Menara Gading buat Sultan Yogya!

"KLARIFIKASI Presiden SBY atas ucapannya tentang RUU DIY--Daerah Istimewa Yogyakarta—ditambah uraian teknis Mendagri Gamawan Fauzi, justru mengundang acungan bambu runcing ke Gedung Agung, Istana Presiden di Kota Gudeg, sebagai simbol perlawanan rakyat Yogya!" ujar Umar. "Pasalnya, klarifikasi SBY justru mempertegas opsi pemerintah, Gubernur DIY harus dipilih langsung, sedang Sultan ditempatkan di atasnya—yang ditafsirkan rakyat Yogya sebagai menara gading untuk memisahkan Sultan dari rakyatnya!"

"Dengan lebih 75 persen kekuatan di DPR barisan koor pendukung pemerintah, wajar jika dalam klarifikasinya SBY justru mempertegas opsinya, meski itu dilakukan saat penolakan rakyat Yogya pada opsi itu tengah mendidih!" sambut Amir.

"Sebab, kalaupun kini ada fraksi pendukung cari muka pada rakyat seolah ikut menentang opsi itu, pada saat dirijen koor mengangkat sepuluh jari tanda semua siap—lewat lobi di hotel mewah—takkan ada fraksi lagi yang bersuara sumbang!"

"Jika semulus itu, akhirnya menara gading buat Sultan terwujud hingga terlepas dari kekuasaan formal selaku wakil Pemerintah Pusat yang telah diserahkan ke gubernur terpilih!" tegas Umar. "Dan di menara gading, Sultan tinggal memimpin upacara keraton! Semua itu dipaksakan atas nama keseragaman demokrasi di seluruh Tanah Air!"

"Tapi justru di situ letak kesalahan utama tafsir demokrasi rezim SBY, demokrasi dijalankan dengan memaksakan keseragaman, padahal arti demokrasi yang mendasar justru akomodasi dan toleransi seluas-luasnya pada perbedaan seperti dikukuhkan founding fathers dengan bhinneka tunggal ika!" tukas Amir. "Sebaliknya, pemaksaan keseragaman lazim di negeri komunis! Dengan konsekuensi, saat rakyat DIY acungkan bambu runcing

ke Gedung Agung Jumat lalu menentang penyeragaman itu, semangat terdalamnya justru mengacungkan bambu runcing pada praksis komunisme yang tengah membayangi istana!"

"Lucunya penyeragaman itu dipaksakan setelah Obama 'pulang kampung' mengingatkan unity in diversity—bhinneka tunggal ika—sebagai kekuatan Indonesia yang mengilhami banyak bangsa lain untuk negerinya!" tegas Umar.

"Di AS, perbedaan antarnegara bagian yang berlatar sejarah, seperti undang-undang, tetap berlaku dan dihormati Pemerintah Pusat! Beda di Kuba dan Korea Utara yang komunis, jika ada perbedaan dihabisi! Apa dengan menghabisi kekhasan lokal DIY itu kita sedang dipaksa mengikuti Kuba dan Korea Utara?"

"Jika itu terjadi, rakyat DIY tak sendirian!" timpal Amir. "Rakyat provinsi lain pasti tak tinggal diam!" ***