Artikel Halaman 12, Lampung Post Sabtu 29-05-2021

Pecat Staf, KPK Abaikan Perintah Jokowi!

H. Bambang Eka Wijaya 

METRO TV menayang ulang lebih dari 10 kali selama berhari-hari perintah Presiden Joko Widodo agar hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak dijadikan dasar pemecatan para pegawai KPK. Pesan Jokowi masih hangat, KPK memecat 51 pegawai yang tak lolos TWK.

Sepintas terpikir, kenapa KPK berani membangkang dari perintah Presiden Jokowi?

Tak sesederhana itu. Dalam tulisan "Ramai-Ramai Mengebiri KPK" (kompas.com, 26/5/2021) disebutkan, keputusan memecat 51 pegawai tersebut setelah dibahas bersama dua menteri asal PDI-P dan sejumlah lembaga negara.

Yakni, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Menkum Ham Yasonna Laloly, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan KPK sendiri tentunya.

Tampak, masalah KPK tersebut bukan lagi urusan level Ketua KPK atau komisioner KPK, tapi sudah pada level kekuasaan lebih tinggi yang jangankan level pimpinan KPK, bahkan Presiden pun terbukti dilangkahi, mungkin diposisikan seperti sering ditegaskan, sebagai petugas partai.

Dengan itu bisa dimaklumi, kenaps Yasonna sebagai pengendali sejak awal revisi UU KPK, kini harus turun lagi menuntaskan 'misi' revisi UU KPK

Demikian berlarutnya masalah di KPK, sehingga Jokowi yang pernah berjanji kepada para sesepuh bangsa yang kala itu ia undang ke Istana untuk menerbitkan Perppu membatalkan revisi UU KPK, hingga kini belum direalisasi.

Dengan memahami masalah KPK yang sedemikian, masyarakat bisa menilai KPK kini telah berubah lebih sebagai instrumen kekuasaan. Sejak TWK prosesnya ditangani segala jurusan badan intelijen, kemudian proses penentuan hasilnya ditangani sejumlah kementerian dan lembaga negara. Maka bereslah KPK.

Meski demikian, pemberhentian puluhan pegawai KPK ini menuai kritik dan dikecam banyak kalangan. Pasalnya, mereka yang "masuk kotak" adalah orang-orang yang berintrgritas dan memiliki kerja bagus.

Mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Kompas TV pekan lalu menyebut orang-orang yang hendak disingkirkan itu adalah tulang punggung KPK.

Menurut Laode, mereka adalah para penyelidik dan penyidik senior yang berpengalaman dan kenyang makan asam garam proses pemberantasan korupsi.

Selain itu, orang-orang yang dinyatakan tak lolos TWK adalah para penyelidik dan penyidik yang menangani kasus-kasus besar seperti kasus KTP Elektronik, Garuda, dan sejumlah kasus besar lainnya.

Harapan kita, ini menjadi yang pertama dam terakhir: perintah presiden tidak digubris! ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Jumat 28-05-2021

Investasi Jeblok, Pengangguran Turun!

H. Bambang Eka Wijaya

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran pada Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang. Dibandingkan Agustus 2020 jumlah pengangguran terbuka (TPT) mencapai 9,77 juta, terjadi penurunan jumlah penganggur sebanyak 1,02 juta orang atau 0,81%.

Penurunan signifikan jumlah pengangguran itu terjadi ketika investasi di Tanah Air jeblok. Menurut data BPS, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sepanjang 2020 terkontraksi atau tumbuh minus 4,95%. Khusus pada kuaral-IV 2020 investasi minus 6,15%. Berlanjut pada kuartal I-2021, investasi terkontraksi lagi 0,23%.

Fakta tersebut dengan tegas membantah mitos investasi itu satu-satunya pembuka lapangan kerja masif. Dalam sistem perekonomian yang didominasi ekonomi kerakyatan seperti Indonesia, mitos yang megalomania mengistimewakan investor besar justru seperti memasukkan gajah ke kandang ayam.

Pakan ayam jadi berserakan dan telurnya ludes berpecahan. Ekonomu kerakyatan tergilas lumat dalam sistem kapitalisme. Tanah-tanah adat rakyat dirampas untuk investor raksasa. Lalu rakyatnya dijadikan koeli di atas tanah keluhurnya sendiri.

Kebangkitan ekonomi kerakyatan membuka lapangan kerja baru dimulai Agustus 2020, ketika jumlah penganggur terbuka di Tanah Air mencapai puncaknya, 9,77 juta orang.

Sesuai hasil survei BPS 10-26 Juli 2020 bahwa 69,9% dari 64 juta pelaku UMKM butuh bantuan modal untuk bertahan hidup, mulai Agustus 2020 pemerintah menyalurkan Bantuan Presuden (Banpres) Produktif sebesar Rp2,4 juta untuk setiap pelaku UMKM. Akhir Oktober, Menkop UKM Teten Masduki mengumumkan selesai menyalurkan Banpres Produktif kepada 12 juta pelaku UMKM.

Bersamaan dengan itu, sepanjang kuartal-III dan IV 2020, digenjot penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 6,1 juta pelaku UMKM.

Bantuan terhadap 18 juta pelaku UMKM inilah, kekuatan baru bagi ekonomi kerakyatan dengan menurunkan pengangguran dalam jumlah signifikan. Bantuan tersebut memang hanya pada 18 juta pelaku UMKM, namun secara efektif menggerakkan ekosistem UMKM yang mengakomodasi 97% tenaga kerja dunia usaha dengan 117 juta tenaga kerja penymbang 61,1% PDB.

Total biaya untuk kebangkitan ekonomi ketakyatan ini sebesar Rp28,8 triliun Banpres Produktif dan alokasi KUR Rp190 triliun sampai akhir Desember 2020 dengan asumsi 95% kembali.

Ini kali pertama bantuan intensif-masif untuk UMKM, jadi awal kebangkiran ekonomi kerakyatan. Pantangannya, jangan masukkan gajah ke kandang ayam. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 27-05-2021

Drone 'Gaza', Bawa 13 Bom 1.200 Mil!

H. Bambang Eka Wijaya

DRONE, pesawat tanpa awak bernama 'Gaza' mampu membawa 13 bom sejauh 1.200 mil (1.800 km) dengan durasi terbang 35 jam dipamerkan Garda Revolusi dalam siaran berita TV pemerintah Iran di tengah letusan konflik Palestina-Israel pekan lalu.

"Kami menyebutnya Gaza sehingga insya Allah menjadi kehormatan abadi bagi mereka yang melawan invasi Zionis," kata Komandan Garda Revolusi Iran, Jenderal Hossein Salam kepada Associated Press dikutip Kompas.com (24/5/2021).

Siaran TV itu menunjukkan kemampuan pesawat tak berawak 'Gaza'. Teknologi ini digunakan untuk pengawasan militer, pertempuran, misi pengintaian.

Penggunaan lainnya untuk memantau operasi penyelamatan dan memberikam bantuan dalam bencana alam seperti banjir dan gempa bumi.

Iran tidak mengakui Israel dan mendukung kelompok militan anti-Israel seperti Hamas Palestina dan Hizbullah Lebanon.

Dilansir The Sun (15/5/2021), sejak kalah dari Israel 2014, kelompok perlawanan Palestina Hamas lima tahun terakhir ini bekerja sama dengan Iran dalam mengembangkan kemampuan militer dan persenjataan Hamas.

Kalau sebelumnya Hamas hanya mengandalkan roket Al Qassam jarak pendek, dengan jangkauan  6 mil (9,6 km) untuk menyerang Israel, pada konflik terakhir Hamas telah menggunakan roket canggih buatan sendiri roket M-75 dan J-80, dengan jangkauan 25 mil dan 50-60 mil (80,5 km - 96,5 km).

Selama konflik terakhir, roket Hamas telah menghujani kota-kota besar Israel, seperti Tel Aviv dan Lod. Juga menyerang bandara internasional Ben Gurion, sehingga banyak maskapai penerbangan menghentikan layanan penerbangan sebagai tindakan pengamanan.

Seorang pejabat senior intelijen Barat berkata kepada The Daily Telegraph, "Kolaborasi antara Iran dan Hamas telah menghasilkan organisasi memiliki senjata yang jauh lebih efektif."

"Bantuan Iran (senjata Hamas) telah menghasilkan peningkatan yang signifikan terkait tingkat jangkauan, presisi, dan kerusakan dari serangan yang dapat ditimbulkan oleh senjata tersebut," ungkap senior tersebut.

Hamas pekan lalu telah meluncurkan lebih dari 1.800 roket dari jalur pantai Palestina yang diblokir Israel selama 13 tahun.

Tujuan utama serangan Israel ke Gaza terakhir ini adalah menghancurkan industri senjata Hamas di lorong-lorong bawah tanah dalam terowongan penyambung hidup (life support gate) warga Gaza. Lewat lorong bawah tanah itu dari Gurun Sinai kebutuhan hidup warga Gaza diseludupkan menembus blokade Israel di darat, laut dan udara. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Selasa 25-05-2021

Bocor, Data Pribadi 279 Juta Penduduk!

H. Bambang Eka Wijaya

RUU Perlindungam Data Pribadi (PDP) sedang dalam proses pengesahan di DPR, pembobol lebih dahulu berhasil membocorkan data pribadi 279 juta penduduk Republik Indonesia, diperjualbelikan di internet.

Hacker Raid Forum menawarkan pernjualan secara daring data pribadi 279 juta penduduk RI dengan jaminan datanya bisa dibuktikan keasliannya. Informasi data pribadi yang bocor itu meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon, bahkan juga jumlah gaji.

Dalam penjualannya ditawarkan sebagai data pribadi lengkap, disertakan satu juta sampel data untuk pengecekan. "Satu juta sampel data untuk dites. Seluruhnya 279 juta. 20 juta di antaranya punya foto pribadi," klaim penjual. (detikner, 21/5/2021)

Dilacak pakar keamanan siber di Vaksincom, Alfons Tanujaya, dari sejuta sampel yang diberi hacker itu bisa diketahui datanya sinkron dan kebocoran terjadi pada data BPJS.

"Itu confirm data BPJS. Menurut pengecekan Vaksincom memang data yang dusebarkan di Raid Forum adalah data BPJS," kata Alfons.

Pihak Vaksincom sudah melakukan tes dan datanya sinkron, di mana dari sejuta sumber data bocor itu mayoritas adalah informasi yang valid. Jadi, nomor kartu dan nama yang bocor adalah sama dengan informasi yang sebenarnya di BPJS, untuk hampir semua data yang telah dicek.

Data secara keseluruhan selain sampel memang belum diteliti. Akan tetapi, dengan asumsi data sama kualitasnya dengan sampel, maka menurut Alfons ada kemungkinan semuanya valid.

Belum diketahui dengan pasti bagaimana data sensitif penduduk tersebut bisa sampai bocor dan siapa pelaku atau hacker di baliknya.

Dalam cekingnya, Vaksincom mencocokkan beberapa nomor dan nama dari bocoran di website BPJS Kesehatan, cocok dan sesuai.

Sayangnya, data pribdii 279 juta penduduk RI ini bocor sebelum RUU PDP disahkan DPR. Akibatnya, kejahatan yang sensitif ini lolos dari jaring pengaman perlindungan terhadap warga negara yang disiapkan. Andaikan disahkan pun, UU PDP tak akan berlaku surut.

Bocornya 279 juta data pribadi itu sangat berbahaya, bisa memicu kekacauan di tengah masyarakat, karena di tangan orang tak beranggung jawab data itu bisa disalahgunakan untuk macam-macam.

Seperti untuk mendapatkan pinjaman online (pinjol) syaratnya cukup data pribadi terbatas. Kelak orang bisa didatangi debt collrctor, padahal dia tak pernah kenal pinjol.

Untuk mencrgah itu, aparat harus bergerak cepat menggulung komplotan pembobol data pribadi tersebut. ***

Selanjutnya.....

LArtikel Halaman 12, Lampung Post Senin 24-05-2021

Rekor Sehari Meninggal 4.529 di India!

H. Bambang Eka Wijaya

INDIA mencatatkan rekor baru terbanyak di dunia kematian akibat Covid'19 dalam sehari pada Rabu (19/5/2021), yakni 4.529 orang dalam 24 jam. Total korban meninggal akihat Covid-19 di India sejak awal pandemi menjadi 283.248 jiwa.

Sebelumnya, rekor jumlah kematian terbanyak akibat Covid-19 dalam sehari dicatat Amerika Serikar dengan angka 4.475 jiwa pada 12 Januari 2021. Total kematian akibat Covid-19 di AS sampai pekan lalu masih yang tertinggi di dunia, yakni 587 ribu jiwa sejak awal pandemi. Total infeksi Covid-19 di AS sampai hari terakhir itu sebanyak 33,1 juta.

Kementerian Kesehatan India juga melaporkan kasus baru Covid-19 sebanyak 267.334 kasus pada Rabu tersebut, sebagaimana dikutip Kompas.com dari New York Post.

Selain rekor dunia kematian akibat Covid-19, di India juga tercatat rekor tersendiri jumlah kematian 50 orang dokter akibat Covid-19 dalam sehari.

Asosiasi Medis India (IMA) menyebutkan bahwa 244 dokter telah kehilangan nyawa mereka karena Covid-19 pada 2021 saja, dengan 50 orang meninggal dalam sehari Minggu (16/5/2021). IMA juga melaporkan secara total hampir 1.000 dokter India telah meninggal sejak pandemi.

Tragisnya, pada Senin malam (17/5/2021) mantan Presiden IMA Dr. KK Aggarwal meninggal setelah pertempuran panjang dengan Covid-19, menurut sebuah unggahan dari akun Twitter-nya.

Selama sebulan terakhir, kematian akibat Covid-19 di India telah melonjak enam kali lipat. Sementara kota-kota besar seperti Mumbai dan New Delhi telah melihat tanda-tanda perbaikan dalam beberapa hari terakhir.

Ada kekhawatiran justru virus corona menyebar ke pedesaan di mana mayoritas warga tinggal dengan sistem perawatan terbatas.

Situasinya sangat mengkhawatirkan di Uttar Pradesh, negara bagian dengan penduduk 200 juta orang. Terakhir negara bagian ini mencatatkan 136.000 kasus baru.

Para pejabat pemerintah berlomba untuk membatasi penyebaran virus ke wilayah pedesaan. Tim telah nencapai 90.000 desa dan infeksi virus corona telah terdeteksi di sekitar 21.000 desa.

Pakar kesehatan mengatakan, pelacakan virus corona di India sulit diukur, karena data yang lemah dan tanggapan pemerintah sudah terlambat. Di Uttar Pradesh, orang sekarat karena demam dan sesak napas bahkan sebelum dites virus corona.

Krematorium kehabisan kayu bakar dan ratusan mayat terdampar di tepi Sungai Gangga.

Warga desa sering mengabaikan demam dan sakit badan. Sebelum kerabat memahami apa yang terjadi, pasien sudah meninggal, ***

Selanjutnya.....

Arikel Halaman 09, Lampung Post Minggu 23-05-2021

Utang  Tambah Rp2.975 T

Orang Miskin Turun 18.000!

H. Bambang Eka Wijaya

SEORANG remaja pingsan saat belajar internet sendirian. Di ICCU otaknya discan, diurai oleh Artificial Inteligencr (AI) apa yang ia kerjakan sebelum pingsan. Ternyata, ia melakukan exercise tentang utang pemerintah dan relevandinya dengan kemiskinan rakyat.

Exercise tersebut diproses ulang oleh AI di layar komputer. Pada September 2014, total utang pemerintah Rp2.601 triliun. (detik.com, 22/10/2014) Enam tahun kemudian, pada September 2020 total utang pemerintah menjadi Rp5.576 triliun. (tirto.id, 26/10/2020) Berarti dalam enam tahun utang pemerintah bertambah Rp2.975 triliun, atau rata-rata per tahun Rp495,83 triliun.

Sementara itu, menurut data BPS, jumlah orang di bawah garis kemidkinsn pada September 2014 sebanyak 27,73 juta orang atau 10,96% dari jumlah penduduk.

Enam tahun kemudian, September 2020 jumlah orang di bawah garis kemiskinan menjadi 27,55 juta orang atau 10,19% dari jumlah penduduk.

Berarti dalam enam tahun itu jumlah orang miskin berkurang 18.000 jiwa, atau setiap tahun berkurang 3.000 jiwa.

Dalam exercise si renaja, jumlah tambahan utang penetintah dan pengurangan jumlah orang miskin disilangkan. Jadinya, dengan tambahan utang Rp2.975 triliun, selama enam tahun dihasilkan penurunan jumlah orang muskin sebanyak 18.000 orang.

Atau, setiap tahun dengan tambahan utang pemerintah rata-rata Rp495,83 triliun, berhasil dientaskan dari jurang kemiskinan 3.000 orang. Berarti biaya mengentaskan orang dari kemiskinan Rp495,83 triliun dibagi 3.000, sama dengan sekitar Rp165 miliar per orang.

Sampai di situ di remaja pingsan, selanjutnya ditutup dengan rekomendasi AI; "Generasi muda sebaiknya tidak melakukan exercise utang pemerintah, karena angka nol-nya terlalu banyak sehingga tidak tertampung dalam ruang otak remaja yang masih terbatas."

Kasihan di remaja, otaknya sampai koplak tak bisa menerima kenyataan biaya pemerintah mengentaskan orang miskin, setiap orang sebesar Rp165 miliar. Operator komputer pun menanya, "Saran AI?"

AI mengetik jawaban dengan cepat:  "Pada garis kemiskinan September 2020 Rp458.947 per kapita per bulan, atau Rp5.501.964 per tahun, dengan kedalaman kemiskinan di bawah 20%, kalau kedalaman ditutup 20% X Rp5,5 juta X 27 juta orang miskin, sama dengan 29,7 triliun setahun, kemiskinan selesai."

Jadi, dengan utang Rp495,83 triliun per tahun, bisa mengentaskan 27 juta orang miskin, dan jika dibagi rata meteka jadi miliarder. Tak butuh Babsos dan BLT lagi. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, L mpung Post Sabtu 22-05-2021

Disorot, Integritas dan Independensi KPK!

H. Bambang Eka Wijaya

MUNCULNYA ketidakpercayaan publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terakhir ini sehingga mempertanyakan integritas dan independensi KPK menjadi temuan jajak pendapat Kompas (27/5/2021). Kekhawatiran itu meningkat dengan alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Integritas KPK jadi sorotan setelah adanya penyidik KPK terlibat suap dalam kasus korupsi wali kota Tanjung Balai, dan seorang karyawan KPK tertangkap mencuri barang bukti. Lalu independensi KPK dipertanyakan setelah dalam proses alih status pegawainya menjadi ASN, KPK diacak intel dari segala penjuru.

Adanya campur tangan berbagai badan intelijen dalam menangani proses peralihan status pegawai KPK, diungkap oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih (5/5/2021).

Nurul mengumumkan, selain bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dalam proses alih status ASN pegawai KPK khususnya dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK), KPK melibatkan beberapa lembaga telik sandi (intelijen), yakni Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisne (BNPT).

"Seluruh instansi pelaksana asesmen telah melalui proses penyamaan persepsi dengan BKN RI," ujar Nurul. (Tirto.id, 5/5/2021)

Menurut Nurul, setiap instansi memiliki peran berbeda. Dinas Psikologi TNI AD dan BIN berperan melaksanakan Tes Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas.

Kemudian BIN dan BNPT berperan melakukan profiling pegawai. BAIS TNI, Pusat Intelijen TNI AD, dan BNPT melaksanakan wawancara pegawai KPK. Selanjutnya perwakilan dari seluruh lembaga menjadi tim pemantau hasil asesmen TWK pegawai KPK.

Kelanjutan peran seluruh lembaga intelijen itu menjadi pemantau hasil TWK menjadi kunci selelau terkendalinya KPK oleh berbagai-lembaga intelijen tersebut. Dalam hal ini independensi KPK jadi sorotan, karena dengan demikian KPK bisa menjadi alat kekuasaan.

Munculnya ketidakpercayaan publik dan kekhawatiran sedemikian sebagai temuan jajak pendapat, jelas perlu menjadi perhatian semua pihak yang berharap KPK menjadi lembaga pemberantasan korupsi yang efektif, tak sekadar embel-embel kelengkapan struktural. Lebih celaka lagi, kalau KPK malah menjadi alat kekuasaan yang bisa digunakan untuk menghabisi pesaing potensial penguasa pada suatu kurun kelak.

Kalau tak mendapat penanganan yang efektif, ketidakpercayaan publik itu bisa memburuk. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Jumat 21-05-2021

Realisasi Zakat 2021, Jauh dari Potensi!

H. Bambang Eka Wijaya

BERDASAR data outlook zakat Indonesia 2021, potensi zakat di Tanah Air mencapai Rp327,6 triliun. Namun sesuai hasil riset Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) realisasinya baru mencapai Rp71,4 triliun, itu pun lebih dari 85% terkumpul melalui Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) tidak resmi.

OPZ resmi adala Baznas yang dibentuk pemerintah dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terkoordinasi Baznas seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Lazismu dan sejenisnya.

Potensj zakat Indonesia 2021 itu terdiri dari zakat perusahaan (Rp144,5 triliun), Zakat penghasilan dan jasa (Rp139,07 triliun), zakat uang (Rp58,76 triliun), zakat pertanian (Rp19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp9,52 triliun). (Bisnis.com, 5/4/2021)

Zakat yang diterima Baznas daerah, didistribusikan langsung di daerah kabupaten/kota masing-masing. Ditambah program-program khusus yang disalurkan dari Baznas Pusat dan Provinsi.

Sementara zakat yang terkumpul oleh LAZ, jumlahnya cukup signifikan. Dompet Dhuafa misalnya, dalam Ramadan 2021 berhasil mengumpul zakat sebesar Rp100 miliar.

Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Nasyith Majidi mengapresiasi para muzaki yang telah menyalurkan zakatnya melalui Dompet Dhuafa hingga pada Ramadan 2021 ini terkumpul Rp100 miliar. (Kompas.com, 18/5)

Dompet Dhuafa di Lampung beroperasi terintegrasi dengan Lampung Peduli, yang didirikan Dompet Dhuafa bekerja sama dengan Harian Lampung Post atas bimbingan KH Nurvaif Chaniago.

Nasyith mengatakanmp, pengumpulan zakat Dompet Dhuafa tahun ini meningkat 11,14% jika dibansingkan dengan Ramadan tahun lalu.

Menurut dia, hal itu membuktikan kesadaran berzakat dan antusias kemanusiaan masyarakat Indonesia semakin positif.

"Ini menjadi pengingat bagi Dompet Dhuafa untuk semakin amanah, semakin baik tahun ke tahun berikutnya, dan memberikan yang terbaik kepada para mustahik," ujar Nasyith.

Semenatara itu, dalam Rakirnas Baznas menjelang Ramadan lalu Wapres Ma'ruf Amin menilai, OPZ belum mampu memengaruhi masyarakat untuk menunaikan zakat dan menyalurkanya melalui OPZ resmi.

Untuk itu, Wapres mendorong agar Baznas meningkatkan jangkauan kepada mustahik melalui kolaborasi dan mengembangkan inovasi digitalisasi zakat dalam menunaikan kewajibannya.

itu sejalan dengan peningkatan literasi zakat bagi generasi milenial dan kaum muda Indonesia yang perlu terus diupayakan, mengingat indeks literasi zakat nasional 2020 masih pada tingkat moderat 66,78. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 20-05-2021

Bangkit! Bangsa Kita Masih Tertinggal!

H. Bambang Eka Wijaya

HARI ini, 20 Mei 2021, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. 20 Mei 1908, 113 tahun lalu, Sletomo dan kawan mendirikan Boedi Oetomo, organisasi kebangsaan yang menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa untuk merdeka dari penjajah.

Sejak lahirnya Boedi Oetomo, pergerakan menuju Indonesia merdeka mencerminkan Indonesia bangsa tangguh. Meskipun selalu mendapat tekanan dan penindasan dari kaum penjajah, berkat ketangguhannya kaum muda bangsa bisa meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa lewat Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Bangsa Indonesia membuktikan ketangguhan lagi ketika kaum penjajah datang untuk kembali menjajah Tanah Air. Dengan bersenjatakan bambu runcing, rakyat Indonesia berhasil mengusir penjajah.

Namun, dengan segala ketangguhan itu, dalam mengisi kemerdekaan bangsa kita masih tertinggal dari bangsa yang lebih maju.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) misalnya, Indonesia di peringkat 107 dari 178 negara. IPM cerminan dari kondisi tingkat kesejahteraan sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan seluruh rakyat.

Khusus dalam pendidikan, kemampuan anak-anak Indonesia dalam membaca, berhitung dan sains, relatif rendah. Hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) pada 2019 Indonesia di peringkat 74 dari 79 negara. Merosot 11 tingkat dari peringkat 63 dati 71 Negara 2015.

Rendahnya hasil upaya mengisi kemerdekaan itu utamanya akibat gejala maraknya korupsi yang semakin serius. Indikatornya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) hasil riset Transpatency Inyernational (TI), peringkat Indonesia 2020 anjlok 17 tingkat ke peringkat 102 global, dari 2019 di peringkat 85.

Anjloknya separah itu IPK 2020 itu terjadi akibat terjadinya serial korupsi serius, utamanya di kalangan elite bangsa dalam pembuatan kebijakan. Pembuatan sejumlah UU misalnya, memaksakan kehendak elite dengan secara nyata mengesampingkan partisipasi rakyat. Di antaranya revisi UU KPK hingga kini KPK jadi lemah. Juga UU Minerba, yang memperlancar pengerukan batu bara lebih satu juta ton setiap hari. Bahkan target tahun ini ditetapkan 625 juta ton.

Semua itu kecil sekali artinya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebab, royalti batu bara bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya 2% sampai 7% dari harga per ton. Padahal di pertambangan migas, 57% disetor untuk negara.

Jadi banyak masalah serius harus dibenahi untuk mewujudkan masyarakat adil makmur sesuai cita-cita kemerdekaan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 19-05-2021

Roket Hamas Tembus 'Iron Dome' Israel!

H. Bambang Eka Wijaya

HINGGA Minggu (16/5/2021) setidaknya 2.000 roket pejuang Palestina Hamas yang diluncurkan dariJalur Gaza behasil menembus perisai pertahanan udara Yahudi "iron dome" menyasar kota-kota Israel, menewaskan sedikitnya 10 orang dan kerusakan yang masif.

Peluncuran ribuan roket atau peluru kendali (rudal) "made in Palestina" yang canggih itu mayoritas tak tertangkis pertahanan udara Israel dilakukan sebagai serangan balik setelah tentara Israel menyerang warga Palestina yang beribdah di Masjidil Aqsa Jumat terakhir Ramadan. Akibat serangan ini, 285 warga Palestina terluka.

Sementara serangan Israel ke Gaza yang serenrak darat, laut dan udara, hingga Minggu telah menewaskan 150 orang, lebih 50 di antaranya perempuan dan anak-anak.

Meski kalkulasi kekuatan militer dan persenjataannya kalah jauh dari Israel, nyali para pejuang Palestina Hamas tak mengerut sedikit pun. Serangan segala macam senjata canggih Israel ke Gaza, dilawan Hamas dengan  menghujani kota-kota Israel dengan roket beraneka jenis kemampuan jangkauan dan daya rusaknya.

Bahkan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, mengancam meningkatkan serangan dan menantang, "Bila Israel ingin menaikkan serangan, kami siap untuk itu," ujarnya dikutip AFP.

Menurut catatan Jonathan Marcus dari BBC News, meski ada beberapa roket Hamas berasal dari luar negeri seperti dari Rusia yang diseludupkan lewat Gurun Sinai, Mesir, mayoritas isi gudang roket canggih Hamas dibuat sendiri dalam pabrilk mereka di Gaza, Palestina.

Sejauh ini belum terlihat kebaruan dalam desain dasar roket atau rudal buatan Palestina. Tetapi, daya jangkau dan muatan eksplosif rudalnya diyakini meningkat.

Hamas memiliki sejumlah rudal sistem jarak pendek seperti Qassam (daya jangkau 10 km), dan Quds 101 (16 km). Ada juga Grad dan Sejil, keduanya mampu melesat 55 km.

Hamas juga mengoperasikan berbagai sistem rudal jarak jauh seperti M-75 (75 km), Subuh (100 km), R-160 (120 km), dan rudal M-302 (200 km).

Jadi, Hamas diyakini memiliki senjata yang bisa memjangkau Yerusalem dan Tel Aviv serta seluruh jalur pantai yang merupakan rumah sebagian besar populadi dan lokasi infrastruktur penting Israel.

Namun demikian konflik ini harus segera dihentikan. Selain karena tidak seimbang, penyebabnya juga akibat Israel mengusir warga Palestina dari rumahnya di Yerusalem Timur untuk kemudian dengan pengawalan tentara diderahkan ke warga Yahudi. Dasarnya putusan pengadilan Israel tanpa ada kasus hukum nyata. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Selasa 18-05-2021

Berhasil, Singkirkan Novel Baswedan dkk!

H. Bambang Eka Wijaya

TAK mustahil andai berkilo kemenyan dibakar sebagai luapan gembira atas usaha panjang akhirnya berhasil menyingkirkan Novel Baswedan dkk dari KPK, mulai dari pelabelan "kelompok Taliban", upaya dibunuh dengan siraman air keras, sampai revisi UU KPK.

Asumsi sedemikian muncul setelah adanya amar Mahkanah Konstitusi (MK) yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat bahwa peralihan status menjadi ASN tak boleh merugikan pegawai KPK, tetap ditabrak pimpinan KPK dengan menonaktifkan sejumlah pegawai yang tak lukus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Konflik untuk menyingkirkan Novel dkk dari KPK, seperti rekaman jejak digitalnya di media arusutama sejak awal memang keras sekali. Ada sekelompok oligar yang merasa terancam dengan cara kerja lugas penyidik KPK Novel dkk.

Sehingga, sepanjang usaha penyingkiran itu, serangan secara struktiral lewat kelembagaan asal para penyelidik dan penyidik KPK untuk mebarik mereka dari KPK. Lalu muncul labelisasi "kelompok Taliban" pada mereka, hingga serangan fisik dengan air keras.

Warga bangsa yang belum pikun mengingat dengan jelas rangkaian peristiwa yang menimpa para penyelidik dan penyidik KPK yang telah berjasa mengungkap berbagai kasus korupsi besar, atas pejabat-pejabat dengan kekuasaan yang berlimpah. Maka muncullah jaringan yang terkait dengan para koruptor kakap itu suatu oligar yang sangat kuat. Modusnya, keselamatan jaringan kekuasaan mereka dari jerat KPK ke depan.

Oligar itu ternyata amat kuat, sehinga bisa "mendikte" pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK guna mencapai tujuannya. Dan semua usaha itu akhirnya berhasil menyingkirkan Novel dkk lewat putusan pimpinan KPK yang mebabrak amar MK.

Sekali lagi, asumsi sedemikian terjadi karena pimpinan KPK menabrak amar MK dalam upaya menyingkirkan Novel dkk. Alasan tindakan itu atas perintah UU No.19/2019 masih debatable. Sebab, perintah UU hanya peralihan status pegawai ke ASN, dan sebatas itulah, dan tak boleh lebih, ditarik putusan MK.

Tak ada sepatah pun frasa TWK dalam UU No19/2019, sehingga penggunaan frasa itu untuk menyingkirkan para pegawai KPK yang selama ini telah berjasa kepada negara dalam memberantas korupsi, jelas mengada-ada dan hanya menenuhi amar oligar.

Beginilah nasib negeri yang telah menjadi negara kekuasaan. Berbagai stelsel oligar menguasai negara, dari oligar tambang batu bara sampai oligar kelapa sawit, amat berkepentingan menjinakkan "kuda-kuda liar" hingga menjadi tunggangannya. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post  Senin 17-05-2021

Indonesia Berhati-hati Memasuki Era 5G!

H. Bambang Eka Wijaya

INDONESIA siap memasuki era telekomunikasi generasi ke-5 atau 5G. Untuk itu, Presiden Joko Widodo dalam Musrenbangnas awal Mei 2021 meminta Indonesia berhati-hati, agar tak hanya menjadi pengguna digital, tapi juga aktif mencetak ahli-ahli digital yang andal.

"Kita jangan hanya menjadi smart digital users, tetapi kita harus mampu mencetak smart digital specialist, mencetak para teknolog yang andal, yang mampu bersaing, yang kompetitif," ujar Jokowi.

Selain mencetak ahli teknologi, Jokowi juga ingin adanya smart digitalpreneur, yang mampu mengembangkan kewirausahaan, dan membuka lapangan kerja di dalam negeri.

Menurut Jokowi, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang berlangsung cepat harus bisa diantisipasi perencanaannya di segala sektor, termasuk di keuangan, kesehatan, hingga pendidikan.

Namun, sudah sejauh mana sebenarnya kesiapan Indonesia untuk menggelar layanan 5G, di mana masih 12.548 desa dari 79.000 desa di Tanah Air belum tersentuh internet hingga medio 2020?

Menurut Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kominfo, bersamaan dengan upaya meningkatkan cakupan layanan 4G ke seluruh desa, Kominfo mempersiapkan implementasi jaringan generasi kelima di Tanah Air.

Rencana implementasi 5G, menurut Kominfo, harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Setelah infrastruktur tersedia, Kominfo akan fokus menggelar 5G di 13 kota dengan rincian sebagai berikut:

- Ibu Kota Negara (IKN).

- 6 Ibu Kota Provinsi di Pulau Jawa.

- 6 Destinasi Wisata Super-Prioritas.

- 1 wilayah industri manufaktur.

"Kebijakan yang perlu dilakukan Kominfo adalah menyediakan infrastruktur jaringan broadband yang memadai, yang dapat mendukung implementasi teknologi 5G untuk seluruh wilayah Ibu Kota Negara," tulis Kominfo dikutip Kompas.com (13/4/2021).

Lantas, kapan 5G di Indonesia bisa dinikmati?

Proses implementasi 5G di 13 wilayah utama tersebut ditargetkan Kominfo rampung pada 2024. Artinya, jika sesuai jadwal, jaringan 5G baru tersedia di 13 lokasi tadi. Belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kominfo juga menargetkan wilayah Ibu Kota Negara sudah 100% tercakup jaringan 4G pada waktu yang sama.

"Diharapkan dalam wakyu yang tidak terlalu lama, layanan 5G akan diperluas sesuai pertumbuhan demand di lokasi lain," tulis Kominfo. Artinya, masih cukup waktu bagi masyarakat menyiapkan ahli-ahli teknologi digital kebanggaan bangsa seperti harapan Jokowi mengantisipasi 5G. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Rabu 12-05-2021

Hari Kemenangan Atas Nafsu Sendiri!

H. Bambang Eka Wijaya

GEMA takbir membahana dari ufuk timur ke barat, mengagungkan Asma-Nya sebagai rasa syukur atas kuasa-Nya membelenggu semua syaiton sehingga perjuangan setiap muslim menaklukkan nafsunya sendiri sepanjang Ramadan mencapai Hari Kemenangan.

Idul Fitri, itulah Hari Kemenangan. Suatu kemenangan yang sesungguhnya layak disyukuri dengan rasa gembira dan bahagia. Suatu kemenangan yang menghantar ampunan Ilahi hingga diri kembali fitri, suci.

Kemenangan yang lazimnya dan semestinya dirayakan bersama keluarga besar, baik yang tinggal di kota maupun kampung halaman. Berbagi kebahagiaan dan tasyakur bersama dalam bingkai silaturahmi, saling bermaafan, adalah kesempatan mulia yang selalu dirindukan.

Rindu itu hasrat untuk bertemu yang dicintai, yang dikasihi, yang disayangi, adalah naluri dasar manusia, basic instinnt. Itulah esensi mudik. Sehingga idul Fitri menjadi kesempatan yang tak tergantikan. Kesempatan melepas rindu yang menahun.

Rindu pada tempat asal dari mana kita datang, sangkan paraning dumadi, sangat manusiawi. Hewan tidak memiliki naluri atau instinct itu. Dan yang manusiawi itu, karena di bawah sadarnya manusia merindukan dari mana dia berasal dan kemana ia harus kembali. Menyadarkan, hidup hanyalah sebuah perjalanan untuk kembali.

Bahkan mudik adalah sebuah refleksi, orang harus menyiapkan bekal yang cukup untuk mudik. Lebih lagi mudik di akhir hayat, kembali ke kampung asali, haribaan-Nya. 

Demikian sublimnya mudik. Bukan sekadar tradisi, tapi mengandung makna yang hakiki. Sehingga, pemerintah kalang kabut untuk melarang atau meniadakan mudik. Tahun lalu larangan mudik gagal. Jutaan orang tetap mudik dengan berbagai cara.

Tahun ini pemerintah berusaha lebih ketat menjaga penyekatan jalan dengan mengerahkan ribuan polisi dan tentara.

Itu semua karena sistem komunikasi publik merupakan titik lemah pemerintah, yang lemah dalam pendekatan partisipatif. Malah lebih condong untuk represif, hingga sejumlah UU pun dilahirkan dengan pemaksaan, kurang deliberasi rakyat luas.

Tentang virus Corona, misalnya, pemerintah gagal menyosialisasikan tiada sesuatu pun bisa terjadi tanpa seizin-Nya. Komunikasi verbalnya cenderung hanya lebih menakutkan rakyat, sentuhan yang terlalu jauh dari sendi keimanan.

Tapi memang, lewat penyekatan paksa pun akhirnya rakyat bisa dipaksa menunda mudik. Padahal, dalam masyarakat berakal sehat seperti Indonesia, semua itu semestinya bisa dilakukan berdasar kesadaran masyarakat. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Selasa 11-05-2021

MA Cabut SKB 3 Menteri Seragam Sekolah!

H. Bambang Eka Wijaya

MAHKAMAH Agung (MA) mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Mendagri, dan Menteri Agama tentang seragam sekolah beratribut agama. Alasan pencabutan karena bertentangan dengan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MA berpendapat, SKB 3 menteri tersebut bertentangan dengan sejumlah Pasal. Yakni Padal 1 angka 1,  dan angka 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1)  huruf a UU tersebut.

Putusan MA itu ditetapkan 3 Mei 2021 oleh majelis hakim diketuai Yulius, dengan hakim anggota Is Sudaryono dan Irfan Fachrudfin.

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro Jumat (7/5/2021) mengatakan uji materi SKB 3 Menteri itu diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat  Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.

Dengan legal standing pemohon uji materi yang memenuhi ketentuan UU, pokok permohonan stas hak uji materi tersebut dikabulkan.

Berdadsr pertimbangan sejumlah UU yang disebutkan, MA berpendapat SKB tiga menteti tanggal 3 Februari 2021 harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

MA memerinrahkan kepada Termohon 1, Termohon 2, dan Termohon 3, untuk mencabut Keputusan Bersama Mendikbud, Mendagri dan Menteti Agama 3 Februari 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

SKB Tiga Menteri itu lahir setelah peristiwa di SMK Negeri 2 Padang, di mana Elianu Hua seorang siswi nonmuslim keberatan aturan sekolah tersebut setiap diswi harus berseragam jilbab. Ini menyesusikan lokasi sekolah di Ranah Minang, negeri agama bersendi sarak, sarak betsendi kitabullah.

Keberatan seorang siswi ini direspon Penerintah Pusat dengan SKB 3 Menteri yang nenghapuskan aturan seragam sekolah negeri. Jadi, ibarat mengatasi masalah seekor nyamuk ditembak dengan bom atom yang menghancurkan deluruh negeri.

Untuk itu, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, pengayom moralitas masyarakat daerahnya mengajukan uji materi atas SKB Tiga Menteri itu ke MA. Permohonan uji materi dikabulkan, dan para ternohon -- menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju -- diperintahkan mencabut SKB mereka yang tidak berkekuatan hukum mengikat.

Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah, untuk senantiasa membuat kebijakan proporsional. Tidak lagi-lagi, hanya berdasar keluhan seorang siswi, dibuat aturan untuk seluhruh negeri, kecuali Aceh yang menggunakan hukum syariah. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 10-05-2021

Konsumsi Rumah Tangga Minus 2,23%!

H. Bambang Eka Wijaya

PERTUMBUHAN ekonomi Indonedia kuartal I-2021 masih kontraksi, minus 0,74% (yoy). Penyebab utamanya konsumsi rumah tangga minus 2,23% (yoy), dengan kontribusi pada kontraksi PDB 2,12%.

"Padahal, kalau melihat struktur PDB, konsumsi rumah tangga menyumbang 56,9%. Apa yang terjadi pada komponen ini memberi dampak luar biasa pada pertumbuhan ekonomi," ujar Kepala BPS Suhariyanto. (Kontan.id, 5/5).

Kontraksi ekonomi kali ini juga disumbang oleh pertumbuhan minus investasi, dalam hal ini Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tercatat tumbuh negatif 0,23% (yoy), dengan sumbangan terhadap kontraksi ekonomi sebesar 0,07%.

Kabar baiknya, ada tiga komponen ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif. Yakni, konsumsi pemerintah yang tumbuh 2,96% (yoy), ekspor tumbuh 6,74% (yoy), dan impor tumbuh 5,7% (yoy).

Pertumbuhan konsumsi pemetintah itu semestinya bisa lebih optimal. Sayangnya, menurut catatan BPS, sampai Maret 2021 sebanyak Rp182 triliun dana transfer APBN dari pemerintah pusat ke APBD, oleh banyak kepala daerah diendapkan di bank.

Akibatnya, kalau dana itu dibelanjakan barang, jasa dan modal terjadi multiplier effect hingga meningkatkan konsumsi masyarakat, harapan itu tidak terjadi. Penyebabnya banyak kepala daerah yang cenderung kapasitasnya tidak mumpuni dalam mengelola anggaran.

Karena itu, Mendagri Tito Karnavian meminta Menkeu Sri Mulyani untuk menunda Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) bagi sejumlah daerah dengan APBD masih mengendap di bank. (CNN-Indonesia, 5/5)

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk mendata daerah yang belum maksimal menggunakan APBD.

"Kalau memang ada yang tidak gerak dananya, artinya belanjanya tidak turun, maka daerah-daerah itu saya minta kepada Bu Menteri Keuangan, saran kami nanti kami gunakan transfer berbasis kinerja. Jadi, kalau kinerja belanja tidak gerak, lebih baik transfernya ditahan dulu supaya belanjakan dulu," ujar Tito.

Ia mengimbau seluruh kepala daerah untuk menggenjot belanja daerah pada kuartal II-2021. Pasalnya, belanja daerah adalah penggerak perekonomian di daerah guna mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Tito mendorong kepala daerah untuk memaksimalkan belanja modal yang berdampak langsung pada masyarakat.

Ia masih menemukan kepala daerah yang menganggarkan belanja modal hanya 12%. Sedangkan 88% untuk belanja pegawai, bahkan belanja operasionalnya pun masih terkait pegawai. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 09, Lampung Post Minggu 09-05-2021

Air Minum 7 dari 10 KK

Tercemar Bakteri E-coli!

H. Bambang Eka Wijaya

STUDI utama kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menemukan 7 dari 10 rumah tangga (KK) di Indonesia mengonsumsi air minum yang terkontaminasi atau tercemar bakteri Escherichia coli (E-coli).

Hal itu disampaikan Kepala Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Doddy Izwardy dalam diskusi bertajuk Diseminasi Hasil Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga Tahun 2020. (Sains.Kompas.com, 30/4/2021)

Dia jelaskan, sarana air minum warga banyak terkontaminasi bakteri E-coli, bakteri yang hidup dalam usus manusia untuk menjaga kesehatan sistem percernaan.

Meskipun baik untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, beberapa jenis bakteri E-coli justru bisa menyebabkan penyakit infeksi seperti infeksi pada kantung empedu, saluran kemih, selaput otak, paru-paru, dan saluran pencernaan.

Melihat kenyataan itu, Doddy secara  sadar teringat pada salah satu penyakit yang sering dialami balita Indonesia, yakni stunting.

"Saya jadi teringat, 1 dari 3 anak Indonesia menderita stunting. Ini hubungamnya dengan sanitasi (kualitas air bersih) sangat erat," kata Doddy,

Doddy pun memaparkan jenis-jenis sarana air yang banyak digunakan untuk minum oleh masyarakat Indonesia.

1. Air isi ulang (31,1%); 2. Sumur gali terlindungi (15,9%); 3. Sumur bor pompa (14,1%); 4. Air ledeng atau perpipaan (13,1%); 5. Air kemasan bermerk (10,1%); 6. Mata air terlindungi (4,2%); 7. Sumur gali tidak terlindungi (3,8%); 8. Mata air tak terlindungi (2,5%); 9. Penampungan air hujan (2,3%); 10. Air dibeli eceran (1,4%); 11. Terminal air (0,3%); 12. Air permukaan (0,6%).

Dari hasil studi selama masa Pandemi, Doddy mengemukakan tiga hal yang menarik untuk dipelajari.

Pertama, air sumur gali risiko tercemarnya sangat tinggi. Ada sekitar 14,8% rumah tangga di Indonesia mengonsumsi air sumur gali untuk keperluan makan dengan tingkat risiko cemaran tinggi dan amat tinggi.

Kedua, air pupa risiko tercemar tinggi. Data kedua yang harus dipelajari dan dicari solusinya adalah mengenai sekitar 10,6% rumah tangga yang mengakses air melalui saluran pipa, tetapi ternyata memiliki tingkat risiko cemaran tinggi.

Ketiga, mata air risiko cemaran tinggi. Ada sebanyak 10% rumah tangga di Indonesia yang menggunakan mata air untuk keperluan minum dengan tingkat risiko cenaran yang tinggi. "Nah ketiga ini yang menjadi fokus kita," ujarnya.

Keberadaan dan kualitas air nenjadi tolak ukur paling penting dalam membangun generasi yang sehat. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Jumat 07-05-2021

Uji Publik Eksperimen Merdeka Belajar!

H. Bambang Eka Wijaya

UJI publik terhadap materi Merdeka Balajar yang selama ini mdnjadibretorika politik Kemendikbud dituntut pengamat pendidikan Indra Charismiadji untuk dilakukan proses uji publik agar jelas bagi masyarakat binatang apakah Merdeka Belajar itu.

Desakan Indra itu disampaikan dalam dialog tentang Merdeka Belajar di Metro TV Senin (3/5/2021) yang menghadirkan pihak pemerintah dan DPR di satu pihak, dan pengamat di lain pihak dengan ditengahi Romo Mudji Sutrisno dan Ketua Forum Rektor Arif Satria. Pengamat lain yang dihadirkan adalah Retno Listyarti dari Komisi Perlindungan Anak.

Menurut Indra, hingga hari ini belum jelas bagi masyarakat Merdeka Belajar itu apa, apakah itu merek dagang, apa program, atau apakah itu kebijakan. Jadi harus diuji publik dulu supaya jelas bagi masyarakat untuk menilai relevansinya.

Retno menimpali pentingnya kejelasan apa itu Merdeka Belajar karena anak-anak selama ini dipersekusi setiap mau berpartisipasi dalam pernyataan pendapat. Padahal menurut UU hak anak untuk menyampaikan pendapat itu harus dilindungi oleh negara. Tapi praktiknya, anak-anak diancam DO dan tidak mendapat SKCK saat membutuhkan.

Pentingnya uji publik terhadap materi atau apa pun yang namanya Medeka Belajar itu karena sifatnya yang masih eksperimental, agar anak-anak bangsa terhindar dari hanya dijadikan kelinci percobaan bagi suatu gagasan yang belum teruji efektivitas dan hasilnya.

Uji publik dibutuhkan utamanya untuk menyimak kekurangan yang selalu disajikan Kemendikbud dalam setiap produknya. Contohnya, pada Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 konsepnya kehilangan frasa agama yang sangat penting. Tanpa itu, bangsa ini menjadi atheis.

Lalu dalam PP 57 Tahun 2021, pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia hilang dari kurikulum.

Kemudian dalam Kamus Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, nama tokoh-tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan hilang, malah tokoh-tokoh komunis yang perjuangannya jelas bukan untuk NKRI, tapi mengkhianati NKRI, justru diistimewakan. 

Selain itu, untuk sebuah sistem pendidikan nasional secara historis tak bisa lepas dari Pilemik Kebudayaan 1930-an, antara Ki Hadjar Dewantoro dkk yang berakar pada budaya nasional dan Sutan Takdir yang lebih condong ke sistem barat. Jadi tidak pada tempatnya, kalau ada orang yang kebelet tiba-tiba membuat sistem pendidikan eksperimen yang belum ada bukti efektif dan hasilnya dengan menjadikan anak-anak bangsa sebagaj kelinci percobaan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Kamis 06-05-2021

PPKM Mikro Diperluas jadi 30 Provinsi!

H. Bambang Eka Wijaya

TERJADI peningkatan kasus Covid-19 di lima provinsi: Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu Lampung dan Bangka Belitung, menyusul Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua  dan DKI yang angkanya tinggi. Karena itu, Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro 4-17 Mei diperluas menjadi 30 provinsi.

Dengan itu tinggal empat provinsi di seluruh Indonesia yang belum melakukan PPKM Mikro yang ketat dari tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan. Yakni, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Sementara lima provinsi yang baru bergabung dalam PPKM Mikro menggenapi jumlahnya menjadi 30 provinsi yakni Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Selawesi Tenggara, dan Papua Barat.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto seusai rapat dengan Presiden di Istana Senin (3/5) mengatakan, selama 10 hari terakhir penerapan PPKM Mikro, kasus aktif Covid-19 stagnan di kisaran angka 100.000.

Kini PPKM Mikro telah memasuki jilid 7, aturannya masih sama dengan PPKM Mikro sebelumnya.

"Daerah-daerah hiburan komunitas ataupun mayarakat ataupun hiburan-hiburan yang sifatnya fasilitas publik maka penerapan proses menggunakan masker itu wajib. Jadi itu yang diberikan penekanan dan juga pembatasan di tempat tersebut 50 persen," ujar Airlangga.

Perluasan PPKM Mikro ini tujuannya untuk menekan penularan Covid-19 yang kurvanya mulai melandai di angka antara penularan harian antara 4.000 hingga 6.000. Di sisi lain, ancaman virus varian baru mutasi ganda seperti yang mengganas di India, juga mengancam negeri kita. Bahkan beberapa variannya telah ditemukan di Indonesia.

Update Covid-19 Indonesia 3 Mei 2021, pasien positif naik 4.730 kasus menjadi 1.682.004 orang sejak awal Maret 2020.

Pasien meninggal dalam 24 jam sebanyak 153 orang, jumlah seluruhnya menjadi 45.649 orang. Sedangkan pasien sembuh sebanyak 4.773 orang, jumlahnya menjadi 1.535.491 orang atau 91,3%.

Sementara update Covid-19 global menurut Worldometers Senin (3/5), total kasus infeksi mencapai 253.469.682 kasus. Dari jumlah itu 3.215.686 orang meninggal dunia, dan 130.788.629 dinyatakan sembuh.

Negara paling parah filanda Covid-19 Amerika Serikat dengan 33.179.285 kadus, 591.056 orang meninggal dunia, dan sembuh 25.823.743 orang.

Disusul India di tempat kedua, 19.919.715 kasus, 218.945 menjnggal, dan 16.281.8738 sembuh.

Brasil di urutan tiga, 14.754.910 kasus, 407.775 orang meninggal, dan 13.278.718 sembuh. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halanan 12, Lampung Post Rabu 05-05-2021

Merdeka Belajar untuk Generasi Kritis!

H. Bambang Eka Wijaya

UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 10 berbunyi. "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan."

Hak anak tersebut selama ini cenderung diingkari penguasa. Anak-anak yang berpartisipaai menyatakan pendapat diancam DO oleh dinas pendidikan. Lalu, diadang di jalan, digiring jalan duduk dan digunduli plus ancaman tak diberi SKCK saat butuh.

Semua itu terjadi tanpa kecuali, Pasal 4 UU Perlindungan Anak berbunyi, "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kondisi di bawah tekanan kekerasan verbal dan fisis itu setidaknya dialami anak negeri dari 2015 hingga 2019, yang mencengkeram dunia pendidikan. Anak-anak menjadi generasi bisu, bahkan tak bisa menguraikan isi bacaannya. Akibatnya, dalam Programme for International Student Assesment  (PISA) 2019 Indonesia merosot 11 tingkat ke peringkat 74 dari 79 negara, dari 2015 Indonesia di peringkat 63 dari 71 negara.

Berdasarkan realitas anak didik hanya pasif dijadikan "celengan semar", tempat guru menuangkan isi otaknya ke kepala murid itu, Mendikbud Nadiem Makarim mencanangkan Merdeka Balajar. Murid didorong lebih aktif dan leluasa berdiskusi dengan guru. Membebaskan murid dari hambatan mental psikologis menyampaikan pendapat.

Merdeka Belajar menjadi situasi dan kondisi pembebasan pelajar dari suasana tertindas mirip "pedagogy of the oppresed"-nya Paulo Preire; menuju pendidikan merdeka untuk membangun generasi kritis versi Nadiem Makarim.

Dengan mengembalikan pendidikan anak ke jalur UU Perlindungan Anak, sesuai garis konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan nasional akan menghasilkan suatu generasi cerdas yang kritis. Ini jelas punya konsekuensi logis terhadap perkembangan demokrasi yang cenderung berlawanan arah.

Namun dengan putusan tetap mempercayai Nadiem sebagai mendikbud bahkan setelah digabung dengan Ristek, tampaknya Jokowi mendukung arah pendidikan kritis Nadiem.

Itu berarti, represif terhadap anak dalam pendidikan sepanjang 2015-2019 yang menghancurkan mutu pendidikan versi PISA, bukan maunya Jokowi. Cuma tingkah orang cari muka pada Jokowi, tapi kini telah ditepis dengan program merdeka belajar. ***

 

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Selasa 04-05-2021

KKB Jadi Teroris, Densus 88 ke Papua!

H. Bambang Eka Wijaya

PEMERINTAH melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengmumkan status Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris. Polri siap menurunkan Densus 88 untuk menumpas teroris di Papua.

Namun demikian, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta dikaji ulang keputusan pemerintah pusat melabeli KKB sebagai teroris.

"Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum," ujar Lukas.

Mahfud mengatakan, pelabelan organisasi teroris terhadap KKB sesuai UU Nomor 5 Tahun 2018.

"Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris," ujar Mahfud. Keputusan ini dilakukan menyusul makin masifnya kekerasan KKB yang berujung pada kematian.

Mengacu peraturan itu, Mahfud mengatakan mereka yang dikategorikan teroris adalah semua orang yang terlibat dalam merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan tindakan terorisme.

Sementara itu, menurut Mahfud, terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal. Juga menimbulkan kehancuran terhadap objek vital strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik dan keamanan.

"Nah, berdasar definisi yang dicantumkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," tegas Mahfud.

"Pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN dan aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, terukur menurut hukum, dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil," tambahnya.

Atas instruksi pemerintah itu, Asisten Kapolri bidang  Operasional (Asops) Irjen (Pol) Imam Sugianto mengatakan, Polri akan nembahas pelibatan Densus 88 Antiteror dalam operasi di Papua. "Kalau sudah ditetapkan gitu, Densus 88 nanti harus kita ikutkan membantu. Paling tidak memetakan segala macam itu," ujar Imam.

Sementara Gubernur Papua Lukas Enembe mendorong TNI-Polri lebih dahulu memetakan kekuatan dan gambaran orang KKB dengan tepat, agar tidak terjadi salah tembak dan salah tangkap terhadap warga Papua.

Label teroris terhadao KKB menurut Lukas juga berdampak psikososial stigmatisasi negatif terhadap warga Papua di perantauan. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 03-05-2021

Pendidikan Eksperimental dalam Badai!

H. Bambang Eka Wijaya

BADAI Covid-19 memberantakkan eksperimen pendidikan Merdeka Belajar yang baru tahap awal. Sekolah diliburkan, dilanjutkan dengan eksperimen baru lagi pendidikan jarak jauh (PJJ). Hingga kini, kondisi pendidikan belum pulih dari dampak badai tersebut.

Saat diangkat jadi Mendikbud, Nadiem Makarim menerima realitas hasil pendidikan pemerintahan Jokowi priode pertama. Sesuai hasil penelitian Programme for International Student Assesment (PISA) tahun 2019, siswa Indonesia menduduki posisi keenam dari bawah; untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia di posisi ke-74 dari 79 Negara. Merosot 11 tingkat dari 2015 di peringkat 63 dari 71 negara.

Maka wajar jika ketika menerima jabatan Mendikbud, Nadiem membongkar sistem pendidikan lama itu untuk diganti dengan yang baru. Namun, Nadiem bukan menggantinya dengan sistem yang sudah ada atau standarnya dikenal, melainkan dengan eksperimen menerapkan konsep Merdeka Belajar yang digagasnya.

Sistem lama di mana murid dalam kelas hanya mendengarkan penjelasan guru yang menuang isi kepalanya ke otak para muridnya, dibongkar. Diganti dengan suasana outing class, murid bisa lebih leluasa berdiskusi dengan guru, lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dan bergaul, beradab, sopan, berkompeten.

Malang nian, ketika ia baru membongkar mesin lama secara overhaull, datang badai Covid-19 hingga komponen protolan mesin yang dibongkar berserakan. Ia belum sempat mengonsolidasi atas bongkar-pasang sistem baru yang kompleks itu, sekolah keburu libur.

Dengan libur sekolah itu, proses murid merdeka belajar dan aksi guru penggerak, unggulan program baru, terkendala implementasinya. Proses pendidikan malah berlanjut dengan eksperimen baru lagi, PJJ, yang evaluasinya lewat assesmen nasional baru akan dilakukan September 2021.

Hal itu tentu saja terjadi hanya pada jenjang SD, SMP, SMA. Pada pendidikan tinggi, birokrasi kampus sangat kokoh untuk menjaga standar kualitas pendidikan.

Sehingga, meski ada program Kampus Merdeka, usai semester 5 mahasiswa tak bubar kelayapan keluar kampus. Mahasiswa justru lebih fokus menyelesaikan kuliahnya.

Kembali ke sekolah Juli nanti jelas amat berat karena guru dan murid berada dalam situasi peralihan ke sistem baru. Sebelah kaki sudah diangkat melangkah meninggalkan sistem lama, tapi sistem baru belum menapak dengan baik. 

Peralihan ini jadi penentu untuk tidak terulang merosotnya mutu pendidikan di PISA 2024. ***

Selanjutnya.....

Artikel Halaman 09, Lampung Post Minggu 02-05-2021

Krisis Iklim & Kesehatan

Agar Diatasi Bersamaan!

H. Bambang Eka Wijaya

HARI Bumi 22 April 2021 diperingati dalam darurat ganda, yakni darurat iklim dengan aneka-bencana beruntun akibat efek rumah kaca (pemanasan global), dan darurat kesehatan Pandemi Covid-19.

Direktur program internasional dan penulis laporan peta jalan strategi untuk Perawatan Kesehatan tanpa Bahaya, John Karliner mengatakan keadaan darurat iklim dan kesehatan saat ini memang terjadi secara bersamaan.

Karena itu, penuntasan yang harua dilakukan tidak hanya berfokus pada kesehatan. Sementara darurat iklim juga akan berdampak pada masalah kesehatan yang lain, bukan hanya pandemi Covid-19.

"Kita mengalami keadaan darurat iklim dan kesehatan secara bersamaan, termasuk peningkatan penyakit pernapasan akibat polusi bahan bakar fosil dan yang disebabkan oleh dampak iklim yang mengerikan seperti kebakaran hutan," ujar Karliner. (sains.kompas.com, 23/4).

"Perawatan kesehatan menanggung beban dari kedua krisis ini. Sehingga penting bagi para pemimpin kesehatan untuk memimpin dengan memberi teladan dan bertindak sekarang untuk mencapai nol emisi pada 2050," lanjutnya.

Sementara itu, para ahli lainnya menilai pemerintah dan otoritas kesehatan di berbagai negara mulai mampu ngendalikan Pandemi Covid-19.

David Nabarro, Utusan Khusus Covid-19 WHO sekaligus Ketua Kesehatan Global dan Direktur IGHI Imperial College London, mengatakan pandemi Covid-19 telah menunjukkan tantangan teknis dan operasional dalam sektor kesehatan bisa diselesaikan dengan kecepatan tinggi.

Hal ini jelas bisa terlaksana ketika setiap pihak memiliki cukup fokus, memiliki sumber daya yang memadai, dan dukungan politik yang konsisten.

"Pemulihan Covid-19 memberikan kesempatan untuk membangun kembali lebih baik bumi kita dengan berinveatasi dalam solusi cerdas iklim," kata Nabarro.

Investasi solusi cerdas iklim, kata Nabarro, seharusnya juga dilakukan bersamaan dengan membangun infrastruktur, sistem dan ketahanan masyarakat sebagai sistem kesiapsiagaan dan pencegahan bencana.

Hal ini ditimpali Direktur Departemen Lingkungan, Iklim dan Kesehatan WHO Maria Neira, yang mengatakan para pemimpin kesehatan termasuk dokter dan perawat adalah beberapa pihak yang memiliki suara paling tepercaya di seluruh dunia.

"Saat kita melampaui Covid-19, para pahlawan kesehatan ini bisa memimpin sektor meraka dalam melindungi kesehatan masyarakat dari krisis iklim dengan memetakan jalan menuju pemulihan yang dipandu oleh solusi iklim transformatif," kata Neira. ***

Selanjutnya.....