PKE, Perppu Suntik Mati Demokrasi!

Artikel Halaman 8, Lampung Post Rabu 08-04-2020
PKS, Perppu Suntik Mati Demokrasi!
H. Bambang Eka Wijaya

PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman dalam suratnya untuk Presiden Joko Widodo menyatakan, Perppu Nomor 1/2020 adalah cek kosong dan jalan pintas menuju era otoritarianisme. Perppu ini akan menyuntik mati demokrasi kita.
Kata Sohibul, jika tak dilakukan pembatasan wewenang, isu dan waktu, maka akan sangat berbahaya bagi sistem pemerintahan kita.
Pasalnya, salah satu ketentuan Perppu ini mengatur tak hanya pada penanganan krisis Pandemic Covid-19. Tetapi juga mengatur terhadap semua ancaman lain yang pemerintah anggap membahayakan ekonomi nasional. Diskresi tanpa limitasi isu dan waktu ini sangat berbahaya.
Perppu ini, ungkap Sohibul, lebih banyak mengatur penanggulangan ancaman krisis ekonomi ketimbang pencegahan dan penanganan Covid-19 itu sendiri. Seharusnya pemerintah fokus pada krisis Covid-19.
Dengan mekanisme Perppu ini berpotensi terjadinya Skandal BLBI seperti krisis 1998 berpeluang terulang. Moral hazard akan terbuka lebar dan cost of crisis yang akan ditanggung negara sangat tinggi.
Perppu ini memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan yang membahayakan masa depan bangsa (abuse of power) dan potensi penyalahgunaan sumber daya keuangan yang luar biasa (abuse of money).
Sohibul khawatir Presiden tak menyadari itu karena para pembantunya tidak memberikan informasi yang benar dan tepat. Sehingga, Presiden menandatangani Perppu yang sangat berbahaya bagi kepeminpinan dirinya dan masa depan bangsa.
Perppu ini, tukas Sohibul, menganulir banyak ketentuan di UU lain (Omnibus Law) seperti UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU MD3, UU Perpajakan, UU Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, UU Bank Indonesia, UU OJK, UU LPS, UU Pemerintah Daerah, UU Kesehatan, UU Desa, UU APBN 2020, dan UU Pencegahan dan Penanggulangan Krisis.
Ada upaya sentralisasi kekuasaan pada kewenangan eksekutif yang sangat besar. Ini berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan yang besar.
Perppu ini kata Sohibul tak berpegang pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Defisit fiskal jadi tak terbatas, utang negara akan melonjak drastis tak terkontrol.
Independensi Bank Sentral menjaga stabilitas moneter hilang. Kewenangan pengawasan dan hak budget DPR RI dibatasi. Pemberian imunitas dan diskresi tanpa batas bagi KSSK dalam membuat kebijakan hingga tak tersentuh penegakan hukum.
Semua itu akan menjadi resep yang sempurna bagi bencana ekonomi, pilitik dan hukum kita di masa depan. ***