"BPJS—Badan Penyelenggara Jaminan Sosial—kesehatan diluncurkan Presiden SBY akhir 2013, mulai bertugas 1 Januari 2014 memberikan pelayanan kesehatan kepada 121 juta orang yang sudah terkait programnya!" ujar Umar.
"Mereka terdiri dari 86,4 juta warga miskin dan rawan sosial peserta Jamkesmas, 11 juta jiwa peserta Jamkesda, 16 juta peserta Askes, 7 juta peserta Jamsostek, dan 1,2 juta peserta dari TNI dan Polri!"
"Program ini dibiayai APBN yang untuk 2014 sebesar Rp19,93 triliun! Dari anggaran itu termasuk premi kepesertaan setiap bulan Rp19.255/jiwa dari 86,4 juta warga miskin yang menjadi tanggungannya!" timpal Amir.
"Sementara peserta Jamkesda, Askes, Jamsostek, dan TNI/Polri, premi peserta disesuaikan kelas masing-masing!" "Untuk menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), warga yang belum masuk program tertentu tadi harus mendaftar ke BPJS dan membayar premi sesuai pilihan pelayanannya!" tegas Umar.
"Premi untuk kelas tiga Rp25.500, kelas dua Rp42.500, kelas satu Rp59.500/orang/bulan! Dengan kepesertaan itu warga mendapat jaminan pengobatan rawat jalan, rawat inap, dan operasi!" "Bagi pekerja yang belum terdaftar di Jamsostek, terutama pekerja di sektor informal, dianjurkan agar didaftarkan oleh majikannya, tentu dengan pembayaran preminya!" saran Amir.
"Dengan demikian, para pekerjanya terjamin pelayanan kesehatannya, hingga produktivitasnya maksimal! Pekerja yang telah terdaftar diakomodasi dalam BPJS ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015, preminya ditanggung pemerintah, dan mendapat jaminan sosial yang lebih luas lagi!" "Kalau majikannya terlalu pelit tidak mau mendaftarkan dan membayar premi pekerjanya, jika belum terkait program Jamkesmas maupun Jamkesda, sebaiknya mendaftarkan diri bersama teman-temannya—ke BPJS!" tegas Umar.
"Bayar preminya tidak terlalu berat dibanding kalau sakit harus bayar sendiri rumah sakit lewat pinjaman potong gaji ke majikan!" "Terpenting, operasi BPJS kesehatan ini di daerah bisa berjalan lancar!" ujar Amir.
"Pengalaman Jamkesmas, pihak rumah sakit sempat kelimpungan karena miliaran rupiah tagihannya tidak kunjung dibayar akibat pejabat pelaksananya ogah-ogahan tak menyelesaikan tugas tepat waktu!" kata Amir. "Mekanisme kerja pemerintah masih seperti listriknya, meski generator pusat nyala, jaringannya tak semua nyala!
Buktinya, saat peluncuran BPJS di Istana Bogor, dialog Presiden SBY dengan para petugas di Papua, Blitar, dan Lampung, sinyalnya sempat tak nyambung!" ***
2 komentar:
semoga tidak dikorupsi
Bagaimana dgn org yg benar2 miskin?untuk makan saja kadang ad kadang tidak, disuruh bayar premi tiap bulan. Pemerintah bener2 sinting.
Posting Komentar