Tuba Barat, Contoh Anggaran Prorakyat!

"MODEL anggaran prorakyat selama ini amat sulit ditemukan karena APBD provinsi dan kabupaten-kota umumnya memberi porsi anggaran untuk publik di kisaran 30%, sisanya anggaran rutin alias belanja aparatur!" ujar Umar. "Karena itu, mengejutkan jika model prorakyat yang langka itu contohnya justru ditemukan di daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Tulangbawang Barat! Dalam APBD 2011 yang baru disahkan sebesar Rp455 miliar, anggaran publiknya 59% (Rp260,7 miliar), belanja aparatur 41% (Rp181,1 miliar)"

"Secara objektif hal itu bisa terjadi karena struktur organisasi pemerintahan DOB itu belum tersusun lengkap! Bahkan kantor bupati dan DPRD-nya baru diletakkan batu pertamanya!" sambut Amir. "Namun, dengan komitmen eksekutif dan legislatif kabupaten baru itu untuk menjadikan anggaran prorakyat itu sebagai prinsip yang harus dipertahankan dalam sistem kepemimpinan Tuba Barat, bersimpul pembangunan benar-benar bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat, kehadirannya sebagai model memberi perspektif baru buat hal yang selama ini dianggap mustahil!"

"Lebih menarik dari Tuba Barat adalah prioritasnya pada infrastruktur jalan, yang di kabupaten-kota lama justru sebaliknya!" tegas Umar. "Dalam APBD tahun kedua (2010) yang hanya Rp156 miliar dan APBDP jadi Rp246 miliar, si balita Tuba Barat bisa membangun ruas jalan kabupaten sepanjang 91,3 km—peningkatan kualitasnya dengan hotmix! Kontras dengan kabupaten lama yang dengan APBD tiga kali lebih besar, jalan kabupatennya rusak dibiarkan semakin parah! Dalam APBD 2011 perbaikan infrastruktur Tuba Barat lebih luas, termasuk membangun sejumlah jembatan!"

"Dari semua itu terlihat, untuk mengujudkan anggaran prorakyat kunciya pada komitmen dan tekad bersama eksekutif dan legislatif—
bukan pada besaran angka APBD!" timpal Amir. "Tekad yang dilandasi keikhlasan lebih mengutamakan pengabdian pada kepentingan rakyat, bukan lebih mengutamakan kepentingan pribadi eksekutif dan legislatif seperti elite narsistis!"

"Sebagai perspektif, kehadiran anggaran prorakyat di Tuba Barat itu secara langsung telah membantah retorika penguasa daerah lain yang membuat anggaran publik amat kecil dan membiarkan infrastruktur di daerahnya rusak dengan alasan ketiadaan anggaran!" tegas Umar. "Perspektif itu justru membuktikan, eksekutif dan legislatif (di luar Tuba Barat) tidak lebih mengutamakan pengabdiannya pada kepentingan rakyat sesuai sumpahnya saat dilantik, karena seperti selalu tercermin pada APBD, lebih mengutamakan kepentingan kelas penguasa semata!" ***