IPM Lampung di Bawah Jayapura!

INDEKS Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung 2017 dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Senin (16/4/2018) naik menjadi 68,25 dari 67,65 pada 2016. Walau begitu, IPM Lampung masih terendah antarprovinsi di Sumatera. Bahkan, IPM Lampung 10,31 poin di bawah IPM Kota Jayapura yang tercatat 78,56, (mediaindonesia.com, 17/4/2018) yang mendekati IPM DKI Jakarta 80,06. IPM lima provinsi di Sumatera 2017 masuk level tinggi (di atas 70), yakni Aceh (70,60), Sumatera Utara (70,57), Sumatera Barat (71,24). Riau (71,79), dan Kepulauan Riau (74,45). Lima provinsi lainnya masuk level menengah (60—70), yakni Jambi (69,99), Sumatera Selatan (68,86), Bengkulu (69,95), Lampung (68,25), dan Bangka-Belitung (69,99). IPM menurut Bappeda Provinsi Lampung (posting 12/2/2018) mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu long and healthy life (umur panjang dan hidup sehat), knowledge (pengetahuan), dan decent standard of living (standar hidup layak). Oleh Kepala Bappeda Lampung Taufik Hidayat tiga komponen pembentuk IPM itu diringkas jadi kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat. Dengan IPM Lampung terendah di Sumatera, bisa mencerminkan derajat kesehatan, pendidikan, dan daya beli warga Lampung terendah di Sumatera. Bahkan 10,31 tingkat di bawah Jayapura. Dengan itu wajar jika rapat Bappeda dengan pihak terkait IPM itu mengesankan amat banyak hal yang harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Lampung dalam IPM. Sebenarnya terlambat kalau baru sekarang heboh berbenah memacu laju IPM Provinsi Lampung, yang kedodorannya sudah ketahuan sejak lama. Laju kenaikannya lamban sekali, dari 2010 pada 63,71 selama delapan tahun peningkatannya tidak lebih dari 5 angka. Untuk itu, meski terlambat tetap amat dihargai upaya mempercepat laju IPM karena IPM sesungguhnya cerminan dari kondisi realistis masyarakatnya. Jarak IPM Lampung dengan IPM nasional (70,81 pada 2017), selaras dengan jarak tingkat kemiskinan Lampung (13,04% pada 2017) dibanding dengan kemiskinan nasional (10,12% pada 2017). Dengan demikian, kerja yang sebaik-baiknya fokus mengatasi kemiskinan, secara saksama akan sekaligus meningkatkan IPM. Karena kunci mengatasi kemiskinan terletak pada efektifnya meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, dan daya beli warga miskin, dan tiga dimensi itulah komponen pemacu IPM. Lain hal lagi jika Pemprov lebih mangandalkan program pengentasan kemiskinan Pemerintah Pusat—PKH, rastra, KIS, KIP, BOS, dan lain-lain. ***