Pembatasan BBM, Justru Rakyat Lebih Sengsara !

PROGRAM pembatasan BBM bersubsidi yang dicanangkan agar subsidi tepat sasaran pada warga kelas bawah atau kurang mampu, pada realisasinya justru rakyat kelompok sasaran program tersebut jadi lebih sengsara!” ujar Umar. "Khususnya karena realisasi program pembatasan itu dengan pengurangan kuota terhadap SPBU di kawasan pelosok jauh dari kota besar, mengakibatkan pasokan jauh dari kebutuhan sehingga rakyat kebanyakan di kawasan pinggiran yang merupakan sasaran subsidi justru harus membeli BBM bersubsidi eceran dengan harga Rp7.500 sampai lebih Rp10 ribu per liter!" "Ironis! Justru rakyat yang dijadikan sebagai sasaran subsidi BBM malah dikorbankan dalam realisasi programnya di lapangan!" timpal Amir. "Tapi begitulah nasib rakyat, selalu didasarkan hitung-hitungan di atas kertas tanpa sedikit pun mengkaji realitas hidup rakyat jelata dan perilaku ekonomi warga yang bakal terdorong kebijakan tersebut!" "Lebih ironis lagi harga BBM bersubsidi jauh lebih mahal di pelosok desa itu tidak mudah diatasi dengan tambahan kuota BBM untuk Provinsi Lampung sebesar 77.724 kiloliter (kl) atau 11,98% untuk tahun ini dari 648.997 kl menjadi 726.721 kl!" tukas Umar.

"Soalnya, karena tambahan kuota itu untuk mencukupi kebutuhan BBM bersubsidi Lampung sampai akhir tahun karena kuota sebelumnya hanya cukup sampai Oktober! Selain itu, penjualan BBM bersubsidi di SPBU dengan harga di atas semestinya di daerah pedalaman bukan lagi rahasia, bahkan ada yang terang-terangan memasang spanduk sebagai pemberitahuan kepada konsumen! Lebih parah lagi, sekalipun penjualan BBM bersubsidi di SPBU seperti itu dilaporkan oleh warga kepada polisi seperti di Lampung Tengah, sejauh ini tak ada penindakan!" "Karena itu, kalau program pembatasan BBM di Lampung hanya dijalankan semata dengan retorika, cukup dengan mengeluarkan surat-surat keputusan, atau malah cuma omong begini atau begitu melulu, kesengsaraan rakyat sasaran program subsidi akibat salah urus programnya tak bisa dihindari!" timpal Amir.

 "Artinya, demi kesengsaraan rakyat yang terimbas kebijakan ini tak berlarut, tak salah jika pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalam program ini turun langsung ke lapangan meluruskan penyimpangan serta menegakkan aturan! Masalah tak bisa selesai hanya dengan ongkang-ongkang menunggu laporan asal bapak senang—ABS!" "Lucunya masalah harga BBM bersubsidi jauh di atas semestinya yang harus dibayar oleh rakyat yang sesungguhnya diamankan kepentingannya dengan pembatasan BBM itu, hanya bisa diatasi lewat mengembalikan kebijakan pasokan di SPBU pelosok seperti sediakala!" tegas Umar. "Mobil-mobil mewah yang nyedot BBM bersubsidi adanya di kota besar, kok malah SPBU pelosok pedalaman yang dipangkas kuota pasokannya!" ***