumber pada riset Bloomberg dan Gallup dari Januari 2016 hingga November 2016.
Sedangkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang punya tingkat penerimaan publik tertinggi mencapai 83%, dengan pertumbuhan ekonomi negerinya 7,1%, tersandung ketakstabilan nilai tukar peso yang melorot hingga minus 5,29%. (Kompas.com, 31/12/2016)
Penilaian terhadap Jokowi itu bersumber pada riset Bloomberg dan Saiful Mujani Research dan Consulting dari Juli 2015 sampai Oktober 2016. Bloomberg juga menyebutkan Jokowi cukup piawai dalam berpolitik, terbukti mampu merangkul dua pertiga kursi di parlemen. Program tax amnesty juga berhasil mengukir prestasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Belum lagi dalam peningkatan kesejahteraan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditangani Kementerian Sosial, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), telah berhasil dipersempit ketimpangan sosial dari September 2015 pada indeks rasio gini 0,402, menjadi 0,397 per Maret 2016. Hal ini memberi isyarat masyarakat lapisan terbawah yang jadi sasaran PKH mulai bangkit dari kondisi terpuruknya.
Untuk kelanjutan peningkatan kesejahteraan lapisan terbawah ini, pada 2017 pemerintah hendaknya fokus pada penciptaan lapangan kerja serta pengamanan lapangan kerja yang terbuka dari tenaga kerja asing (TKA), terutama asal Tiongkok yang memanfaatkan fasilitas bebas visa. Jangan sampai terulang para turis yang memanfaatkan bebas visa diam-diam menyelinap jadi pekerja di proyek-proyek yang dilaksanakan investor asal Tiongkok.
Sudah saatnya setiap investor diwajibkan membangun proyeknya bekerja sama dengan pelaksana domestik, untuk jaminan tenaga kerja lokal. Dengan pelaksana lokal itu manual semua instrumen dicetak dalam Bahasa Indonesia agar bisa ditangani pekerja lokal. Manual dengan huruf dan bahasa mereka membuat pekerja lokal jadi penonton. ***

Selanjutnya.....

BADAN Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Jumat (30/12/2016) menangkap Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover, yang menuduh Jokowi melakukan pemalsuan data dalam pencalonannya di Pilpres 2014.

Menurut buku tersebut di halaman 53 yang dikopi detiknews (30/12/2016), Ibu Sudjiatmi bukan ibu kandung Jokowi. Ibu kandung Jokowi, tulis Bambang Tri, adalah juga ibu kandung Michael Bimo Putranto.
Karena isi buku yang sedemikian, Bambang Tri ditangkap Bareskrim Polri berdasarkan laporan Michael Bimo atas dugaan pencemaran nama baik pengadu. "Bambang Tri dibawa ke Jakarta oleh tim Bareskrim Polri," ujar Kombes Djarot Padakova, kabid Humas Polda Jawa Tengah.
"Saya tegaskan isi buku Jokowi Undercover adalah tidak benar dan fitnah yang sangat merugikan bangsa Indonesia pada umumnya, mengingat tuduhan-tuduhan di buku tersebut terkait dengan komunisme dan tuduhan lain yang bersifat pribadi sangat menimbulkan permusuhan di antara sesama anak bangsa," ujar Lina Novita, kuasa hukum Michael Bimo.
Terduga Bambang Tri, yang diakui adik kandung oleh tokoh wartawan Jawa Tengah, Bambang Sadono, yang kini menjabat Ketua Kelompok DPD di MPR, adalah warga Dukuh Jambangan, Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Ia dibawa ke Mabes Polri setelah menjalani serangkaian pemeriksaan di Polsek Tunjungan, Blora. (Kompas.com, 31/12/2016)
Laporan pencemaran nama baik dilakukan setelah acara bedah buku itu di Magelang. Laporan ini direspons serius oleh Polri, mungkin karena akun Facebook Bambang Tri pada 25 Desember 2016, seperti dikutip detiknews, memuat komitmen yang keras, "Menulis dan menyebarkan buku Jokowi Undercover adalah tindakan bela negara saya, sebagai hak dan kewajiban saya yang dilindungi UUD 1945. Karena dengan buku itu saya melawan tindakan merusak kewibawaan lembaga kepresidenan yang dilakukan oleh Jokowi dengan cara memalsukan syarat pencalonan presiden dia di KPU. Siapa pun Anda, bila menghalangi kegiatan bela negara saya ini, akan saya lawan sampai titik darah saya yang penghabisan. Siapa pun Anda, termasuk Presiden."
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto menyatakan apa yang Bambang Tri tuliskan dalam bukunya murni persepsi dan perkiraan pribadinya, bukan berdasarkan data yang jelas dan keahlian yang sesuai. Motifnya hanya ingin membuat buku yang menarik perhatian masyarakat.
Pengadilan yang akan membuktikan kebenaran Polri mengawali 2017 dengan menindak buku Jokowi Undercover. ***

Selanjutnya.....