DPR Tak Peduli Suara Presiden!

"DPR tak peduli pada instruksi Presiden SBY agar meninjau ulang pembangunan gedung baru!" ujar Umar. "Buktinya, rapat pimpnan DPR bersama pimpinan fraksi dan BURT DPR menetapkan tetap melanjutkan rencana membangun gedung baru senilai Rp1,138 triliun!" (Metro TV, 8-4)

"Presiden meminta agar dana dari penundaan pembangunan gedung baru itu dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak!" timpal Amir. "Instruksi Presiden untuk meninjau ulang rencana pembangunan gedung baru itu berlaku pada semua instansi. Kata Presiden, saat ini sembilan instansi berencana membangun gedung dengan biaya di atas Rp100 miliar, salah satunya DPR!"

"Kalau Presiden menilai kurang relevannya saat ini membangun gedung baru dilihat dari urgensi biayanya pada banyak hal lain yang jauh lebih mendesak, rakyat dan publik umumnya menolak pembangunan gedung baru DPR terutama dilihat dari kinerja DPR yang jauh dari harapan, serta rancang bangunnya mempermalukan bangsa karena bentuknya mirip gedung parlemen Cile!" tukas Umar. "Rakyat malu kalau anak-cucunya kelak ditertawakan bangsa lain sebagai bangsa peniru, bahkan penjiplak!"

"Lucunya, betapa rasional dan telak alasan rakyat dan Presiden dalam menyatakan keberatan pada rencana pembangunan gedung baru tersebut, DPR terkesan sudah demikian bebal, kebas, atau mati rasa, tak lagi bisa merasakan sentuhan dari luar kepompong lembaganya!" timpal Amir. "DPR secara kelembagaan telah jadi kekuasaan otoriter yang terkapsul—encapsulated authoritarian! Dengan demikian, DPR tinggal secara formal saja sebagai lembaga wakil rakyat! Sedang secara efektif, DPR telah terkapsul menjadi wakil dari kepentingan pribadi para anggotanya sendiri! Anehnya, justru realitas seperti itu yang lebih menonjol dan dirasakan rakyat dari tingkah laku para anggota DPR dan orientasi kelembagaannya! Simak saja, nyaris semua prioritas yang ditetapkan DPR lebih berorientasi kepentingan para anggota DPR sendiri ketimbang kepentingan rakyat!"

"Kalau DPR sudah keluar dari pakem fungsi dan perannya dalam demokrasi begitu, bisa jadi ada yang memang cukup penting bagi para anggota DPR dengan gedung baru itu!" tukas Umar.

"Gedung itu bisa menjadi monumen kebebalan wakil rakyat dari suara rakyat!" tegas Amir. "Sejarah pembangunan gedung tersebut sebagai diskoneksi antara aspirasi rakyat dan wakilnya di DPR, jika ditulis dalam promosi gedungnya bisa mendatangkan turis ke monumen tersebut! Dalam rasionalitas demokrasi, diskoneksi itu seaneh Bandung Bondowoso membangun Candi Sewu!" ***