Bos Terima Bersih, Stelsel Korupsi Model Lampung!

"BEDA dengan daerah lain banyak kepala daerah selaku penguasa utama otonomi daerah masuk penjara kena kasus korupsi, di Lampung itu suatu kemustahilan!" ujar Umar. "Bisa begitu karena di Lampung sudah jadi tradisi, stelsel birokrasi berjalan dengan prinsip 'bos terima bersih'! Dengan prinsip itu, jika terjadi kasus korupsi yang terlibat terbatas pada stelsel pelaksana baik di Pemda maupun perusahaan mitra proyek!"

"Tapi kenapa pernah ada bupati dibui karena kasus korupsi?" potong Amir.

"Mungkin karena dia melanggar tabu prinsip 'bos terima bersih'

ikut cawe-cawe!" tegas Umar. "Atau terseret kesalahan yang terjadi di pihak mitra, seperti bank bangkrut, hingga menjurus ke pemegang otoritas penempatan uang pemda otoritas mana tak dimiliki bawahan! Itu pun, bisa kena jika ada penyimpangan prosedur penempatan uang dan penggunaannya!"

"Dengan prinsip itu berarti pejabat pelaksana wajib membersihkan segala kaitan proses dengan bos, terutama secara administratif?" timpal Amir.

"Itu hanya salah satu dimensinya" tegas Umar. "Secara komprehensif prinsip 'bos terima bersih' meliputi dimensi formal dan nonformal, terkait 'disiplin' bawahan dan bos sendiri untuk menjaga tradisi dengan tidak melanggar tabu-tabunya, hingga ketika seorang pejabat pelaksana terjerat kasus korupsi tak satu pun kaitan atau jejak yang secara hukum bisa melibatkan bos! Itu terlihat pada kasus-kasus korupsi di Lampung selama ini!"

"Kalau begitu bisa disebut, kecuali yang terjadi di luar stelsel tradisi birokrasi tersebut, secara de jure bukan saja tak ada kepala daerah di Lampung (bisa) terlibat korupsi, bahkan mustahil terlibat korupsi!" timpal Amir. "Itu karena stelsel birokrasi yang telah mentradisi berorientasi mensterilkan posisi kepala daerah dari kaitan kasus korupsi, dengan membatasinya�andai terjadi kecelakaan�hanya pada tingkat pejabat pelaksana!"

"Kira-kira begitu!" tukas Umar. "Konsekuensinya, tak mudah mencari pejabat pelaksana yang sesuai disiplin akademik dan bidang tugasnya terkait tingkat strategis pos anggaran di dinasnya�agar tak terjadi kecelakaan! Ini salah satu motif banyak pejabat bertugas di bidang yang tak sesuai disiplin akademiknya, juga rolling pejabat yang kerap dilakukan, untuk mencari siapa paling aman di pos anggaran dinas paling strategis!"

"Tak ayal, jika tradisi stelsel birokrasi di tingkat pejabat pelaksana berjalan baik, terhindar dari terjadinya kecelakaan, kasus korupsi takkan mencuat!" timpal Amir. "Artinya, seorang pejabat kena kasus korupsi cuma karena sedang sial, terjadi kecelakaan!"