2010, Cekik dan Peras Guru Honorer!

"SEJALAN tradisinya, Indonesia memasuki 2010 dengan ketiadaan grand design--blue print--gambar akhir hasil pembangunan!" ujar Umar.

"Rencana pembangunan jangka menengah dan panjang cuma memuat target-target parsial, tambal sulam! Kemiskinan akhir periode anu berkurang anu persen! Pengangguran turun sekian persen! Kekurangan listrik 50 ribu mw ditambal 10 ribu mw, padahal periode itu sampai bolongnya jadi jauh lebih besar! Idealnya, ada blue print komprehensif bentuk akhir seutuhnya, berapa biayanya, bagaimana mewujudkannya lengkap time schedule prosesnya!"

"Tambal sulam itu terjadi nyaris di semua sektor!" timpal Amir. "Di sektor pendidikan amat parah, dilukiskan Dr. M. Abduhzen dari Institute for Education Reform dalam seminar akhir tahun FMGI--Forum Martabat Guru Indonesia--Lampung! Ganti rezim pejabat ganti kebijakan, sifatnya trial and error, hit and run, kick and rush--plesetan cekik dan peras!"

"Aslinya kick and rush berarti tendang dan tabrak, istilah rugbi--sepak bola Amerika!" ujar Umar. "Diplesetkan cekik dan peras, seperti apa?"

"Contoh gamblang diberikan Prof. Sutopo Gani--Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung--pada seminar sama! Dari 20 persen APBD 2009 Provinsi Lampung untuk pendidikan atau Rp380-an miliar, masuk sektor pendidikan cuma 10,5 persen! Yang 89 persen lebih masuk satker-satker lain dengan dalih kegiatan pendidikan satkernya!"

"Mantap sekali cekik dan perasnya!" tukas Umar.

"Padahal masalah sektor pendidikan sendiri jauh lebih kritis dari dalih yang malah diberi prioritas itu!" timpal Amir. "Menurut Prof. Sutopo, dari 107 ribu guru di Lampung, 54 ribu lebih guru honorer, merata di sekolah negeri dan swasta! Bukan rahasia, honor kebanyakan guru itu cuma sekitar Rp250 ribu sebulan! Jika guru honorer mogok, tegas Sutopo, pendidikan Lampung bisa lumpuh!"

"Gawat!" entak Umar. "Keadilan harus ditegakkan! Masak anggaran pendidikan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sudah dicukupi 20 persen, masih demikian banyak guru tercekik dan diperas!"

"Itulah yang diperjuangkan Dewan Pendidikan, dengan konsep tidak tambal sulam lagi!" tegas Amir. "Tuntutan kenaikan gaji guru honorer harus setara gaji minimal yang diterima guru PNS tahun 2010, yakni Rp2 juta! Ada komitmen nasional--sejak Hari Guru 2008 Presiden SBY menjanjikan nasib semua guru honorer selesai akhir 2009, kata Prof. Sutopo, kebutuhan dana untuk itu ditutup anggaran pendidikan pusat 50 persen, provinsi 30 persen, kabupaten-kota 20 persen! Anggaran pendidikan pusat dan provinsi di Lampung sekitar Rp1,7 triliun, biaya untuk itu dan kebutuhan pendidikan lainnya bisa dipenuhi!"

"Kuncinya pada kepala daerah dan DPRD yang saat kampanye berjanji propendidikan!" timpal Umar. "Jika mereka kesatria memenuhi janjinya, bukan janji kosong, derita guru honorer bisa diatasi--tak lagi melanjutkan tradisi tambal sulam!" ***