Indeks Demokrasi Indonesia di bawah Timor Leste!

"KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengingatkan Indeks Demokrasi Global Indonesia di peringkat 60 dari 167 negara yang diteliti, jauh di bawah Timor Leste (42), Papua Nugini (59), Afrika Selatan (30), dan Thailand (57)!" (Kompas, 12-4) ujar Umar. "Hal itu disebabkan masih lemahnya variabel demokrasi, seperti pemilihan umum, pluralisme, dan fungsi pemerintahan yang belum bersih dari korupsi! Untuk itu Indonesia masuk kelompok flawed democracy—negara yang demokrasinya cacat!"

"Indeks Demokrasi Global yang dimaksud Irman Gusman produk Economist Inteligence Unit (EIU) di bawah majalah The Economist!" sambut Amir. "Dilihat dari skor Indonesia yang pada 2010 ini 6,53, ternyata tak banyak berubah dari skor 2008 6,34—atau naik hanya 0,19 poin! Padahal skor 2010 Timor Leste saja 7,22, India 7,28 (ranking 40), Taiwan 7,52 (36), Afrika Selatan 7,79!"

"Meski begitu, justru dalam hal Indeks Demokrasi Global ini kita boleh berbangga lebih baik dari negeri jiran Malaysia yang berada di peringkat 71 dengan skor 6,19" tegas Umar. "Indeks teratas ditempati Norwegia dengan 9,80, Islandia (II-9,65), Denmark (III-9,52), Swedia (IV-9,50), Selandia Baru (V-9,26), dan Australia (VI-9,22)." (Wikipedia)

"Cacat demokrasi Indonesia dalam penilaian EIU ini bisa disimak dari tulisan A.E. Priono Meninjau Berbagai Parameter Assesment Demokrasi (http://langitpoetih.blogspot.com) terkait lima variabel: proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik!" timpal Amir. "Selain akomodatif pada berbagai sumber data lain, penilaian EIU berinti expert's assessment (penilaian ahli), jadi berbeda esensi dan hasilnya dengan survai acak (random) yang popular di Indonesia! Artinya, pemilu kita dari pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada masih buruk dinilai lewat pendapat para ahli! Demikian pula belum efektifnya fungsi pemerintahan dijalankan akibat rongrongan korupsi dalam segala bentuk abused power!"

"Dengan itu peringatan Ketua DPD yang berusaha menyadarkan realitas demokrasi kita masih jauh dari harapan, bahkan jika diukur dengan assesment dunia masih di bawah Timor Leste, layak menjadi perhatian para politisi dan birokrat semua tingkat untuk tak lagi lepas kontrol diri berkepanjangan!" tegas Umar. "Perhatian birokrat sebagai pelaku fungsi pemerintahan melayani rakyat (public servant) mendapat penekanan khusus dalam assesment versi ini, karena tujuan akhir demokrasi itu kesejahteraan rakyat! Dan pelaksanaan fungsi pemerintah untuk itu dijalankan birokrat!" ***