Mafia Hukum Kira Rakyat Amat Bodoh!

"DARI penanganan kasus mafia hukum dan mafia pajak, lewat sidang pengadilan dan dialog media massa, kuat terkesan mafia hukum berperan di balik penyiapan perkara dengan mengira rakyat amat bodoh tak bisa mencium gelagatnya!" ujar Umar. "Itu lebih gamblang lagi setelah Adnan Buyung menyingkap banyak nama besar di berkas pemeriksaan tak masuk dakwaan, cuma yang kecil-kecil masuk, perusahaan yang diangkat tak ada kaitan dengan uang Gayus yang bermasalah!"

"Anggapan rakyat amat bodoh hingga tak bisa menebak apa yang terjadi di balik itu justru yang membuat mereka—mafia hukum dan yang dengan kekuasaannya mempermainkan hukum—menjadi tak tahu diri, bebal dari aspirasi rakyat!" sambut Amir. "Jika itu tak cepat mereka sadari—terutama tetap bebal bermain kekuasaan atas hukum—tak bisa dijamin mereka tak segera terhanyut bersama kolega dan pejabat setingkatnya yang telah lebih dahulu tenggelam arus mainan sendiri!"

"Memang, dari pengalaman tampak, para pejabat yang tak tahu diri mempermainkan kekuasaannya atas hukum baru sadar setelah tersandung jerat yang dibuatnya sendiri!" tegas Umar. "Sebelum itu terjadi, mereka tak memikirkan perasaan rakyat, apa kata rakyat, betapa pedih penderitaan rakyat! Pokoknya enjoy bermain kekuasaan!"

"Tapi mekanisme takdir pejabat tergelincir jatuh oleh salah tingkahnya sendiri itu tak kunjung dijadikan pelajaran oleh para pejabat—terutama terkait mafia hukum! Ketika datang pejabat baru, yang digantikan justru lagak dan gaya pejabat lama!" timpal Amir. "Gonta-ganti pejabat, kondisi instansi dan pejabatnya begitu-begitu juga!"

"Maka itu, berharap perbaikan dari proses internal instansi seperti itu jelas cuma menggantang asap, kondisi internalnya bisa kian busuk!" tegas Umar. "Satu-satunya harapan adanya gebrakan dari kekuasaan lebih tinggi yang secara formal punya kewenangan memperbaiki kerja dan kinerja instansi itu! Andai, instansi dimaksud kepolisian dan kejaksaan yang bagian dari eksekutif dan bertanggung jawab pada presiden, maka presiden berhak menjitak pejabat dalam instansi tersebut jika tak bekerja dengan baik, karena sukses tugas instansi itu menjadi bagian dari kinerja presiden!"

"Tapi presiden menolak dengan alasan intervensi terhadap justice system!" timpal Amir.

"Justice system itu terkait materi perkara!" tegas Umar. "Kerja dan kinerja strukturnya justru di bawah presiden, karena bertanggung jawab kepada presiden! Kalau kinerjanya buruk, rakyat cuma tahu itu tanggung jawab presiden! Jangan kira rakyat amat bodoh!" ***