Gerakan Boikot Membayar Pajak!

"GERAKAN boikot membayar pajak di jejaring sosial Facebook, kemarin telah mencatat dukungan lebih dari 53 ribu facebooker!" ujar Umar. "Bisa ditebak, seperti kasus Prita Mulyasari dan cicak lawan buaya yang berhasil meraih dukungan lebih sejuta facebooker, setelah tembus angka 50 ribu peningkatannya akan lebih pesat lagi!"

"Reaksi publik atas kasus Gayus Tambunan, PNS Ditjen Pajak Golongan III-A yang menjadi makelar kasus (markus) pajak, baru lima tahun bekerja bisa punya simpanan puluhan miliar rupiah, layak menjadi perhatian!" sambut Amir. "Sebab, meski membayar pajak merupakan kewajiban warga negara bersanksi pidana, kalau pengelolaannya buruk dan kebocorannya luar biasa seperti tecermin dari kasus Gayus Tambunan, warga juga berhak protes! Jadi, gerakan boikot bayar pajak lewat Facebook itu bisa digolongkan sejenis protes dimaksud! Dilihat dari sisi itu, protes itu justru diperlukan lebih-lebih ketika kebocoran telah terjadi di luar batas! Tanpa protes dengan pressure memadai, pembobolan pajak mungkin bisa lebih gila-gilaan lagi!"

"Berarti tekanan menuju perbaikan pengelolaan pajak yang harus diakomodasi dari protes itu!" tegas Umar. "Untuk itu, seperti dikemukakan Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak, Hadinegoro, proses administratif pengambilan keputusan dalam pengelolaan pajak bersifat hierarkis sampai pucuk organisasi! Jadi, Gayus tidak bisa bekerja sendiri! Karena itu, selain pembenahan dimaksud harus komprehensif, juga lebih terfokus di tataran atas organisasi! Tepatnya, reformasi birokrasi di Depkeu yang dibiayai Rp13 triliun lebih itu masih harus dipertajam ke atas lagi!"

"Seiring dengan itu, layak disimak latar belakang dibukanya akun gerakan boikot membayar pajak di Facebook itu oleh Alexander Spinoza!" timpal Amir. "Yakni, penggunaan uang pajak untuk hidup mewah para pejabat tinggi negara, seperti mobil dinas seharga miliaran rupiah--mengalahkan kebutuhan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang sudah amat mendesak! Ketidakadilan dalam penggunaan uang pajak itu digugat facebooker!"

"Terlihat betapa luas hasil pengungkapan Susno tentang markus di Polri, mengembang ke justice system--kejaksaan dan pengadilan, merebak ke Ditjen Pajak dan Depkeu dengan reformasi birokrasinya yang hambar, bahkan menjangkau aras kekuasaan negara yang tidak adil dalam penggunaan uang pajak!" tegas Umar. "Dengan impact sedemikian besar, Susno dan facebooker--meski keduanya ada aspek negatifnya--tetap pantas dihormati secara proporsional dalam relevansinya bagi perbaikan negara ini!"