Konsumsi Rumah Tangga Minus 2,23%!

Artikel Halaman 12, Lampung Post Senin 10-05-2021

Konsumsi Rumah Tangga Minus 2,23%!

H. Bambang Eka Wijaya

PERTUMBUHAN ekonomi Indonedia kuartal I-2021 masih kontraksi, minus 0,74% (yoy). Penyebab utamanya konsumsi rumah tangga minus 2,23% (yoy), dengan kontribusi pada kontraksi PDB 2,12%.

"Padahal, kalau melihat struktur PDB, konsumsi rumah tangga menyumbang 56,9%. Apa yang terjadi pada komponen ini memberi dampak luar biasa pada pertumbuhan ekonomi," ujar Kepala BPS Suhariyanto. (Kontan.id, 5/5).

Kontraksi ekonomi kali ini juga disumbang oleh pertumbuhan minus investasi, dalam hal ini Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tercatat tumbuh negatif 0,23% (yoy), dengan sumbangan terhadap kontraksi ekonomi sebesar 0,07%.

Kabar baiknya, ada tiga komponen ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif. Yakni, konsumsi pemerintah yang tumbuh 2,96% (yoy), ekspor tumbuh 6,74% (yoy), dan impor tumbuh 5,7% (yoy).

Pertumbuhan konsumsi pemetintah itu semestinya bisa lebih optimal. Sayangnya, menurut catatan BPS, sampai Maret 2021 sebanyak Rp182 triliun dana transfer APBN dari pemerintah pusat ke APBD, oleh banyak kepala daerah diendapkan di bank.

Akibatnya, kalau dana itu dibelanjakan barang, jasa dan modal terjadi multiplier effect hingga meningkatkan konsumsi masyarakat, harapan itu tidak terjadi. Penyebabnya banyak kepala daerah yang cenderung kapasitasnya tidak mumpuni dalam mengelola anggaran.

Karena itu, Mendagri Tito Karnavian meminta Menkeu Sri Mulyani untuk menunda Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) bagi sejumlah daerah dengan APBD masih mengendap di bank. (CNN-Indonesia, 5/5)

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk mendata daerah yang belum maksimal menggunakan APBD.

"Kalau memang ada yang tidak gerak dananya, artinya belanjanya tidak turun, maka daerah-daerah itu saya minta kepada Bu Menteri Keuangan, saran kami nanti kami gunakan transfer berbasis kinerja. Jadi, kalau kinerja belanja tidak gerak, lebih baik transfernya ditahan dulu supaya belanjakan dulu," ujar Tito.

Ia mengimbau seluruh kepala daerah untuk menggenjot belanja daerah pada kuartal II-2021. Pasalnya, belanja daerah adalah penggerak perekonomian di daerah guna mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Tito mendorong kepala daerah untuk memaksimalkan belanja modal yang berdampak langsung pada masyarakat.

Ia masih menemukan kepala daerah yang menganggarkan belanja modal hanya 12%. Sedangkan 88% untuk belanja pegawai, bahkan belanja operasionalnya pun masih terkait pegawai. ***