PELEMAHAN kurs rupiah terhadap dolar AS yang pada Kamis (26/4/2018) sore menurut Bloomberg pada Rp13.891 per dolar AS, dari hari sebelumnya Rp13.924 per dolar AS, membawa berbagai ekses. Antara lain, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) hari itu anjlok 170,65 poin atau 2,8% menjadi 5.909,19. Bulan sebelumnya IHSG sempat di 6.600. Selain itu, harga saham bank-bank besar di BEI anjlok signifikan. Saham Bank BCA (BBCA) melemah 350 poin atau 1,61%. Saham Bank Mandiri (BMRI) melemah 250 poin atau 3,50%. Saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) melemah 120 poin atau 3,63%. Sedang saham Bank BNI melemah 150 poin atau 1,82%. Sementara itu, penjualan lima seri terakhir surat utang negara (SUN) dengan pagu Rp17,02 triliun baru laku terjual Rp6,15 triliun. Padahal biasanya, ludes beberapa hari setelah diluncurkan. (Kompas.com, 26/4) Pelemahan rupiah, menurut ekonom FEB UGM Tony Prasetiantono, terjadi akibat faktor eksternal. Utamanya perekonomian AS yang saat ini dalam kondisi sangat baik. Pertumbuhannya impresif, yakni 2,2%. Angka ini tinggi untuk ukuran PDB AS 19 triliun dolar. Inflasinya di posisi ideal, 2%. Selain itu, angka pengangguran di AS 4,1%. Saat krisis 2009—2010 pengangguran sempat ke 10%, Obama berhasil menurunkan jadi 4,6%, dan kini Trump menekan lagi jadi 4,1%. Penjualan kendaraan bermotor mencapai rekor, 17,25 juta unit dalam sebulan. Modal yang selama ini ditempatkan di luar negeri pun pulang kampung. (Kompas.com, 25/4) Sementara Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan meski Indonesia mendapat kenaikan rating surat utang, tekanan eksternal naiknya yield (imbal hasil) surat utang AS amat kuat tarikannya. Yield surat utang AS sudah naik 46,7 basis poin sejak 1 Januari sampai 19 April 2018. (detik-finance, 26/4) Untuk menahan laju tekanan depresiasi atau pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pekan terakhir ini, Bank Indonesia (BI) membuka kemungkinan menaikkan tingkat suku bunga acuan BI 7 Day Repo Rate yang beberapa bulan ini bertahan di 4,25%. "Apabila tekanan terhadap nilai tukar terus berlangsung, berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan, BI tidak menutup ruang bagi penyesuaian suku bunga dan kebijakan ini akan dilakukan dengan hati-hati, terukur, serta mengacu pada perkembangan data terkini," ujar Gubernur BI dalam konferensi pers, Kamis (26/4). Diharapkan BI tidak terlambat merespons ekses faktor eksternal itu. *** Selanjutnya.....

TIDAK menunggu terlalu lama lagi, perangkat nirawak, drone, yang tengah diujicoba Huawei Global Industry Vision pada 2025 sudah akan melayani sektor industri dan transportasi di langit digital (di bawah 1.000 meter). Pasar saat itu mencapai 33,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp474,6 triliun. Laporan terbaru Huawei itu dirilis perhelatan Huawei Global Analist Summit (HAS) 2018 yang diikuti pakar dari seluruh dunia pada 17—19 April di Shenzhen, Tiongkok. "Langit digital segera terwujud yang bakal dipicu dengan pengembangan industri drone yang begitu pesat serta penerapan teknologi berbasis 5G," tulis laporan itu. (Kompas.com, 18/4) Berdasar analisis Huawei, aplikasi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan di sektor transportasi akan bisa menekan kemacetan di jalan raya hingga 86% pada 2025. Hal itu disampaikan Chief Strategy Marketing Officer Huawei, William Xu, pada pidato pembukaan HAS 2018 dengan tema Envision fully connected intelligent world. "Ke depan transportasi plus intelligence. Jika digabungkan bisa mereduksi kemacetan hingga 86%. Ongkos transportasi juga direduksi hingga 56%," ujar Xu. Transportasi berbasis AI bukan hanya mobil otonom atau mobil yang terkoneksi internet, tetapi juga lampu lalu lintas yang terhubung dengan pusat data. Data HAS 2018 menyebut, akibat koneksi transportasi dan AI, akan terjadi koneksi 5G mencapai 1,1 miliar koneksi di 2025. Diperkirakan 200 juta kendaraan yang terkoneksi dengan jaringan internet pada 2025, 60 juta di antaranya terkoneksi dengan jaringan 5G. Pasar mobil terkoneksi internet itu diperkirakan melampaui 145 miliar dolar AS atau Rp1.993 triliun pada 2025. Taksi terbang ini sudah pernah dipamerkan di ajang Mobile World Congress (MWC) di Barcelona, Spanyol, 2016. Kendaraan otonom yang berfungsi sebagai infrastruktur mendukung model bisnis taksi terbang, tidak perlu runway. Kendaraan bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal layaknya helikopter. Pemanfaatan wilayah udara (langit digital) untuk transportasi itu akan menyisakan ruang yang lebih hijau di daratan. Jalanan yang tadinya dipadati kendaraan bermotor bisa kembali digunakan untuk lahan hijau atau ruang komunitas. Selain angkutan penumpang, pemanfaatan drone untuk pengiriman barang (logistik) justru lebih masif. "Sistem logistik manual akan punah, kompetisi industri logistik akan ditentukan oleh inovasi dan layanan yang berbasis personal," tulis laporan. ***http://www.lampost.co/berita-aplikasi-ai-di-transportasidrone-jadi-taksi-terbang Selanjutnya.....

ESENSI pengkhianatan kaum intelektual dari pemikiran Julien Benda dalam La Trahision Des Clercs ialah ketika ada intelektual yang menyalahgunakan intelektualitasnya untuk menjadi budak kekuasaan maupun mengelabui masyarakat awam demi mengejar materi serta keuntungan pribadi dan menjadi hamba nafsu serakah. Saat ada gejala itu terjadi, lonceng peringatan berdentang dari komunitas kaum intelektual. Karena komunitas intelektual kumpulan orang tercerahkan, hingga terang benderang, komunitasnya pun segera tahu untuk siapa lonceng itu berbunyi. Tentu saja komunitas intelektual punya tradisi mengatasi setiap masalah yang timbul dalam komunitasnya. Salah satunya mendorong lembaga formal untuk mengambil langkah preventif bagi masyarakat umum atau publik yang jadi korban pengkhianatan intelektual itu, maupun merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkannya. Atas dentang lonceng yang membahana dari komunitas intelektual, beberapa lembaga formal memproses sesuai dengan bidang kewenangannya. Kepolisian menyelidiki sisi pidananya berdasar pada laporan sekelompok wartawan yang menyerahkan bukti-bukti laku lajak sang intelektual telah melecehkan profesi kewartawanannya. Karena hal itu dilakukan lewat media sosial, sanksi sesuai dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disiapkan. Lembaga formal berikutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membentuk komite etik untuk menyimak pelanggaran etika yang terjadi. Di komite etik ini justru banyak jenis pelanggaran yang didalami. Pertama, legalitas pelaksanaan survei. Ada aturan formal, setiap lembaga survei wajib mendaftar di KPU untuk melakukan survei terkait pemilihan umum kepala daerah (pilkada) yang tahapannya sedang berjalan. Namun, sang intelektual tidak mendaftarkan lembaga surveinya, sehingga surveinya oleh lembaga yang berwenang itu dinyatakan ilegal. Kedua, surveinya dilakukan secara curang. Salah satu peserta pilkada disisihkan dalam surveinya, diberi kualifikasi tidak bakal terpilih. Padahal, pemungutan suara pilkadanya saja belum dilakukan, sehingga sudah dinyatakan kalah sebelum pertandingan. Ketiga, keharusan netralitas aparat sipil negara (ASN) dalam pilkada. Ternyata sang intelektual seorang ASN aktif, surveinya tidak netral, menyakiti satu calon. Sebagai ASN aktif ia merangkap pekerjaan memimpin lembaga survei. Jadi, tidak disiplin. Apa pun akhirnya, kasusnya menjadi catatan terkait tema besar Pengkhianatan Kaum Intelektual. Selanjutnya.....

MENTERI Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri membantah tuduhan bahwa tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok telah menyerbu Indonesia. Yang benar, tegas Dhakiri, justru tenaga kerja Indonesia (TKI) yang “menyerbu” Tiongkok. Isu serbuan TKA asal Tiongkok ke Indonesia bertubi-tubi viral di medsos sejak keluarnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. Padahal, perpres itu sebenarnya memperketat penggunaan TKA, tapi oleh penyebar isu dipelitir membuka keran memasukkan TKA asal Tiongkok. Hanif merujuk data Bank Dunia dan BPS, jumlah TKI di luar negeri per akhir 2017 mencapai 9 juta orang. Di Malaysia (55%), Arab (13%), Tiongkok (10%), Hong Kong (6%), dan Singapura (5%). Di Tiongkok itu termasuk di Taiwan 200 ribu orang, dan di Makau 20 ribu orang. Sedangkan jumlah TKA asal Tiongkok yang bekerja di Indonesia per akhir 2017 hanya 24.800 orang. (Kompas.com, 23/4/2018) Hanif mengaku sudah sering membantah isu Indonesia banjir TKA asal Tiongkok. Namun, yang diberi penjelasan sulit menerima, bahkan cenderung menolak fakta dari data yang ada. "Aku harus bagaimana, dikasih datanya marah, dikasih penjelasan marah," keluh Hanif. Dari keluhan Hanif tampak yang dihadapi permainan politik prasangka buruk. Apa pun kebijakan atau yang dilakukan pemerintah, serta-merta disambut prasangka buruk. Lebih jauh lagi, kemudian dipelintir dengan penyebaran berita palsu atau hoaks yang meresahkan masyarakat. Permainan politik seperti itu jelas tidak sehat, tapi gejalanya justru makin menguat. Bahkan seperti kata Hanif, disodori fakta dan data yang benar justru marah, disebut retorika atau malah rekayasa. Namun rakyat yang makin dewasa dalam berdemokrasi, sebagian besar cenderung sudah bisa menilai dan memilah mana yang benar. Itu terlihat dari hasil survei Kompas yang dirilis 23 April 2018, kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK terus meningkat, dari 63,1% pada April 2017 menjadi 72,2% pada April 2018. Sementara yang tidak puas jumlahnya merosot tajam, dari 36,9% pada April 2017 menjadi 27,8% pada April 2018. Dari hasil survei itu juga terlihat hasil revolusi mental, jumlah orang yang kanaah, merasa cukup dan puas atas apa yang didapat meningkat. Sementara orang yang tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah puas, sifat pendorong korupsi, populasinya terus menurun. Artinya, kalau permainan politik prasangka buruk dilanjutkan, barisan pendukung usaha yang benar (pemerintah) akan terus bertambah panjang. *** Selanjutnya.....

PERATURAN Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing disambut salah tanggap dengan prasangka buruk sekali. Perpres itu dituduh membuka keran bagi masuknya tenaga kerja asing (TKA), hingga DPR akan membentuk Pansus. Video masuknya pekerja asal Tiongkok ke Morowali lewat bandara Kendari 2015 pun diviralkan seolah itu terjadi hari ini. Padahal perpres itu dibuat untuk mengisi kekosongan aturan yang ketat terhadap TKA (ekspatriat) di negeri kita. Semua negara punya aturan ketat bagi ekspatriat. Selama ini tanpa aturan yang ketat, TKA bludas-bludus keluar masuk negeri kita. Maka dibuatlah perpres untuk memperketat aturannya. Segala syarat harus dipenuhi, disertai dengan sanksi, ditetapkan perpres itu. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja RI, hingga akhir 2017 jumlah TKA di negeri kita sebanyak 126.006 orang. Itu tentu bilangan yang relatif kecil dibanding dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menjadi ekspatriat di luar negeri sebanyak lebih empat juta orang. Data itu menunjukkan kita belum perlu terlalu khawatir terhadap TKA, apalagi menganggap mereka merampas hak pekerja lokal. Dan tentu, perpres itu untuk menjaga agar kondisi yang baik itu tetap terpelihara. Meski demikian, dalam pergaulan masyarakat antarbangsa, kita harus bersikap adil dalam perlakuan terhadap ekspatriat. Kalau kita berharap ekspatriat kita di negeri orang diperlakukan dengan baik, kita harus memberi contoh perlakuan yang baik pada ekspatriat di negeri kita. Mengenai video masuknya tenaga kerja asal Tiongkok ke Morowali lewat bandara Kendari yang viral itu, Media Relation PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Dedi Kurniawan menjelaskan itu video tahun 2015. Sekarang, kata Dedi, di 12 perusahaan dalam lokasi IMIP terdapat 3.000 orang TKA, yang bekerja bersama 21.662 orang tenaga kerja lokal dalam negeri. (Antara/Matauli, 14/4/2018) Dedi menjelaskan para TKA itu bekerja dengan standar kualitas tinggi, dengan izin serta dokumen lengkap. IMIP perusahaan pengelola kawasan industri pertambangan khususnya bahan mineral nikel, sebagai pengembang kawasan industri terintegrasi. Perusahaan ini kerja sama antara Tsinghan Group dari Tiongkok dan Bintang Delapan Group dari Indonesia. Itu sekadar contoh, investasi yang membuka lapangan kerja buat puluhan ribu warga lokal masih harus memakai TKA untuk kualifikasi teknis tertentu. Semua itu harus dibuatkan aturan yang jelas, seperti Perpres TKA. Selanjutnya.....

KETUA Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin memuji kepribadian Presiden Jokowi sebagai seorang pemimpin yang rendah hati. Dia juga salut pada etos kerja Jokowi yang tanpa henti terus bekerja untuk terus membangun Indonesia. Menurut Ma'ruf, hal itu terlihat dari upaya keras Jokowi membangun infrastruktur hingga ke pelosok Indonesia. "Saya terus terang, saya tertarik dengan kepribadian Pak Jokowi sebagai presiden. Beliau itu orangnya tidak marasa pintar," kata Ma'ruf yang hadir besama Jokowi di Harlah ke-45 PPP di Semarang. (Kompas.com, 14/4) Kata Ma'ruf, Jokowi pernah menyampaikan bahwa dirinya bukan orang pintar dan juga bukan ketua umum partai seperti Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Jokowi juga mengaku kepadanya bukan orang kaya. Karena itu, lanjut Ma'ruf, Jokowi mengaku menyerahkan semuanya kepada Allah swt. "Apa saya bilang? Kalau pun begitu Pak Jokowi yang dipilih Allah untuk jadi presiden. Pak Jokowi, saya bilang, 'Kalau Allah menetapkan orang untuk jadi apa-apa cuma kun faya kun (jadilah, maka jadilah). Dan Bapak sekarang mendapatkan kun faya kun itu, bukan orang lain'," ujar Ma'ruf. "Kenapa Allah memilih Bapak? Saya bilang, ada di diri Bapak itu ada sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Karena itu, Allah menitipkan bangsa dan negara ini kepada Bapak untuk mengawal dan membangun kesejahteraan bangsa dan negara ini," tambah Ma'ruf. Pernyataan Ma'ruf Amin bahwa Jokowi menjadi presiden merupakan pilihan Allah itu, senada dengan ungkapan universal demokrasi atas hasil pemilihan umum langsung oleh rakyat seperti di Indonesia, vox populi vox Dei—suara rakyat suara Tuhan. Jadi pernyataan Ma'ruf itu sudah umum dan lazim. Namun, karena pernyataan itu mengacu pada pengakuan Jokowi bahwa dirinya tidak pintar dan tidak kaya sehingga pasrah menyerahkan semuanya kepada Allah, di situlah letak hikmah atau pelajarannya. Yakni, kepasrahan itu merupakan keniscayaan sikap Jokowi bahwa tiada daya upaya kecuali atas izin Allah. Sekaligus itu mengaktualkan kepribadiannya yang rendah hati, bahwa segala sesuatu hasil pembangunan yang dicapai bukanlah berkat kehebatan Jokowi dan pemerintahannya, melainkan semata anugerah Illahi Robbi. Pada ujungnya semua kembali ke Haribaan Allah, itulah letak pentingnya khazanah dari uraian Ma'ruf Amin. Segala daya dan upaya ditempuh untuk menggapai rida Allah. Bukan menepuk dada, ini hasil kerja pintar saya! *** Selanjutnya.....

POLEMIK membuat simpang-siur data utang luar negeri (ULN) Indonesia, dengan kesan menakut-nakuti rakyat bahwa di pundaknya dipikulkan utang negara sangat berat. Gejala demikian jelas kurang sehat karena secara berkala Bank Indonesia (BI) merilis perkembangan ULN. Rilis BI tentang ULN 15 Maret 2018 menyebut ULN Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3% (yoy) menjadi 357,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp4.915 triliun (kurs Rp13.750/dolar AS). Perinciannya, 183,4 miliar dolar AS atau setara Rp2.521 triliun utang pemerintah; dan 174,2 miliar dolar AS atau setara Rp2.394 triliun utang swasta. Direktur Departemen Statistik BI, Tutuk SH Cahyono menyatakan pertumbuhan ULN itu sejalan dengan banyaknya proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan serta berbagai kegiatan lainnya. "Pertumbuhan ULN Indonesia per akhir Januari 2018 bersumber dari pertumbuhan ULN sektor swasta sebesar 6,8% (yoy) serta sektor pemerintah dan bank sentral sebesar 13,7% (yoy)," ujar Tutuk. (Kompas.com, 15/3/2018) Tutuk mengatakan struktur ULN sektor pemerintah dan bank sentral tetap sehat. Hal ini terlihat dari jangka waktu yang didominasi oleh ULN jangka panjang, yaitu 98,1% dari total. Kenaikan ULN sektor pemerintah dan bank sentral dibanding bulan sebelumnya 2,8 miliar dolar AS, didorong oleh naiknya ULN jangka panjang sebesar 1,8 miliar dolar AS. Dari sisi instrumennya kenaikan ULN tersebut dipicu oleh arus masuk dana asing pada surat berharga negara (SBN) serta peningkatan pinjaman yang didominasi project loan, yang naik 1,2 miliar dolar AS dibanding dengan bulan sebelumnya. Sedang di sektor swasta, peningkatan pertumbuhan ULN jangka panjang menjadi 3,9% (yoy), sementara pertumbuhan ULN jangka pendek melambat jadi 13,8%. Dari sisi instrumen, loan agreement ULN swasta naik 1,1% (yoy), sedang ULN dalam bentuk utang dagang dan surat utang mengalami penurunan. Dari total ULN akhir Januari 2018 sebesar 357,5 miliar dolar AS atau Rp4.915 triliun, pada akhir Februari 2018 turun 1,3 milar dolar AS menjadi 356,2 miliar dolar AS atau Rp4.897 triliun (kurs Rp13.750/dolar AS). Penurunan ULN tersebut terjadi karena pemerintah membayar utang yang jatuh tempo. Kondisi ini secara nyata mencerminkan pengelolaan utang Indonesia bagus karena bisa melunasi utang jatuh tempo tepat waktu. Dengan data ULN pemerintah dan swasta yang jelas itu, diharapkan warga tidak mudah jadi korban manipulasi isu utang untuk menakuti dan membingungkan masyarakat. *** Selanjutnya.....

POLEMIK membuat simpang-siur data utang luar negeri (ULN) Indonesia, dengan kesan menakut-nakuti rakyat bahwa di pundaknya dipikulkan utang negara sangat berat. Gejala demikian jelas kurang sehat karena secara berkala Bank Indonesia (BI) merilis perkembangan ULN. Rilis BI tentang ULN 15 Maret 2018 menyebut ULN Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3% (yoy) menjadi 357,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp4.915 triliun (kurs Rp13.750/dolar AS). Perinciannya, 183,4 miliar dolar AS atau setara Rp2.521 triliun utang pemerintah; dan 174,2 miliar dolar AS atau setara Rp2.394 triliun utang swasta. Direktur Departemen Statistik BI, Tutuk SH Cahyono menyatakan pertumbuhan ULN itu sejalan dengan banyaknya proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan serta berbagai kegiatan lainnya. "Pertumbuhan ULN Indonesia per akhir Januari 2018 bersumber dari pertumbuhan ULN sektor swasta sebesar 6,8% (yoy) serta sektor pemerintah dan bank sentral sebesar 13,7% (yoy)," ujar Tutuk. (Kompas.com, 15/3/2018) Tutuk mengatakan struktur ULN sektor pemerintah dan bank sentral tetap sehat. Hal ini terlihat dari jangka waktu yang didominasi oleh ULN jangka panjang, yaitu 98,1% dari total. Kenaikan ULN sektor pemerintah dan bank sentral dibanding bulan sebelumnya 2,8 miliar dolar AS, didorong oleh naiknya ULN jangka panjang sebesar 1,8 miliar dolar AS. Dari sisi instrumennya kenaikan ULN tersebut dipicu oleh arus masuk dana asing pada surat berharga negara (SBN) serta peningkatan pinjaman yang didominasi project loan, yang naik 1,2 miliar dolar AS dibanding dengan bulan sebelumnya. Sedang di sektor swasta, peningkatan pertumbuhan ULN jangka panjang menjadi 3,9% (yoy), sementara pertumbuhan ULN jangka pendek melambat jadi 13,8%. Dari sisi instrumen, loan agreement ULN swasta naik 1,1% (yoy), sedang ULN dalam bentuk utang dagang dan surat utang mengalami penurunan. Dari total ULN akhir Januari 2018 sebesar 357,5 miliar dolar AS atau Rp4.915 triliun, pada akhir Februari 2018 turun 1,3 milar dolar AS menjadi 356,2 miliar dolar AS atau Rp4.897 triliun (kurs Rp13.750/dolar AS). Penurunan ULN tersebut terjadi karena pemerintah membayar utang yang jatuh tempo. Kondisi ini secara nyata mencerminkan pengelolaan utang Indonesia bagus karena bisa melunasi utang jatuh tempo tepat waktu. Dengan data ULN pemerintah dan swasta yang jelas itu, diharapkan warga tidak mudah jadi korban manipulasi isu utang untuk menakuti dan membingungkan masyarakat. ***http://www.lampost.co/berita-bi-merilis-data-utang-indonesia Selanjutnya.....

FENOMENA deindustrialisasi menjebak Indonesia sepanjang 15 tahun terakhir. Kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) terus merosot, dari 28,34% pada 2004, pada 2014 menjadi 21,01%, 2015 (20,99%), 2016 (20,51%), dan 2017 (20,16%). Revolusi industri 4.0 yang diawali bulan ini, menguji diri berapa lama deindustrialisasi bisa dihentikannya. Industri manufaktur adalah proses dengan mesin yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual dalam skala besar atau produksi massal. Manufaktur andalan menyerap tenaga kerja dengan produk untuk ekspor. Namun dengan sejarah industri manufaktur Indonesia berangkat sebagai substitusi impor, porsinya lebih besar untuk pasar domestik, ekspornya hingga kini hanya sekitar 40%. Lebih kecil dibanding ekspor produksi manufaktur Malaysia (62%), India (55%), serta Thailand dan Vietnam (73%). Masalah lain yang harus diatasi revolusi industri 4.0 atas manufaktur adalah tingkat pertumbuhan manufaktur yang selama ini selalu di bawah PDB. Sepanjang 2011—2017, rata-rata pertumbuhan industri manufaktur sebesar 4,82%, sedangkan pertumbuhan PDB rata-rata 5,39%. Namun sumbangan industri manufaktur yang seperlima PDB itu terbesar, dibanding sektor pertanian dan perdagangan masing-masing 13%. Meski dalam penyerapan tenaga kerja, manufaktur di posisi keempat, setelah pertanian, perdagangan, dan jasa kemasyarakatan. (Kontan.co.id, 21/2/2018) Revolusi industri 4.0 yang mengandalkan dukungan teknologi informasi hingga artificial intelligence (AI) itu dicanangkan di tengah kesiapan pemerintah mengembangkan 12 kawasan ekonomi khusus (KEK) dengan kelengkapan infrastruktur dan fasilitas operasional. Deputi I Kemenko Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan dari 12 KEK yang sudah ada, 8 temanya manufaktur dan 4 pariwisata. Dengan skala besar yang menjadi patokan kegiatan di KEK, pengembangan industrinya ungkap Iskandar akan muncul konglomerasi yang bisa menciptakan scale of ecomomic. (Kompas.com, 12/4/2018) Revolusi industri 4.0 didukung teknologi informasi 5G, dipadu dengan KEK yang lengkap infrastrukturnya (pelabuhan/jalan) dan pasokan daya listrik sebesar dibutuhkan, jelas menjadi incaran konglomerat yang sering mengalami kesulitan mendapatkan lahan investasi dengan fasilitas memadai. Prioritas pemerintah daerah pada penyiapan tenaga kerja lokal menangani teknologi canggih, agar tak cuma jadi penonton. *http://www.lampost.co/berita-deindustrialisasi-menguji-awal-revolusi-industri-40 Selanjutnya.....

DI tengah guncangan ketidakpastian ekonomi global yang berkelanjutan, bahkan terakhir serangan telak perang dagang dari AS, pertumbuhan ekonomi Tiongkok dengan 1,3 miliar jiwa penduduknya tetap bertahan tinggi. Pada kuartal I 2018, ekonomi Tiongkok tumbuh 6,8%, melanjutkan sepanjang 2017 tumbuh 6,9%, di atas target 6,5%. Kemampuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetap tinggi setelah dasawarsa pertumbuhan di atas 10%, dengan penduduk amat besar itu, jelas merupakan suatu model ekonomi yang lebih tepat diadopsi Indonesia yang juga berpenduduk besar dan negeri yang amat luas. Sedangkan Indonesia, setelah sepanjang Orde Baru tumbuh di atas 7%, kini cuma bisa bertahan di level 5%. Apa beda kedua negara yang sama-sama memakai sistem kapitalis dalam perekonomian di balik sistem politik yang antagonistik pada kapitalisme? Perbedaan paling mencolok adalah dukungan kesiapan industri dasarnya. Industri dasar Indonesia cuma bisa membuat pelat, pipa, dan batangan baja. Sedangkan Tiongkok, industri dasarnya sudah bisa membuat sendiri mesin-mesin industri, bahkan mengekspornya. Mesin-mesin industri selalu dibuat sesuai dengan realitas kultur dan ideologinya. Karena itu, mesin-mesin industri Tiongkok selalu sesuai dengan realitas masyarakatnya. Hingga, senantiasa mampu bertahan dari guncangan panjang krisis global. Sedang Indonesia, mesin-mesin industrinya kebanyakan impor dari negara kapitalis, jadi kurang sesuai dengan realitas masyarakatnya. Akibatnya, sejak dipasang terus terjadi kekurangsesuaian, menyulut deindustralisasi berkelanjutan. Contohnya, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB yang pada 2004 sebesar 28,34%, pada 2017 tinggal 20,16%. Kecanggungan Indonesia dalam industrialisasi tanpa dukungan industri dasar yang mumpuni itu, akan terus menjadi masalah kronis yakni ketergantungan industrialisasi Indonesia pada mesin-mesin impor yang nyata-nyata tidak sesuai dengan realitas Indonesia. Contohnya, realitas negeri kita yang kaya bahan mentah, mesin industrinya yang diimpor justru mengerjakan barang setengah jadi asal impor (perakitan). Komoditasnya malah diekspor mentah-mentah. Padahal seharusnya, industri manufaktur memproses bahan mentah itu (dari mineral tambangan sampai hasil hutan dan perkebunan) hingga menjadi produk kemasan yang bisa dipajang di etalase toko. Tapi, kita belum punya SDM dan industri dasar yang bisa membuat mesin-mesin industri sendiri. Di situlah letak kelebihan Tiongkok dari Indonesia. ***http://www.lampost.co/berita-pertumbuhan-tiongkok-bertahan Selanjutnya.....

INDEKS Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung 2017 dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Senin (16/4/2018) naik menjadi 68,25 dari 67,65 pada 2016. Walau begitu, IPM Lampung masih terendah antarprovinsi di Sumatera. Bahkan, IPM Lampung 10,31 poin di bawah IPM Kota Jayapura yang tercatat 78,56, (mediaindonesia.com, 17/4/2018) yang mendekati IPM DKI Jakarta 80,06. IPM lima provinsi di Sumatera 2017 masuk level tinggi (di atas 70), yakni Aceh (70,60), Sumatera Utara (70,57), Sumatera Barat (71,24). Riau (71,79), dan Kepulauan Riau (74,45). Lima provinsi lainnya masuk level menengah (60—70), yakni Jambi (69,99), Sumatera Selatan (68,86), Bengkulu (69,95), Lampung (68,25), dan Bangka-Belitung (69,99). IPM menurut Bappeda Provinsi Lampung (posting 12/2/2018) mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu long and healthy life (umur panjang dan hidup sehat), knowledge (pengetahuan), dan decent standard of living (standar hidup layak). Oleh Kepala Bappeda Lampung Taufik Hidayat tiga komponen pembentuk IPM itu diringkas jadi kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat. Dengan IPM Lampung terendah di Sumatera, bisa mencerminkan derajat kesehatan, pendidikan, dan daya beli warga Lampung terendah di Sumatera. Bahkan 10,31 tingkat di bawah Jayapura. Dengan itu wajar jika rapat Bappeda dengan pihak terkait IPM itu mengesankan amat banyak hal yang harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Lampung dalam IPM. Sebenarnya terlambat kalau baru sekarang heboh berbenah memacu laju IPM Provinsi Lampung, yang kedodorannya sudah ketahuan sejak lama. Laju kenaikannya lamban sekali, dari 2010 pada 63,71 selama delapan tahun peningkatannya tidak lebih dari 5 angka. Untuk itu, meski terlambat tetap amat dihargai upaya mempercepat laju IPM karena IPM sesungguhnya cerminan dari kondisi realistis masyarakatnya. Jarak IPM Lampung dengan IPM nasional (70,81 pada 2017), selaras dengan jarak tingkat kemiskinan Lampung (13,04% pada 2017) dibanding dengan kemiskinan nasional (10,12% pada 2017). Dengan demikian, kerja yang sebaik-baiknya fokus mengatasi kemiskinan, secara saksama akan sekaligus meningkatkan IPM. Karena kunci mengatasi kemiskinan terletak pada efektifnya meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, dan daya beli warga miskin, dan tiga dimensi itulah komponen pemacu IPM. Lain hal lagi jika Pemprov lebih mangandalkan program pengentasan kemiskinan Pemerintah Pusat—PKH, rastra, KIS, KIP, BOS, dan lain-lain. *** Selanjutnya.....

DARI 44 pabrik pengalengan ikan di Indonesia, 28 untuk sarden dan makerel sisanya untuk tuna, 80% menggunakan bahan baku ikan asal impor sejak 2017. Sebelumnya 100% sarden dan makerel berasal dari Selat Bali, tapi kedua jenis ikan tersebut setahun lalu menghilang dari kawasan tersebut. Pabrik pengalengan sarden dan makerel terkonsentrasi di Bali, Muncar (Banyuwangi), Pekalongan, dan Medan. Sedang tuna di Bitung. Sebenarnya di kawasan Indonesia Timur ada sarden dan makerel, tapi secara teknis masih sulit untuk memenuhi standar mutu industri pengalengan yang harus fresh from the sea. Menurut Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (Apiki) Ady Surya kepada Kompas.com (14/4/2018) maksud fresh from the sea, begitu ikan ditangkap dari laut langsung dibekukan dalam kapal, bukan ikan ditangkap lalu dibawa ke pelabuhan kemudian dilelang. "Dengan proses beku di atas kapal, semuanya clear. Parasit juga mati. Jadi standar ikan kaleng sangat tinggi," ujar Ady. Dia berharap Indonesia memiliki kapal (buatan dalam negeri) yang berkemampuan tangkap baik dengan penampung pembekuan ikan yang memenuhi standar industri. Hal tersebut sangat diperlukan karena melihat kondisi saat ini dengan tidak adanya kapal (buatan) asing yang menangkap ikan di Indonesia. Bukan rahasia, kapal-kapal buatan asing milik industri perikanan diparkir di Bitung dan pelabuhan perikanan lain. Sedang kapal pembeku tidak mungkin menghampiri kapal nelayan karena kapal nelayan dilarang memindah muatan (transhipment) di laut. "Jadi, walaupun ikannya banyak, tidak melewati proses pembekuan di atas kapal ya tidak bisa digunakan di pabrik pengalengan ikan," jelas Ady. Pada 2017 Indonesia mengimpor ikan sarden dan makerel sekitar 40 ribu ton, padahal kapasitas 28 pabrik dalam setahun bisa mengolah hingga 235 ribu ton sarden dan makerel. Sedang kapasitas pengolahan ikan tuna per tahun bisa 365 ribu ton. Untuk sarden dan makerel kita hanya mengelola 1/6 dari kapasitas kemampuan kita. Sangat sedikit. Untuk tuna juga hanya mengelola di bawah 30% dari kapasitas kemampuan," jelasnya. Menurut Ady, pengusaha ikan kalengan sebenarnya lebih suka menggunakan ikan dalam negeri karena selain hargnya lebih murah, mekanisme prosesnya juga tidak begitu panjang. "Jika ikan dalam negeri, setelah ditangkap masuk pabriknya cepat. Harganya juga antara Rp7.000 dan Rp8.000. Sedang ikan impor, bisa Rp11 ribu," jelas Ady. Tapi, aturan pemerintah menentukan lain. *** Selanjutnya.....

PASUKAN Amerika Serikat (AS) bersama sekutunya Inggris dan Prancis melakukan serangan frontal ke sasaran strategis rezim Bashar Al-Assad di Suriah. Setelah Presiden Trump mengumumkan serangan ke Suriah Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), lebih dari 100 rudal penjelajah Tomahawk ditembakkan ke Suriah dari kapal perang AS di Mediterania. Betapa serius serangan AS ke Suriah dilukiskan Shaun King, kolumnis The Intercept, 112 Tomahawk yang ditembakkan dalam serangan pertama AS itu bernilai 224 juta dolar AS atau sekitar Rp3,08 triliun. Harga sebuah Tomahawk 1,87 juta dolar atau Rp25,7 miliar. Jadi, serangan pertama AS itu sama nilainya dengan biaya membangun 30 km jalan tol di Indonesia. Tol Semarang—Solo estimasinya Rp100 miliar per km. (Kompas.com, 14/4) Jenderal Joseph Dunford mengatakan serangan tersebut menghantam tiga target, yakni pusat riset dekat Damaskus, fasilitas gudang dan pos komando, serta fasilitas penampungan senjata kimia dekat Horms. Serangan AS dan sekutunya ini dilancarkan sebagai respons terhadap dugaan serangan senjata kimia yang dilakukan rezim Bashar Al-Assad di Kota Douma 7 April lalu. Trump sebut serangan kimia itu "kejahatan seorang monster". Akibat serangan klorin tersebut, pekan lalu petugas penyelamat di Ghouta menyebut lebih dari 40 warga sipil tewas dan 11 lainnya mengalami gangguan napas. Beralaskan itu, serangan jet tempur AU Inggris Sabtu itu menyasar pangkalan militer Suriah yang diduga menyimpan bahan-bahan pembuat senjata kimia. Aksi militer ini merupakan serangan militer terbuka pertama tentara Inggris terhadap rezim Bashar Al-Assad. Kemenhan Inggris mengatakan empat jet Tornado telah menembakkan misil Storm Shadow ke pangkalan militer 24 km sebelah barat Homs. "Fasilitas itu dulunya pangkalan misil di mana rezim Assad menyimpan bahan pembuat senjata kimia," demikian Kemenhan Inggris. AFP Sabtu (14/4) mengutip kantor berita Suriah SANA melaporkan akibat serangan AS dan sekutunya itu tiga warga sipil terluka dekat Homs, 162 km utara Damaskus. Beberapa rudal dilaporkan menghantam pusat penelitian di Barzeh, utara Damaskus. "Rudal tersebut menghancurkan laboratorium sains, serta pusat pelatihan," tulis SANA. Kemenhan Rusia bereaksi atas serangan AS itu seperti dikutip kantor berita RIA Novosti, "Sistem pertahanan udara Suriah berhasil merontokkan misil-misil sekutu dalam jumlah yang signifikan. Sistem pertahanan Suriah buatan Uni Soviet lebih dari 30 tahun lalu." ***http://www.lampost.co/berita-sekutu-as-serang-frontal-suriah Selanjutnya.....

PEMERINTAH Indonesia melakukan serangan balik atas diskriminasi terhadap industri minyak sawit Indonesia oleh Resolusi Parlemen Uni Eropa (UE) yang menghentikan program biodiesel Eropa berbahan minyak sawit (CPO) pada 2021, dengan alasan menjadi penyebab deforestasi hutan hujan. Kampanye negatif antisawit Parlemen UE itu diikuti masyarakat Eropa. Parlemen Norwegia misalnya, mengumumkan agar pemerintahnya melarang ikut lelang peserta yang terkait sawit dan aneka produk turunannya. Di Inggris, ritel supermarket Iceland yang punya 900 cabang supermatket Selasa (10/4/2018) mengumumkan akan menghentikan penggunaan minyak sawit pada berbagai produknya di akhir 2018. Tindakan Iceland ini mereduksi impor CPO hingga 500 ton setahun. Atas semua kampanye negatif itu, Pemerintah Indonesia siap melakukan perang dagang terhadap negara-negara yang menerapkan diskriminasi terhadap minyak sawit dan produk turunannya. Namun Indonesia mengingatkan perang dagang bisa merugikan semua pihak. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan Indonesia tidak hanya menggunakan strategi bertahan, tetapi juga melakukan serangan balik terhadap negara-negara dimaksud. "Dengan Norwegia saya panggil duta besarnya dan saya sampaikan, saya juga siap hentikan impor ikan," ujar Enggar. (Kompas, 11/4/2018) Indonesia mengimpor ikan salmon untuk kebutuhan hotel dan restoran dari Norwegia dan Jepang. Kalau impor dari Norwegia dihentikan bisa diisi dari Jepang. Sejumlah perusahaan penerbangan Indonesia juga siap menghentikan pembelian Airbus, produk unggulan Uni Eropa. Saat penandatanganan kerja sama Lion Air Group dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) untuk penelitian minyak sawit sebagai bahan bakar pesawat, Dirut Lion Air Group Edward Sirait menandatangani kesepakatan dengan Boeing untuk pembelian 50 unit pesawat B737 Max 10 yang lebih irit dan efisien di kelasnya. Menlu Retno Marsudi dan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan menggalang kerja sama dengan negara-negara Afrika yang juga penghasil sawit. Kampanye negatif sawit yang bagi Indonesia menyangkut nasib 17 juta petani, juga menjadi persoalan negara-negara berkembang karena 12 negara produsen sawit merupakan negara berkembang. Di ASEAN, sawit juga merupakan unggulan Malaysia dan Thailand yang telah menyatukan langkah dengan Indonesia menghadapi kampanye negatif Uni Eropa. Jika semua produsen sawit melakukan serangan balik bersama, telak juga pukulannya. *** Selanjutnya.....

MENKO Polhukam Wiranto menanggapi usul mengembalikan pilkada kepada DPRD bukan pemilihan langsung seperti saat ini, menukas, "Apakah (dengan begitu) demokrasi makin sehat? Apakah hak rakyat tidak terpasung?" Menurut Wiranto, pengambilan kebijakan menyangkut hak warga negara dan sistem demokrasi yang sedang dikembangkan tidak semudah membalikkan telapak tangan. "Itu harus paralel dengan mereformasi manusianya. Kalau sistem diubah, tetapi kelakuan manusianya tidak diubah, ya sama saja. Amburadul juga," tegasnya. (MI, 11/4) Lebih celaka lagi, dalam memasung hak warga negara itu, praktiknya justru memasung kedaulatan rakyat. Ini jelas menyentuh esensi kemerdekaan yang menetapkan kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan ini tidak boleh dirampas oleh siapa pun dari tangan rakyat. Dengan prinsip kedaulatan di tangan rakyat itu, yang pertama adalah rakyat memilih langsung orang yang mewakilinya memimpin negara dan menjalankan pemerintahan di semua tingkat (eksekutif): presiden, gubernur, bupati dan wali kota, sampai kepala desa. (Jadi lurah yang diangkat, bukan dipilih, bisa menyalahi tradisi demokrasi ini). Kedua, rakyat memilih wakilnya di legislatif untuk melakukan check and balanced dalam pengelolaan pemeritahan secara musyawarah dan mufakat dengan eksekutif. Dalam demokrasi langsung itu, di negara demokrasi maju bahkan dari kekuasaan yudikatif (dalam arti penegakan hukum) juga ada yang dipilih langsung oleh rakyat. Di tingkat negara bagian yang dipilih langsung oleh rakyat adalah jaksa, sedang di tingkat distrik rakyat memilih sherif. Jadi proses penegakan hukum juga harus berorientasi kepentingan negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Demokrasi langsung tersebut bubrah kalau eksekutif dipilih oleh legislatif. Sedangkan di sisi lain, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan pilkada lewat DPRD tidak akan bisa mengatasi politik uang, sekaligus tidak menjamin bebas korupsi. Titi menegaskan biaya politik tinggi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengubah sistem dari pilkada langsung menjadi pilkada lewat DPRD. Justru para calon kepala daerah yang sering menjebak dirinya sendiri dalam ongkos politik yang mahal. "Biaya politik yang menjebak kepala daerah, justru dikeluarkan untuk hal-hal yang haram dilakukan dalam hukum pilkada," tegas Titi. (Kompas.com, 11/4) Nah, yang salah para calon dan kepala daerah, kok hak kedaulatan rakyat yang mau dirampas. Selanjutnya.....

PERUSAHAAN teknologi penyedia layanan on demand, Grab, yang berpusat di Singapura, 27 Maret 2018, secara resmi mengakuisisi bisnis Uber di Asia Tenggara. Langkah utama usai akuisisi, mitra pengemudi dan ojek Uber yang bergabung ke Grab wajib memenuhi syarat, yaitu menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan rekomendasi dari kecamatan, serta mengikuti safety riding test. "Fokus utama kami membuat mitra-mitra pengemudi Uber bisa di platform Grab secepat mungkin," ujar Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata. Menurut dia, syarat itu tidak bisa ditawar di Grab karena menyangkut keamanan dan keselamatan pengemudi maupun penumpang. (Kompas.com, 6/4) Berapa besar akuisisi Grab terhadap Uber Asia Tenggara itu belum dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) maupun badan sejenis di Singapura. Namun, menurut TechCrunch (27/3/2018), biaya yang dikeluarkan Grab untuk membeli seluruh operasional Uber di Asia Tenggara tidak sampai 100 juta dolar AS (Rp1,35 triliun). Angka tersebut relatif kecil, mengingat valuasi Grab besutan Anthony Tan itu telah mencapai 6 miliar dolar AS (Rp83 triliun). Selain dengan transaksi itu, Grab telah merekrut seluruh 500 karyawan Uber di Asia Tenggara, juga berhak atas seluruh layanan Uber di ASEAN yang selama lima tahun ini dibangun Uber dengan mengalokasikan dana sekitar 700 juta dolar AS (Rp9,6 triliun). (detik.com, 27/3) Namun tidak mungkin Uber yang siap IPO (masuk bursa saham AS) 2019 tidak memperoleh imbal nilai yang sebanding dalam akuisisi tersebut. Selain masuknya CEO Uber Asia Tenggara Dara Kosrowshahi ke jajaran direksi Grab, Uber berhak atas 27,5% saham gabungan keduanya. Dengan valuasi Grab 6 miliar dolar AS, bagian Uber setidaknya 1,6 miliar dolar atau Rp22 triliun. Akhirnya ketahuan siapa yang lebih untung. Grab, menurut Ridzki, kini di Indonesia telah memberikan layanan di 120 kota, dari Banda Aceh hingga Jayapura. Pada 2018, ada tiga layanan yang akan menjadi fokus Grab, yakni GrabFood, GrabExpress, dan GrabPay. GrabFood kini telah hadir di 28 kota. Adapun GrabExpress, layanan antar makanan dan barang, telah hadir di 120 kota. Layanan itu amat digemari masyarakat Indonesia karena menawarkan kemudahan dan kecepatan. Kemudian GrabPay dikembangkan terpadu dengan GrabFinancial. Layanan finansial bagi pengguna dan pengemudi tersebut memungkinkan mitra pengemudi menjadi pengusaha mikro lewat sistem pembayaran dan pembiayaannya. *** Selanjutnya.....

BELAKANGAN makin nyaring suara politisi untuk mengembalikan pilkada dipilih oleh DPRD. Itu cerminan politisi serakah, enggan berbagai dengan rakyat sehingga mengambinghitamkan rakyat bahwa pemilihan langsung oleh rakyat menjadi penyebab korupsi kepala daerah setelah terpilih untuk mengembalikan modal kampanye pemenangannya. Padahal, bukan lagi rahasia umum, modal telak yang harus dikeluarkan calon kepala daerah adalah mahar, sewa perahu parpol. Apakah kalau dipilih DPRD mahar ini bisa dijamin hapus? Jangan-jangan bisa lebih gila, justru sebagai kompensasi tidak perlu lagi biaya kampenye ke rakyat. Setelah terpilih pun nantinya, kepala daerah tidak lagi memikirkan kepentingan rakyat karena cukup memanjakan anggota DPRD dan parpol pengusungnya, masa jabatan berikutnya sudah terjamin. Sedang lewat pemilihan langsung oleh rakyat, kepala daerah yang tidak memikirkan kepentingan rakyat, akan berat melanjutkan jabatan periode berikutnya. Ini banyak buktinya. Selain itu, dalam pemilihan oleh DPRD, seperti pengalaman masa lalu, rakyat dipermalukan oleh wakilnya di DPRD yang dimasukkan karantina di hotel tertentu menjelang hari "H". Karantina seperti hewan yang akan dikirim ke seberang pulau itu dilakukan oleh calon yang sudah membeli dan mengklaim suara sejumlah mayoritas anggota DPRD itu agar tidak kecolongan suaranya oleh pesaing. Kenyataan memalukan itu setiap kali berulang dan kini tampaknya diidamkan para politisi untuk diulang kembali. Artinya, pilkada lewat DPRD juga butuh biaya besar. Bahkan, biaya karantina anggota DPRD di hotel itu tidak dikenal dalam pemilihan langsung oleh rakyat. Kemudian orientasi kekuasaan kepala daerah setelah terpilih, dengan pemilihan langsung masih bisa diharap untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Ketimbang orientasinya hanya memanjakan anggota DPRD dan parpol pengusung. Soal korupsi, jelas sepenuhnya tergantung pada kualitas moral, integritas dan kapasitas sang calon. Kalau kualitas moralnya unggul, integritasnya kuat, kapasitasnya mumpuni, banyak calon terpilih tanpa modal membeli suara rakyat. Kecuali mahar yang mungkin masih harus dilunasi. Penangkapan oleh KPK terhadap para calon maupun kepala daerah yang terlibat kasus korupsi, jelas merupakan suatu proses belajar bagi bangsa ini, untuk menuju suatu kondisi ideal di mana nantinya calon kepala daerah tidak perlu bayar mahar ke parpol pengusung maupun membeli suara rakyat. Tapi semuanya berjalan efektif semestinya demokrasi. *** Selanjutnya.....

PEMERINTAH bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) merancang Ummart (Umat Mart), toko ritel di lingkungan pondok pesantren. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam konferensi pers Senin (9/4/2018) mengatakan 10 Ummart pilot project-nya di Jawa Timur akan diresmikan Presiden Jokowi awal Mei. "Kerja sama untuk melakukan kegiatan ekonomi di pesantren dalam bentuk perdagangan ritel dengan sistem yang modern," ujar Enggar. (Kompas.com, 9/4) Ide ini didasarkan pada potensi memajukan ekonomi di sektor ritel melalui keberadaan pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui program tersebut, para santri akan dibekali dengan kemampuan berbisnis dan mengelola toko ritel. Kemendag bersama Aprindo dan HIPMI juga akan memfasilitasi bantuan perbankan syariah untuk modal usaha para santri dalam membuka Ummart di pondok pesantren mereka. Nantinya, melalui program ini Ummart memiliki standar yang sama dengan toko ritel lainnya di wilayah, bahkan diklaim memiliki keunggulan tersendiri. "Dengan pola ini timbul yang disebut sebagai persaingan sehat. Bahkan, lebih sehat lagi karena ada batasan jam operasional, sedangkan yang di pesantren 24 jam," ujar Enggar. Mengenai prioritas kepada bank syariah yang mendukung permodalan Ummart, Enggar menegaskan, "Karena ini akan masuk pesantren, sehingga lebih mudah dalam pembahasannya." Juga, tentunya untuk kesesuaian sistem ekonomi syariahnya. Menurut Enggar, sistem untuk Ummart nanti banyak menguntungkan para santri di pesantren. Menguntungkan karena mereka bisa membuka toko ritel dengan standar pada umumnya tanpa harus membayar franchise fee. Lebih lagi, karena program ini selain bertujuan memajukan ekonomi daerah, juga memberdayakan para santri agar memiliki keahlian berusaha serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Untuk pelaksanaan teknisnya, pesantren yang sudah punya toko bisa memakai gerai yang sudah ada, tinggal disuplai barang-barangnya dari ritel di bawah Aprindo. Sedangkan bagi pondok yang belum punya toko atau gerai, jelas Enggar, akan dibantu membangunnya di lingkungan tersebut. Satu hal yang pasti, kepemilikan tanah dan tokonya tetap dari pesantren, bank hanya sebatas membantu modal usaha. Berdirinya Ummart berdampingan dengan Bank Wakaf Mikro di setiap pesantren, jelas akan menjadi tulang punggung kekuatan ekonomi umat untuk mumpuni menghadapi tekanan sistem modern. *** Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo mengatakan, menurut perhitungan Bank Dunia, Indonesia akan masuk 10 besar negara terkuat di dunia dalam ekonomi pada tahun 2030. "Hitung-hitungan dari Bank Dunia dan Bappenas, 2030 kita masuk 10 besar ekonomi terkuat," ujar Jokowi saat silaturahim dengan pelajar Taruna Nusantara di Istana Merdeka, Senin (9/4/2018). Bank Dunia dan Bappenas juga memperkirakan Indonesia akan masuk lima besar negara terkuat di dunia di sektor ekonomi pada tahun 2045. "Jadi saat saudara-saudara sampai berkarier nanti, Indonesia akan lima besar ekonomi terkuat di dunia. Bisa di empat kalau kerja keras terus kita menuju 2045," ujar Jokowi. (Kompas.com, 9/4) "Kita akan berkejar-kejaran dengan Amerika Serikat, China, dan lain-lain," lanjutnya. Meski demikian, ia mewanti-wanti bahwa untuk sampai ke sana, rakyat Indonesia, termasuk kaum mudanya, harus bekerja keras. "Menuju ke negara besar, tidak mungkin bermalas-malasan, enggak mungkin bermanja-manjaan, enggak mungkin. Atau instan, loncat langsung menjadi negara maju, enggak mungkin," tegas Jokowi. Indonesia akan maju jika pemerintah dan rakyatnya bersatu mengatasi persoalan yang ada. Oleh sebab itu, Jokowi berharap kaum muda Indonesia saat ini harus tahan banting, tahan uji, tidak cengeng, dan tidak manja, apalagi malas. Jokowi ingin kaum muda Indonesia menikmati hasil yang baik di kemudian hari berdasar pada kerja keras. Perkiraan Bank Dunia tahun 2030 Indonesia masuk ekonomi 10 terkuat dunia, atau 2045 masuk lima terkuat dunia, maupun perkiraan PricewaterhouseCoopers (PWC) pada 2050 ekonomi Indonesia empat besar dunia, jelas bukan kontra isu atas retorika politik Indonesia akan bubar 2030, atau utang Indonesia sudah lampu kuning padahal belum separuh dari limit utang pada UU. Sebab, perkiraan Bank Dunia maupun PWC itu sudah diproses sejak jauh hari sebelum retorika destruktif itu muncul. Pengasuh Pesantren Tebuireng Salahuddin Wahid dalam tulisannya berjudul Indonesia 2045 (Kompas, 6/4/2018) mengutip proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) di Wikipedia, pada 2030 PDB Indonesia pada posisi kesembilan dengan angka 2,45 triliun dolar AS, dan pada 2050 pada posisi keempat dengan angka 7,3 triliun dolar AS. Untuk itu, maksud agar kaum muda tahan banting dan tahan uji, antara lain rajin melakukan cek dan recheck agar mendapat data yang benar, tidak mudah diperbodoh retorika bombastis menyesatkan. Tahan uji dalam tabayun mencari kebenaran informasi.http://www.lampost.co/berita-2030-indonesia-masuk-10-terkuat Selanjutnya.....

JARINGAN ritel Alfamart terimbas turbulensi (guncangan cuaca buruk) bisnis ritel di Tanah Air, laba 2017 anjlok hingga 50% menjadi Rp300,27 miliar, dibanding 2016 Rp601,58 miliar. Padahal, omzet penjualan Alfamart 2017 naik jadi Rp61,4 triliun dibanding 2016 Rp56,1 triliun. (Kompas.com, 3/4/2018) Naiknya omzet penjualan itu menunjukkan turbulensi dalam bisnis ritel terjadi bukan akibat melemahnya daya beli masyarakat. Ada peningkatan beban nyata dalam bisnis ritel yang semula kurang disadari para pelakunya, ternyata akibatnya sangat fatal bahkan hingga ada yang bisnisnya jatuh gulung tikar. Korban pertama turbulensi ritel 2017 dialami PT Modern Sevel Indonesia, yang 30 Juni 2017 menutup seluruh gerai 7-Eleven (Sevel) di Indonesia. Anak perusahaan PT Modern Internasional Tbk (MDRN) itu mencatat kerugian Rp447,93 miliar. (Sindo, 1/11/2017) Itu disusul PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk yang menutup delapan tokonya. Dua toko tutup permanen di Surabaya, sisanya enam gerai Ramayana ditutup pada 28 Agustus 2017, yakni di Banjarmasin, Bulukumba, Gresik, Bogor, Pontianak, dan Sabang. Matahari Department Store juga menutup dua gerainya, di Pasaraya Blok M dan Manggarai. Bahkan pusat belanja modern Lotus di Jalan Thamrin, Jakarta, juga tutup. PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI), pengelola Lotus, juga menutup beberapa gerai lainnya, di Bekasi dan Cibubur. MAPI juga menutup gerai Deberhams di Kemang Village dan Supermall Karawaci. Demikian dahsyat turbulensi melanda ritel Indonesia 2017. Kepala BPS Suhariyanto menyebut penyebabnya perubahan gaya hidup kelas menengah dan atas, yang menahan tidak membelanjakan uangnya tapi ditabung ke bank. CEO PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk pengelola Alfamart, Hans Prawira, menyebut naiknya beban pokok penjualan pada 2017 menjadi Rp49,6 triliun dibanding 2016 sebesar Rp45,23 triliun. Untuk menyimak turbulensi, tentu beban ini harus diperinci lebih jauh. Salah satu yang disebut Hans adalah beban personel. "Personel kami enggak bisa rem karena sudah pasti UMK naik setiap tahun, itu hampir 50% dari biaya kami, yang lain rental dan utility itu kan sudah fixed," ujar Hans. Pemerintah telah memastikan kenaikan tetap UMP setiap tahun dengan tambahan persentase pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Padahal kemampuan perusahaan belum tentu tumbuh sebesar itu. Kalangan buruh sendiri hingga kini menuntut UMP ditetapkan lewat survei harga setiap tahun, yang sebelumnya bisa lebih kecil kenaikannya. *** Selanjutnya.....

DATA satu juta pengguna Facebook (FB) di Indonesia dicuri oleh Cambridge Analytica. Itu bagian dari 87 juta pengguna FB seluruh dunia yang digunakan juru kampanye pemenangan Trump di Pilpres AS 2016. Indonesia urutan ketiga besarnya data yang dicuri, setelah AS (70,6 juta) dan Filipina (1,1,juta). Inggris, Meksiko, Kanada, India, Brasil, Vietnam, dan Australia kena ratusan ribu pengguna. "Secara total kami pikir informasi FB 87 juta orang—kebanyakan di AS—kemungkinan telah dibocorkan ke Cambridge Analytica," tulis keterangan pers FB. (Kompas-Tekno, 5/4) Kendati demikian, pihak FB mengatakan tidak tahu persis data apa saja yang dibocorkan ke Camdridge Analytical. Jumlah pengguna tersebut perkiraan yang dinilai terbaik untuk mencakup angka maksimal akun terdampak. Cambridge Analytical adalah konsultan politik yang digunakan Donald Trump dalam Pilpres AS 2016. Mantan diektur pengembangan bisnis konsultan tersebut, Brittany Kaiser, yang berakhir masa kontrak kerjanya membawa cetak biru presentasinya ke The Guardian. "Ini adalah kumpulan kampanye digital berbasis data yang digunakan Trump," ujarnya. Dalam cetak biru setebal 27 halaman itu tampak Cambridge Analytical melakukan berbagai metode, yakni penelitian, survei intensif, pemodelan data, dan mengoptimalkan penggunaan alogaritma untuk menargetkan sebanyak 10.000 iklan berbeda untuk audiens yang berbeda-beda sesuai dengan data diri mereka. Menanggapi kasus ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan sudah berkoordinasi dengan Polri sebagai antisipasi penegakan hukum secepatnya. "Penggunaan data yang tidak semestinya oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE) bisa melanggar Peraturan Menteri Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan UU ITE," tegas Ridiantara. "Sanksinya bisa mulai dari sanksi administratif, hukuman badan sampai 12 tahun, dan denda sampai Rp12 miliar." Menkominfo menyatakan tidak segan memblokir FB jika memang diperlukan. Tentu harus melalui prosedur dan aturan yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, FB telah menghapus 273 akun dan laman yang diduga terafiliasi dan dioperasikan organisasi asal Rusia, Internet Research Agency (IRA). Ratusan akun ini jadi “alat” untuk memengaruhi pengguna dalam Pilpres AS 2016 yang memenangkan Trump. Menurut Chief Security Officer FB Alex Stamos, IRA secara konsisten menggunakan akun-akun tersebut untuk memanipulasi serta menipu para pemilih dengan menyebar berita palsu. Selanjutnya.....

PERAN artificial intelligence (AI) dalam bentuk robot juga siap menggantikan tenaga kerja manusia di sektor pertanian. Untuk saat ini baru beberapa jenis pekerjaan di pertanian yang telah dibuat robotnya. Namun tidak tertutup kemungkinan, seluruh rangkaian pekerjaan di pertanian bisa dilakukan robot. AI bisa menggantikan manusia sepenuhnya dalam suatu rangkaian pekerjaan telah terbukti dalam melayani penumpang sejak check in sampai masuk pesawat di Terminal 4 Bandara Changi, Singapura. Robot pertanian yang ada sekarang baru untuk menyemprot hama tanaman, menyiangi gulma pengganggu tanaman baik secara mekanis maupun kimiawi dengan herbisida, dan penyisir tunas liar pada tanaman selada. Ahli pertanian mekanik Universitas Arizona, Mark Siemens, memperkenalkan lima jenis robot yang rancangannya dikaji pada acara pertemuan pertanian di Yuma, Arizona, Februari lalu. (Kompas.com, 24/3) Salah satunya RIPPA, rancangan ilmuwan Universitas Sydney, Australia. RIPPA memiliki teknologi deteksi yang canggih dan memungkinkan robot bekerja di beberapa tipe lahan, seperti tanaman kebun buah-buahan maupun biji-bijian. Robot ini mendeteksi gulma dan menghilangkan tanaman pengganggu, serta menyemprotkan cairan pestisida untuk mencegah hama tanaman. Kedua, vision robotics yang bekerja menyisir dan memangkas germinasi, yakni tunas biji liar yang membuat lahan terlalu sesak dan tanaman sakit. Robot ini memiliki sensor canggih untuk mencari daun selada yang rusak, lalu menyemprotkan cairan agar daun yang rusak hilang. Teknologi ini mengurangi tenaga kerja dan waktu dari 15 orang selama seharian menjadi satu atau dua orang dalam waktu beberapa jam. Ketiga agmechtronix, juga mengandalkan sensor untuk mencari tanaman penggangu, lalu menyemprotkan cairan kimia antihama. Robot ini mampu membersihkan germinasi siang dan malam, meningkatkan produktivas. Keempat ecorobotix, berupa pesawat tanpa awak bertenaga surya. Sensor robot ini mendeteksi tanaman pengganggu, lalu lengan robot bergerak cepat menyemprotkan herbisida dosis kecil. Robot ini mampu bekerja siang malam tanpa campur tangan manusia. Kelima, naio technologies yang memiliki beberapa jenis robot, beberapa tipenya sudah ada di pasaran. Paling kecil Oz untuk di lahan terbatas, seperti rumah kaca, yang berukuran besar robot Dino untuk lahan pertanian luas. Indonesia perlu segera membuat ketentuan untuk robot pertanian, sebelum teknologi ini memicu pengangguran baru. *** Selanjutnya.....

GEDUNG Putih mengecam Tiongkok yang melakukan serangan balasan mengenakan tarif impor hingga 25% atas 128 produk asal AS, dari daging babi beku, kacang-kacangan, ginseng, hingga wine. Bah, kenapa sewot, serangan balik kan keniscayaan dalam perang dagang yang justru dimulai AS sendiri dengan menerapkan tarif impor baja dan aluminium 8 Maret 2018. Akibat serangan balik Tiongkok itu, menurut BBC, Selasa (3/4), bursa saham AS anjlok dan bursa saham Asia dibuka melemah, akibat kekhawatiran perang dagang kian memanas. Indeks saham Nikei 225 di Jepang dibuka melemah sekitar 1,5%. "Subsidisasi dan berlanjutnya overkapasitas di Tiongkok adalah akar masalah krisis baja. Ketimbang membidik ekspor AS yang diperdagangkan dengan adil, Tiongkok harus menghentikan praktik perdagangannya yang curang, yang mengganggu keamanan nasional AS dan pasar global," ujar juru bicara Gedung Putih Linda Waters. (Kompas.com, 3/4) Tarif baru yang diterapkan Tiongkok atas impor produk AS itu berlaku sejak awal pekan ini. Sebelum itu Trump sendiri mendiskripsikan Tiongkok sebagai musuh ekonomi AS. Hal ini bisa memperluas keniscayaan perang dagang sebagai pilihan langkah Tiongkok. Salah satu keniscayaan adalah negara yang menjadi sasaran utama perang dagang, seperti Tiongkok, melakukan konsolidasi kekuatan nasionalnya dengan pemurnian dari elemen asing yang kalau ditarik bisa melumpuhkan. South Deutsch Newpaper (SDN) dikutip Reuter, Selasa (3/4), melaporkan Tiongkok menolak usulan Prancis untuk kerja sama engineering tecnologi phantom 2000 jet fighter barter dengan teknologi Tiongkok quamtum computing communication. Tiongkok juga menolak tawaran Inggris untuk kerja sama pembuatan engine pesawat jumbo jet dengan standar Inggris. Dengan AS, selain menolak tawaran memakai teknologi ruang angkasa AS untuk stasiun luar angkasa Tiongkok yang dalam penyelesaian, perusahaan teknologi swasta Tencent dan Alibaba juga mencopot fungsi IOS buatan Apple dari sistem jaringan teknologi komunikasi mereka. Akibatnya, Apple menderita kerugian besar sehingga sesuai laporan Reuter tersebut, kapitalisasi saham Apple jatuh 55,7 miliar dolar AS dalam 5 hari. SDN menyatakan negara-negara Barat seperti AS dan Eropa selama ini menganggap dirinya lebih hebat, menganggap dirinya pusat dunia, negara-negara lain harus menuruti semua kemauannya. Tapi kini, aturan main telah berubah. Tiongkok tidak mau lagi diatur negara Barat dan ganti menentukan aturan main. *** Selanjutnya.....

SAAT pihak tertentu menebar ketakutan atas utang Indonesia, Liputan6.com (7/1/2018) menyajikan daftar 10 negara di dunia dengan utang terbanyak. Jumlah utang negara-negara tersebut bisa jadi bandingan utang Indonesia yang hampir Rp4.000 triliun, dengan kurs Rp13.700/dolar AS setara 292 miliar dolar AS. Dengan jumlah utang seluruh negara di dunia 63 triliun dolar AS, nilai utang Indonesia yang di bawah 0,5%-nya itu relatif kecil. Dibanding dengan pengutang terendah dari 10 pengutang terbesar, yakni Kanada yang penduduknya 35,85 juta (2015) dengan utang 893 miliar dolar AS, utang Indonesia yang berpenduduk 260 juta cuma sepertiganya. Utang Indonesia relatif aman dibandingkan dengan urutan, utang India 1.103 miliar dolar AS, Brasil 1.501 miliar dolar AS, Inggris 2.343 miliar dolar AS, Prancis 2.375 miliar dolar AS, Italia 2.454 miliar dolar, Jerman 2.491 miliar dolar AS, Tiongkok 4.976 miliar dolar AS, Jepang 11.813 miliar dolar AS, dan Amerika Serikat 19.947 miliar dolar AS atau 31,8% dari total utang seluruh negara di dunia. Dengan utang Indonesia yang demikian “imut-imut” dilihat dari skala dunia, lima lembaga pemeringkat utang dunia (S&P, Moodys, Fitch, JCR, dan R&I) serempak melabeli Indonesia Investment Grade (layak investasi). Indonesia sekaligus mendapat peringkat kedua sebagai negara tujuan investasi dunia, setelah Filipina. Berdasar pada kondisi objektif saat ini, antara lain penggunaan utang fokus ke pembangunan terutama infrastruktur, utang yang diperoleh bank-bank milik pemerintah digunakan untuk membiayai kredit usaha rakyat (KUR) yang bunganya tinggal 7% per tahun, Pricewaterhouse Coopers (PWC) dalam prediksi jangka panjangnya menempatkan ekonomi Indonesia yang sekarang berada di tingkat 16 dunia, pada 2050 menjadi peringkat 4 dunia dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar 7,3 triliun dolar AS. Indonesia naik ke lima besar perekonomian dunia, di bawah peringkat pertama Tiongkok dengan PDB 50 triliun dolar AS, menggeser AS ke tempat kedua dengan PDB 34 triliun dolar AS, dan India di peringkat ketiga dengan PDB 28 triliun dolar AS. Dahsyatnya hasil kajian PWC itu, Indonesia menggeser Jepang ke posisi kelima dengan PDB 6,8 triliun dolar AS, disusul Brasil (6,5 triliun), Jerman (6,1 triliun), Meksiko (5,6 triliun), Inggris (5,4 triliun), dan peringkat 10 Rusia (5,1 triliun). Lembaga-lembaga internasional kini melihat Indonesia demikian seksi, membuat pihak tertentu kehabisan akal sehat. ***http://www.lampost.co/berita-soal-utang-dan-indonesia-2050 Selanjutnya.....

PEMERINTAH menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan nasional hingga 9% pada 2019. Data kemiskinan di Kementerian Sosial, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2017 terdapat 26,58 juta penduduk miskin atau 10,12% dari penduduk Indonesia. Dalam Dialog Nasional Indonesia Maju di Sragen, Jawa Tengah, Menteri Sosial Idrus Marham menjelaskan angka kemiskinan di Indonesia itu telah turun sebanyak 1,2 juta jiwa dari Maret 2017. Untuk mencapai target angka kemiskinan hingga 9% pada 2019, menurut Mensos, pemerintah terus melakukan perluasan terhadap keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Perluasan program ini dinilai efektif dan mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. (Kompas.com, 30/3/2018) Karena itu, Idrus menegaskan perlu ada pengetatan validasi terhadap keluarga penerima manfaat PKH agar tepat sasaran. Usaha pemerintah pusat untuk menurunkan angka kemiskinan diakui cukup maksimal, khususnya lewat PKH dengan segala komponen bantuannya. Setiap keluarga penerima manfaat bisa menikmati total bantuan PKH antara Rp1,7 juta sampai Rp3,7 juta per tahun, tergantung jumlah anak dan tingkat sekolahnya. Itu di luar bantuan beras sejahtera (rastra), yang menurut BPS ketika diterima tepat waktu seperti Maret ke September 2017, bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Masih dari catatan BPS, justru pihak pemerintah daerah (tingkat I dan II) masih amat kurang efektivitasnya dalam mengatasi kemiskinan. Terutama di daerah yang angka kemiskinannya di atas nasional, kinerja eksekutif dan legislatif daerah dalam menanggulangi kemiskinan terkesan lebih besar retorikanya ketimbang keefektifannya. Salah satu bentuk retorika itu, meniru reality show televisi melakukan bedah rumah. Untuk acara reality show bedah rumah memang bagus, rumah reyot dalam satu hari diperbaiki jadi rumah baru. Tapi jika dikaitkan program mengatasi kemiskinan yang pendataannya oleh BPS berdasar pada tingkat konsumsi per kapita pada garis kemiskinan, program bedah rumah itu tidak ada kaitannya sama sekali. Artinya, eksekutif dan legislatif daerah sudah saatnya untuk keluar dari paradigma retorika ke program-program praktis yang manfaatnya menyentuh langsung warga miskin daerahnya, meski kecil sekalipun. Dengan program praktis itu, diharapkan pemerintah daerah tidak lagi cuma jadi penonton, tapi benar-benar efektif mendukung program pemerintah pusat menanggulangi kemiskinan. Selanjutnya.....

MELALUI akun Twitter pribadinya, Presiden AS Donald Trump mencecar pajak raksasa ritel daring Amazon, Kamis (29/3). Trump menuding Amazon hanya membayar pajak sedikit sekali. "Tidak seperti yang lainnya, mereka (Amazon) hanya membayar sedikit atau tidak bayar pajak sama sekali kepada pemerintah lokal dan negara bagian, menggunakan postal system (jaringan pos milik negara) sebagai delivery boy (menyebabkan kerugian besar bagi AS), dan membuat ribuan peritel kehilangan bisnis," tulis Trump di akun Twitter-nya, dikutip CNBC, Jumat (30/3). Meskipun demikian, sekretaris pers Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders menyatakan tidak ada pengumuman atau kebijakan spesifik yang terkait dengan pajak Amazon. Pengadilan akan mendengarkan argumen pada tahun ini terkait apakah semua negara bagian bisa menarik pajak penjualan peritel daring. (Kompas.com, 30/3) Beberapa negara bagian menyatakan peritel daring harus mengumpulkan pajak penjualan, bahkan jika perusahaan tersebut tidak punya kehadiran fisik. Pada 1992 ada aturan yang menetapkan negara bagian tidak bisa menarik pajak dari perusahaan pengiriman barang kecuali jika perusahaan tersebut memiliki kehadiran fisik. Aturan itu membuat para peritel pihak ketiga yang menggunakan platform Amazon, sekitar 50% dari volume perdagangan Amazon, tidak bisa dijerat negara bagian sebagai penunggak pajak penjualan. Karena itu, negara bagian South Dakota dan sejumlah negara bagian lainnya berpandangan aturan tersebut tidak bisa lagi diimplementasikan pada era digital. Khusus Amazon, ini perusahaan raksasa yang berkantor pusat di Luxembourg, Eropa. Namun, meski Amazon tidak punya kantor pusat kedua di AS, selain membayar pajak penghasilan operasinya di AS, juga telah mengumpulkan pajak penjualan dan konsumen di 45 negara bagian dan Distrik Columbia. Jadi, pokok masalah sebenarnya pajak penjualan peritel pihak ketiga lewat platform Amazon untuk negara bagian. Sedang Amazon sendiri, dengan pendapatan 136 miliar dolar pada 2016, telah membayar pajak penghasilan sebesar 412 juta dolar AS. Pada 2017, Amazon melaporkan laba di AS sebesar 5,6 miliar dolar. Institution on Taxation and Economic Policy (ITEP) merilis laporan laba Amazon keseluruhan (termasuk di luar AS) mencapai 8,2 miliar dolar AS, secara efektif membayar pajak 11,4%. Menurut Daily Mail, Rabu (28/2), Amazon diproyeksikan memperoleh 789 juta dolar dari kebijakan perpajakan Trump. Jadi, kebijakan Trump yang membuat pajak Amazon kecil. Selanjutnya.....

PRESIDEN Jokowi saat berkunjung ke kantor Jawa Pos (8/10/2017) mengaku kerap pusing oleh lebih 42.000 regulasi yang menghambat laju perkembangan di Indonesia. Mengatasi hal itu, pemerintah dalam dua pekan ini akan membekukan seluruh peraturan terkait perizinan berusaha. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan hal ini ditujukan agar tidak ada lagi tumpang tindih regulasi dalam mengurus izin. "Semua perizinan yang diatur berdasar pada PP perpres, permen, peraturan kepala lembaga itu dalam 1—2 minggu ini akan diminta dibekukan," tegas Darmin. (Kompas.com, 28/3/2018) Sementara terkait undang-undang (UU) terdapat 10 hingga 11 UU yang mengatur tentang perizinan akan diubah. Dari semua itu pada akhirnya akan membuat satu UU baru untuk mengatur soal ini, jelasnya. Sedangkan terkait peraturan yang akan dibekukan, setidaknya akan ada PP yang mengaturnya. "Nantinya kita tentukan peraturan mana yang masih bisa dilakukan ke depannya," tambah Darmin. Masalahnya, sekalipun dalam kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia telah naik ke peringkat 72 pada 2018 dari peringkat 106 pada 2016, indikator memulai usaha justru masih di peringkat ke-144. Peringkat kemudahan berusaha dan memulai usaha itu dua hal yang berbeda. Meski masih di peringkat ke-144, menurut Darmin Nasution (Liputan6.com, 1/11/2017), indikator memulai usaha di Indonesia itu sudah naik dari tahun 2016 peringkat 151 dan 2015 peringkat 167. Indikator memulai usaha ini yang terhambat oleh puluhan ribu regulasi perizinan. Hal serupa diakui Kepala BKPM Thomas Lembong, akibat paket deregulasi selama ini belum terealisasi di lapangan. "Memang kita akui memulai usaha ini masih jelek. Makanya kita akan fokus ke beberapa indikator yang masih jelek ini," ujar Lembong. Akibat banyaknya regulasi itu, kata Jokowi di Jawa Pos, bangsa Indonesia tidak bisa bergerak cepat mengikuti perubahan zaman. Padahal, Jokowi mengaku ingin bergerak cepat bahkan berlari. "Baru mau lari, diingatkan undang-undang, baru mau lari diingatkan perpres, terus larinya kapan," keluh Jokowi. Menurut dia, ada puluhan ribu regulasi di Indonesia dari UU, PP, perpres, pergub, perda, hingga perwali. Kata Jokowi, yang diperlukan saat ini upaya pemangkasan aturan agar Indonesia lebih cepat berlari mengimbangi inovasi, agar tidak kalah dengan negara lain. Keinginan Jokowi inilah yang direalisasikan Darmin Nasution dengan membekukan semua aturan perizinan berusaha. Selanjutnya.....

HASIL penelitian 550 ahli dari 100 negara selama tiga tahun tentang keanekaragaman hayati dan ekosistem dikemas dalam empat laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa, dipresentasikan pada pertemuan ilmuwan di Medelin, Kolombia, Jumat (23/3/28). Salah satu laporan itu mengenai kehancuran dan kemunduran keanekaragaman hayati di dunia. Hal itu disebut sudah sangat parah sehingga membahayakan ekonomi, mata pencarian, ketahanan pangan, akses air minum, serta kualitas hidup masyarakat dunia. Keanekaragaman hayati merupakan jantung dari kehidupan, budaya, identitas, sekaligus kenikmatan hidup manusia. "Kita harus bertindak untuk menghentikan (kepunahan) dan mengembalikan fungsi alam yang berkelanjutan atau ini berisiko tidak hanya untuk masa depan, tapi kehidupan yang kita jalani saat ini," ujar Robert Watson, Ketua Layanan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (IPBES), Platform Ilmu Pengetahuan Antarpemerintah, seperti dikutip Kompas.com (24/3) dari Newsweek. Menurut laporan itu, pada tahun-tahun mendatang perubahan iklim hanya akan menambah tekanan lebih besar terhadap keanekaragaman hayati di dunia. Para peneliti menemukan di Amerika telah terjadi penurunan 50% air tawar terbarukan per orang sejak 1960-an. Di Eropa, 42 spesies hewan serta tumbuhan darat cenderung menurun dalam ukuran populasi pada dekade terakhir. Jika hal ini terus berlanjut, para ilmuwan memprediksi Amerika akan kehilangan 15% dari tanaman dan hewan pada 2050. Sedangkan wilayah Asia-Pasifik akan kehabisan stok ikan pada 2048 akibat penangkapan ikan komersial. Tidak hanya itu, Afrika bahkan diperkirakan kehilangan separuh spesies mamalia dan burung pada 2100. "Keanekaragaman hayati dan alam sangat berguna bagi manusia, baik dalam akademis maupun kehidupan sehari-hari kita," ujar Watson. "Tidak ada yang jauh lebih benar, mereka adalah fondasi dari makanan kita, air bersih, dan energi." Krisis lingkungan menuju kehancuran dunia seperti dilaporkan PBB itu terjadi akibat perubahan iklim dan pemanasan global yang disulut oleh terus makin tingginya tingkat pencemaran emisi karbon di permukaan bumi. Emisi karbon terbesar disumbang oleh cerobong asap pabrik-pabrik besar di negara-negara maju. Ironisnya, AS sebagai penyumbang 15% emisi karbon dunia, di bawah Presiden Trump justru mundur dari Kesepakatan Iklim Paris 2015 yang mengikat 187 negara untuk menjaga kenaikan temperatur global jauh di bawah 2oC (3,6oF) dan membatasi pada 1,5oC. Selanjutnya.....

PENGANTAR koneksi internet berbasis cahaya, LiFi (Light Fidelity) diuji coba Philips, produsen elektronik asal Belanda. Dari percobaan Oxford University dan University College (IEEE Spectrum, 16/2/2018) LiFi berhasil mentransfer data dengan kecepatan mencapai 100 Gbps (100 miliar huruf per detik). Itu jauh di atas kapasitas Wi-Fi berbasis gelombang radio yang mentok pada 7 Gbps. Chief Innovation Officer Philips Lightning, Olivia Qiu, menyatakan teknologi LiFi memiliki potensi besar untuk era digital dewasa ini. Memang jika melihat tren dunia saat ini, koneksi internet telah menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari bagi manusia seperti layaknya kebutuhan pencahayaan yang diproduksi Philips secara masif. "Ketika frekuensi radio menjadi makin padat, spektrum cahaya adalah sumber daya besar yang belum dimanfaatkan. Bandwidth cahaya terbilang besar dan sesuai untuk koneksi yang stabil dan simultan dari berbagai perangkat internet of things," ujar Qiu. (Kompas-Tekno, 23/3/2018) LiFi menggunakan teknologi serupa dengan Wi-Fi. Keduanya teknologi nirkabel dua arah dengan kecepatan tinggi, tetapi bedanya LiFi menggunakan gelombang cahaya, bukan gelombang radio sebagaimana Wi-Fi yang konvensional. Namun, Philips tidak gegabah. Mereka mengembangkan LiFi pada kecepatan koneksi hingga 30 Mbps, tanpa memengaruhi kualitas cahaya yang dihasilkan. Philips mengklaim pada kecepatan itu pengguna bisa melakukan streaming video berkualitas HD dan melakukan video call secara bersamaan. Dengan kecepatan potensial yang bisa mencapai lebih dari 30 Mbps, para penciptanya berharap teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk aplikasi lain. Khususnya dengan secara bertahap mengeliminasi kelemahan LiFi, dibandingkan Wi-Fi konvensional. Salah satu kelemahan itu, meski diterapkan melalui semacam base station yang ditempel di langit-langit ruangan, LiFi membutuhkan direct line of sight atau pandangan langsung ke perangkat tujuan yang dilengkapi receiver khusus. Selain itu perangkat yang terkoneksi pun harus statis alias belum bisa bergerak bebas. Meski demikian, LiFi tetap dipandang sebagai teknologi yang potensial ke masa depan. Selain karena kelemahannya telah diketahui sehingga bisa menjadi ladang penelitian untuk mengatasinya, LiFi bisa segera diimplementasikan ketika Wi-Fi dengan frekuensi radionya bisa mengganggu aktivitas, misalnya di rumah sakit. Sampai nantinya, LiFi mencapai kapasitas penuh. *** Selanjutnya.....