Lampung, Provinsi Terkorup Keempat!

"ICW—Indonesia Corruption Watch—dalam siaran persnya Rabu (23-2) menempatkan Lampung pada 2010 sebagai provinsi terkorup keempat nasional dengan 10 kasus!" ujar Umar.

"Terkorup satu ditempati Sumut (26 kasus), kedua Jawa Barat (16 kasus), dan Jawa Tengah dengan 14 kasus di posisi ketiga!" (MI, 24-1)

"Lebih memprihatinkan dari laporan ICW itu terjadinya pergeseran korupsi yang signifikan ke daerah-daerah!" timpal Amir. "Selain itu, terkait pelakunya, melibatkan banyak eksekutif dan legislatif, para pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan stafnya, serta pengusaha rekanan dari unsur pimpinan sampai petugas lapangan!"

"Dilihat pelakunya yang melibatkan dari kalangan atas eksekutif, legislatif, dan pengusaha, sampai pejabat level menengah dan stafnya itu, terlihat korupsi di daerah telah merebak ke semua cabang kekuasaan, selain politik dan birokrasi, juga ekonomi!" tegas Umar. "Terlibatnya pelaku bisnis dalam korupsi di daerah tentu saja bukan semata akibat ketamakan pengusaha, tapi tak terlepas dengan kekuasaan politik dan brokrasi yang kepentingannya juga harus dijadikan orientasi (tujuan bersama) oleh pelaku bisnis rekanannya!"

"Tujuan bersama seperti apa?" kejar Amir.

"Orientasinya pada kekuasaan, terkait dari usaha mendapatkannya sampai mempertahankannya!" tukas Umar. "Budiman Tanuredjo menulis dalam 'Sisi Lain' (Kompas, 24-1), biaya demokrasi yang mahal sebagai penyebab terjadinya korupsi di daerah. Biaya untuk bertarung menjadi gubernur bisa berkisar Rp80 miliar (tergantung daerahnya) sementara pendapatan gubenur tak akan sebesar itu. Lalu dari mana biaya itu dipeoleh? Ya, tentu diupayakan kembali saat menjadi gubernur atau bupati. Itulah model politik transaksional yang kini sedang terjadi!"

"Mainan seperti itu bukan hal asing di daerah!" timpal Amir. "Kuncinya pada kelihaian berselancar di sela ranjau hukum korupsi, dan keberuntungan—dalam arti jauh dari nasib sial! Kalau sedang sial, ahli berselancar pun dia, ada saja ranjau yang menjerat! Sehingga, meski tak semua, siapa paling lihai berselancar di sela hukum, punya peluang meraih dan mempertahankan kekuasaan!"

"Dengan Lampung di ranking atas nasional untuk provinsi terkorup itu, artinya masih banyak kasus korupsi yang tersingkap, tampak banyak politisi, birokrat, dan pengusaha yang masih kurang lihai berselancar di sela ranjau hukum korupsi!" tegas Umar. "Untuk itu, ranking Lampung bisa dihapus dari level terkorup nasional, jika yang lihai mau berbagi 'ilmu' agar jumlah kasus korupsi turun!" ***