ATAS nama Gerakan Antropologi untuk Indonesia, kumpulan antropolog menilai bahwa Indonesia saat ini tengah darurat kebinekaan. Pernyataan tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1/2017).
"Kami sudah berembuk tentang perkembangan situasi di Indonesia beberapa bulan terakhir. Kami telah simpulkan, Indonesia sedang terancam dengan persoalan intoleransi yang dari waktu ke waktu terus meningkat," ujar Juru Bicara Gerakan Antropolog untuk Indonesia, Yando Zakaria, seusai bertemu Presiden. (Kompas.com, 16/1/2017)
"Kami menyerukan darurat kebinekaan. Hari ini kami sampaikan apa yang kami risaukan kepada Presiden," lanjut Yando.
Para antropolog melihat ada gerakan masyarakat yang cenderung memaksakan pandangannya untuk menjadi pandangan yang dominan di Indonesia. "Kami antropolog sangat paham bahwa Indonesia adalah majemuk. Baik suku, ras, antargolongan, dan pandangan politik," ujarnya.
Namun, gerakan yang memaksakan pandangannya itu dinilai telah mengganggu stabilitas nasional.
Seruan darurat Bhinneka Tunggal Ika itu telah melalui diskusi panjang di kalangan antropolog. Sebanyak 300 antropolog menandatangani petisi darurat Bhinneka Tunggal Ika untuk diserahkan ke Presiden.
"Presiden kami harapkan jangan ragu mengatasi soal intoleransi. Kalau terlambat, mimpi kita menjadi bangsa Indonesia akan berakhir. Ada ahli mengatakan, kalau kita gagal mengelola keberagaman, usia Indonesia sepuluh tahun lagi," ujar Yando. Ia menghadap Presiden bersama Meutia F Sarwono, PM Laksono, Amri Marzali, Iwan Meulia Pirous, dan Kartini Sjahrir.
Seruan darurat kebinekaan ini senada dengan diskusi antisipasi kebangkitan populisme, menilai perkembangan intoleransi dalam masyarakat Indonesia sudah mencapai titik membahayakan kehidupan bangsa sehingga harus ada tindakan nasional menghentikan geraknya. Gerakan antropolog menyarankan tindakan penyelamatan bangsa dari darurat intoleransi tersebut diambil sesegera mungkin oleh Presiden.
Darurat intoleransi dan kekerasan bawaannya itu sebenarnya telah dicanangkan Presiden SBY pada pidatonya di Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kupang, NTT, yang saat itu Presiden meminta jajaran pemerintahannya untuk menyiapkan dasar-dasar pembubaran ormas intoleran yang obral aksi kekerasan.
Jadi masalahnya telah mengendap enam tahun, pembusukan absesnya jelas semakin parah. Untuk itu, ditunggu tindakan Presiden Jokowi pada HPN 2017 di Ambon, 9 Februari. ***
"Kami menyerukan darurat kebinekaan. Hari ini kami sampaikan apa yang kami risaukan kepada Presiden," lanjut Yando.
Para antropolog melihat ada gerakan masyarakat yang cenderung memaksakan pandangannya untuk menjadi pandangan yang dominan di Indonesia. "Kami antropolog sangat paham bahwa Indonesia adalah majemuk. Baik suku, ras, antargolongan, dan pandangan politik," ujarnya.
Namun, gerakan yang memaksakan pandangannya itu dinilai telah mengganggu stabilitas nasional.
Seruan darurat Bhinneka Tunggal Ika itu telah melalui diskusi panjang di kalangan antropolog. Sebanyak 300 antropolog menandatangani petisi darurat Bhinneka Tunggal Ika untuk diserahkan ke Presiden.
"Presiden kami harapkan jangan ragu mengatasi soal intoleransi. Kalau terlambat, mimpi kita menjadi bangsa Indonesia akan berakhir. Ada ahli mengatakan, kalau kita gagal mengelola keberagaman, usia Indonesia sepuluh tahun lagi," ujar Yando. Ia menghadap Presiden bersama Meutia F Sarwono, PM Laksono, Amri Marzali, Iwan Meulia Pirous, dan Kartini Sjahrir.
Seruan darurat kebinekaan ini senada dengan diskusi antisipasi kebangkitan populisme, menilai perkembangan intoleransi dalam masyarakat Indonesia sudah mencapai titik membahayakan kehidupan bangsa sehingga harus ada tindakan nasional menghentikan geraknya. Gerakan antropolog menyarankan tindakan penyelamatan bangsa dari darurat intoleransi tersebut diambil sesegera mungkin oleh Presiden.
Darurat intoleransi dan kekerasan bawaannya itu sebenarnya telah dicanangkan Presiden SBY pada pidatonya di Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kupang, NTT, yang saat itu Presiden meminta jajaran pemerintahannya untuk menyiapkan dasar-dasar pembubaran ormas intoleran yang obral aksi kekerasan.
Jadi masalahnya telah mengendap enam tahun, pembusukan absesnya jelas semakin parah. Untuk itu, ditunggu tindakan Presiden Jokowi pada HPN 2017 di Ambon, 9 Februari. ***
0 komentar:
Posting Komentar