Pendidikan Perilaku Antikorupsi!

"HASILl survei perilaku antikorupsi Badan Pusat Statistik (BPS) 1—15 November 2013 menunjukkan semakin tinggi pendidikan kian tinggi pula sikap antikorupsinya!" ujar Umar. 

"Dengan indeks perilaku antikorupsi (IPAK) Indonesia 2013 pada 3,63 dari skala 0 sampai 5, IPAK untuk warga berpendidikan SLTA 3,82, di atas SLTA 3,94, dan SLTP ke bawah 3,55."

"Dengan kriteria nilai indeks 0—1,25 Sangat Permisif, 1,26—2,50 Permisif, 2,51—3,75 Antikorupsi, dan 3,76—5 Sangat Antikorupsi, maka sikap warga berpendidikan SLTA dan SLTA ke atas tergolong Sangat Antikorupsi!" timpal Amir. 

"Tetapi ironisnya, justru dari kalangan orang berpendidikan tinggi itu berasal mayoritas terpidana korupsi!" "Paradoks itu bukan akibat anomali indeks perilaku antikorupsi! Artinya bukan faktor tingginya pendidikan jadi penyebab orang korupsi!" tukas Umar. 

"Tapi itu anomali kekuasaan seperti kata Lord Acton, power tend to corrupt, absolut power corrupted absolutly—kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolut korupsinya absolut pula! Jadi, kekuasaan yang jadi penyebab korupsi, bukan tingginya pendidikan! 

Godaan korupsi dalam kekuasaan begitu besar, hingga definisi korupsi berdasar rumusan Lord Acton itu menjadi abuse of power—penyalahgunaan kekuasaan!" "Dengan definisi itu pendidikan perilaku antikorupsi menjadi tugas utama proses menapaki tangga peraihan kekuasaan, seperti rekrutmen kader partai politik dan birokrasi pemerintah—mayoritas terpidana korupsi!" sambut Amir. 

"Di lain sisi, sikap perilaku antikorupsi dalam masyarakat perlu terus ditingkatkan agar IPAK-nya mencapai tingkat Sangat Antikorupsi—di atas 3,75! Jaraknya tak jauh dari IPAK 2013 pada 3,63, yang juga merupakan kenaikan dari 3,55 pada 2012." 

"Sikap masyarakat Sangat Antikorupsi hingga memandang korupsi itu najis perlu sebagai antitesis melawan korupsi!" tegas Umar. "Peningkatan sikap antikorupsi itu dilakukan dengan mengembangkan persepsi, korupsi itu segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan!" 

"Dengan pemahaman warga atas korupsi dengan persepsi demikian, warga segera menyikapinya sebagai tindak korupsi saat penguasa mengalihkan anggaran dari proyek jalan dan infrastruktur yang penting bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat, ke proyek yang sarat kepentingan pribadinya!" timpal Amir. 

"Jadi, hanya dengan melihat jalan raya di wilayahnya hancur tak kunjung diperbaiki saja, sikap antikorupsi warga berpendidikan di bawah SLTP bisa langsung menggelegak! Konon lagi yang berpendidikan lebih tinggi!" ***