"BANK Dunia dalam laporan terakhirnya menekankan agar Indonesia melakukan reformasi struktural untuk mengantisipasi pelambatan pertumbuhan ekonomi 2014!" ujar Umar. "Dari World Economic Forum di Swiss, Gubernur BI Agus Martowardojo merespons reformasi struktural dimaksud memperbaiki infrastruktur, meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi, daya saing industri, kemandirian ekonomi nasional, pemenuhan produk perantara, serta menciptakan struktur pembiayaan yang luas, dalam, dan berkesinambungan!" (Kompas.com, 24/1)
"Dari hal-hal yang harus dilakukan itu, jelas reformasi struktural menjadi suatu keharusan!" tegas Amir. "Memperbaiki infrastruktur, terutama kerusakan jalan yang sudah merata, harus diprioritaskan! Lantai Jembatan Terbanggi di jalan lintas Sumatera (Jalinsum)—urat nadi ekonomi nasional—jebol! Kondisi Jalinsum cerminan kehancuran jalan—baik jalan negara, jalan provinsi, apalagi jalan kabupaten!"
"Masalah infrastruktur yang secara fisik mudah terlihat saja dari waktu ke waktu tak kunjung betul-betul beres!" timpal Umar. "Konon lagi yang pelaksanaannya menuntut dilandasi prinsip khusus, seperti ketahanan pangan dan energi yang sudah ditenggelamkan impor, kemandirian ekonomi nasional yang kian bergantung investasi asing, daya saing industri yang didominasi perakitan komponen impor!"
"Reformasi struktural itu jadi keharusan sekarang karena sejak krismon 1998, pemerintah terlena dengan cukup puas menikmati pertumbuhan ekonomi dengan penopang utamanya konsumsi rumah tangga!" tegas Amir. "Mengandalkan konsumsi jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi melambat ketika jumlah warga di bawah garis kemiskinan bertambah!
Program mengatasi kemiskinan gagal karena tak menyentuh akar kemiskinan struktural—sistem ekonomi menindas petani yang harga produksinya ditekan terendah!" "Prinsip utama keadilan sosial ekonomi itulah yang harus diakomodasi dalam sistem reformasi struktural!" tukas Umar.
"Keadilan dalam semua dimensinya, dari meningkatkan ketahanan pangan dan energi, kemandirian ekonomi nasional, daya saing industri, sampai keadilan pembiayaan—mengacu capital reform!" "Dimensi keadilan yang sebelumnya selalu dikesampingkan itu harus menjadi ruh dari reformasi struktural!" timpal Amir. "Itu bisa terwujud jika kecenderungan korup pada perencana dan pengelola kebijakan telah berhasil dieliminasi!"
0 komentar:
Posting Komentar