TAHUN 2016, tahun yang tiada bandingan dalam kebebasan menebar hoax, kebohongan, fitnah, caci-maki, dan provokasi kebencian, baik di situs daring maupun akun-akun media sosial. Hal itu mencerminkan perilaku berkomunikasi yang kurang beradab, harus ditinggalkan sebagai kenangan buruk di 2016, dan memasuki 2017 dengan membangun budaya berkomunikasi yang lebih beradab.

Tak kepalang, Presiden Jokowi membawa masalah antisipasi media sosial itu ke rapat kabinet terbatas (ratas) akhir tahun, Kamis (29/12/2016). "Kita harus evaluasi media online yang sengaja memproduksi berita bohong, tanpa sumber yang jelas, dengan judul provokatif, mengandung fitnah," ujar Jokowi. (Kompas.com, 20/12/2016)
Pada kesempatan itu, Jokowi minta aparat kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap pemilik akun media sosial yang mengandung ujaran kebencian, fitnah, dan provokatif. "Sekali lagi, ini bukan budaya kita, bukan kepribadian kita. Jangan sampai kita habis energi untuk hal seperti ini. Saya minta yang pertama penegakan hukum harus keras dan tegas untuk hal ini," ujar Jokowi.
Ia menyebutkan saat ini ada 132 juta pengguna internet aktif di Indonesia atau 52% dari jumlah penduduk. Dari jumlah itu, ada 129 juta penduduk Indonesia yang memiliki dan aktif menggunakan akun media sosial. Mereka mengakses internet rata-rata selama 3,5 jam per hari melalui telepon genggam.
"Oleh sebab itu, perkembangan teknologi informasi yang pesat itu harus betul-betul kita arahkan, kita manfaatkan ke arah yang positif, ke arah untuk kemajuan bangsa kita," ujar Jokowi.
Sementara itu, Kapolri Tito Karnavian dalam kuliah umum di Unair, Surabaya (29/12/2016), menilai kebebasan berdemokrasi di Indonesia sudah melewati batas. Pemerintah, kata dia, saat ini sedang membuat formula agar kebebasan berdemokrasi itu bisa dipertanggungjawabkan.
Dengan penegakan hukum tegas terhadap yang kebablasan di media sosial, seperti perintah Presiden Jokowi, tentunya tuntutan tanggung jawab terhadap para pelakunya bisa ditempuh di jalan formal. Melalui penugasan aktif mencari pelanggar hukum di media sosial oleh cyber patrol dari kepolisian, tidak perlu waktu lama untuk mengidentifikasi para penebar hoax, fitnah, dan kebencian di media sosial.
Namun, upaya penertiban terhadap pelaku hoax, penebar fitnah, dan kebencian itu tahap pertama dilakukan secara persuasif: ditegur, diberi peringatan. Kalau tetap bandel malah lewat berbagai cara, barulah ditindak.
Selamat tinggal hoax di 2016. ***

Selanjutnya.....

PRESTASI Polri selama 2016 layak dicatat gemilang, setidaknya dengan dua simpul. Pertama, Polri mampu meredam ketegangan akibat pemaksaan untuk acara salat jumat di jalanan Bundaran HI, yang berkat pendekatan Kapolri Tito Karvavian akhirnya disepakati menjadi Aksi Damai 212 doa bersama untuk bangsa yang diikuti jutaan umat Islam di Lapangan Monas.

Kedua, mampu menyingkap hanya dalam waktu satu hari misteri perampokan dengan penyekapan 11 orang yang menewaskan enam korban di Pulomas, Jakarta, awal pekan ini. Memang keberhasilan itu tak terlepas dari rekaman CCTV di rumah korban hingga dengan mudah polisi cepat mengenali salah satu pelakunya yang berkaki pincang.
Atau juga kecerobohan para pelaku yang meninggalkan banyak sidik jari di TKP sehingga bisa dipastikan siapa saja pelakunya. Tapi, kecepatan polisi menemukan persembunyian pelaku, lalu melumpuhkan dan menangkapnya, merupakan prestasi yang layak dihargai.
Sebagai simpul banyak prestasi polisi sepanjang 2016, kedua hal itu mudah untuk diingat dan ditonjolkan. Namun, bukan berarti prestasi lain tak kalah penting. Semisal Densus 88 Antiteror yang sepanjang 2016 banyak membongkar jaringan teroris di Tanah Air.
Episode terakhir Densus 88 Antiteror berhasil menyingkap serangkaian rencana serangan bom di akhir tahun sehingga sampai hari besar Natal barusan, kalau di banyak negara lain terjadi serangan bom teroris secara beruntun menewaskan banyak orang, segala puji dan syukur ke Ilahi Rabbi, Indonesia sejauh ini lolos dari serangan sama berkat rencana teroris terlacak Polri.
Terlebih lagi prestasi kepolisian di Lampung, yang oleh warga Jakarta dan sekitarnya sempat dijuluki sebagai daerah sarang begal. Sepanjang 2016, Polda Lampung bekerja keras menyapu bersih kawasan-kawasan yang ditengarai sebagai sarang begal. Hasilnya lumayan, bukan hanya kejahatan begal berkurang signifikan di daerah Lampung, melainkan juga kesan negatif di daerah lain bahwa Lampung sarang begal, juga menurun.
Atas semua prestasi yang layak dibanggakan sepanjang 2016 itu, alangkah disayangkan kalau akhirnya dicemari oleh hal sepele yang amat naif dan bisa mendegradasi dari posisi Polri yang ideal itu. Salah satunya, yakni tidak hadirnya sejumlah mantan pejabat kepolisian di Sumatera Selatan memenuhi panggilan untuk pemeriksaan KPK. (Kompas.com, 28/12/2016)
Tentu sangat disayangkan jika hal negatif yang sepele itu menabiri pandangan masyarakat terhadap prestasi Polri sepanjang tahun. ***

Selanjutnya.....

DEWAN Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Jumat (23/12/2016), mengesahkan resolusi No. 2334/2016, mendesak Israel agar menghentikan semua kegiatan pembangunan perumahan di wilayah Palestina yang didudukinya. Dewan beranggotakan 15 negara tersebut menegaskan pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina itu tidak memiliki keabsahan hukum dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan penghalang utama bagi tercapainya penyelesaian dua negara antara Palestina dan Israel.

Israel merebut Tepi Barat Sungai Yordan dan Jalur Gaza dalam Perang Timur Tengah 1967. Satu dasawarsa kemudian, kelompok sayap kanan Israel mulai mendirikan permukiman di lahan yang diduduki itu.
AS memandang permukiman yang tidak sah berdasar hukum internasional itu penghalang bagi perdamaian. Palestina telah berikrar untuk tidak kembali ke perundingan kecuali Israel membekukan pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Jerusalem Timur.
Resolusi diusulkan Malaysia, Selandia Baru, Senegal, dan Venezuela, disahkan dengan dukungan 14 negara dan satu negara (AS) abstain. Suara AS abstain yang disampaikan Duta Besar AS di PBB, Samantha Power, disambut sorak sorai para diplomat. Sebelum ini, setiap voting yang menekan Israel selalu diveto AS.
Selain empat pengusul resolusi dan AS yang abstain, sembilan negara pendukung resolusi DK PBB itu, yakni Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok (keempatnya punya hak veto), Jepang, Ukraina, Angola, Mesir, Uruguay, dan Spanyol.
Resolusi DK PBB itu menyusul pernyataan Israel untuk melanjutkan pembangunan 500 rumah baru di Jerusalem Timur, setelah Donald Trump terpilih menjadi presiden baru AS. Namun, pemerintahan Barack Obama telah menyatakan kemarahannya atas pernyataan Israel itu.
Obama pun mengingatkan kegiatan itu akan lebih memperburuk jalan menuju perdamaian. (Metrotvnews, 24/12/2016) Terbukti, AS abstain pertama kali dalam voting DK PBB terkait kepentingan Israel.
Tentu Israel kelabakan dengan resolusi DK PBB itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan Kementerian Luar Negerinya menghentikan kerja sama dengan kedutaan 12 negara anggota DK PBB pendukung resolusi penghentian permukiman Yahudi di wilayah Palestina.
Malaysia dan Venezuela dikecualikan karena tidak punya kedutaan di Israel, sedangkan AS diharapkan Israel segera datang, Trump yang anti-Islam. Namun, dengan resolusi DK PBB itu terbukti, mayoritas negara dunia mendukung perjuangan rakyat Palestina, termasuk para pemilik hak veto. ***

Selanjutnya.....

SAAT ini Polri tengah mengusut penyebar isu yang tidak benar mengenai adanya serbuan puluhan juta tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang beredar di media massa dan media sosial. Dengan mengandalkan Cyber Army yang melakukan patroli di dunia maya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto menegaskan semua yang tidak benar di media massa, yang membuat masyarakat itu gelisah atau pemikirannya terkotak-kotak itu akan ditelusuri. (Kompas.com, 26/12/2016)

Presiden Joko Widodo sebelumnya geram terhadap mereka yang menyebarkan isu adanya serbuan tenaga kerja Tiongkok ke Indonesia. Jokowi meminta pihak kepolisian untuk mengusut dan menindak para pelaku penyebar isu itu.
"Itu urusannya polisi lah, urusannya polisi. Namun, hal yang meresahkan seperti itu memang harus ditindak," kata Jokowi.
Para penyebar isu menyebut tenaga kerja Tiongkok yang masuk Indonesia berjumlah 10 juta. Padahal, ujar Jokowi, angka 10 juta itu target wisatawan dari Tiongkok yang masuk Indonesia.
Sementara tenaga kerja Tiongkok yang ada di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21 ribu orang. Menurut Jokowi, jumlah itu sangat kecil dibandingkan jumlah tenaga kerja Indonesia di negara lain. Di Malaysia, misalnya, TKI mencapai 2 juta orang. Adapun di Hong Kong mencapai 153 ribu orang.
Secara logika pun tidak mungkin banyak tenaga kerja dari Tiongkok, Amerika, dan Eropa yang mau bekerja di Indonesia. Sebab, gaji di negara tersebut jauh lebih baik ketimbang di Indonesia.
"Mana mau mereka ke sini dengan gaji yang lebih kecil. Ini saya sampaikan agar jangan sampai rumor berkembang di mana-mana," kata Jokowi.
Pelurusan isu tersebut penting untuk meredam kegelisahan masyarakat. Namun, di sisi lain, kehati-hatian atas tenaga kerja Tiongkok juga amat diperlukan, dengan makin besarnya investasi Tiongkok di Indonesia. Terutama pada investasi proyek langsung, seperti pembangkit tenaga listrik di Bali, sang investor memboyong semua kebutuhan tenaga kerja dari negerinya.
Pengalaman itu meresahkan. Sebab, tenaga lokal malah menganggur dengan hadirnya investasi asing di daerahnya.
Keresahan itu diperkuat berita pengalaman Angola, negara di Afrika Barat, masuknya proyek besar-besaran dari Tiongkok justru membangkrutkan ekonomi rakyatnya. Sebab, semua pekerjaan ditangani tenaga kerja asal Tiongkok.
Manual semua peralatan dan teknis pekerjaan dibuat dalam huruf Tiongkok sehingga warga lokal tidak bisa membacanya. ***

Selanjutnya.....

DALAM waktu relatif singkat, pekan lalu sel-sel jaringan teroris yang menyebar cukup luas di banyak tempat berhasil diungkap dan digulung Densus 88 Antiteror Polri. Logikanya, begitu pesatkah merebak regenerasi teroris sehingga saat ketahuan sudah ada di mana-mana?

Dengan demikian, yang harus menjadi langkah prioritas bukan hanya menangkal teroris, melainkan tidak kalah penting bagaimana mencegah laju proses regenerasi teroris. Sekaligus dengan itu dipertanyakan sejauh mana hasil program deradikalisasi yang menjadi andalan mencegah regenerasi teroris.
Bahkan, regenerasi itu bukan hanya terjadi pada usia dewasa, di atas 18 tahun, seperti tersangka perakit bom Bekasi yang tertangkap di Ngawi baru berusia 23 tahun. Malah tidak kepalang, sejumlah anak berusia di bawah 18 tahun ditangkap Densus 88 Antiteror Polri selama 2016 karena terpapar kasus terorisme.
Mereka adalah ABS (17) yang ikut membuat bom untuk aksi bom Thamrin, Jakarta, 14 Januari. FL (14) berperan menyembunyikan informasi salah satu pelaku bom Thamrin. IAH (17) adalah pelaku bom di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep Medan, Sumatera Utara, Agustus 2016 lalu. Lalu, GA (16) yang membantu pembelian bahan bom untuk aksi teror di Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur, dan BP (16) yang membantu pembuatan bom Gereja Oikumene. (Kompas, 24/12/2016)
Itu menunjukkan selain program deradikalisasi yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), perlu gerakan masyarakat yang lebih masif sampai ke tingkat RT/RW, seperti yang telah dibentuk Polda Lampung untuk Gerakan Antinarkoba. Dengan gerakan yang berakar hingga masyarakat lapisan terbawah itu, segala gerak-gerik mencurigakan segera terpantau, bisa dihentikan sebelum terlalu jauh.
Melihat begitu pesatnya merebak regenerasi teroris, Polda Lampung bisa menambah tugas tim-tim antinarkoba kabupaten/kota sampai desa untuk sekaligus berperan antiterorisme. Itulah kelebihan Lampung, kepolisian daerahnya sudah punya jaringan sistem penangkal terhadap peredaran narkoba, yang jaringan tersebut bisa dimanfaatkan juga untuk kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) umumnya.
Langkah ini diperkirakan akan cukup efektif mencegah laju regenerasi teroris karena gerak jaringan antiterorisnya aktif dalam kehidupan sehari-hari warga sehingga bisa mengidentifikasi dengan mudah orang per orang di sekitarnya. Kalau tampak gelagatnya aneh, bisa cepat diselamatkan sebelum terjerumus masuk jaring teroris. ***

Selanjutnya.....

EMIL, sapaan akrab Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, hadir dan meminta maaf kepada sekitar 3.000 jemaat ibadah Kebaktian Kabangunan Rohani (KKR) di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung yang digelar Jumat malam (23/12/2016), semestinya ibadah itu digelar Selasa (6/12/2016), tapi dibubarkan massa sebuah ormas.

"Apa pun yang terjadi di Bandung, saya sebagai pemimpin menghaturkan permohonan maaf kepada jemaat di sini atas terkendalanya atau ketidaknyamanan di waktu sebelumnya," ujar Emil yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra saat Pilkada Bandung 2013.
Keputusannya menunjuk hari pengganti kegiatan KKR akan menuai pro dan kontra, ujarnya. Namun, ia teringat pesan sang ibu agar selalu menjadi pemimpin yang adil. "Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang adil dan agama saya mengajarkan surga dan neraka pemimpin ada di atas adil-tidaknya keputusan pemimpin. Batin dan akal sehat saya mengatakan semua yang saya putuskan saya pertanggungjawabkan. Itulah kenapa saya memutuskan untuk memberi hari pengganti dari tanggal 6 yang terkendala,” jelas Emil. (Kompas.com, 23/12/2016)
Lebih jauh Emil mengatakan Pemkot Bandung telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan aksi intoleransi, antara lain mengeluarkan maklumat kebebasan beragama serta pembentukan tim satuan tugas toleransi. Langkah itu untuk meminimalisasi kejadian intoleransi di Bandung. Pemerintah wajib melindungi segala aktivitas keagamaan selama dikerjakan sesuai aturan.
"Di negeri ini tidak boleh ada warga yang ketakutan dalam menjalankan ibadahnya. Kita harus melawan ketakutan dengan cara yang baik," tegas Emil.
"Agama saya mengajarkan cinta itu ada tiga, cinta kepada Tuhan, kepada manusia, dan kepada Tanah Air," ungkap Emil. "Kalau kita tak bisa bersaudara dalam keimanan, bersaudaralah dalam kemanusiaan dan kebangsaan."
Satgas toleransi, kata Emil, diisi unsur semua agama untuk memastikan tidak ada satu pun ibadah terkendala di kotanya.
Bandung kota heterogen yang menjadi model ideal bagi umumnya kota besar di Indonesia. Karena itu, kalau toleransi antarumat beragama di Bandung buruk, seperti nyaris dicerminkan oleh peristiwa pembubaran ibadah KKR di Sabuga 6 Desember 2016, bisa menjadi contoh buruk yang segera meluas di kota-kota besar lain di Tanah Air.
Sehingga, penanganan masalahnya dengan baik oleh Ridwan Kamil, layak dicontoh oleh kota-kota lain negeri ini. Untuk itu, kita ucapkan selamat dan sukses pada Ridwan Kamil. ***

Selanjutnya.....

KAPOLRI Tito Karnavian mengungkap untuk membongkar jaringan terorisme yang kini melakukan kegiatannya dengan cyber jihad atau cyber terorism, menggunakan internet sebagai sarana perekrutan, pelatihan anggota baru membuat bom, sampai transfer dana operasionalnya, kepolisian telah membentuk satuan khusus bernama Cyber Army.

Satuan tersebut memiliki tugas melakukan pengintaian, investigasi, penyamaran, dan penyerangan di dunia maya. "Teknik cyber patrol ini sama dengan teknik di dunia nyata. Ada yang melakukan pengintaian, undercover atau penyamaran, seolah-olah jadi bagian kelompok mereka, menggunakan berbagai akun media sosial dan ikut berkomunikasi," ujar Tito. (Kompas.com, 22/12/2016)
Mengenai cyber jihad, Tito mencontohkan terduga teroris yang ditangkap di Bekasi, Muhammad Nur Solihin, sebagai orang yang direkrut dan dilatih melalui dunia maya. "Memang rekrutmen sekarang adanya di media sosial. Ada istilahnya cyber terorism atau cyber jihad. Mereka melakukan perekrutan dan pelatihan tidak lagi fisik, tetapi online," ujar Tito.
Dunia maya juga digunakan jaringan kelompok teroris untuk mendanai seluruh aksinya. Dana yang disalurkan, kata Tito, menggunakan sistem bitcoin (satuan mata uang dunia maya).
Kelompok cyber terorism yang ditengarai aktif membentuk sel-sel kecil di banyak tempat Indonesia adalah Jamaah Anshar Daulah Khilafah Nusantara (JADKN) yang dipimpin Bahrun Naim. Irawan dan Helmi, dua dari tiga terduga teroris yang tewas saat penggerebekan di rumah kontrakan di Tangerang Selatan, diketahui polisi merupakan bagian dari kelompok JADKN.
Dalam kesehariannya, kata Kombes Awi Setiyono, dari Divisi Humas Polri, Irawan sopir perusahaan air mineral di Tasikmalaya, sedangkan Helmi penjual bubur. Terduga teroris tewas yang bernama Omen, mantan terpidana kasus pembunuhan. Ia direkrut Ovi, napi bom Kedubes Myammar 2013.
Dengan dukungan Cyber Army melakukan cyber patrol melacak cyber terorism, menjadi tidak aneh dalam waktu singkat Densus 88 Polri berhasil menyingkap jaringan teroris yang luas, membekuk banyak teroris dengan sejumlah bom aktif siap melakukan serangan.
Sukar dibayangkan sebelumnya jaringan teroris yang sudah sedemikian meluasnya di Tanah Air, dari Bekasi ke Ngawi, Solo, dan Tasikmalaya, lantas dari Tangerang Selatan ke Payakumbuh, Deli Serdang, hingga Batam. Hanya orang kurang waras menyatakan pengungkapan jaringan teroris dengan bom-bom berdaya ledak tinggi itu cuma pengalihan isu. ***

Selanjutnya.....