'Absolut Power Corrupts Absolutely'!

"PRESIDEN Yudhoyono bicara hakikat kekuasaan pada Hari Pers Nasional 2011 di Kupang, NTT. Ia kutip simpul Lord Acton: power tend to corrupt, absolut power corrupts absolutely!" ujar Umar. "Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolut (tak terkontrol), korupsi secara absolut—tak terkontrol—pula, alias lebih telak!"

"Lewat simpul itu Presiden menekankan perlunya kontrol pers untuk menciptakan keseimbangan pemerintahan, stabilitas politik dan keamanan!" sambut Amir. "Intinya, kekuasaan tak boleh jalan tanpa kontrol! Kekuasaan mesti dikontrol oleh kekuasaan yang lain! sekarang kekuasaan sudah tak terpusat pada eksekutif dan militer lagi, tapi tersebar selain di legislatif, yudikatif, dan pers, juga mahkamah konstitusi, LSM, komisi-komisi negara independen dari Komnas HAM sampai KPK, dan sebagainya!"

"Masalahnya kekuasaan yang (maunya) absolut sering alergi terhadap kririk atau kontrol, sehingga kritik atau kontrol tak lagi dilihat secara fungsional untuk menjaga berbagai keseimbangan di seputar kekuasaan seperti dimaksud Presiden!" tukas Umar. "Akibatnya, kritik atau kontrol yang disampaikan secara proporsional sekalipun dicap destruktif, lantas esensi kritik atau kontrol itu dikesampingkan! Konsekuensinya, kesalahan-kesalahan yang telanjur kaprah berjalan semakin sistemik!"

"Bertolak dari pemikiran Lord Acton itu perlu dipahami, kecenderungan kekuasaan untuk korupsi dalam arti luas baik dalam arti penyimpangan kekuasaan (abuse of power) maupun maksimalisasi benefit-benefit untuk kepentingan kekuasaan dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya!" timpal Amir. "Abuse of power dengan peraihan benefit untuk kepentingan kekuasaan yang berjalan sistemik dalam setiap proses pelaksanaan tugas-tanggung jawab penguasa itulah yang menjelmakan kekuasaan jadi absolut power, sehingga salah satu bentuk korupsi yang absolut bisa dilihat pada benefit-benefit yang diperoleh kekuasaan justru dalam pelaksanaan tugasnya itu!"

"Dengan salah satu bentuk korupsi yang absolut sedemikian rupa, tersistem dalam tugas penguasa absolut (absolut power), sang penguasa bahkan bisa melakukan korupsi yang absolut itu dengan program yang bersifat kebal kritik!" tegas Umar. "Contohnya, ia bagi-bagikan uang negara kepada kaum miskin seolah itu semata berkat kemurahan hatinya, agar warga miskin memberikan suara untuk partai maupun dirinya saat pemilu, pers sukar mengeritiknya karena bisa terkesan anti terhadap program membantu kaum miskin! Jadi, semakin absolut kekuasaan, kian absolut (sukar dikritik) pula korupsinya!" ***