MESKI baru berakhir 2 September lusa, pesta olahraga bangsa-bangsa Asia, Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang sudah dapat disimpulkan sukses penyelenggaraannya, sukses pula prestasi yang dicapai bangsa Indonesia. Sukses penyelenggaraan dimulai sejak upacara pembukaan Asian Games pada 18 Agustus yang spektakuler. Dengan penyelenggaraan Asian Games sebagai pertaruhan martabat bangsa, sajian di pembukaan itu mencerminkan ketinggian dan kemajuan bangsa Indonesia. Diharapkan, sampai penutupan yang tersisa beberapa hari ini, tidak ada hal yang bisa mengurangi nilai tinggi yang telah dicapai tersebut. Salah satu dasar sukses penyelenggaraan Asian Games adalah pengedepanan sportivitas bangsa. Dari sportivitas para atlet dan pelatih di arena pertandingan, hingga sportivitas warga yang dengan animo besar untuk menonton tetap tertib antre beli tiket di berbagai lokasi pertandingan. Bahkan ketika kehabisan tiket, mereka tetap tertib menonton pertandingan lewat layar lebar yang disediakan di luar. Dengan semua sukses aspek penyelenggaraan Asian Games terlihat peradaban bangsa ini makin maju. Kemudian sukses prestasi. Bukan hanya diukur dari perolehan medali melampaui target yang diberikan Presiden Jokowi 16 medali emas. Atau, perolehan medali dan peringkatnya lebih baik dari yang dicapai di Asian Games 2014 dengan 4 medali emas dan peringkat ke-17. Tapi, sukses prestasi ini mencapai yang terbaik sepanjang sejarah sejak Indonesia mengikuti Asian Games perdana di New Delhi 1951. Termasuk, sukses prestasi ini melebihi keberhasilan di Asian Games 1962 di Jakarta, Indonesia memperoleh 51 medali terdiri dari 11 emas, 12 perak, dan 28 perunggu. Atas semua dimensi sukses tersebut, editorial Media Indonesia (29/8/2018) menyebut, Asian Games 2018 merupakan momentum kebangkitan olahraga nasional di tingkat internasional. Momentum itu terlihat pada posisi Indonesia di peringkat keempat dari 45 negara Asia, setelah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Ke depan tentu upaya kita harus lebih serius meningkatkan prestasi ke tingkat yang lebih tinggi, Olimpiade Tokyo 2020. Modal Indonesia adalah medali emas Olimpiade dari bulu tangkis yang telah diraih Alan Budikusuma (1992), Susi Susanti (1992), Rexy Mainaky/Ricky Subagja (1996), Tony Gunawan/Candra Wijaya (2000), Taufik Hidayat (2004), dan Markis Kido/Hendra Setiawan (2008). Dengan itu, plus empat besar Asian Games 2018, kita tidak berangkat dari nol ke Olimpiade Tokyo 2020. Selanjutnya.....

INFLASI Juli 2018 menurut data BPS sebesar 0,28%, inflasi tahun kalender (Januari—Juli) 2018 sebesar 2,18%, dan inflasi tahun ke tahun (Juli 2018 terhadap Juli 2017) sebesar 3,18%. Inflasi rendah ini tercapai berkat kiat para pengusaha menekan harga jual produknya meski biaya produksi naik akibat lonjakan kurs dolar AS. Inflasi tahun ini yang amat rendah itu, terutama jika dibanding dengan inflasi tahun 2014 sebesar 8,36% (yoy). Kiat pengusaha produsen dengan menekan harga jual produknya itu tertangkap oleh survei khusus sektor riil Bank Indonesia (BI) terhadap 147 perusahaan dengan aktivitas ekspor/impor dan atau utang luar negeri. Ditemukan, pelemahan nilai tukar rupiah berdampak langsung pada kenaikan biaya produksi. Tetapi, pelaku usaha memilih mempertahankan harga jual, tentu dengan konsekuensi penurunan margin. "Upaya pelaku usaha untuk mempertahankan harga jual di tengah pelemahan rupiah adalah dengan mengurangi margin usaha dan efisiensi biaya lain," jelas BI dikutip Kompas.com dari laman bi.go.id (27/8/2018). Dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan II 2018, BI mencatat pelemahan nilai tukar rupiah berdampak terhadap inflasi di tingkat pedagang besar. Hal itu dicerminkan kenaikan Indeks Harga Pedagang Besar (IHPB) yang pada Juni 2018 tercatat sebesar 6,59%, atau meningkat dari September 2017 sebesar 2,09% (yoy). Sedangkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2018 sebesar 3,12%, turun dibanding posisi September 2017 pada 3,72%. Artinya, meski ada inflasi di tingkat produsen atau pedagang besar yang terlihat pada IPHB, dampak terusannya tidak dirasakan di tingkat konsumen. Dalam hal ini BI memandang inflasi IPHB tidak diikuti dengan tekanan inflasi IHK atau dampaknya di tataran konsumen masih bersifat terbatas. "Perkembangan tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, seperti struktur pasar yang lebih kompetitif, kebijakan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, dan strategi penentuan harga oleh pelaku usaha yang lebih memilih untuk mengurangi margin keuntungan daripada menaikkan harga," tulis BI. Pengorbanan para pengusaha agar ekonomi stabil ini layak diapresiasi. Termasuk oleh buruh, karena ekonomi stabil pemenuhan hak-hak buruh oleh pengusaha terjamin. Dengan suasana kerja yang kondusif, buruh terjamin mendapat kenaikan upah minimum tahunan, sebesar pertumbuhan ekonomi tambah inflasi. Dukungan buruh mendukung kemampuan perusahaan untuk bertahan di tengah badai krisis global. Selanjutnya.....

AMERIKA Serikat (AS) menunda denda terhadap Indonesia sebesar 350 juta dolar AS atau Rp5 triliun. Sanksi itu diajukan AS ke organisasi perdagangan dunia (WTO) karena Indonesia dinilai tidak mengindahkan putusan WTO yang memenangkan AS dan Selandia Baru terhadap pembatasan impor produk daging dan hortikultura, 2017. Dalam rapat panel WTO 22 November 2017, Indonesia diharuskan mengubah ketentuan impor produk hortikultura dan produk hewan. Sebenarnya Indonesia telah merevisi regulasi dan menerbitkan Permendag Nomor 64 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Juga Permendag Nomor 65 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Sesuai dengan putusan WTO, revisi paling lambat dilakukan 8 bulan atau 22 Juli 2018. Namun, meski Indonesia telah memenuhi putusan WTO itu, AS tetap mengajukan denda ke WTO. Karena itu, 15 Agustus 2018 lalu delegasi Indonesia dipimpin Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurman, bertemu delegasi AS di Jenewa, Swiss. Usai pertemuan itu AS mengirim surat ke WTO untuk menunda denda terhadap Indonesia. Terkesan gugatan AS ke WTO akibat miskomunikasi, didorong gairah unjuk kekuatan penguasa negerinya. Padahal, impor Indonesia untuk produk hortikultura AS seperti kedelai, lebih satu juta ton setiap tahunnya. "Dengan komunikasi yang kami buat, kemudian AS telah mengirim surat ke WTO untuk ditunda dulu," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Jumat. (Kompas.com, 24/8/2018) Setelah penundaan ini, lanjut Enggar, Pemerintah Indonesia akan kembali melakukan pembicaraan dengan AS setelah adanya pertemuan kedua negara tersebut. Upaya Pemerintah Indonesia mengadakan dialog langsung dengan Pemerintah AS ini diharapkan bisa mengurangi secara signifikan ekses negatif perang dagang terhadap ekonomi nasional. Sebab di sisi lain, perang dagang AS-Tiongkok makin seru. Justru setelah pertemuan kedua pihak di Washington awal pekan lalu, Kamis (23/8/2018) AS menerapkan gelombang kedua tarif impor terhadap produk-produk dari Tiongkok dengan total nilai 16 miliar dolar AS. Ini direspons Tiongkok lewat Menkeu Liu Kun dengan menegaskan mereka akan terus melawan apabila AS menerapkan lebih banyak tarif impor. Dengan hubungan Pemerintah Indonesia yang baik dengan Pemerintah AS maupun Tiongkok, tinggal dampak tidak langsung perang dagang antara keduanya yang harus diantisipasi. *** Selanjutnya.....

INSTRUKSI Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 mengerahkan 19 menteri dan sejumlah lembaga negara, seperti TNI, Polri, BNPB, Basarnas, dan para kepala daerah setempat untuk melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa Lombok, NTB, serta untuk pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dikerahkannya kekuatan Pemerintah Pusat nyaris di semua bidang kehidupan menunjukkan upaya Pemerintah Pusat komprehensif untuk pemulihan segala dimensi kehidupan masyarakat terdampak bencana. Secara jelas Inpres menyebut sembilan cara rehabilitasi yang harus dilaksanakan, yakni (1) Perbaikan lingkungan bencana. (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum. (3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. (4) Pemulihan sosial psikologis. (5) Pelayanan kesehatan. (6) Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya. (7) Pemulihan keamanan dan ketertiban. (8) Pemulihan fungsi pemerintahan. Dan, (9) Pemulihan fungsi pelayanan publik. Sementara rekonstruksi terdiri dari delapan aksi, yakni (1) Pembangunan kembali sarana dan prasarana. (2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat. (3) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. (4) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. (5) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat. (6) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. (7) Peningkatan fungsi pelayanan publik. Dan, (8) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. "Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama dan fasilitas penunjang perekonomian agar aktivitas bisa berfungsi kembali diselesaikan paling lambat pada akhir Desember 2018 dan sarana lain paling lambat Desember 2019," tulis Inpres itu. (Kompas.com, 25/8) Inpres bertanggal 23 Agustus 2018 memberi instruksi khusus ke para menteri koordinator (menko) untuk sesuai bidang tanggung jawabnya memfasilitasi pengoordinasian kementerian/lembaga dalam percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi. Presiden menegaskan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung pemerimtah daerah provinsi dan kabupaten/kota tetap melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat, berkoordinasi dengan BNPB. Dengan komprehensifnya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, diharapkan kehidupan masyarakat segera pulih dengan rumah dan bangunan tahan gempa. Selanjutnya.....

PM Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan negerinya harus belajar banyak dari Tiongkok, terutama bagaimana Tiongkok mampu menyediakan makanan, teknologi, dan lapangan kerja bagi 1,4 miliar orang warganya. Mahathir, yang menyatakan itu setelah lima hari kunjungan kerjanya ke Tiongkok pekan lalu, menambahkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan warganya, Tiongkok juga masih memproduksi beras yang cukup untuk keperluan ekspor. "Malaysia, dengan penduduk 30 juta orang, hanya mampu menghasilkan beras untuk 70% warganya meski pemerintah sudah memberikan subsidi pupuk," ujar Mahathir. (Kompas.com, 22/8) Salah satu tempat yang dikunjungi Mahathir di Negeri Tirai Bambu adalah Akademi Ilmu Pertanian Tiongkok dan Taman Inovasi Teknologi dan Ilmu Pertanian Nasional. Ia juga mengunjungi markas besar Alibaba Group di Hangzhou dan bertemu sang pendiri, Jack Ma. Sebagai hasil kunjungannya itu, Mahathir melanjutkan Malaysia juga harus belajar dari Tiongkok cara memasarkan produknya lewat dunia maya, tidak hanya ke pasar domestik tetapi juga dunia. "Warga desa bisa memasok kebutuhan seluruh negeri, bahkan dunia, dengan menjual produk secara online. Kita tidak mungkin hidup dalam kemiskinan," tambah Mahathir. Berikutnya, Mahathir menegaskan Malaysia juga bisa belajar dari Tiongkok tentang bagaimana cara negeri itu menyediakan lapangan kerja bagi 15 juta sarjananya setiap tahun. "Angka pengangguran begitu tinggi di Malaysia karena kita tidak bisa memberikan cukup lapangan kerja, tetapi memang sejumlah orang tidak mau bekerja," tukas Mahathir. Kesan berbeda dikemukakan Mahathir dari pengalamannya naik kereta api supercepat dari Hangzhou ke Beijing. Menurut dia, Malaysia belum membutuhkan jaringan kereta api supercepat. "Kereta api ini bergerak di kecepatan 300 kilometer per jam. Anda tidak butuh kereta dengan kecepatan ini dari Kuala Lumpur ke Singapura," ujarnya. Saat yang sama, Mahathir mengkritik Najib Razak yang mengucurkan dana 72 miliar ringgit (Rp256,4 triliun) hanya untuk mengurangi beberapa menit masa perjalanan. Pekan sebelumnya, Mahathir, dikutip Channel News Asia pada Jumat (17/8), mengatakan tantangan yang dihadapinya, kerusakan yang ditimbulkan pemerintahan sebelumnya. Jumlah utang yang dibuat pemerintahan terdahulu mencapai triliunan ringgit. "Membayar bunganya saja sudah membuat kami bangkrut. Apalagi jika harus mengembalikan utang utama," kata Mahathir menyebut beratnya beban utang warisan rezim terdahulu. Selanjutnya.....

FENOMENA peningkatan suhu permukaan bumi yang intens dan ekstrem saat ini akan terjadi selama empat tahun ke depan. Florian Sevellec dan tim peneliti dari National Center of Scientific Research (Inggris) melaporkan hasil penelitian metode PROCAST (PRObabilistic foreCAST), dipetik Independent UK, Rabu (15/8). Selama empat tahun ke depan—atau bahkan lebih—kita akan melihat fenomena suhu tinggi yang tidak wajar. Menurut Sevellec, fenomena itu bukan lagi perubahan iklim antropogenik atau efek rumah kaca yang sering diisukan sebagai penyebab utama pemanasan global. Melalui metode penelitian itu terlihat bentuk-bentuk baru penyebab perubahan iklim muncul lebih banyak yang bukan disebabkan oleh perilaku manusia. Prediksi Sevellec, suhu udara mungkin akan sangat tinggi pada 2018—2022. Hal itu diikuti meningkatnya suhu permukaan laut. Ia berharap fenomena tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena tingginya panas—pada kondisi tertentu—bisa menyebabkan badai tropis. Turut meningkatnya suhu permukaan laut itu juga menunjukkan gejala hiatus yang terjadi sepanjang 1998 hingga 2013 telah berakhir. Hiatus adalah sebuah gejala perubahan suhu permukaan global melambat karena laut menyerap panas yang berlebih kemudian mendistribusikan energi ke dalam bumi. (Kompas.com, 15/8) Untuk mengatasi pemanasan global yang terus meningkat, tahun lalu muncul gagasan rekayasa iklim atau geoengineering. Beberapa ilmuwan percaya menembakkan aerosol sulfat ke angkasa akan membantu mendinginkan bumi. Ide ini datang dari erupsi gunung berapi, ketika terjadi letusan, aerosol yang terbentuk saat erupsi terlempar ke atmosfer menciptakan lapisan efektif yang menghalangi sinar matahari. Bumi pun menjadi dingin karena sinar matahari terhalang. Namun, peneliti University of Exeter yang menyimulasikan injeksi aerosol menemukan dampak buruknya, memengaruhi iklim antara tahun 2020—2070. Peneliti juga menemukan adanya konsekuensi negatif, antara lain kekeringan dan angin topan. Penyemprotan di belahan bumi utara akan menimbulkan kekeringan di sub-Sahara dan India. "Baik untuk sebagian daerah, tetapi akan buruk untuk bagian lain di bumi," kata Anthony Jones, peneliti tersebut, dikutip Kompas.com dari Verge (14/11/2017). Usaha mengurangi pemanasan global lewat membatasi buangan CO2, saat ini terhambat oleh sikap Trump menarik AS dari kesepakatan Paris. Bumi pun jadi bertambah panas. *** Selanjutnya.....

KAKBAH sebagai pusat bumi sekaligus poros waktu dalam almanak Hijriah, sudah dibahas mendalam di buku Kakbah Poros Dunia yang diterjemahkan Iwan Nurdaya Djafar dari buku Saad Muhammad Al-Marsafy berdasar hasil penelitian Prof Dr Husain Kamaluddin yang dipublikasikan The Egyptian Scholar of The Sun and Space Research Center, Kairo, Mesir. Teori Husain Kamaluddin didasarkan pada pendekatan matematika dan kaidah yang disebut spherical triangle. Hasilnya, Mekah berada tepat di pusat daratan bumi. Ia gambar peta dengan proyeksi komputer arah kiblat, hasilnya Mekah merupakan pusat dari suatu lingkaran yang melintasi semua benua. Hasil penelitian yang dirilis pada 1997 ini sekaligus membantah bahwa Greenwich adalah poros bumi, yang selama ini menjadi titik nol bujur timur dan bujur barat lingkaran bumi, yang titik 180 derajat kedua bujur bertemu di Pasifik dan dijadikan batas hari. Posisi Greenwich sebagai poros bumi tidak didasarkan pada bukti ilmiah, tapi hanya berdasar kesepakatan konferensi garis bujur di Washington DC1884. Berdasar peta proyeksi yang dibuat Husain Kamaluddin dengan Kakbah sebagai poros waktu sehingga hari dimulai dari waktu Arab, waktu Jakarta yang selama ini lebih cepat empat jam dari waktu Arab (berdasar almanak Masehi), maka posisi Jakarta dengan almanak Hijriah ini menjadi 19 jam 36 menit di belakang Kota Mekah (waktu Arab). Hasil penelitian Husain tersebut terbukti sesuai dengan hasil peneropongan hilal dari seluruh wilayah Indonesia hingga Pakistan yang berulang setiap menjelang Idulfitri maupun Iduladha tidak bisa melihat hilal, padahal pada hari yang sama hilal bisa dilihat di Arab. Artinya, waktu Arab sebagai awal hari pada almanak Hijriah, sehingga de facto wilayah Indonesia hingga Pakistan berlebaran sehari kemudian. Meskipun demikian, tidak mudah menerapkan waktu Hijriah yang telah ditemukan sejak 1997 dan selalu dibuktikan serta diikuti oleh sidang isbat Kementerian Agama dengan menetapkan Hari Raya sehari di belakang Arab Saudi. Karena, soal waktu ini sensitif justru di kalangan umat muslim sendiri yang mindset-nya sudah terpola almanak Masehi, yang menempatkan Indonesia empat jam lebih cepat dari Arab. Setiap kali sidang isbat yang diikuti para ulama pimpinan ormas Islam nasional itu memutuskan Lebaran (Idulfitri dan Iduladha) sehari di belakang Arab Saudi, semestinya menjadi sosialisasi almanak Hijriah dengan bukti fakta nyata hasil peneropongan di seluruh Tanah Air. Selanjutnya.....

KAKANWIL Kementerian Agama Lampung Suhaili menyatakan perbedaan waktu Iduladha antara Indonesia dan Arab Saudi karena wilayah kedua negara berbeda tempat. Sebab itu, saat penetapan akhir Zulkaidah dan awal Zulhijah berbeda. Di Arab Saudi lebih mungkin melihat hilal karena Arab Saudi di sebelah barat Indonesia, ujar Suhaili. (Lampung Post, 21/8) Faktanya, untuk sidang isbat menetapkan awal Zulhijah 1439 di Kementerian Agama Sabtu, 11 Agustus 2018, semua peneropong di seantero negeri tidak melihat hilal. Karena itu, Iduladha ditetapkan Rabu, 22 Agustus 2018. Sedang di Arab Saudi pada hari yang sama hilal terlihat, Mahkamah Syarah menetapkan Iduladha Selasa, 21 Agustus 2018. Bukan hanya di Indonesia hilal tidak terlihat hari itu. Hal sama terjadi di Jepang, Malaysia, Bangladesh, Srilanka, sampai Pakistan. Masalahnya kenapa Indonesia (WIB) yang empat jam lebih cepat dari Waktu Arab tidak bisa melihat hilal, tapi pada hari yang sama (empat jam kemudian) Arab bisa melihat hilal? Itu karena mindset kita mengenai hari dan waktu terlembaga pada almanak Masehi, yang batas peralihan harinya ada di pertemuan 180 derajat bujur timur dan 180 derajat bujur barat (di Pasifik), dengan poros nol derajat kedua bujur bertemu di Greenwich. Almanak Masehi berdasar matahari, tentu berbeda dengan almanak Hijriah yang berdasar bulan. Fakta hilal tidak terlihat di Indonesia hingga Pakistan, tapi terlihat di Arab, selalu berulang juga di Idulfitri, bisa menjadi bahan pemikiran bahwa peralihan hari dalam almanak Hijriah terjadi pada waktu Arab, dengan poros bumi dan waktunya Kakbah. Dengan begitu, pada magrib 1 Zulhijah 1439 H waktu Arab adalah sama dengan magrib 30 Zulkaidah di batas waktu dengan Pakistan (mirip 1 Januari 2018 di 180 derajat BT adalah 31 Januari 2017 di 180 derajat BB). Dengan itu, WIB dalam almanak Hijriah bukan lebih cepat empat jam dari waktu Arab, melainkan justru 20 jam di belakang waktu Arab. Faktanya, berdasar hilal Indonesia ber-Iduladha sehari setelah Arab: seperti AS bertahun baru 16 jam setelah Australia. Kakbah sebagai pusat atau poros bumi dan waktu almanak Hijirah (bukan Greenwich), sesuai hasil penelitian Prof Dr Husain Kamaluddin yang dipublikasikan The Egyptian Scholars of The Sun and Space Research Center, Kairo. Isinya dibahas dalam buku yang ditulis Saad Muhammad Al Marsafy. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Iwan Nurdaya Djafar (2011). Ini akan ditulis di Buras besok. Selanjutnya.....

PRESIDEN Jokowi telah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bukan masalah status bencana, terpenting pemerintah turun langsung membantu korban gempa. "Pemerintah Pusat total memberikan dukungan penuh, bantuan penuh baik kepada pemprov, pemkab, dan tentu saja yang paling penting adalah kepada masyarakat," ujar Presiden. (Metrotvnews.com, 20/8/2018) Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pada Kompas.com (20/8), saat ini penanganan gempa Lombok sudah berskala nasional. "Di sana ribuan personel yang dikerahkan itu kebanyakan orang pusat, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kementerian, dan lembaga terkait," ujar Sutopo. Sementara Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandy menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani siap mengucurkan anggaran penanganan gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebesar Rp4 triliun. Terkait anggaran Rp4 triliun itu, Sri Mulyani mengaku menunggu pengajuan BNPB. Menurut Sri Mulyani, hingga saat konfirmasi CNN-I pekan lalu, pihaknya telah mengucurkan sekitar Rp38 miliar bantuan untuk gempa NTB. Anggaran itu difokuskan untuk penanganan darurat seperti makan dan minuman warga terdampak gempa. Ia tidak menutup kemungkinan angka itu akan terus bertambah. Sebab, anggaran tersebut baru digunakan untuk penanganan awal. Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut pemerintah bakal memberikan bantuan hingga Rp50 juta bagi setiap warga terdampak gempa yang rumahnya rusak berat, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta. Ia menyatakan tanggap darurat yang dipimpin Menko Polhukam Wiranto mungkin akan berlangsung lama karena hampir semua rumah rusak. Berdasar pada data sementara, sekitar 22.721 rumah rusak, terdiri dari 12.278 rusak ringan, 723 rusak sedang, dan 9.220 rusak berat. Data tersebut sebelum gempa susulan 6,9 SR Minggu malam (19/8). Menurut Basuki, pemulihan bangunan rumah dilakukan masyarakat dengan bantuan teknis Kementerian PUPR. Sistem ini berjalan baik saat diterapkan di Aceh dan Yogyakarta. "Yang ingin bangun lagi harus ikut konstruksi tahan gempa yang dipandu PUPR," jelasnya. PUPR juga telah mengecek dan memperbaiki fasilitas publik, puskesmas, dan sekolah. Anak-anak bisa kembali sekolah 24 Agustus 2018. Selain pemulihan fisik bangunan, pemulihan sosial ekonomi dan sosial kultural warga juga jadi prioritas Inpres. Selanjutnya.....

PRESIDEN Jokowi menegaskan masifnya pembangunan infrastruktur di penjuru Indonesia bukanlah semata demi pembangunan fisik, melainkan juga membangun peradaban bangsa. "Dalam hal ini, banyak yang masih salah pengertian ketika kita membangun infrastruktur fisik, misalnya jalan tol, bandara, dan juga MRT, LRT, dilihat dari sisi fisiknya saja," ujar Jokowi. "Padahal, sesungguhnya kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya baru." Jokowi mengatakan itu dalam pidato di sidang tahunan MPR RI 2018 di Jakarta, Kamis (16/8). Pembangunan fisik, kata Jokowi, harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan bangsa Indonesia, mempercepat konektivitas budaya yang berbeda di seluruh Nusantara. "Orang Aceh mudah terhubung dengan orang Papua, orang Rote bisa terhubung dengan saudara-saudara kita di Miangas, sehingga bisa semakin merasakan bahwa kita satu bangsa, satu Tanah Air," tegas Jokowi. Oleh sebab itu, pembangunan bukan hanya difokuskan di Pulau Jawa semata, melainkan juga di penjuru Indonesia. "Kita ingin tumbuh bersama, sejahtera bersama, dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Rote," tegas Jokowi. (Kompas.com, 16/8) Sementara itu, dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2019 di DPR Kamis sore, Jokowi menyampaikan anggaran infrastruktur yang pada 2014 hanya sebesar Rp154,7 triliun, pada RAPBN 2019 diupayakan menjadi Rp420,5 triliun. Ia tegaskan pembangunan infrastruktur juga bertujuan memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru serta meningkatkan distribusi barang dan jasa. "Yang hasil akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan," ujar Presiden. Sejak 2015, pemerintah telah membangun jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, 11 bandara baru. Sementara sejak 2016, sudah 369 kilometer spoor rel kereta api dibangun. Pemerintah juga memberikan penjaminan pada program pembangunan infrastruktur energi prioritas seperti pembangkit tenaga listrik 10 ribu MW tahap satu, infrastruktur digital berupa akses internet di daerah nonkomersial dan broadband di desa. Dengan infrastruktur yang baik, distribusi kebutuhan hidup rakyat lancar sehingga harganya lebih terkendali. Inflasi pada Juli 2018 tercatat 3,18% (yoy), padahal pada 2014 inflasi 8,36%. Dengan inflasi terjaga rendah berkat infrastruktur dan kerja tim pengendali inflasi di seluruh daerah, ekonomi dan daya beli rakyat pun stabil. *** Selanjutnya.....

DALAM pidato kenegaraan di sidang gabungan MPR, DPR, dan DPD Kamis (16/8/2018), Presiden Joko Widodo melaporkan banyak kemajuan yang dicapai bangsa Indonesia dalam empat tahun kepresidenannya. Kemajuan itu dalam pembangunan manusia, sosial-ekonomi, dan infrastruktur. Peningkatan kualitas hidup manusia dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM). "Kita bersyukur apa yang kita kerjakan membuahkan hasil, kualitas kehidupan manusia dalam empat tahun terakhir terus membaik," ujar Jokowi. "Indeks pembangunan manusia meningkat dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,81 di tahun 2017. Dengan hasil itu, negara kita sudah masuk ke dalam kategori high human development," tegas Jokowi. Hasil itu membuktikan pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur selama ini. Namun, juga mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul. Pemerintah sangat menyadari Indonesia tidak hanya memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya alam. Namun, juga kekuatan besar sumber daya manusia melalui 260 juta penduduknya. Untuk itu, hingga 2017 telah dibagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada lebih dari 20 juta anak didik dan perluasan penyaluran beasiswa untuk mahasiswa. Juga, penerima bantuan iuran JKN ditingkatkan dari 86,4 juta pada 2014 menjadi 92,4 juta pada 2018. Total jumlah peserta JKN-KIS-BPJS Kesehatan hingga Juli 2018 mencapai 199 juta jiwa, atau 80% dari keseluruhan penduduk. Selanjutnya kemajuan menurunkan angka kemiskinan yang pada Maret 2018 sebanyak 25,95 juta orang atau 9,82%, terendah sejak 1999 dan sepanjang sejarah pertama kali mencapai angka kemiskinan satu digit (di bawah 10%). Sepanjang kepemimpinan Jokowi, angka kemiskinan turun dari 28,59 juta pada Maret 2018 atau 11,22%, berkurang sebanyak 2,64 juta orang. Sejalan dengan itu kesenjangan ekonomi atau Rasio Gini juga menurun signifikan, dari 0413 pada 2014 menjadi 0389 pada 2018. Artinya ketimpangan sosial antara kelompok kaya dan kelompok miskin makin berkurang. Kemajuan yang disampaikan Jokowi dalam mengurangi jumlah pengangguran yang menurun dari 5,70% (lebih 7,5 juta) menjadi 5,13% atau 6,87 juta orang. Berbagai data yang diangkat Jokowi itu bersumber dari BPS. Pembangunan infrastruktur, seperti LRT dan MRT di perkotaan, juga membangun budaya baru, peradaban baru, dalam transportasi massal. "Pembangunan infrastruktur fisik juga sekaligus bagian dari strategi kebudayaan dalam menghadapi tantangan-tantangan kekinian dan masa depan," tegasnya. Selanjutnya.....

BAIDU, perusahaan raksasa teknologi mesin pencari (search engine) Tiongkok, cemas akan kembalinya perusahaan sejenis asal AS, Google, ke negerinya membawa program Dragongly, mesin pencari dengan sensor kata-kata sensitif. Google ke luar dari Tiongkok akibat diblokir pada 2010. Baidu kini menguasai 70% pasar Tiongkok. Informasi Google bakal kembali merebak di negeri Tirai Bambu sehingga situs Weibo menggelar polling. Hasilnya, 85,7% responden condong memilih Google. Baidu hanya dipilih 6,6% responden. Hasil pencarian Google disebut jauh lebih akurat dan minim sensor. Banyak yang menyatakan langsung beralih ke Google bila kembali ke negerinya. Kabar Google akan kembali ke Tiongkok itu pun berdampak pada saham Baidu yang langsung anjlok 7,7%. Namun, CEO Baidu, Robin Li, melalui akun WeChat-nya berkelit, "Google memutuskan untuk kembali ke Tiongkok, kami sangat percaya diri, kami bisa menantang dan menang kembali". Demikian Kompas-Tekno mengutip The Verge, Jumat (10/8). Baidu yang menikmati pemblokiran Google ke negerinya itu sama-sama menawarkan layanan mesin pencari, komputasi awan, pengembang kecerdasan buatan (artificial inteligent/AI), dan mengembangkan hardware. Kalau Google jadi kembali ke Tiongkok dan diizinkan beroperasi dengan program Dragonfly bersensor untuk kata-kata sensitif, peranti yang penting bagi pemerintah negeri itu, memang bisa menjadi ancaman bagi Baidu. "Perusahaan teknologi Tiongkok telah mengambil alih... Seluruh dunia meniru Tiongkok," lanjut Robin Li di akun WeChat, mengondisikan kebanggaan nasional pelanggannya untuk tidak beralih ke Google jika kembali nanti. Kesiapan alat sensor pada program layanan internet memang syarat keras dari pemerintah Tiongkok. Bukan hanya Google yang sempat kena blokir. Twitter dan Facebook mengalami nasib yang sama, yang menjadi peluang bagi program WeChat merajalela dan kini digunakan nyaris 1 miliar akun. Google pun menyiapkan mesin pencari yang punya alat sensor Dragonfly (capung atau kinjeng yang matanya tak pernah kedip), demi bisa kembali masuk Tiongkok. Program itu bisa menangkal kata-kata yang tabu atau pantang merasuk di benak warga negerinya, seperti demokrasi, hak asasi manusia, aksi damai, dan agama. (Kompas.com, 2/8/2018) Meski demikian, Google diperkirakan tidak begitu mudah menembus regulasi Pemerintah Tiongkok. Mungkin harus melalui kerja sama dengan pengembang lokal. Ini yang membuat Baidu tetap percaya diri. *** Selanjutnya.....

MEMASUKI tahun politik, Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir berharap komponen bangsa dapat memelihara keadaban, kebersamaan, kedamaian, toleransi, dan keutamaan. Kontestasi politik tidak perlu menjadi penyebab keretakan, konflik, apalagi permusuhan antarsesama komponen bangsa. (Kompas, 13/8/2018) Tahun politik dimaksud telah kita masuki sejak pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pekan lalu. Bersamaan dengan itu, hari ini Pesta Olahraga Bangsa Asia (Asian Games 2018) dibuka dengan negara dan bangsa kita sebagai tuan rumah. Menjadi amat tepat keadaban tersebut kita amalkan dalam keberadaan kita sebagai tuan rumah Asian Games. Adab tuan rumah itu bisa tidak jauh beda dengan ketika di rumah ada pesta, banyak tamu undangan dari jauh dan dekat. Semua keluarga besar sibuk melayani tamu-tamu tersebut, sesuai dengan bidang yang diatur sebelumnya. Untuk itu juga dibantu sanak saudara dan tetangga yang ikut melayani tamu sebaik mungkin. Demikian pula semestinya segenap komponen bangsa sebagai tuan rumah Asian Games. Selain membantu secara fisik langsung bagi yang mendapat penugasan formal, bagi warga bangsa di luar itu bisa membantu dengan sikap yang mendukung. Seperti saat di rumah ada pesta, anak-anak tidak ada yang gaduh saling mengejek, caci-maki, menghina atau bahkan membuat keributan. Mereka semua menjaga kehormatan keluarga di depan tamu. Itu bahkan menjadi bagian penting adab di depan tamu. Demikian pula diharapkan pada segenap komponen bangsa untuk tidak berbuat yang memalukan, apalagi mempermalukan bangsa. Baik itu dalam bentuk tindakan langsung maupun melalui media massa, termasuk media sosial. Sebaiknya, selama ramai tamu, tidak menebar caci-maki, fitnah, apalagi mempertunjukkan hoaks-hoaks dengan tujuan memperburuk citra bangsa. Penting disadari, Indonesia adalah sebuah contoh bagi dunia, di mana masyarakat yang beraneka ragam dalam ratusan suku dan bahasa daerah serta beraneka agama, bisa hidup rukun dan damai dalam kesatuan bangsa. Padahal di negeri yang ekonomi dan ipteknya lebih maju, semisal kawasan Balkan atau bekas Uni Soviet, perbedaan sejenis telah membuat negara mereka terpecah-belah. Keadaban yang kita aktualisasikan dalam tahun politik dan tuan rumah Asian Games, akan menjadi dasar kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat negara-bangsa ke depan. Warisan peradaban rukun dan damai jelas lebih baik bagi generasi mendatang ketimbang konflik berkepanjangan seperti di Timur Tengah. Selanjutnya.....

SESEORANG melaporkan kekayaannya Rp4 triliun, tetapi ia mengaku punya utang Rp8 triliun. Menurut logika sebenarnya ia miskin minus Rp4 triliun. Namun, ia justru masuk daftar orang terkaya negeri ini, bahkan dengan uangnya ia mengatur para politikus mengikuti kehendaknya. Itu berkat ia piawai menikmati hidup sebagai manusia merdeka berkemajuan. Di sisi lain, ada 25,95 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan, padahal secara logis mereka Rp4 triliun lebih baik dari si terkaya. Itu hanya karena mereka kurang pintar menikmati sebagai bangsa merdeka yang berkemajuan. Sebagian dari mereka tertahan di bawah garis kemiskinan akibat frustrasi meyakini ekonomi negaranya segera runtuh, sesuai retorika politikus kolega si terkaya, yang membuat mereka jadi banyak melamun dan merokok tiada henti. Sebagian besar dana PKH, bansos, dan bantuan lainnya dari pemerintah ia habiskan untuk beli rokok sehingga belanja pangan keluarganya tereduksi, keperluan sekolah anaknya terbengkalai. Mereka korbankan kebutuhan fisik keluarganya (belanja pangannya dikurangi untuk beli rokok), maupun kebutuhan kulturalnya (sekolah anaknya terganggu). Betapa buruknya akibat percaya retorika hoaks. Oleh karena itu, tugas utama pendamping program PKH adalah menangkal hoaks yang membuat warga frustrasi, merusak hidup dan masa depan keluarganya. Kedua, merevolusi mental peserta program untuk mengurangi rokok. Lalu, memandu warga peserta program untuk menikmati bantuan pemerintah, yang menurut data BPS pada kuartal II 2018 meningkat 61,69%, sebagai sarana menata masa depan keluarga yang berkemajuan. Orientasi ke masa depan itulah esensinya sehingga besaran bantuan PKH didasarkan pada jumlah dan jenjang sekolah anak-anak di keluarga. Retorika kondisi ekonomi, antara lain terkait defisit neraca berjalan (current account deficit). Menurut Direktur Eksekutif Kepala Statistik Bank Indonesia Yati Kurniati, surplus neraca perdagangan nonmigas pada kuartal II 2018 sebesar 3 miliar dolar AS, lebih kecil dari kuartal I 2018 yakni 4,7 miliar dolar AS. Padahal, defisit perdagangan migas naik 2,7 miliar dolar. "Peningkatan defisit neraca perdagangan migas dipengaruhi naiknya harga minyak global dan permintaan yang lebih tinggi saat Lebaran dan libur sekolah," ujar Yati. (Kompas.com, 10/8) Nah kenikmatan mudik Lebaran dan libur sekolah yang harus difasilitasi negara, itulah penyebab utama defisit. Itu jelas, demi rakyat bisa menikmati kemerdekaan berkemajuan. Merdeka! Selanjutnya.....

KONSUMSI rumah tangga penyumbang 55,43% PDB kuartal II 2018 tumbuh 5,14%, dibanding dengan periode sama tahun lalu 4,95%. Itu bisa ditafsir masyarakat kian konsumtif. Namun, itu tidak perlu dicemaskan karena peningkatan konsumsi itu didukung pertumbuhan tertinggi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 9,93%, serta lapangan jasa lainnya yang merajut sektor informal 9,22%. Kedua sektor tersebut tempat mayoritas warga lapisan bawah berada. Dengan demikian, bisa diasumsikan, tingginya konsumsi rumah tangga juga dinikmati masyarakat lapisan bawah. Namun, sejauh apa penikmatan itu bisa dikategorikan menikmati kemajuan, masih harus dilihat komponen pendukungnya. Salah satu wujud kemajuan zaman now di masyarakat lapisan bawah dibanding dengan dekade lalu adalah di setiap rumah ditemukan sepeda motor, buruk pun rumahnya. Memang itu berkat kemudahan mendapatkan kredit sepeda motor dengan uang muka hanya Rp500 ribu, yang bisa dari menyisihkan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, arti sepeda motor itu sangat vital bagi warga, dari menghemat ongkos anak ke sekolah sampai mengangkat rumput dari mengarit yang dijual per ikat besar Rp20 ribu, per hari bisa tiga sampai empat ikat sebagai sumber penghidupan. Ini layak dicatat sebagai wujud kemajuan karena sebelumnya rumput itu dipikul jauh dari tempat mengarit ke kandang ternak pelanggan. Sejauh apa peningkatan nikmat kemerdekaan bagi masyarakat lapisan bawah dari sisi ini, tampak pada pertumbuhan penjualan sepeda motor pada kuartal II 2018 itu sebesar 18,96%. Andaikan sepeda motor baru itu lebih banyak terserap kalangan mampu, lapisan terbawah mendapat motor bekasnya yang fungsinya tetap bisa dinikmati. Menurut Kepala BPS Suhariyanto, hal itu menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat golongan menengah ke bawah. "Motor kan biasanya digunakan golongan menengah ke bawah. Dengan penjualan meningkat menunjukkan golongan menengah ke bawah mulai menggeliat," ujarnya. (Kompas.com, 6/8) Pembeda kedua tanda kemajuan adalah ada gadget atau hape di setiap rumah. Kalau lapisan atas beli Samsung Note 9 128 Gb seharga Rp13 juta, warga lapisan bawah cukup telepon pintar buatan Tiongkok di bawah Rp1 juta, yang mendorong komponen transportasi dan komunikasi tumbuh 5,32%. Meski hape murah, tetap bisa menikmati hiburan dan pengetahuan, juga memilih materi dakwah terbaik. Jadi, selain untuk komunikasi, juga mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat konstitusi. (Bersambung) Selanjutnya.....

TAHAPAN pendaftaran calon presiden dan wakil presiden telah selesai. Dua pasang calon maju dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin bersaing dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Persaingan dua pasangan ini diharapkan minim provokasi, selamat datang Pilpres yang seju Harapan hadirnya Pilpres sejuk itu menguji dua asumsi. Pertama, dengan majunya Ma'ruf Amin peluang provokasi politik identitas dengan mengeksploitasi isu agama jadi tertutup. Provokasi dengan isu agama tersebut sebelumnya dilakukan antara lain dengan menuding pemerintahan Jokowi anti-Islam dan antiulama. Dengan dipilihnya oleh Jokowi KH Ma'ruf Amin, yang ketua umum Majelis Ulama Indonesia juga Rois Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), sekaligus menutup peluang provokasi isu agama dimaksud. Kalau provokasi coba dipaksakan lewat mempertajam perbedaan mazhab, karena perbedaan tersebut sudah lazim dan diketahui publik sejak dahulu, pengaruhnya untuk menyulut gesekan massa amat kecil. Masyarakat sudah merasa biasa dengan perbedaan mazhab tersebut sehingga kalau dimainkan juga akan sia-sia, asyik merasa hebat sendiri. Asumsi kedua, sesuai sindiran Andi Arief saat Wasekjen Partai Demokrat menolak Sandiaga Uno sebagai cawapres, kekuatan uang Sandiaga yang menjadi penentu terpilihnya ia sebagai cawapres. Pengujian asumsi ini adalah apakah benar dengan logistik yang besar alias uang berkardus-kardus akan bisa memenangi pilpres? Bagaimanapun hasil akhirnya nanti, andalan pada logistik uang yang besar memenangi kontestasi jelas mendukung terciptanya Pilpres yang sejuk. Karena, andalannya bukan lagi pada provokasi atau sejenisnya, hal-hal yang bersifat permainan kasar. Artinya, untuk apa tegang berprovokasi atau ngotot dengan permainan kasar, kalau dengan uang yang banyak semua bisa diselesaikan. Pilpres yang sejuk pun tercipta sebagai bagian dari prosesnya. Pemilu sejuk bisa tercipta jika kampanye pemilu digunakan untuk unjuk kebolehan program terbaik memajukan masyarakat, negara, dan bangsa. Bukan malah membuang energi untuk mencaci maki dan mengobral fitnah terhadap lawan bertanding. Rakyat telah semakin dewasa untuk menilai mana program yang paling baik dan bisa diimplementasikan. Kalau sekadar indah tapi tidak aplikatif, tidak berbeda dengan fiktif. Kedua pasang calon punya potensi untuk kampanye adu program, bukan provokasi atau adu otot. Selamat datang Pilpres sejuk. Selanjutnya.....

REKOR pertumbuhan ekonomi sejak 2014 tercatat pada kuartal II 2018, sebesar 5,27%. Meski di bawah target APBN 5,4%, angka itu terbaik dalam periode lima tahun terakhir yang berada dari 4,7% hingga tertinggi 5,21%. Pendorong utamanya konsumsi rumah tangga yang memberi andil 55,43% dari PDB dan tumbuh 5,14% dibanding dengan periode sama tahun lalu 4,95%. Penggerak konsumsi yang signifikan pada kuartal II 2018 itu, menurut Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, adalah Ramadan dan Lebaran di mana dengan THR, gaji bulan ke-13, dan bantuan sosial, sekaligus dukungan pesta politik pilkada serentak. Dengan itu penjualan eceran tumbuh 6,42%, penjualan motor tumbuh 18,96% dari periode sebelumnya kontraksi 10,93%, penjualan mobil tumbuh 3,25% dari kontraksi 11,23%. "Jadi gaji dan honor PNS bagus tumbuh 16,69%, bansos juga tumbuh 61,69%, itu menguatkan golongan terbawah, karena pemerintah perhatikan, sehingga persentase untuk pengeluaran rumah tangga lebih tinggi," ujar Suhariyanto. (detik-finance, 6/8/2018) Sedangkan kegiatan politik juga mendorong konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) pada kuartal II 2018 tumbuh 8,21% (yoy). Meski tidak besar, kegiatan politik memiliki porsi di dalamnya. "LNPRT sekarang lebih tinggi dibanding dengan periode sama tahun lalu 8,52%," ujar Suhariyanto. Selama April hingga Juni 2018, memasuki masa kampanye pilkada serentak hingga pemungutan suara. "Ada pergerakan, walau share-nya masih kecil, 1,21%," kata Sujariyanto. (Kompas.com, 7/8/2018) Seberapa besar nilainya 1,21% itu dari PDB kuartal II 2018 sebesar Rp3.683,9 triliun, hitung sendiri. Suhariyanto mengatakan seluruh lapangan usaha tumbuh positif sepanjang kuartal II 2018. Namun, pertumbuhan tertinggi ditempati sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan angka pertumbuhan 9,93% dibanding dengan kuartal I 2018. Sementara dibanding dengan periode yang sama 2017, sektor itu tumbuh 4,76%. Dua subsektor, hortikultura dan perkebunan, mencatatkan pertumbuhan sebesar 22,86% dan 26,73%. "Banyak tanaman yang panen seperti kopi, tebu, dan karet," ujar Suhariyanto. Kondisi cuaca yang lebih kondusif, juga dia sebutkan turut mendukung produksi sayuran dan buah-buahan meningkat. Tumbuh positifnya semua lapangan usaha, menunjukkan ekonomi nasional dalam kondisi baik. Maka itu, kalau ada yang menyebut ekonomi rusak atau hancur, jelas itu hoaks. Apalagi di Lampung, pertumbuhan ekonominya 5,35%, dan selalu di atas nasional. Selanjutnya.....

MESKI baru 17 tahun merdeka, tahun 1962 Indonesia telah menunjukkan kepada dunia kemampuannya menjadi tuan rumah Asian Games. Bukan pula sekadar mampu sebagai penyelenggara, dalam perolehan medali juga Indonesia berprestasi di peringkat dua, dengan 21 emas, 26 perak, dan 30 perunggu. Jepang di peringkat satu dengan 73 emas, 65 perak, dan 23 perunggu. Asian Games IV yang diselenggarakan di Jakarta pada 24 Agustus—4 September 1962 itu diikuti 17 negara, dengan 1.460 atlet dan mempertandingkan 15 cabang olahraga. Moto terukir di logo Asian Games 1962 Ever Orward (maju terus!). Pemungutan suara memilih Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games IV dilakukan 23 Mei 1958 di Tokyo, menjelang penyelenggaraan Asian Games III. Dengan pesaing Karachi (Pakistan) yang juga mencalonkan sebagai tuan rumah AG IV, dalam voting Dewan Federasi Asian Games, Jakarta terpilih dengan suara 22-20. Namun, karena suhu politik nasional pada 1958—1960 panas (pemberontakan PRRI dan Permesta, Bung Karno membuat dekrit membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 1945), barulah 1961 infrastruktur Asian Games mulai digarap. Itu ditandai dengan pembentukan Komando Urusan Asian Games yang langsung dipimpin Bung Karno dengan komandan pelaksanaan Mayor Jenderal D Suprayogi. Pembangunan infrastruktur Asian Games dari nol itu pun dikebut di kawasan yang berupa sejumlah kampung; Senayan, Petunduan, Kebun Kelapa, dan Bendungan Hilir. Sekaligus dibangun stadion utama berkapasitas 92 ribu penonton, stadion renang (8.000 penonton), stadion tenis (5.200 penonton), dan berbagai venue lainnya. Tidak hanya dari kebutuhan pesta olahraganya. Kebutuhan bangsa ini untuk menyaksikan Asian Games juga harus dipenuhi. Oleh sebab itu, pada 25 Juli 1961, Menteri Penerangan M Maladi pun meneken kontrak pembangunan studio TVRI, yang harus mengudara 17 Agustus 1962, sepekan menjelang pembukaan AG IV. Pembangunan kompleks olahraga semegah itu, repot kalau jalan lingkungannya kurang sebanding. Oleh karena itu, dibangunlah jalan baru, mulai dari Jalan MH Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto, dengan Jembatan Semanggi. Lalu, Hotel Indonesia dan Monumen Selamat Datang di Bundaran Air Mancur, harus selesai bersamaan dan tepat waktu semuanya. Asian Games IV 1962 dicatat dengan tinta emas karena melahirkan bintang pelari sprinter Mohammad Sarengat yang memecahkan rekor Asia lari 100 meter dengan catatan waktu 10,5 detik dan lari gawang 110 meter dengan 14,4 detik. Dengan demikian, ia meraih dua emas Asian Games IV. *** Selanjutnya.....

KESIBUKAN menyusun pasangan capres dan cawapres berakhir sudah. Ustaz Abdul Somad (UAS) pun berhasil lolos dari jerat kepentingan politik praktis dengan dipasang sebagai cawapres. Tekadnya itu terakhir ditegaskan dalam ceramahnya di Masjid Raya Sultan Riau Penyengat, Kepulauan Riau seperti dikutip detikcom, Rabu (8/8/2018). "Saya sampai mati jadi ustaz, mengajak orang ke jalan Allah swt, tidak terlibat politik praktis," tegas UAS di depan ribuan jemaah. "Saya sampai mati jadi ustaz. Tak usah ragu, tak usah takut. Pegang cakap saya. Manusia yang dipegang cakapnya, binatang yang dipegang talinya. Kalau ada manusia tak bisa dipegang cakapnya, ikat dia pakai tali," lanjutnya. Dia menjelaskan tujuan selama ini kerap berbicara politik adalah agar para pemuda muslim terjun ke politik dan menyuarakan suara Islam. Sedangkan dia sendiri tetap ingin konsisten di jalan dakwah. "Pilihlah pemimpin yang peduli Islam, bukan saya mau jadi itu. Ibarat menangkap ikan, saya hanya menghalau-halau saja. Jangan saya menghalau, saya juga menangkapnya lagi. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, ini mesti cerdas memahami apa yang saya sampaikan," kata UAS. Sebelumnya, dalam tablig akbar di Lapangan Pamedan Ahmad Yani, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Selasa (7/8) malam, UAS mengulangi ketegasan sikapnya menolak dijadikan sebagai calon wakil presiden. Keputusan ini sudah bulat. Bahkan, dia tidak mempermasalahkan jikalau apa yang ditempuhnya ditentang sejumlah khalayak. "Terserah, siapa pun yang tidak setuju, silakan," tegas UAS seperti dipetik Tanjungpinang Pos (7/8/2018). UAS punya alasan untuk senantiasa istikamah pada jalur dakwah, alasan yang ia mohon bisa diberi permakluman oleh khalayak. "Akan tetapi dalam masalah ini (cawapres), saya memang sudah azam, karena datuk saya dahulu sudah mewakafkan kebun untuk menyekolahkan saya agama. Apa kata datuk saya, cucuku 40 orang, yang satu ini harus sekolah agama," tutur UAS. "Karena pesan datuk dahulu, cukup yang ini harus sekolah agama, dia harus jadi ulama, nanti kalau dia pulang, mencerdaskan umat, kalau aku hidup aku menyekolahkan dia, kalau aku mati kebun kelapa dua hektare untuk sekolah dia," kenang UAS. Penghormatan kepada kakeknya ini kian mengukuhkan pendirian UAS bahwa jalur dakwah adalah jalur pengabdian dirinya. Sikap UAS yang istikamah di jalur dakwah itu layak kita hormati dan teladani, untuk tidak mudah menukar nilai tertinggi pengabdian dengan sebuah kursi kekuasaan. *** Selanjutnya.....

DI tengah booming berita hoaks, fitnah, ujaran kebencian dan sejenisnya dalam lima tahun terakhir, media arus utama seperti Lampung Post menikmati pengakuan masyarakat lebih kuat terhadap ketepercayaan informasinya dengan menjadikan media arus utama sebagai tempat menguji kebenaran isu-isu yang viral di media sosial. Itu karena Lampung Post konsisten menjaga kehadirannya sebagai quality newspaper, yang mengutamakan akurasi dan kebenaran dalam penyajian beritanya. Suatu hal yang masih dalam proses pembentukan dalam media baru yang menjamur belakangan ini dengan gejala berita "hit and run", dan "paste up" yang masih terjadi. Berita "hit and run" adalah berita asal tabrak saja, dimuat tanpa konfirmasi, klarifikasi, apalagi verifikasi, baru kemudian dibuat penjelasan korban tabrak lari berita dengan memanfaatkan kesempatan hak jawab pihak terkait berita. Sedangkan berita "paste up" adalah "menggunting dan menempel" berita orang tanpa mengubah titik koma dan tanpa menyebut sumbernya. Semua itu tentu akibat bertubi-tubinya terbit ratusan media baru di daerah ini, hingga kebanyakan pekerjanya kurang memahami jurnalisme. Diharapkan upaya organisasi profesi seperti PWI meningkatkan kemampuan dan kompetensi jurnalistik mereka, ke depan akan menjadi lebih baik. Namun, betapa dengan gejala tersebut, ketergantungan pembaca terhadap media arus utama untuk mendapatkan kebenaran berita dan informasi tepercaya, menjadi beban yang lebih berat bagi media arus utama seperti Lampung Post. Sebagai pengibar panji kebenaran berita itu, pada usia ke-44 tahun ini Lampung Post berusaha mempertajam peran mencerdaskan warga desa dengan membuka portal "Gerbang Desa". Untuk itu, Lampung Post telah memiliki pengalaman mengelola Koran Masuk Desa sejak 1986. Itu berlanjut dengan hadirnya rubrik Desa Membangun di Lampung Post setiap hari kerja. Sehingga, berbagai survei masa 1990-an hingga 2000-an selalu menempatkan Lampung Post sebagai koran yang terbesar peredarannya di kawasan rural. Portal "Gerbang Desa" ini menjadi tentakel baru menjangkau audiens dalam konvergensi media yang terus dikembangkan Lampung Post mengikuti perkembangan zaman. Walau begitu, kami awak Lampung Post selalu mengakui masih banyak kekurangan pada diri kami. Oleh karena itu, kami selalu berusaha terus belajar meningkatkan pengetahuan dan kompetensi kami melayani seluruh masyarakat, stakeholder Lampung Post. Dirgahayu Lampung Post. Selanjutnya.....

JUMAT, 10 Agustus 2018, surat kabar harian Lampung Post genap berusia 44 tahun. Justru pada usia yang matang itu, koran ini sering menghadapi kendala dalam mengaktualkan orientasinya, yakni everybody business atau mewujudkan Lampung Post sebagai milik semua masyarakat. Dan itu, dengan karakteristiknya yang khas selalu menjaga kualitas dan aktualitas informasi yang disajikan. Orientasi pada everybody business itu salah satunya tentu mengakomodasi berita atau informasi dari semua segmen atau kelompok masyarakat ke ranah publik. Namun, itu tidak bisa terwujud sepenuhnya karena—terutama belakangan ini—berita atau informasi yang datang dari kalangan tertentu lebih menonjol bobot intolerannya terhadap sesama warga bangsa. Di dalamnya termuat segala macam tabu jurnalisme yang bisa memecah belah bangsa, seperti ujaran kebencian, fitnah, mencela, mencaci maki, dan menjelek-jelekkan pihak lain. Dari tokoh yang semestinya menjadi teladan, ucapannya malah bombastis, bukan saja tidak masuk akal, bahkan dasar faktualnya pun tidak ada. Seperti apa yang dalam pelajaran awal jurnalistik disebut isapan jempol. Hal itu menjadi kendala bagi mewujudkan prinsip everybody business karena muatan informasi yang tidak patut, menghina, memfitnah, bahkan menghasut itu jika diangkat ke ruang publik jelas melanggar kode etik jurnalistik, tidak fair dan tidak adil, selain bisa mengadu domba juga memecah belah masyarakat. Artinya, prinsip everybody business itu mempunyai prasyarat, yakni harus selalu disandarkan pada kode etik jurnalistik dan asas kepatutan masyarakat. Hal itu juga tidak terlepas dari fungsi kultural edukatif pers yang ditetapkan dalam UU tentang Pers Nomor 40/1999, yang praktiknya menjadikan pers sebagai saluran informasi yang mencerdaskan dan memajukan peradaban. Adapun segala bentuk informasi negatif itu (yang sejauh ini masih sering ditemukan di media sosial) justru memperbodoh dan mendestruksi peradaban. Sekaligus itulah yang membedakan media mainstream (arus utama) dengan media sosial. Meski sebenarnya, jika merujuk UU Nomor 40/1999 yang menetapkan pers adalah media cetak dan elektronik (radio, televisi, dan internet), media sosial yang memakai peranti internet semestinya bisa termasuk pers sehingga dalam kontrol kode etik jurnalistik. Namun, karena Dewan Pers menetapkan yang dimaksud pers adalah yang manajemennya memenuhi standar tertentu dan punya pemimpin redaksi serta penanggung jawab, media sosial menjadi bola liar. *** (BERSAMBUNG) Selanjutnya.....

PRESIDEN Joko Widodo meminta sukarelawannya kampanye dengan cara yang baik pada Pilpres 2019. "Jangan bangun permusuhan, jangan membangun ujaran kebencian, jangan membangun fitnah-fitnah, tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang. Tapi, kalau diajak berantem juga berani." Ucapan Jokowi di depan gabungan sukarelawan di Sentul, Sabtu (4/8/2018), yang menginginkan semua prakondisi suasana damai tapi harus tetap siap dan berani menghadapi segala kemungkinan, merupakan ekspresi peribahasa Latin "Si vis pacem para bellum" (Siapa yang menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang). Jokowi lebih dahulu mengemukakan secara panjang situasi dan kondisi yang ideal untuk diwujudkan dalam masa kampanye Pilpres 2019, yakni tidak ada permusuhan, tidak ada ujaran kebencian, tidak ada fitnah-fitnah, tidak ada cela-mencela (caci maki), dan tidak ada saling menjelekkan. Tapi segala risiko untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut harus diantisipasi (Si vis pacem para bellum). Peribahasa itu dikutip dari penulis militer Romawi, Flavius Vegetus Renatus sekitar tahun 400 Masehi dalam kata pengantar De Re Militari. Namun ide pokok perkataan itu sudah ditemukan dalam Undang-Undang VIII (Nouoi 4) Plato tahun 347 Sebelum Masehi dan Epaminondas 5 Cornelius Nepos. (Wikipedia) Prinsip "Si vis pacem para bellum" masih dipegang teguh dan diamalkan secara global oleh masyarakat modern masa kini, di mana untuk menciptakan perdamaian dunia, negara-negara mempersenjatai diri secara lengkap (hingga punya senjata nuklir) dan militer yang siaga 24 jam sehari, tujuh hari sepekan. Semua kesiapan (untuk berperang kapan saja itu) dimaksudkan bukan untuk berperang atau melakukan serangan, tapi semata untuk menjaga perdamaian bagi semua. Dengan semua dalam kondisi siaga, yang lain tak bisa sesukanya mengganggu keamanan dan ketenangan negara lain. Tepatnya dengan Si vis pacem para bellum, orang menjadi segan untuk mengusik atau mengganggu "singa yang sedang tidur". Demikian pula pesan Jokowi "Si vis pacem para bellum" kepada para sukarelawan kampanye pemenangannya di Pilpres 2019. Gema pesan itu tentu memantul ke pihak lain, untuk tidak membangun permusuhan, tidak membangun ujaran kebencian, tidak membangun fitnah-fitnah, tidak suka mencela dan mencaci-maki, dan tidak menjelek-jelekkan orang lain. Lebih dari itu, jangan memprovokasi dan menyulut konflik. Begitulah mungkin "Si vis pacem para bellum" versi Jokowi dalam Pilpres 2019. Selanjutnya.....

KETUA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani tidak khawatir jika tahun politik akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Menurut dia, kontestasi pemilu atau pilkada bukan sesuatu yang akan mengancam situasi ekonomi maupun investasi. "Kalau dibilang waspada, ya enggaklah. Ini sesuatu yang normal," ujarnya. Rosan memandang pemilu sebagai siklus lima tahunan yang rutin dilakukan. Ia berkaca pada Pilkada serentak 2017 dan 2018 yang berjalan aman tanpa gejolak ekonomi berarti. "Selama mindset kita normal, tidak perlu ketakutan menghadapinya," kata dia. (Kompas.com, 3/8) Hal senada datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia menepis kekhawatiran suhu politik yang panas akan berpengaruh negatif, khususnya terhadap investasi. Menurut dia, tahun politik justru membawa angin segar bagi aktivitas ekonomi. Umumnya pada masa kampanye para calon kepala daerah, calon anggota legislatif, maupun calon presiden dan wakil presiden, menggelar acara bersama simpatisan. Belum lagi jika ada calon yang diam-diam berpolitik uang, akibatnya konsumsi di perdesaan akan naik karena momentum tersebut. Asumsi Jusuf Kalla itu mendekati realitas. Lebih banyak uang beredar di desa seusai pilkada serentak akhir Juni 2018, pada Juli 2018 inflasi di perdesaan mencapai 0,82%, jauh di atas inflasi nasional 0,28%. (Kompas, 3/8) Konsumsi dan daya beli masyarakat desa naik didorong limpahan uang pilkada, inflasi jadi melonjak di perdesaan. Sudah tentu selain dorongan faktor-faktor laten pada inflasi. "Positifnya, konsumsi akan naik. Kenapa? Bukan lagi rahasia umum karena banyak calon partai-partai itu membelanjakan macam-macam," ujar Kalla. Tidak hanya kontestan, penyelenggara pemilu juga mengeluarkan dana ekstra untuk sosialisasi hingga persiapan hari pencoblosan. Pengalaman dua pilkada serentak yang berjalan aman dan tidak berpengaruh negatif terhadap perekonomian nasional, terutama dunia usaha, yang menjadi dasar keyakinan Ketua Kadin bahwa tahun politik ke depan demikian juga adanya adalah berdasar kenyataan perekonomian dan masyarakat tetap kondusif dalam dua pesta demokrasi tersebut. Ekonomi tetap kondusif dalam pesta demokrasi itu karena kondisi ekonomi secara umum memang baik dan stabil, fondasi makro juga mikronya seimbang. Secara makro semua indikatornya positif, di sisi mikro dunia usaha tenang, tidak ada PHK massal. Betapa berat pun sebenarnya tekanan krisis perang dagang. Selanjutnya.....

SAAT Jokowi dilantik sebagai presiden RI Oktober 2014, lebih 80% sektor pertambangan negeri kita dikuasai asing. Berkat kegigihan pemerintahan Jokowi, kini kedaulatan di pertambangan berhasil ditegakkan. Itu setelah pemerintah berhasil memerah-putihkan sejumlah pertambangan besar. Mulai 1 Januari 2018 Blok Mahakam di Kalimantan, produsen gas alam cair (LNG) terbesar Indonesia dikelola Pertamina. Pemerintah tidak memperpanjang kontrak pengelola lama asal Prancis, Total E&P Indonesie. Di bidang minyak dan gas (migas) ini, pekan lalu pemerintah memberikan pengelolaan Blok Rokan di Riau, produsen terbesar minyak bumi Indonesia, kepada Pertamina sehabis kontraknya dengan Chevron dari AS, 2021. Masih di bidang migas, Blok Masela di Kepulauan Tanimbar berkapasitas produksi gas 421 juta kaki kubik per hari dan minyak 8.400 barel per hari (bph), berdasar pada Perpres Nomor 58 Tahun 2017, produksinya dikelola sendiri dan lingkungannya dikembangkan dengan membangun pabrik pupuk dan pabrik petrokimia. Di pertambangan mineral, tambang bauksit di Bintan dengan smelter-nya di Kuala Tanjung, Sumut, Inalum, yang semula dikelola Jepang, kini sudah jadi merah-putih. Inalum dijadikan Holding BUMN pertambangan, dipercaya melunasi 51% saham Freeport senilai 3,85 miliar dolar AS. Dengan cara penguasaan saham mayoritas itu pula Freeport sebagai simbol dominasi asing di sektor pertambangan Tanah Air berhasil dimerah-putihkan. Demi kedaulatan negara bangsa, harga saham Freeport itu tidak bisa disebut mahal. Harga sebuah kedaulatan! Itu setelah tambang emas raksasa lainnya, Newmont di NTB, dimerahputihkan dengan diakuisisi perusahaan publik nasional Medco Group, dengan nilai Rp34,5 triliun pada 2 November 2016. Dari semua itu yang masalahnya masih harus dihadapi ke depan adalah pengembalian Blok Rokan ke pangkuan Ibu Pertiwi. Soalnya, pihak Chevron yang telah mengelolanya sejak tahun 1971 menyatakan kecewa atas keputusan pemerintah menyerahkan Blok Rokan kepada Pertamina. (Kompas.com, 2/8/2018) Selain meningkatnya pendapatan negara sebesar 57 miliar dolar atau sekitar Rp825 triliun selama 20 tahun dari Blok Rokan jika dikelola sendiri, menurut hitungan Pertamina, produksinya yang lebih 200 ribu bph itu akan mengurangi impor dan menghemat devisa sekitar 4 miliar dolar per tahun. Karakteristik minyak Blok Rokan juga sesuai dengan konfigurasi kilang nasional, hingga bisa diolah di kilang Dumai, Plaju, Balongan, dan Balikpapan. Selanjutnya.....

PEKAN ini obor Api Asian Games 2018 hadir di Provinsi Lampung, tepatnya pada 8 Agustus 2018 mampir di Kota Bandar Lampung. Itu 10 hari sebelum upacara pembukaan pesta olahraga Asia tersebut, 18 Agustus di Jakarta, menjadi pertama kali Asian Games dilaksanakan di dua kota: Jakarta dan Palembang. Asian Games (AG) secara nyata merupakan uji kemampuan bangsa, utamanya dalam hal penyelenggaraannya. Tidak ringan menjadi tuan rumah event skala Asia diikuti 45 negara dengan 40 cabang olahraga dan 15 ribu atlet itu. Bukti tidak ringan, Vietnam yang semula terpilih sebagai tuan rumah AG ke-18 itu, menyerah tidak mampu, mengundurkan diri. Oleh Komite Olimpiade Asia, pengelola AG, diserahkan ke Indonesia. Indonesia menyambut kepercayaan itu dengan baik bahkan yang semestinya berlangsung 2019, karena tahun itu ada pesta demokrasi pilpres dan pileg, AG dipercepat dari jadwal semula menjadi 2018. Tidak kepalang tanggung, AG 2018 Jakarta-Palembang oleh pemerintah diupayakan menjadi yang terbaik. Rehabilitasi Stadion Utama Gelora Bung Karno tempat upacara pembukaan AG, misalnya, menelan biaya Rp2,8 triliun. Seluruh venue (tempat pertandingan) diperbaiki menjadi lebih baik dari aslinya semula. Stadion Jakabaring, Palembang, misalnya, meski baru dibangun saat PON dan SEA Games beberapa tahun lalu, direhab kembali fasilitasnya dengan biaya Rp250 miliar. Lapangan ketangkasan berkuda (equestrian park) dibangun di lahan seluas 35 hektare di Pulomas (di tengah Kota Jakarta) dengan biaya fisik bangunan Rp417 miliar, dilengkapi apartemen dan stable bisa menampung 120 ekor kuda. Ini venue equestrian terbaik di Asia Tenggara. Kota Palembang dan sekitarnya juga dapat berkah dari penyelenggaraan AG 2018, antara lain LRT—kereta api cepat modern—dari Jakabaring ke pusat kota. Jalan tol (JTTS) Bakauheni—Palembang juga dikebut agar lebih panjang lagi yang bisa dilintasi. Semua itu baru unjuk kemampuan dalam penyiapan fasilitas penyelenggaraan. Ujian terberat baru nanti setelah pelaksanaan, dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap para peserta dan menjadi tuan rumah yang baik dalam penyelenggaraan semua pertandingan. Kalau semua itu berjalan dengan baik, tercapailah sukses penyelenggaraan. Namun, itu saja tidak cukup. Sukses prestasi juga harus diwujudkan dengan dua dimensinya. Pertama, sukses prestasi AG menghasilkan banyak rekor baru. Kedua, sukses prestasi atlet tuan rumah, tidak mempermalukan bangsa. *** Selanjutnya.....

HARI ini, 4 Agustus 2018, tahapan pemilihan presiden (pilpres) dimulai dengan jadwal pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pendaftaran ditutup pada 10 Agustus 2018. Dimulainya tahapan pilpres itu formalnya secara administratif mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden dari parpol atau gabungan parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, proses administratif tersebut tidak terelakkan membawa iklim baru dengan suhu politik yang menghangat. Kehangatan suhu politik itu bahkan sudah lebih dahulu terasa sebulan terakhir, dengan munculnya gerakan #2019-Ganti-Presiden. Gerakan ini mengerahkan massa dengan orasi framing—retorika mengangkat kinerja pemerintahan Jokowi buruk sehingga mereka jadikan alasan untuk ganti presiden. Bahkan, pada sela-sela kesibukan lobi, para tokoh oposisi masih mencari kesempatan melontar isu framing ke arah pemerintah. Semisal, mereka sebut ekonomi buruk, orang miskin 100 juta, tanpa peduli data BPS mencatat kemiskinan satu digit, terendah sepanjang sejarah. Gerakan pengerahan massa oposisi tersebut disambut gerakan #2019-Tetap-Jokowi; yang sporadis tanpa framing, orasi atau retorika yang memburuk-burukkan tokoh oposisi maupun kinerjanya. Bahkan, dalam pertemuan para sekjen parpol koalisi pendukung Jokowi Selasa malam lalu, Jokowi menyatakan ingin mengembangkan politik damai, merangkul supaya pilpres menjadi pesta demokrasi yang riang gembira sesejuk Istana Bogor. Prinsip parpol koalisi pendukung Jokowi seperti diungkapkan Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate, "Kami menjaga soliditas koalisi dan keadaban cara berpolitik baru untuk meningkatkan demokrasi Indonesia. Kami membangun kerja sama politik, bukan bermusuhan." (MI, 1/8) Dengan garis politik perjuangan yang santun dan damai itu, dronai suasana demokrasi yang riang gembira, kehangatan suhu politik yang hadir bersama tahapan pilpres diharapkan tidak akan meningkat menjadi suhu politik yang panas. Namun, dengan adanya framing dari pihak oposisi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK, koalisi parpol pendukung petahana punya kewajiban ekstra untuk menjaga massa pendukungnya agar tidak terpancing orasi dan retorika kelompok oposisi, khususnya gerakan #2019-Ganti-Presiden, terutama massa di lapisan akar rumput agar tidak terjadi konflik horizontal. Dengan salah satu pihak bisa solid menahan diri, pilpres yang santun, damai, dan riang gembira diyakini bisa terwujud. Selanjutnya.....

TERBUKTI secara sah dan meyakinkan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) sebagai korporasi yang mewadahi aksi terorisme, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/7), memvonis pembekuan JAD dan denda Rp5 juta. Hakim meyakini sebagai korporasi, JAD bertanggung jawab atas aksi teror anggotanya. JAD juga dinyatakan menebar teror dengan menimbulkan ketakutan dan keresahan di masyarakat. "Menyatakan terdakwa Jamaah Ansharut Daulah atau JAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menetapkan dan membekukan organisasi JAD berafiliasi dengan ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) atau Daesh (Al-Dawla III-Sham) atau ISIL (Islamic State of Iraq and Levanti) atau IS (Islamic State) dan menyatakan sebagai korporasi yang terlarang," kata Hakim Ketua Aris Bawono Langgeng di PN Jaksel. "Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan jaksa bahwa pembuat korporasi tidak perlu melakukan itu secara fisik, tetapi bisa saja dibuat anggota-anggota tertentu selama itu anggota korporasi dianggap melakukan atas nama korporasi," papar hakim. (detiknews, 31/7/2018) Terkait hal yang memberatkan, hakim menyebut JAD merupakan korporasi yang menimbulkan ketakutan dan keresahan masyarakat banyak. Tidak ada hal yang meringankan untuk JAD. Seusai hakim ketua mengetuk palu vonis, pimpinan JAD, Zainal Anshori, mengacungkan jari telunjuk dan meneriakkan takbir di depan pengadilan. Zainal langsung berdiskusi dengan pengacara JAD, Asludin Hatjani, terkait vonis tersebut. Pihak pengacara menyatakan tidak mengajukan banding. "Setelah dipertimbangkan, klien kami memutuskan tidak mengajukan banding," kata Asludin. Putusan pengadilan membekukan JAD dan menjadikannya sebagai organisasi terlarang, bertepatan dengan 18 hari lagi menjelang pembukaan Asian Games 2018. Faktor waktu itu amat penting karena salah satu hal yang dikhawatirkan bisa mengganggu Asian Games adalah serangan teroris. Dengan dibekukannya JAD, ancaman dari salah satu kelompok yang dikhawatirkan relatif berkurang. Namun di sisi lain, dengan dibekukannya wadah para terduga calon teroris, mungkin akan jadi lebih sulit melacak jaringannya jika suatu saat muncul teroris baru. Meski, tentunya, ketiadaan wadah teroris bisa menghambat kehadiran atau pertumbuhan teroris baru. Artinya, putusan pengadilan membekukan JAD dan menjadikannya sebagai organisasi terlarang amat tepat bagi melindungi masyarakat, negara, dan bangsa dari ancaman teroris. Selanjutnya.....

SAAT jumpa pers di rumah Prabowo Subianto, Senin (30/7), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut jumlah orang miskin Indonesia mencapai 100 juta orang. Itu cukup mengejutkan karena dikemukakan justru saat data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018 jumlah orang miskin Indonesia hanya satu digit (9,82%), terendah sepanjang sejarah. Atas pernyataan SBY selaku ketua umum Partai Demokrat itu Menteri Sekretaris Negara Praktikno dari Kompleks Istana Kepresidenan meminta SBY tidak mengeluarkan asumsi soal jumlah orang miskin di Indonesia. "Lihat saja data statistik. Kan barusan survei. Jadi ini jangan asumsi," ujar Pratikno. (Kompas.com, 31/7/2018) Dengan menyebut angka kemiskinan 100 juta orang itu sebenarnya SBY mengeliminasi prestasinya sendiri selama 10 tahun menjadi presiden (2004—2014), yang telah menurunkan jumlah orang miskin dari 36,15 juta jiwa atau 16,66% pada 2004 menjadi 27,73 juta jiwa atau 10,96% pada September 2014. Tepatnya, dalam 10 tahun berkuasa SBY mengurangi jumlah orang miskin sebanyak 8,42 juta jiwa atau 5,70%. Politik apakah gerangan yang membuat SBY menjadi gelap mata terhadap data sehingga tega nian mengeliminasikan prestasi 10 tahun kepemimpinannya sendiri, kurang jelas. Namun, bagaimana pun juga, bangsa ini tetap menghargai setinggi-tingginya sumbangsihnya yang amat besar tersebut terhadap arti kemerdekaan bangsa, dengan telah membebaskan belenggu kemiskinan dari 8,42 juta orang. Hal itu tentu layak menjadi perhatian bagi para politikus dari kubu mana pun untuk menghargai karya atau prestasi siapa pun dalam membangun bangsa ini, untuk tidak ditutup dengan klaim pernyataan bombastis yang pada dasarnya dilakukan secara buta data. Pantas disadari, rakyat sekarang sudah kritis dan tidak mudah lagi diperbodoh tanpa dasar data yang benar. Rakyat, dari remaja hingga orang dewasa kini sehari-hari bermain telepon pintar, dengan mudah mendapatkan data yang benar. Mereka terbiasa mendapatkan gambaran terukur dengan data. Justru kalangan elitenya yang suka bicara bombastis, malah lebih cenderung buta data, atau membutakan dirinya dari data. Selain telah terbiasa mendapatkan gambaran terukur berbasis data, rakyat juga kini sudah pada tahap menuntut bukti dari setiap ucapan. Apa bukti kerja Jokowi? Kalau di Lampung, misalnya, jalan tol dari tiada menjadi ada, dermaga di Bakauheni dari empat jadi tujuh, bandara jadi berkelas internasional, warga miskin dapat berbagai bantuan terkait PKH. Selanjutnya.....

FEDERASI Sepak Bola Dunia (FIFA) secara “tertutup” rupanya menawarkan ke Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. FIFA mencari alternatif lokasi penyelenggaraan PD 2022 karena di Qatar, tuan rumah PD 2022, pada bulan Juni—Juli tahun itu suhu udara 50 derajat Celsius. Tidak ada atlet sepak bola yang mampu bertanding di bawah suhu sepanas itu. "Pemerintah Indonesia diminta bersiap-siap mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022," kata Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI) dalam diskusi sepak bola di kantor KONI Senayan, seperti dikutip Selamat Ginting di Facebook (29/7/2018). Sesungguhnya pencalonan Indonesia untuk Piala Dunia FIFA 2022, secara resmi dilakukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sewindu lalu. Indonesia salah satu dari lima negara Asia yang mencalonkan diri menjadi tuan rumah PD. Benua Asia untuk kedua kalinya diberi kesempatan menjadi tuan rumah setelah Jepang dan Korea Selatan pada PD 2002. Selain Qatar, yang mencalonkan diri ada Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Indonesia. Tapi dari lima negara itu, Indonesia satu-satunya yang tidak mendapat dukungan resmi pemerintah. FIFA tidak peduli meskipun ada dukungan dari Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, Adhyaksa Dault. FIFA tetap minta surat jaminan dari Presiden Republik Indonesia. Maka, pada 19 Maret 2010, FIFA mengumumkan pencalonan Indonesia ditolak karena belum menyerahkan dokumen dan jaminan yang dibutuhkan sebagai persyaratan pencalonan. Tidak ada kepastian berita kenapa presiden (saat itu SBY) tidak mendukung pencalonan menjadi tuan rumah PD 2022 yang diajukan oleh PSSI). Sarman berharap Presiden Jokowi segera menjawab tawaran FIFA itu karena untuk menjadi tuan rumah PD 2022, fasilitas stadion tinggal poles ulang usai Asian Games 2018. Selain Gelora Bung Karno dan Gelora Sriwijaya, Indonesia punya banyak stadion berkapasitas 40 ribu penonton. Hampir semua kota besar punya stadion besar bahkan sampai di Papua. Artinya, beda dengan negara lain yang harus membangun dari awal, Indonesia tinggal pilih stadion mana yang mau dipoles. Soal biaya penyelenggaraan, pemerintah tidak perlu takut menanggung segala sesuatunya seperti Asian Games. Piala Dunia sepak bola adalah ajang bisnis sponsor yang amat besar, dikelola oleh FIFA dan dibagi dengan tuan rumah. Ujung-ujungnya biayanya jadi ringan dan mendapat promosi nama baik negara yang luar biasa. Untuk promosi turisme, inilah kesempatan terbaik. Selanjutnya.....