"DEBAT capres di televisi malam Jumat antiklimaks bagi penonton!" ujar Temin. "Jadi dialog ewuh-pakewuh, seperti dua menko (SBY dan JK) bicara di depan presiden--Mega!"
"Bahkan JK keceplos 'Saya sekarang masih wakil presiden!' saat diminta menanggapi uraian SBY!" sambut Temon. "Gaya ketiga capres tidak klop dengan saat kampanye di depan massanya, yang cenderung saling menyerang pesaing!"
"Jauh saling serang, jumpa saling melengkapi?" timpal Temin. "Ada apa di balik antiklimaks itu?"

"Ternyata format debat tanpa perdebatan itu hasil kesepakatan KPU dengan tim sukses ketiga capres! (Kompas, 20-6) Jadi, antiklimaks itu justru sesuai skenario! Nyatanya, lembaga pengelola demokrasi dan para aktor belum siap memainkan demokrasi sesungguhnya! Baru main secara formalistik--debat sekadar memenuhi ketentuan formal, tidak mempertajam dan memperdalam pemahaman terhadap esensi materi kampanye untuk dinilai publik pemilih! Esensi debat itu justru disisihkan!"

"Kalau begitu, berarti KPU bersama tim sukses ketiga capres secara sengaja mengecoh publik!" tukas Temin. "Apakah secara etika-moral tim-pemimpin itu patut mengecoh rakyat pemilih?"
"Tak ada pasal untuk pengecohan di UU Pilpres!" tegas Temon. "Soal pengecohan elite pada rakyat, tak hanya saat kampanye! Bahkan pembangunan selama 40 tahun ini juga pengecohan!"
"Gile lo!" potong Temin. "Apa buktinya!"
"Buktinya pada Rasio Gini yang terus menanjak, sebagai petunjuk ketimpangan pendapatan terus melebar!" tegas Temon. "Menurut Mudrajat Kuncoro, guru besar ekonomika dan bisnis UGM, 1971 Rasio Gini Indonesia 0,18, naik menjadi 0,24 pada 1997--menyulut multikrisis menjatuhkan Orde Baru! (investorindonesia.com, 19-5-2008, 23:29:35 WIB).

Orde Reformasi ternyata lebih parah, hanya dalam 10 tahun, pada 2007 Rasio Gini Indonesia menjadi 0,37." (Gajah Kusumo & Dewi Astuti, Bisnis Indonesia, 19-8-2008)
"Maksudnya semakin tinggi angkanya kian lebar pula ketimpangan pendapatan?" sela Temin.
"Betul! Artinya, selama 40 tahun pembangunan, ketimpangan pendapatan meningkat lebih dua kali lipat! Apa dengan begitu pembangunan tidak mengecoh rakyat?" entak Temon. "Rasio Gini itu standar Bank Dunia, skor 0 sampai 1, tapi tak boleh melampaui 0,5 sebagai limit terparah! Kita semakin mendekati limit itu!"
"Seperti apa wujud ketimpangan itu?" kejar Temin.

"Contoh, 40% penduduk berpendapatan rendah 2002 mendapat kue nasional (PDB) 20,82%, pada 2007 tinggal 19,1%. Lalu 40% warga kelompok menengah dari 38,89% turun jadi 36,11%. Sedang 20% kelas atas, naik dari 42,2% jadi 44,8%," jelas Temon. "Jadi, pembangunan selama ini mengecoh rakyat, yang miskin kian melarat, sedang elite--yang selalu mendahulukan kepentingan dirinya--tambah makmur drastis!" *** Selanjutnya.....

"MALAM Minggu kita merayakan HUT Kota Bandar Lampung sambil menonton band Hijau Daun di Tugu Adipura!" ajak Umar.
"Ajakanmu terbalik!" sambut Amir. "Kita nonton Hijau Daun sambil merayakan HUT kota! Sebab, HUT kota setiap tahun, sedang menonton band Hijau Daun secara langsung kesempatan langka!
"Kenapa Hijau Daun begitu istimewa bagimu?" tanya Umar.
"Karena prestasi band indie kota kita yang berhasil ke tingkat nasional tergolong langka!" jawab Amir. "Untuk dekade ini, tercatat hanya Kangen dan Hijau Daun yang berhasil mewujudkan impian setiap grup band itu! Kita layak belajar dari sukses mereka, yang sungguh tidak mudah meraihnya! Sukses kedua band melengkapi kebanggaan warga Lampung dalam bidang seni, memperkuat daftar sukses para penyairnya di tingkat nasional!"
"Apanya yang perlu dipelajari?" kejar Umar.
"Ketekunan mereka berkreasi dalam kondisi serbaterbatas, tanpa berharap bantuan fasilitas atau dana APBD!" tegas Amir.

"Dalam kondisi penuh keterbatasan itu mereka mampu mengeksplorasi kekuatan intuisi dirinya, mangaktualisasikannya dalam wujud karya seni! Meski kedua band beraliran pop, tak dapat dikesampingkan arti kreasi seninya dalam menciptakan lagu sendiri sebagai kekhasan band indie! Sukses band indie didasari kepekaan dua hal sekaligus, atas irama dan lagu yang orisinal, dan syairnya mengena semangat zamannya! Dengan demikian, sukses band indie adalah sukses multidimesi--irama musik yang padu dengan syair lagunya!"

"Terharu aku mendengar uraianmu!" sambut Umar. "Betapa tidak! Anak-anak pinggiran dalam kondisi serbaterbatas mampu mengukir prestasi ke tingkat nasional di bidang yang didominasi selebriti! Di sisi lain, tak sedikit kalangan yang bergelimang fasilitas dan dana cuma bisa berkutat di kandang, gagal menembus ke mana pun!"
"Lebih penting untuk belajar dari sukses mereka adalah kalangan birokrat dan politisi dalam mengelola pembangunan daerah, khususnya dalam berorientasi pada prestasi!" tegas Amir. "Orientasi pada prestasi itu, di kalangan birokrat

pemerintahan dan politisi, cenderung kurang mendapat prioritas!"

"Itu karena birokrat dan politisi lebih berorientasi pada kepentingan!" potong Umar. "Birokrat lebih berorientasi kepentingan kedudukan, sedang orientasi politisi dalam kepentingan kekuasaan! Akibatnya, bahkan orientasi ideal birokrat sebagai pelayan rakyat dan politisi mengabdi kepentingan rakyat malah cuma jadi sambilan!"
"Maka itu, kusambut ajakanmu menonton Hijau Daun!" tegas Amir. "Asal jangan seperti studi banding, hanya dengan melihat-lihat buah kerja keras dan ketekunan orang, lantas yakin akan bisa berprestasi menyamainya--tanpa kerja keras dan ketekunan yang sama!" *** Selanjutnya.....

"KETAHUAN! Prediksimu JK-Win lawan Mega-Pro ke putaran dua pilpres ternyata dari hasil pollingSMS detik.com!" tukas Temin. "Aku baru lihat di MI(18-6), kalau di polling detik.com JK-Win dapat suara 40,967%, disusul Mega-Pro 31,822%, dan SBY-Berbudi 27,211%."

"Di polling kompas.com dan tempointeraktif.com malah JK-Win menang satu putaran!" timpal Temon. "Di kompas.com JK-Win meraih 66,14%, diikuti SBY-Berbudi 21,15%, dan Mega-Pro 12,71%. Sedang di tempointeraktif.com, JK-Win mendapat 51%, SBY-Berbudi 30%, dan Mega-Pro 19%. Juga polling SMS elshinta.com menempatkan JK-Win di urutan pertama dengan 41,57%, disusul SBY-Berbudi 37,26%, dan Mega-Pro 21,17%."

"Semua itu kan angka sebelum debat capres!" kilah Temin. "Setelah debat pasti terbalik!"
"Kalau terbalik berarti pasangan Mega-Pro yang teratas!" potong Temon. "Maksudku, SBY-Berbudi memuncaki klasemen!" tegas Temin. "Tak percaya lihat saja tren semua polling setelah debat capres!"
"Gaya defensifmu betul-betul mengesankan kau tim sukses SBY-Berbudi!" sambut Temon.
"Kalau penyusunan tim sukses dilakukan lewat casting seperti memilih aktor film, kurasa kau lulus jadi tim sukses SBY-Berbudi! Sayangnya, justru gaya defensif kubu SBY-Berbudi itulah yang cenderung menjadi salah satu faktor kelemahan dalam persaingan menarik perhatian pemilih, lebih-lebih dari kalangan proaktif mengikuti polling!"

"Responden polling itu cuma lapisan kecil dari heterogenitas bangsa kita yang besar! Jadi, tidak mencerminkan aspirasi sebagian besar warga bangsa!" tegas Temin.
"Responden yang proaktif hingga responsif memanfaatkan polling-polling itu, lebih mencerminkan aspirasi kelompok kecil yang tidak puas dengan kondisi sekarang! Padahal, sebagian besar rakyat merasakan kondisi sekarang sudah lebih baik dan menginginkan yang sudah baik itu dilanjutkan!"
"Anggapan sebagian besar rakyat merasa kondisi sekarang sudah baik dan harus dilanjutkan itulah titik krusial sikap defensif kubu SBY-Berbudi!" tukas Temon.

"Sekalipun hal itu ditanamkan ke benak rakyat dengan tayangan intensitas tinggi di televisi, hasilnya cuma hiper-realitas, hanya kesan seolah-olah begitu! Namun, dengan kesulitan hidup yang masih menyergap sebagian besar rakyat setiap hari, kesan sebatas hiper-realitas itu mudah menguap! Hasil polling cerminkan itu!"

"Polling lagi!" entak Temin. "Yang lebih konkret!"
"Konkretnya, para pesaing berpacu dengan ide-ide baru sebagai alternatif keluar dari kondisi buntu kehidupan mayoritas rakyat!" jawab Temon. "Kubu SBY-Berbudi bisa tertinggal jika cuma defensif, bertahan pada segala bentuk kebuntuan rakyat itu dengan slogan lanjutkan, lanjutkan! Maaf, Min! Itu ditolak responden polling!" *** Selanjutnya.....

"EMPAT mantan deputi gubernur Bank Indonesia (BI), Aulia Pohan, Maman Soemantri, Bunbunan Hutapea, dan Aslim Tajudin dipidana penjara masing-masing empat tahun lebih dalam kasus korupsi dana yayasan di BI," ujar Umar. "Menurut hakim, hukuman itu dijatuhkan dengan berbagai hal yang meringankan, salah satunya, mereka tak menikmati hasil perbuatan korupsi tersebut!"

"Sedang sejumlah anggota DPR yang menikmati aliran dana BI itu malah tak tersentuh hukum!" timpal Amir. "Itu sesuai keterangan Hamka Yandu di sidang pengadilan! Hanya Yandu dan Anthony Zeidra Abidin anggota DPR yang terkena pidana korupsi ini, teman-teman sekomisinya lolos!"
"Soal sejumlah anggota DPR yang belum terjerat mungkin hanya soal waktu!" tegas Umar. "Sebab korupsi itu kejahatan luar biasa--extraordinary crime, jadi kasusnya tak mengenal kedaluwarsa!"

"Dengan korupsi sebagai kejahatan luar biasa itulah, bukan yang menikmati saja dijerat!" timpal Amir. "Siapa pun terkait tindak korupsi, seperti lewat menyalahgunakan kekuasaan memperkaya orang lain atau sejenisnya dengan merugikan keuangan negara, digolongkan sebagai koruptor!"
"Tergolong koruptor seharusnya yang menikmati hasilnya! Sedang mereka tidak sama sekali!" tukas Umar. "Apa melabeli mereka koruptor tak keliru?"

"Korupsi berasal dari kata Inggris corrupt--juga dipakai pada disket yang kena virus atau rusak! Akibat corrupt di satu sektor disket, rekaman lagu di dalamnya juga rusak! Seperti syair lagu 'biarlah kutanggung semua derita', ketika disketnya rusak jika diputar berbunyi 'biarlah kutang ... kutang ... kutang...!' Konon lagi BI bukan sekadar disket, tapi sebuah server induk jaringan keuangan nasional! Jika server induknya rusak, bisa berantakan semua jaringan sistemnya!"
"Kalau begitu ngapain para deputi gubernur BI itu susah payah mengalokasikan dana ke DPR sampai menanggung akibat seberat itu?" entak Umar.

"Terdorong oleh 'idealisme'--dalam tanda petik!" jawab Amir. "Yaitu, untuk mewariskan sebuah UU Bank Sentral yang murni independen dari campur tangan presiden! Sukses itu menjadikan sistem bank sentral kita lebih maju dari AS--yang hingga kini masih terkait presiden!" (Lihat, Didik Rachbini, BI Menuju Independensi Bank Sentral, 2000)
"Duileh, ngetop banget!" entak Umar. "Sistem AS saja liberal,

sistem apa pula bank sentral kita?"

"Jadi superliberal!" tegas Amir. "Dengan sistem baru itu, siapa pun jadi pimpinan BI kemudian akan mengenang mereka sebagai pahlawan! Sebab dengan sistem superliberal itu, pimpinan BI bebas menetapkan sendiri gaji, tak lagi mengikuti struktur gaji PNS! Maka itu, gaji pimpinan BI bisa lebih Rp100 juta/bulan, melebihi gaji presiden!"
"Ternyata, untuk jadi 'pahlawan' mereka juga seperti pahlawan kemerdekaan!" tukas Umar. "Harus siap masuk penjara!" *** Selanjutnya.....

"MENURUT prakiraanmu, pasangan Mega-Pro atau JK-Win yang maju ke putaran dua?" tanya Temin.
"Kalau prakiraanku, di putaran dua nanti yang bertarung Mega-Pro lawan JK-Win!" jawab Temon. "Nah, langsung jadi penasaran!"
"Jelas penasaran!" timpal Temin. "Pertanyaanku Mega atau JK, kau jawab Mega lawan JK! Kutanya prakiraanmu, kau jawab dengan harapanmu!"
"Dari ekspresimu, kau bukan keberatan soal atau dijawab jadi lawan!" tukas Temon. "Melainkan, lebih keberatan pada pasangan yang masuk final!"
"Mungkin tadi begitu!" kilah Temin. "Tapi segera kusadari, kalau bercanda kau suka ngaco!"

"Siapa yang ngaco?" entak Temon. "Itu salah satu kemungkinan yang bisa terjadi dalam pilpres kali ini! Dan ibarat bal-balan, pertandingan baru akan dilakukan 8 Juli. Jadi, hanya jika sudah pasti bola tidak bunder dan wasit bakal berpihaklah salah satu tim bisa memastikan bakal menang! Apa kau sudah tahu ada dasar untuk mengklaim seperti itu, hingga hal wajar pun kau sebut ngaco?"

"Susah ngomong ama Lo! Ngejebak melulu!" tukas Temin. "Pakai akal sehatlah! Dalam pilkada saja sulit menyaingi incumbent, kecuali diadu dengan jagoan muda yang betul-betul solid, seperti di Lampung Barat, Tanggamus atau Jawa Barat! Pesaing model itu tak ada di pilpres ini!"
"Cuma karena tak ada pesaing muda saja asumsi incumbent susah dikalahkan?" kejar Temon.

"Asumsi terkuatnya, incumbent sudah terbukti, sedang contender baru janji!" tegas Temin. "Ini contohnya, sebaran berita JN News hari ini di hape-ku: Di era SBY, 3.157 kasus korupsi ditangani. Di antaranya 127 kasus melibatkan pejabat dan mantan pejabat negara yang diproses secara hukum dan dipenjara, ujar Idhi Siregar, S.H."

"Menjaring koruptor itu seperti menjala ikan!" timpal Temon. "Di air yang banyak ikannya, setiap tebar banyak ikan yang tersangkut di jala! Sedang di tempat yang tak ada ikannya, sampai bungkuk pun menebar jala, tak seekor pun ikan tersangkut! Berita itu menunjukkan ternyata di era ini makin banyak koruptor!"

"Inilah yang membuat aku ogah bicara ama Lo! Cerita apa pun, kau pelintir!" entak Temin.
"Dipelintir bagaimana? Kau minta pakai akal sehat! Bicaraku kan logis, aktualisasi akal sehat!" timpal Temon. "Akal sehat rakyat juga mengikuti logika-logika di lingkungan sekitar mereka, mirip logika menjala tadi! Jangan kira ketika orang pintar bicara A lalu mereka tafsirkan A juga! Bisa-bisa, sesuai dengan logika lingkungannya, ditafsirkan Z!"

"Kalau begitu, aku rakyat desa, bisa berlogika seperti itu juga!" sambut Temin. "Betul, pasangan Mega-Pro akan bertarung lawan JK-Win di putaran dua pilpres...mbesok! Tafsirkan sendiri!"
"Ternyata kau bisa sinis juga!" tegas Temon. "Mbesok, bahasa Jawa, bisa berarti besok, tapi lebih sering berarti sometime in the future!" *** Selanjutnya.....

"SETELAH tubuh Nirmala Bonet disetrika majikan setiap sang bos kesal, menyusul tubuh Siti Hajar disiram majikannya dengan air panas sampai melepuh setiap melakukan kesalahan!" ujar Umar. "Itu pun belum cukup! Mayat Nurul Widayanti tergantung di rumah orang tua majikannya! (Kompas, 15-6) Semua itu tenaga kerja wanita (TKW) kita di Malaysia yang deritanya justru makin parah saja!"

"Sekilas saja mendengar perlakuan amat buruk terhadap TKW itu darah kita langsung mendidih dibakar amarah pada majikan mereka yang biadab!" sambut Amir. "Tapi kenapa kita selama ini cuma menyalahkan majikan TKW, tanpa cari tahu kenapa para majikan itu bisa berubah jadi seperti bukan manusia lagi? Lalu apa benar orang-orang kita sendiri tak punya kesalahan, apalagi sebagai prima causa dari penderitaan TKW?"

"Sikap menganggap orang kita paling suci hingga lupa introspeksi mencari kemungkinan kesalahan kita sendiri yang mengambil korban para TKW seperti Nirmala, Siti, dan Nurul, justru menjadi penyebab derita TKW kita makin parah dari waktu ke waktu!" tegas Umar. "Misalnya, kenapa para majikan bisa marah besar ketika babu TKW melakukan kesalahan? Bukan rahasia umum lagi karena para majikan itu telah membayar ribuan ringgit kepada penyalur tenaga kerja dengan standar TKW mampu menangani semua pekerjaan rumah tangga! Nyatanya, TKW malang bingung menangani perangkat rumah model apartemen--yang belum dikenal di kampungnya! Untuk marah pada penyalur TKW mungkin berhitung kalah kuat, para majikan itu melampiaskannya ke TKW!"

"Bisa jadi itu akibat penyalur mengejar omzet tinggi hingga tak sempat memberi latihan cukup untuk semua tugas TKW! Jadi, para penyalur TKW kitalah yang harus introspeksi dalam hal ini!" timpal Amir. "Meski demikian, seyogianya TKW bisa cepat belajar sambil bekerja! Tapi ternyata mereka sukar belajar, mungkin karena konsentrasi pikirannya yang tak bisa fokus--karena selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun mereka tak pernah menerima gaji! Gajinya diambil penyalur sebagai pengganti biaya penempatannya!"

"Bukankah semua biaya mendatangkan TKW ditanggung majikan lewat membayar mahal untuk mendapatkan babu--saking mahalnya ada majikan sampai beranggapan telah membeli budak?" tukas Umar.
"Persepsi majikan seperti itulah pangkal bencana pada TKW, apalagi kalau oleh penyalur uang pemberian majikan itu dianggap persenan atau imbalan jasa atas susah payah mendatangkan TKW buat si majikan! Sehingga, semua biaya untuk itu oleh penyalur dibebankan pada TKW!" tegas Amir. "Bukan soal persepsi siapa yang benar, melainkan pasti, semua itu berakibat derita TKW makin parah saja!" *** Selanjutnya.....

PRIHATIN pada jatuhnya pesawat terbang TNI secara beruntun, Temin ke ahli klenik modern untuk mencari tahu bagaimana cara pencegahannya.
"Saya sudah proses matrik komputer peristiwa jatuhnya pesawat TNI dalam sewindu ini! Hasilnya begini!" ujar ahli klenik modern sambil menarik kertas dari printer komputernya dan memberikan ke Temin.

Dengan penasaran Temin menyambar potongan kertas dari tangan sang ahli, dan cepat membacanya. "Matrik dari rangkaian kejatuhan pesawat TNI selama sewindu terakhir, agar tidak jatuh lagi pesawat TNI harus menghindari terbang pada pasaran almanak Jawa Kliwon, Legi, Paing, Pon, dan Wage!"
"Cukup jelas, 'kan?" sela ahli klenik.

"Tapi," Temin menghela napas, "kalau pada kelima pasaran almanak Jawa itu, Kliwon, Legi, Paing, Pon, dan Wage pesawat TNI disarankan jangan terbang, berarti tak tersisa lagi hari yang boleh terbang! Karena pasaran dalam almanak Jawa cuma lima itu!"
"Memang!" tegas ahli klenik. "Untuk memastikan agar pesawat tidak jatuh lagi, pesawatnya jangan terbang! Kalau tidak terbang, kujamin 1000 persen pesawatnya tidak akan jatuh!"
"Kalau pesawat tidak terbang jelas tak ada risiko jatuh!" entak Temin. "Mungkin dengan perhitungan risiko yang sama, agar pesawat TNI tak jatuh lagi, Presiden SBY menyarankan TNI untuk membatasi penerbangan!"

"Terbukti kan, Bapak Presiden amat bijaksana!" entak ahli klenik. "Bukan saja karena berarti hasil analisis tim Presiden tak jauh beda dengan matrik klenikku! Tapi diproyeksikan dalam sistem analisis apa pun secara universal, pasti hasilnya sama> tingkat risiko berkurang sebanding dengan pembatasan jumlah penerbangannya! Maka itu, untuk mencapai zero risk, pilihan kebijakannya adalah zero flight!"

"Tapi mohon maaf Tuan Ahli!" sela Temin. "Hasil analisis kebijakan Tuan itu memang logis, tapi artinya nihil! Sebab, pesawat-pesawat TNI itu diperlukan untuk mengawal kedaulatan negara kita yang amat luas, sehingga pilihan kebijakan paling tepat adalah solusi agar pesawat-pesawat TNI lebih banyak terbang dengan daya jangkau lebih jauh lagi, sebagai keniscayaan tetap terjaga dan terlindunginya seluruh kawasan tanah air! Hal itu tak mungkin jika dilakukan pembatasan terbang, apalagi zero flight!"

"Kalau itu pilihan kebijakan sebagai kebutuhan nyata negara ini, berarti para pemimpin hasil pemilu terakhir--legislatif dan eksekutif--harus menghitung ulang berapa tingkat minimal dan tingkat ideal kebutuhan untuk itu 10 tahun ke depan, yang dibayar dengan APBN 25 tahun mendatang!" tegas ahli klenik. "Maksudnya, usai lunas 25 tahun, dibuat peremajaan lagi untuk 10 tahun ke depan dengan pembayaran 25 tahun berikutnya! Hanya dengan begitu perangkat militer TNI selalu up to date, tidak lagi tambal sulam rongsokan dari zaman ke zaman!" *** Selanjutnya.....