67 Tahun Pancasila! (3)

"SILA ketiga Persatuan Indonesia paling banyak mendapat ujian sejak awal! Masih di era revolusi kemerdekaan, Partai Komunis Indonesia (PKI) 1948 menikam balita Republik dari belakang dengan Pemberontakan Madiun dipimpin Muso!" ujar Umar. "PKI yang mau mengganti ideologi negara Pancasila dengan komunisme, 30 September 1965 mengulangi perbuatannya! Dipimpin D.N. Aidit dan Kolonel Untung dari Cakrabirawa (pasukan pengawal presiden kala itu) melakukan kudeta!" "Kedua usaha PKI itu bisa digagalkan, tapi telah menghujamkan luka yang dalam pada bangsa Indonesia, terutama dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia—NKRI!" timpal Amir. "Tapi bukan cuma tikaman dari sisi kiri (komunis) saja yang diderita bangsa! Dari sisi kanan juga, yang secara ideologis berusaha mengganti Negara Pancasila menjadi Negara Islam Indonesia (NII), menikam bangsa lewat pemberontakan bersenjata Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) meletus serentak 1950-an awal di Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan!"

"Tak cukup dari kiri dan kanan, dari bawah (dalam arti berjuang untuk mengutamakan kepentingan daerah) juga tak mau ketinggalan, pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia—PRRI—akhir 1950-an mengampanyekan senjata-senjata mutakhir (pada era itu) buatan Amerika Serikat dengan front utama Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara!" tegas Umar. "Semua itu, yang sifat gerakannya berskala nasional, ternyata belum cukup! Separatisme tak pernah sama sekali lengang sepanjang sejarah Republik! Dari gerakan Rakyat Maluku Selatan yang sudah aktif sejak 1950-an dengan remote control dari Negeri Belanda, di Ambon beberapa tahun lalu masih mengecoh dengan tarian massal di depan acara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono! Lalu Gerakan Aceh Merdeka yang baru berakhir dekade lalu! Sisa gerakan separatisme yang kini masih runyam, Organisasi Papua Merdeka, tak henti membuat kejutan!" "Artinya, masalah Persatuan Indonesia belum tuntas!" timpal Amir. "Maju-mundurnya masalah itu ke depan akan sangat tergantung pada praktek demokrasi sebagai implementasi sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia!" "Ketakadilan politik akibat gagalnya implementasi sila keempat Pancasila, dan ketakadilan substantif (sosial-ekonomi) akibat kegagalan mewujudkan sila kelima, tak boleh disepelekan!" tegas Umar. "Soalnya, dua sisi itu yang bias ke masalah suku dan agama termasuk biang balkanisasi di Eropa Timur!" ***