Salah Pengertian soal Infrastruktur!

PRESIDEN Jokowi menegaskan masifnya pembangunan infrastruktur di penjuru Indonesia bukanlah semata demi pembangunan fisik, melainkan juga membangun peradaban bangsa. "Dalam hal ini, banyak yang masih salah pengertian ketika kita membangun infrastruktur fisik, misalnya jalan tol, bandara, dan juga MRT, LRT, dilihat dari sisi fisiknya saja," ujar Jokowi. "Padahal, sesungguhnya kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya baru." Jokowi mengatakan itu dalam pidato di sidang tahunan MPR RI 2018 di Jakarta, Kamis (16/8). Pembangunan fisik, kata Jokowi, harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan bangsa Indonesia, mempercepat konektivitas budaya yang berbeda di seluruh Nusantara. "Orang Aceh mudah terhubung dengan orang Papua, orang Rote bisa terhubung dengan saudara-saudara kita di Miangas, sehingga bisa semakin merasakan bahwa kita satu bangsa, satu Tanah Air," tegas Jokowi. Oleh sebab itu, pembangunan bukan hanya difokuskan di Pulau Jawa semata, melainkan juga di penjuru Indonesia. "Kita ingin tumbuh bersama, sejahtera bersama, dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Rote," tegas Jokowi. (Kompas.com, 16/8) Sementara itu, dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2019 di DPR Kamis sore, Jokowi menyampaikan anggaran infrastruktur yang pada 2014 hanya sebesar Rp154,7 triliun, pada RAPBN 2019 diupayakan menjadi Rp420,5 triliun. Ia tegaskan pembangunan infrastruktur juga bertujuan memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru serta meningkatkan distribusi barang dan jasa. "Yang hasil akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan," ujar Presiden. Sejak 2015, pemerintah telah membangun jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, 11 bandara baru. Sementara sejak 2016, sudah 369 kilometer spoor rel kereta api dibangun. Pemerintah juga memberikan penjaminan pada program pembangunan infrastruktur energi prioritas seperti pembangkit tenaga listrik 10 ribu MW tahap satu, infrastruktur digital berupa akses internet di daerah nonkomersial dan broadband di desa. Dengan infrastruktur yang baik, distribusi kebutuhan hidup rakyat lancar sehingga harganya lebih terkendali. Inflasi pada Juli 2018 tercatat 3,18% (yoy), padahal pada 2014 inflasi 8,36%. Dengan inflasi terjaga rendah berkat infrastruktur dan kerja tim pengendali inflasi di seluruh daerah, ekonomi dan daya beli rakyat pun stabil. ***