Bakso 'Low Fat', untuk Birokrasi yang Kegemukan!

DAGANGAN bakso Malang dengan gerobak dorong bertulisan 'Konco Lawas' nyaris setiap sore habis sebelum usai mengitari sebuah perumahan dosen. "Apa rahasianya sehingga keluarga dosen yang relatif tercerahkan doyan bakso itu?" tanya Umar.

"Rahasianya pada bakso dan kuahnya yang low fat—rendah lemak!" jawab Amir. "Beda dari bakso lain yang justru memperbanyak lemak pada kuah maupun rasa daging di baksonya! Ternyata bakso yang kuat rasa terigunya justru menjadi alternatif bagi mereka yang takut kelebihan kolesterol!"

"Kesadaran dalam mengendalikan keseimbangan kolesterol merupakan gaya hidup sublim untuk menjaga kesehatan pada masyarakat urban yang diserbu makanan cepat saji kaya lemak hingga lazim disebut junk food!" tegas Umar.

"Kesadaran sublim sejenis seyogianya juga tumbuh pada pemerintah—termasuk pemerintah daerah (pemda)—selaku pengarah kehidupan warga bangsa, khususnya dalam menjaga keseimbangan 'lemak' dalam tubuh birokrasi pemerintahan agar tidak terlalu kegemukan hingga jadi lamban!"

"Tapi yang terjadi justru sebaliknya, pemda terus mempergemuk tubuh birokrasinya selain lewat rekrutmen resmi terbuka tes CPNSD, diam-diam juga mengangkat pegawai honorarium daerah (honda) yang jumlahnya bisa ribuan orang di satu kabupaten!" timpal Amir.

"Konsekuensinya, bukan saja gerak pemda semakin lamban oleh tubuhnya yang kelebihan berat badan, tapi juga belanja aparatur terus membengkak hingga porsi anggaran untuk rakyat terus mengecil! Karena itu layak dipertanyakan, sebenarnya apa motivasi di balik perekrutan pegawai yang cenderung tidak disesuaikan dengan lodge of jobs—beban tugas—setiap pegawai untuk mencapai tingkat kerja yang efektif dan efisien dalam birokrasi pemerintahan?"

"Motivasinya terkadang misterius, terutama kalau dilihat dalam suatu kurun rekrutmen pegawai honda dikebut jauh lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan asli daerah sumber utama pembayar gajinya!" tegas Umar. "Kontrol atas rekrutmen pegawai honda ini amat sulit, karena secara diam-diam diselinapkan di sel-sel dinas dan instansi!"

"Untuk itu, layak diberikan salut kepada Pemkab Lampung Selatan yang kini menanggung 1.600-an orang pegawai honda, atas penegasannya untuk menghentikan perekrutan pegawai honda baru pada 2011," timpal Amir. "Kebijakan tersebut jelas bisa dijadikan teladan, setidaknya bandingan, bahwa tanggungan beban belanja aparatur yang kegemukan menjadi terlalu berat bagi kewajiban pemda meningkatkan kesejahteraan rakyat!" ***