MANTAN Presiden RI BJ Habibie dalam suratnya kepada Presiden Jokowi agar meninjau kembali keputusan eksekusi terpidana mati asal Pakistan Zulfikar Ali, menyarankan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan moratorium hukuman mati.

Menurut Habibie, lebih dari 140 negara di dunia sudah menerapkan kebijakan moratorium atau penghapusan hukuman mati. Ia mengaku tahu betul tantangan narkoba di Indonesia. Namun, ia meragukan bahwa hukuman mati dapat mengurangi peredaran narkoba dan penggunaan ilegal. Ia mencontohkan di beberapa negara seperti Swedia, ternyata sangat mungkin memerangi narkoba tanpa hukuman mati. (Kompas.com, 29/7/2016)
Habibie tidak sendiri. Sekjen PBB Ban Ki-moon Kamis (28/7/2016) juga mendesak Presiden Jokowi untuk menunda eksekusi para terpidana mati narkotika, juga mendesak agar mengumumkan moratorium pelaksanaan hukuman mati.
Pernyataan Ban didasari hukum internasional, hukuman mati hanya bisa digunakan untuk kejahatan yang sangat serius. "Kejahatan narkoba secara umum tidak termasuk kategori ini," ujar Ban. (Kompas.com, 28/7/2016)
Mengenai terpidana mati Zulfikar Ali, dalam suratnya itu Habibie menyatakan, dari laporan para advokat dan lembaga swadaya masyarakat yang telah mempelajari kasus-kasus hukuman mati, warga negara Pakistan itu dinilai tidak bersalah.
Proses hukum kurang memadai untuk hukuman mati juga terjadi pada terpidana asal Nias, Yusman Telaumbanua dan Rasulah Hia, yang berdasar surat pembaptisan gereja, saat vonis hukuman mati dijatuhkan masih berusia 16 tahun, belum dewasa. Ini menyalahi ketentuan hukum di Indonesia yang berlaku universal. Karena itu, Kementerian Hukum dan HAM menjemput kedua terpidana mati itu dari Nusakambangan dan diamankan ke LP Tangerang, padahal seharusnya dieksekusi Jumat (29/7/2016) dini hari lalu.
Artinya, sebelum sistem dan praktik hukum di Indonesia benar-benar ideal, apalagi saat para pembuat UU dan aparat hukum menjadi penghuni terbanyak penjara tindak pidana korupsi, desakan Habibie dan Ban Ki-moon untuk melakukan moratorium hukuman mati justru mencegah terjadinya keranjingan hukuman mati tanpa didasari sistem dan proses hukum yang memadai (excellent).
Keranjingan hukuman mati, banyak orang dieksekusi mati tanpa proses hukum memadai, terjadi pada masa pemerintahan Amangkurat I (1646—1677), menjadi episode terburuk dalam sejarah Indonesia. Karena itu, keranjingan hukuman mati harus dicegah agar di era kemerdekaan ini peradaban kita tidak malah mundur 500 tahun. ***

Selanjutnya.....

JUSTRU pada acara halalbihalal Teman Ahok, sukarelawan pengumpul 1 juta KTP dukungan buat petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju ke Pemilukada DKI 2017 melalui jalur perseorangan atau independen, Ahok mendeklarasikan pilihannya melalui jalur partai politik (parpol).

Mungkin sudah ada clearance sebelumnya mengenai pilihan yang dideklarasikan Ahok, Rabu (27/7/2016) itu, sehingga tak ada kegaduhan pada sukarelawan maupun tokoh-tokoh parpol pendukung Ahok yang hadir—NasDem, Hanura, dan Golkar. Suasana tenang itu mengesankan keputusan untuk memilih jalur parpol tersebut diambil atas persetujuan sukarelawannya.
Tantangan berat yang dibuat parpol-parpol di parlemen untuk mempersulit calon maju lewat jalur perseorangan, membuat para sukarelawan Teman Ahok yang sudah lebih satu tahun bersusah payah mengumpulkan 1 juta KTP dukungan harus merelakan Ahok maju lewat jalur parpol.
Salah satu hambatan yang membuat sukarelawan tak berkutik adalah batas waktu verifikasi faktual KTP dukungan hanya dalam tiga hari. Untuk DKI dengan minimum dukungan sekitar 560 ribu KTP, menyelesaikan verifikasi faktual hanya dalam tiga hari sungguh mustahil.
Namun, dukungan 1 juta KTP untuk Ahok itu bukan pula sama sekali mubazir ketika Ahok maju lewat jalur parpol. Masalah politik selalu dinamis. Juga relevansi 1 juta KTP dukungan itu, suatu kekuatan preelection realistic yang membuat Ahok unggul satu langkah dari para pesaing pada pemilukada, apalagi yang tiba-tiba muncul di sisa batas waktu tahapan pemilukada. Lebih lagi jika Teman Ahok bisa mengaktualisasikan relevansi dukungan itu dalam proses yang efektif.
Sebab, menurut pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, para pendukung Ahok tidak terlalu mementingkan cara Ahok maju pada Pemilukada DKI. Dari hasil survei, kata Yunarto, sangat tipis perbedaan ketika ditanyakan apakah para pendukung setuju jika Ahok maju melalui jalur parpol atau jalur independen.
"Jangan kemudian ditafsirkan bahwa orang yang ikut serta mendukung Ahok melalui Teman Ahok kemudian menolak jalur partai. Karena survei membuktikan bahwa pertanyaan apakah Ahok boleh menggunakan jalur parpol itu hampir berimbang, tapi memang sedikit lebih unggul jalur independen," ujar Yunarto. (Kompas.com, 28/7/2016)
Pertarungan sengit yang akan dihadapi saat pemilukada dan jika terpilih untuk kedua kalinya jadi gubernur, memerlukan dukungan saksama dari parpol dan massa independen yang saling mengisi. ***

Selanjutnya.....

PRESIDEN Jokowi melakukan perombakan kedua Kabinet Kerja dengan menggeser posisi empat menteri dan memasukkan sembilan wajah baru. Alasan perombakan ia kemukakan untuk mengatasi kesenjangan antara kaya dan miskin serta kesenjangan antarwilayah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), kesenjangan sosial antara kaya dan miskin hasil Susenas terakhir justru menyempit, dari rasio gini 0,41 pada Maret 2015 menjadi 0,40 pada September 2015. (Antara, 18/4/2016) Karena itu bisa dipastikan perombakan dimaksudkan Presiden untuk memacu lebih cepat lagi penurunan kesenjangan sosial.
Dengan data BPS itu bisa berarti para menteri yang diganti sebenarnya berprestasi. Tapi, tingkat prestasi tersebut masih kurang memuaskan Presiden yang menginginkan lebih baik lagi dari yang telah dicapai itu.
Namun, untuk memacu lebih cepat ekonomi nasional guna lebih mempersempit terus jarak ketimpangan sosial, tantangan ke depan juga bertambah berat, terutama eksternal. Itulah mungkin salah satu alasan memanggil pulang Sri Mulyani yang berpengalaman menangani percaturan ekonomi global, juga telah berhasil membawa Indonesia lolos dari dampak krisis keuangan global 2008—2009.
Tantangan eksternal yang harus diantisipasi adalah "kekacauan" global akibat Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa. The Fed Rabu (20/7/2016) pekan lalu memastikan untuk menahan diri dari jadwalnya menaikkan suku bunga acuannya meski data ekonomi AS membaik.
Demikian pula Jepang, Perdana Menteri Sinzo Abe seusai menang pemilu menggelontorkan stimulus 20 triliun yen atau 189 miliar dolar AS untuk memperkuat ketahanan ekonomi Negeri Sakura dari guncangan dampak Brexit.
Dampak langsung Brexit ke Indonesia memang kecil. Tapi dampak guncangan ekonomi Eropa akibat Brexit sudah mulai membuat petani karet kita sakit perut, harga karet anjlok. Perbankan Eropa terseret krisis kredit macet (NPL) perbankan Italia hingga 397 miliar dolar AS. Krisis utang Eropa akan mempersulit industri dan perdagangan, mengimbas ke seluruh dunia.
Ekonomi Tiongkok, mitra dagang terpenting Indonesia dewasa ini, juga sedang lesu. Impor Negeri Tirai Bambu itu April 2016, menurut Reuters, turun tajam, 10,9% dari periode sama tahun lalu. (detikfinance, 9/5/2016) Padahal, banyak komoditas yang diimpor Tiongkok itu berasal dari Indonesia.
Sebab itu, reshuffle kabinet mendesak bagi Jokowi, yang menyadari betul perlu tim lebih tangguh untuk mencapai hasil yang lebih baik atas tantangan yang lebih berat. ***

Selanjutnya.....

KORUPSI dengan modus makam fiktif dibongkar oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Di lokasi yang strategis di banyak permakaman, tanahnya dibuat gundukan seolah sudah ada jenazah yang dikuburkan. Padahal, tempat itu masih kosong. Ada yang diberi nisan, ada yang tidak.

Makam fiktif itu dipesan orang sebelum dia meninggal, digunakan saat pemesan atau kerabatnya meninggal. Ada juga yang sengaja disediakan untuk kalangan mampu dengan harga yang baik. Dinas itu mulai Senin pekan lalu mulai membongkar makam-makam fiktif di Tempat Permakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Karet Pasar Baru, Kawi-Kawi, dan Pondok Ranggon.
Menurut Kepala Dinas itu Djafar Muchlisin, makam fiktif muncul karena adanya kekhawatiran warga tidak kebagian lahan saat mereka meninggal kelak. "Karena ada kekhawatiran kehabisan lahan makam," tukasnya. (Kompas.com, 25/7/2016)
Kepala Bidang TPU dinas tersebut, Siti Hasni, mengatakan ketersediaan lahan permakaman, khususnya di Jakarta Pusat, tidak seimbang dengan tingginya kebutuhan makam bagi orang yang meninggal. Selain itu, ada kecenderungan orang ingin dimakamkan dekat makam keluarganya. Karena itu, mereka memesan lahan makam sebelum meninggal.
Jumlah makam fiktif itu cukup lumayan juga. Menurut Djafar Muchlisin, di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, saja laporan yang ia terima menyebutkan ada 160 makam fiktif. Modus makam fiktif di Tegal Alur, menurut Djafar, dilakukan dengan memesan lahan kosong di sana. Lahan itu dibuat seolah-olah ada jenazah di dalamnya. "Jadi, seakan-akan mereka punya kaveling, secara fisik ada (lokasi tanahnya) tapi suratnya tidak ada di kantor pengelola TPU," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kesal terkait makam palsu itu. Dia kesal karena korupsi terjadi bahkan sampai kuburan. "Banyak kuburan bohong di Jakarta, yang punya duit bisa di depan. Orang mati saja mau dikadalin, kurang ajar," ujar Basuki. (Kompas.com, 26/7/2016)
Korupsi makam fiktif itu memang keterlaluan. Tak bisa dibayangkan sudah sejauh mana penyimpangan moralitasnya kalau urusan orang mati saja dipermainkan untuk mencari keuntungan dan kenikmatan pribadi.
Hal ini bisa saja terpengaruh oleh bisnis lahan permakaman dengan nilai miliaran rupiah per kavelingnya untuk orang-orang superkaya di Ibu Kota. Kalau orang lain bisa pesan kaveling kuburan untuk diri dan keluarganya, tentu tak kepalang pula orang untuk menirunya.
Hanya lokasi dan sistem administrasi pengavelingannya berbeda. ***

Selanjutnya.....

HARGA karet di tingkat petani turun lagi ke Rp6.000/kg dari idealnya Rp14 ribu/kg, akibat pemerintah lalai dari merealisasi janjinya menyerap 160 ribu ton karet untuk campuran aspal.

"Saat pemerintah mengumumkan akan menyerap karet dalam negeri untuk dijadikan campuran aspal dan pembangunan infrastruktur lainnya, serta menahan ekspor 20%, harga langsung terdongkrak naik. Namun, karena tak kunjung realisasi membuat harga kembali turun," kata Alex K Eddy, ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Provinsi Sumatera Selatan. (Antara, 23/7/2016)
Menurut Alex, saat penyerapan itu ditetapkan pada Maret 2016, harga karet naik hingga menyentuh 1,5 dolar AS/kg (jenis TSR20). Namun, sejak sepekan terakhir sudah terus menurun dan terakhir berada di kisaran 1,3 dolar AS/kg hingga kini. Kata Alex, pemerintah harus bereaksi cepat atas keadaan ini, karena jika tidak diantisipasi harga karet akan terus melorot sampai titik terendah, Rp4.000—Rp5.000/kg di tingkat petani.
"Reaksinya, bisa segera merealisasikan serapan dalam negeri, dan memantau keseriusan negara-negara penghasil karet lainnya, yakni Thailand dan Malaysia, yang sudah berkomitmen mengurangi ekspor, bisa jadi ada yang belum benar-benar serius," jelas Alex.
"Gapkindo sangat prihatin dengan kondisi petani. Saat harga naik Maret lalu, mereka sudah semangat lagi dan mulai bangkit menata kehidupannya. Kini harus sedih lagi,” kata Alex.
Penyerapan produksi karet untuk konsumsi domestik memang harus ditingkatkan. Menurut Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumatera Barat Zarfian, serapan karet domestik baru berkisar 17% dari total produksi karet petani yang mencapai 3,2 juta ton per tahun. (Bisnis.com, 3/5/2016)
Tjahya Widayanti, kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan, mengatakan pemerintah tengah mengkaji peningkatan konsumsi karet domestik melalui penggunaan bahan berbasis karet di sejumlah bidang. "Masih dilakukan pengkajian. Yang jelas pemerintah sedang mengupayakan peningkatan serapan konsumsi karet domestik," ujar Tjahya.
Dia sudah melihat hasil penelitian terkait produk-produk yang berbahan baku karet untuk didorong menjadi hilirisasi industri karet. Penelitian untuk meningkatkan penyerapan domestik karet lewat hilirisasi industri itu amat baik ke depan. Tapi untuk sekarang, mendesak ditunggu realisasi janji pemerintah menyerap 160 ribu ton karet sebelum harga karet rakyat anjlok lagi ke tingkat terendah. ***

Selanjutnya.....

DALAM program tax amnesty, UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak memberi dua opsi kepada wajib pajak yang menyimpan dananya di luar negeri. Pertama, melakukan repatriasi, memindahkan dananya ke dalam negeri. Kedua, mendeklarasikan jumlah dana miliknya di luar negeri, cukup membayar tebusan 2% dananya tetap di luar negeri, meski tercatat sebagai objek pajak.
Opsi kedua itu rupanya menjadi celah bagi bank Singapura untuk mengadali tax amnesty. Kepada nasabah WNI yang mengikuti tax amnesty opsi kedua, yakni mendeklarasikan jumlah kekayaannya tapi dananya tetap disimpan di Singapura, bank Singapura memberi tarif deklarasi 4%. Maka, nasabah WNI yang mengikuti tax amnesty membayar tebusan opsi deklarasi 2%, malah dapat jujul atau susuk 2%.
Selain itu, perbankan Singapura menawarkan imbal hasil atau return deposit yang lebih besar bagi WNI yang tetap memarkir dananya di negeri tersebut.
"Kenapa undang-undang ini memberikan celah?" ujar pengamat ekonomi Yanuar Rizki. "Perbankan Singapura melihat celah peluang karena undang-undangnya memperkenankan (tetap menyimpan uang di luar negeri)." (Kompas.com, 23/7/2016)
Ia khawatir celah dalam UU Pengampunan Pajak itu justru dimanfaatkan sejumlah pihak untuk tidak membawa pulang dananya ke Indonesia, sekaligus tidak membayar tarif deklarasi.
Opsi deklarasi cenderung menjadi pilihan pemohon pengampunan pajak. Dengan UU Pengampunan Pajak yang mulai berlaku Senin (18/7/2016) sampai Jumat (22/7/2016), menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, sudah lebih dari 20 wajib pajak yang mendaftarkan ikut pengampunan pajak dengan opsi deklarasi.
Dari jumlah tersebut, kata Mardiasmo, aset yang dideklarasikan sudah hampir mencapai Rp400 miliar. Dengan tarif tebusan 2%, yang masuk kantong negara sebagai penerimaan pajak kurang lebih sebesar Rp8 miliar. (Metrotvnews, 22/7/2016)
Dengan harapan tax amnesty memasukkan maksimal dana repatriasi aset untuk membangun ekonomi nasional, tampak perlu ada upaya khusus agar opsi repatriasi menjadi pilihan mayoritas wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak. Gejala opsi deklarasi menjadi pilihan itu harus diintervensi dengan langkah tertentu untuk menghentikannya agar kita tidak cuma mendapat cacatan nilainya, sedang aset riilnya dinikmati negara lain.
Kalau tren memilih opsi deklarasi tak bisa dihentikan hingga nilai repatriasi aset kecil, meski baru diundangkan apa boleh buat, jalan keluarnya hanya satu, amendemen UU-nya. ***

Selanjutnya.....

RESPONS amat cepat mengeluarkan larangan main Pokemon Go dari Istana Kepresidenan, BIN, Menteri PAN-RB, Kapolri, dan mungkin lain lagi, mencerminkan betapa naifnya penguasa terhadap game.

Padahal, game masa kini itu substitusi permainan anak-anak dan remaja masa lalu, rajutan awal kebudayaan masyarakat. Dan Pokemon Go, identik dengan main petak umpet.
Kenaifan itu tampak pada ketakutan jika game itu dimainkan di lingkungan instansi penting seperti objek vital, gambar-gambarnya bisa dibaca intelijen. Padahal dengan Google Map sekarang ini setiap jengkal lokasi di muka bumi bisa di-zoom sejelas yang diinginkan. Juga dengan satelit-satelit pencitra, sampai lapisan-lapisan perut bumi bisa diketahui jenis mineral isinya.
Jadi, tak ada lagi tempat yang bisa dinyatakan terbatas bagi intelijen super masa kini--yang tentu bukan model spion melayu. Akibatnya, larangan-larangan seperti itu malah hanya mengesankan ketakutan berlebihan penguasa terhadap hal-hal sekecil apa pun yang bisa mengusiknya dalam menikmati kekuasaan.
Permainan anak-anak dan remaja sebagai rajutan awal kebudayaan tentu sesuai dengan zamannya. Pada zaman baheula dengan alat permainan tradisional, congklak dan egrang sebagai perantinya, permainannya gobak sodor (di Sumatera galasin, margala) sampai petak umpet. Sedang anak dan remaja sekarang, tentu dengan peranti sesuai budaya masa kini, yakni gadget dengan jaringan selulernya.
Tema dan kreativitas permainan juga relevan dengan konteks zamannya. Tema persaingan antara dua kelompok lebih menonjol dalam permainan lama yang berorientasi menggalang tim kerja sama dan kebersamaan. Sedangkan game sekarang lebih berorientasi kreativitas individu, relevan dengan budaya zamannya yang cenderung kian individualistik.
Itu karena budaya masyarakatnya cenderung terbawa latar belakang budaya asal teknologi yang dipakainya. Maka itu, dengan permainan atau game sebagai rajutan awal budaya, justru melalui kreativitas game-lah diharapkan bisa dikembangkan game-game yang mendorong kembali anak-anak dan remaja terbiasa dengan budaya asli masyarakatnya yang berorientasi paguyuban, bukan patembayan individualis.
Untuk itu layak didukung upaya Asosiasi Game Indonesia (AGI) menjadikan tanggal 8 Agustus 2016 sebagai Hari Game Indonesia. Tujuannya bukan hanya mengembangkan kreativitas pembuatan game yang berakar kultur bangsa, juga mengatasi dominasi game asing dengan meraih pangsa pasar lokal 50% pada 2020. ***

Selanjutnya.....

GAME ponsel Pokemon Go (Pokemon Pergi) yang berbasis augmented reality dengan pengaktifan fitur geolokasi (GPS) menimbulkan ketakutan lembaga-lembaga negara. Dari Istana Kepresidenan, Badan Intelijen Negara (BIN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), hingga Kapolri membuat larangan memainkannya.

Larangan pertama memainkan Pokemon hadir di Istana Kepresidenan, Rabu (20/7/2016). Larangan tersebut dalam bentuk selebaran berbunyi, "Dilarang bermain atau mencari Pokemon di Lingkungan Istana". Selebaran ditempel di sejumlah lokasi, salah satunya di pintu masuk ruangan pers. (Kompas.com, 20/7/2016)
Itu disusul Kepala BIN Sutiyoso menilai Pokemon Go bisa mengancam keamanan negara. "Sangat mungkin (mengancam keamanan negara)," ujar Sutiyoso.
"Permainan itu kan membutuhkan kamera. Kalau dimainkan di instansi penting seperti objek vital asrama kepolisian, TNI atau intelijen tentu bisa dibaca oleh intelijen gambar-gambar itu," jelasnya. (Kompas.com, 21/7/2016)
Larangan lebih luas dikeluarkan Menpan RB Yuddy Chrisnandi. Dengan surat edaran Nomor B/2555/M.PANRB/07/2016 tanggal 20 Juli 2016, melarang seluruh aparatur sipil negara (ASN) bermain permainan virtual berbasis GPS di lingkungan instansi pemerintah.
"Sebagai bentuk kewaspadaan nasional dan mengantisipasi potensi timbulnya kerawanan di bidang keamanan dan kerahasiaan instalasi pemerintah, serta menjaga produktivitas dan disiplin aparatur sipil negara, dengan ini kami sampaikan kepada para pimpinan di satuan kerja masing-masing untuk melarang aparatur sipil negara bermain game virtual berbasis global positioning system (GPS) di lingkungan pemerintah," tulis Yuddy. (Kompas.com, 21/7/2016)
Larangan serupa dikeluarkan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian lewat telegram rahasia nomor STR/533/VII/2016. Lokasi permainan di lingkungan fasilitas atau markas komando Polri akan terekam. Jika informasi itu jatuh ke orang yang tidak bertanggung jawab, bisa disalahgunakan, tegas telegram itu.
Meski demikian, serius lembaga-lembaga negara mengantisipasi ancaman Pokemon Go, Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap kekhawatiran Pokemon Go mengancam keamanan negara terlalu berlebihan. Sebaliknya, justru memberi dampak positif pada penggunanya.
Jika selama ini pengguna gadget lebih berdiam diri saat berselancar di dunia maya, kini hal itu tak bisa dilakukan lagi. "Sekarang mereka harus aktif di alam terbuka. Lebih sehat," tegas JK.
Nah. ***

Selanjutnya.....

UNILEVER, raksasa dunia produk konsumen, mengakuisisi perusahaan rintisan (startup) perlengkapan cukur pria Dollar Shave Club (DSC) dengan nilai 1 miliar dolar AS atau Rp13 triliun. Nilai yang dibayar Unilever itu bukan aset riil DSC yang baru berdiri pada 2012, tetapi pengalamannya membuat momentum perubahan perilaku berbelanja.

Dengan momentum itu, dalam waktu cepat DSC memiliki 3,2 juta anggota e-commerce bisnis peralatan cukurnya. Para pria bisa mendaftar untuk menjadi anggota dan secara bulanan mendapat kiriman pisau cukur murah meriah ke rumah mereka. (Kompas.com, 21/7/2016)
Sejak diluncurkan 2012, DSC langsung memikat banyak konsumen karena pola pemasarannya, sering dalam bentuk video yang diunggah ke YouTube. Iklan DSC fokus pada pesan betapa mahalnya pisau cukur dan DSC hadir untuk menyajikan yang murah meriah. Bisnis DSC pun melesat pesat, dengan penjualan bersih pada 2016 bisa lebih dari 200 juta dolar AS.
Akuisisi ini menunjukkan bahwa Unilever, raksasa produk konsumen yang memproduksi merek-merek besar, seperti Dove, Vaseline, dan Axe, mencari cara untuk bisa bertahan di tengah perilaku berbelanja yang berubah.
Unilever menyatakan DSC memiliki informasi dan data konsumen yang unik. Oleh karena itu, Unilever ingin menggandeng DSC dalam upaya mengolah dan merespons pengetahuan yang dimiliki perusahaan rintisan tersebut dalam mengangkat merek-merek milik Unilever. DSC juga dipuji Unilever sebagai pemimpin dalam bisnis langsung pada konsumen.
Selain tujuan besar yang layak dibayar mahal untuk mengikuti perubahan perilaku berbelanja itu, sisi pragmatisnya juga tidak boleh dilupakan. Dengan mengakuisisi DSC berarti Unilever berusaha untuk memenangkan persaingan dalam produk sejenis. Bisnis perlengkapan cukur pria selama ini didominasi merek Gillette produksi Procter & Gambler dan Schick produksi Edgewell Personal Care.
Perubahan perilaku berbelanja itu berlaku universal. Di Indonesia kini juga tengah mengalami kebangkitan e-commerce.
Namun, di sisi lain juga terjadi perubahan perilaku berbelanja pada tahapan tertentu, terutama pergeseran perilaku dari berbelanja cara tradisional ke pasar modern. Di lini ini, penjualan mal-mal dan supermarket terus meningkat, hingga menurut Sekjen Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja, dalam setahun kini bisa tembus Rp400 triliun.
Beraneka perubahan perilaku itu berjalan simultan, yang berhasil merespons momentumnya akan menuai hasilnya. ***

Selanjutnya.....

GUBERNUR Jawa Barat Ahmad Heryawan dan DPRD Jabar menyiapkan bayaran guru honorer sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) melalui APBDP 2016. Namun, muncul Forum Honorer melakukan pungutan ke para guru honorer dengan alasan untuk biaya pemberkasan. Padahal, DPRD hanya meminta jumlah data nominatif, bukan daftar nama. Sebab, daftar nama didapat dari Disdik. (Akun FB PB PGRI, 19/7/2016; 14.59)

Usaha baik Pemprov Jabar yang bisa dijadikan model gaji guru honorer di semua provinsi itu terganggu oleh kebiasaan buruk cari kesempatan dalam kesempitan. Diharapkan Pemprov dan DPRD bisa mengatasi gangguan itu, hingga impian guru honorer dapat bayaran sebesar UMP terwujud.
Di Lampung, untuk penyesuaian bayaran guru honorer pada UMP tinggal melakukan peningkatan dari perbaikan kesejahteraan guru honorer yang telah dilakukan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pada 2015 Pemprov Lampung telah memberikan insentif kesejahteraan kepada 16.670 guru honorer murni dengan alokasi anggaran Rp30 miliar. Dana kesejahteraan itu diberikan kepada guru honorer murni yang tersebar di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Mereka terdiri dari guru TK/raudathul atfal sebanyak 2.000 orang, guru SD/ibtidaiah 8.000 orang, guru SMP/tsanawiah sebanyak 6.670 orang. (Menuju Lampung Maju dan Sejahtera, 2016, halaman 46)
Penyesuaian bayaran guru honorer pada UMP itu realisasinya dalam Menuju Lampung Maju dan Sejahtera bisa masuk program Wujudkan Generasi Sekolah Sehat, pada kelompok kerja Memperluas Kesempatan Kerja dan Akses Pendidikan serta Kesehatan.
Untuk itu, dengan peningkatannya pada 2016 telah selesai dianggarkan, pencapaian angkanya mencapai UMP harus dilakukan secara bertahap. Tapi, dengan itu dipertegas tujuan peningkatan insentif secara bertahap itu sampai terwujudnya UMP diterima oleh para guru honorer murni di Provinsi Lampung.
Dengan dana insentif dari Pemprov menuju tingkat UMP itu diharapkan bisa meringankan beban hidup guru honorer murni sehingga bisa memaksimalkan perannya sebagai pendidik. Dengan itu kualitas pendidikan bisa menjadi lebih baik, juga angka partisipasi kasar (APK) yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) ikut meningkat.
Atas semua itu, membanding peran aktif DPRD Jabar dalam merealisasikan UMP bagi guru honorer, diharapkan DPRD I Provinsi Lampung juga proaktif mempercepat tahapan mencapai UMP buat guru honorer di Lampung. ***

Selanjutnya.....

KEMISKINAN di kawasan perkotaan Lampung melonjak 13,77%. Itu jauh amat tinggi dibanding dengan kenaikan pada tingkat provinsi 0,76%, sedang di kawasan perdesaan tingkat kenaikannya juga hanya 4,28%.

Di Lampung, dari 15 daerah tingkat II, hanya terdapat dua kota, Bandar Lampung dan Metro. Di kedua kota tersebut jumlah penduduk miskin tercatat pada Maret 2016 sebanyak 233,39 ribu jiwa, dari jumlah penduduk Bandar Lampung sebesar 960.695 jiwa dan Metro 155.992 jiwa (BPS, 2014).
Warga miskin di Provinsi Lampung hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2016 tercatat sebanyak 1,170 juta jiwa atau 14,29% dari total penduduk Lampung, persentasenya naik 0,76 poin dari 1,101 juta jiwa atau 13,53% dari total penduduk September 2015 (Lampost.co, 18/7/2016).
Lonjakan jumlah warga miskin di kawasan Kota Lampung dari 197,94 ribu jiwa pada September 2015 menjadi 233,39 ribu jiwa pada Maret 2016 itu terjadi dengan kenaikan angka garis kemiskinan dari Rp356.771 per kapita pada September 2015 menjadi Rp364.922 per kapita pada Maret 2016, atau naik Rp8.151 saja (Tribun Lampung, 19/7/2016).
Tampak betapa rentan kondisi sosial ekonomi masyarakat lapisan bawah di perkotaan Lampung sehingga hanya dengan kenaikan garis kemiskinan sekecil itu saja pun jumlah warga di bawah garis kemiskinan langsung melonjak hingga 13,77%.
Dugaan lonjakan angka kemiskinan terjadi akibat penyaluran dana program keluarga harapan (PKH), beasiswa miskin (BSM), dan sejenisnya salah sasaran, kemungkinannya kecil sekali pada masyarakat perkotaan. Sebab, pendataan dan pelaksanaan berbagai program bantuan sosial relatif lebih baik di lingkungan masyarakat kota yang kritis.
Kalau dengan berbagai bantuan sosial yang diterima dari pemerintah itu masyarakat lapisan bawah banyak yang tidak mampu menjangkau garis kemiskinan yang hanya naik Rp8.151 itu, sehingga jumlah warga di bawah garis kemiskinan melonjak, padahal bantuan yang mereka terima lebih besar dari kenaikan garis kemiskinan, lebih mungkin pendapatan warga lapisan bawah itu mengalami kemerosotan yang signifikan. Asumsi kemerosotan pendapatan warga lapisan bawah itu harus disimak dengan hati-hati karena hal itu merupakan anomali dari sukses pembangunan kota, terutama Bandar Lampung. Untuk itu, layak dilakukan penelitian yang saksama untuk menemukan di mana letak kesalahan pembangunan kotanya sehingga buah dari sukses pembangunan tersebut justru lonjakan angka kemiskinan. ***

Selanjutnya.....

PERILAKU warga kelas menengah Indonesia disitir Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, mereka kerap belanja ke luar negeri, tapi barang belanjaan mereka ternyata produk palsu (Kompas.com, 17/7/2016). Istilah KW-1, KW-2, dan seterusnya untuk barang palsu itu tak asing bagi mereka.

Barang "KW-KW-an" dari pemalsuan produk kelas atas yang diburu ke luar negeri itu jenis-jenis perhiasan (gelang, kalung, arloji), produk kulit (tas, sepatu), dan pakaian branded.
Tak cukup di situ, barang KW-KW-an produk impor kelas menengah bawah juga merambah luas di dalam negeri. Masyarakat Indonesia Anti-Pemalsuan (MIAP) tahun 2014 mengadakan survei mengenai kerugian ekonomi nasional akibat peredaran produk palsu.
Hasilnya, menurut Ketua MIAP Widyaretna Buenastuti, total kerugian akibat peredaran barang palsu tahun 2014 mencapai Rp65,1 triliun.
Dia sebutkan kerugian ekonomi nasional itu terdiri dari produk makanan dan minuman Rp13,39 triliun, produk pakaian dan barang dari kulit Rp41,58 triliun, produk obat-obatan dan kosmetik Rp6,5 triliun, produk software Rp3,6 triliun (Kompas.com, 16/7/2014). Kerugian itu, menurut MIAP, belum termasuk pajak tidak langsung sekitar Rp424 miliar yang tidak masuk pendapatan negara, juga pajak langsung seperti pajak penghasilan dari upah dan gaji, serta pajak penghasilan perusahaan.
Betapa besar skala kehilangan ekonomi nasional dari kegemaran kelas menengah mejeng dengan produk palsu, barang tiruan itu. Skala ekonomi Rp65 triliun itu, kalau barangnya diproduksi saudara-saudara kita di dalam negeri, betapa banyak tenaga kerja yang dimanfaatkan.
Betapa besar nilai bahan baku yang dinikmati warga produsen dalam negeri. Betapa banyak lagi pedagang yang menikmati keuntungan dari proses perdagangannya. Tapi, secara bulat-bulat uang sebanyak itu dan berbagai benefit-nya dinikmati mata rantai bisnis di luar negeri.
Untuk itu, kampanye penggunaan barang asli, terutama produk dalam negeri, perlu terus digalakkan secara nasional. Kalau di Jakarta ada Jakarta Great Sale 2016 dari 3 Juni hingga 17 Juli yang diikuti 78 mal dan 20 pasar tradisional yang menggelar operasi pasar murah, daerah tak boleh ketinggalan.
Daerah bahkan harus lebih spesifik lagi, seperti menempah pakaian (baju dan celana) pada penjahit setempat, perhiasan kalung, gelang, liontin, dan cincin hasil asahan jauhari lokal. Pasti semua barang asli itu lebih tinggi nilainya daripada barang palsu KW-KW-an! ***

Selanjutnya.....

TIONGKOK menolak putusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang membatalkan klaim mereka atas hampir semua wilayah perairan strategis Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Penolakan Tiongkok itu diikuti aksi-aksi unjuk kekuatan, menjadi sumbu baru konflik di kawasan LTS, karena "sembilan garis batas" yang diklaim Tiongkok mencakup zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara-negara ASEAN, termasuk ZEE Indonesia di Natuna.
Tiongkok sejak awal memboikot sidang Mahkamah Internasional di Den Haag itu. Beberapa hari sebelum sidang itu, Tiongkok menggelar latihan militer di kawasan yang disengketakan itu. Xinhua melaporkan sebuah pesawat terbang sipil Tiongkok berhasil melakukan tes kalibrasi di dua bandara baru di Kepulauan Spratly di LTS. Kedua bandara baru itu di pulau karang Mischief dan Subi, fasilitas yang memungkinkan pemindahan personel di Kepulauan Spartly (Kompas.com, 12/7/2016).
Masih di hari mahkamah itu memutuskan, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menolak putusan tersebut. "Keputusan itu tak memiliki kekuatan yang mengikat. Tiongkok takkan menerima keputuaan itu," tegas Kemenlu RRT.
Dubes Tiongkok untuk AS, Cui Tiankai, dikutip AFP, mengatakan di Washington keputusan arbitrase itu akan meningkatkan konflik bahkan konfrontasi. Menurut Cui, keputusan itu akan merusak atau melemahkan motivasi negara-negara untuk terlibat dalam negosiasi dan konsultasi untuk mengatasi sengketa mereka. Pada akhirnya, putusan itu akan melemahkan otoritas dan efektivitas hukum internasional, tambah Cui (Kompas.com, 13/7/2016).
Di sisi lain, Pemerintah AS menegaskan keputusan Mahkamah Arbitrase yang menyebut Tiongkok tak memiliki hak historis atas seluruh kawasan LTS bersifat mengikat secara hukum. Keputusan itu didukung PBB. Australia juga meminta Beijing untuk menghargai keputusan Mahkamah Arbitrase.
Di ASEAN, tempat klaim sembilan garis batas Tiongkok mencakup wilayah ZEE Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Filipina, hanya Filipina selaku penggugat ke mahkamah internasional yang menyambut putusan itu.
Menlu Filipina Perfecto Yasay menyatakan Pemerintah Filipina menegaskan komitmennya untuk mencari resolusi damai dan pengelolaan sengketa sambil tetap mempromosikan dan menegakkan perdamaian serta stabilitas kawasan.
Sedang Indonesia merespons protes Kemlu Tiongkok atas penangkapan nelayan mereka di Natuna, Presiden Jokowi langsung hadir dengan kapal perang di kawasan LTS. Solusi Indonesia: Ini dadaku! ***

Selanjutnya.....

KUDETA yang dilakukan elemen militer Turki Sabtu (16/7/2016) malam berhasil digagalkan oleh gerakan massa. Sebelumnya, kelompok yang menamakan diri "Dewan untuk Perdamaian di Tanah Air" mengatakan kudeta dilakukan untuk memastikan dan mengembalikan amanat konstitusi, demokrasi, HAM, kebebasan dan supremasi hukum.

Angkatan bersenjata Turki sudah lama menganggap diri mereka sebagai pengawal negara sekuler bentukan Mustafa Kemal Ataturk pada 1924. Militers sudah tiga kali melakukan kudeta sejak 1960 dan menggulingkan pemerintahan Islam (Kompas.com, 16/7/2016)
Ketika kudeta terjadi, Presiden Recep Tayyip Erdogan diwawancara reporter NTV dan CNN Turk di depan pintu peristirahatan kota wisata Marmaris. Dengan wajah terkejut Erdogan menyatakan bahwa dia masih menjabat presiden dang panglima tertinggi angkatan bersenjata Turki dan menegaskan pelaku kudeta akan membayar sangat mahal.
"Saya yakin upaya kudeta ini akan gagal," tegas Erdogan. "Saya mendesak warga Turki menduduki lapangan publik dan bandara. Saya tak pernah memercayai ada kekuasaan yang lebih tinggi dari kekuasaan rakyat."
Massa rakyat pun seketika turun memenuhi jalan-jalan dan bandara di dua kota utama Turki, Ankara dan Istanbul. Berkat kuatnya dukungan rakyat itu, kudeta kehilangan momentum. Rakyat bahkan berduyun-duyun mengelu-elukan kedatangan Erdogan di Bandara Internasional Ataturk, Istanbul.
Erdogan memang tokoh fenomenal dunia Islam Abad ke-21. Melalui Partai Keadilan dan Pembangunan (Adelet ve Kaikinma Partisi/AKP) yang dia dirikan, Erdogan kelahiran 26 Februari 1954 ini mampu menjalin relevansi Islam dalam sistem kenegaraan Turki yang sekuler warisan Ataturk. Itu dilakukan lewat amendemen Konstitusi setelah AKP menang pemilu 2013 dan Erdogan jadi Perdana Menteri.
Dia juga menghapus hukuman mati, mengeliminasi pelanggaran HAM, dan membangun komunikasi lebih santun dengan kelompok Kurdi. (blog Muhammad Zaini, Gebrakan Dakwah dan Politik Erdogan)
Dengan gerakan soft power "Islam adalah Solusi" (Al-Islam huwa al-hal), pengembangan dimensi Islam dalam pemerintahan Erdogan mampu membangkitkan pengaruh Turki yang berpenduduk 80 juta jiwa mengglobal dengan steril dari interest imperalisme.
Dengan pengaruhnya yang efektif di dunia barat (sebagai anggota Uni Eropa) dan di timur sebagai ujung tombak diplomasi duni Islam, grand strategy Erdogan oleh pengamat disebut "Neo Ottomasnisme", Dinasti Utsmaniah Baru, menguasai dunia dengan soft power-nya. ***

Selanjutnya.....

MODUS baru aksi teroris dilakukan lebih sederhana, tanpa bom, tapi lebih berbahaya bisa menewaskan lebih banyak orang. Aksi teror demikian dilakukan Mohamed Lahouaiej Bouhlel yang menabrakkan truk ke kerumunan orang di Nice, Prancis, Kamis malam (14/7/2016), menewaskan sedikitnya 84 orang.

Bouhlel, kelahiran Tunisia 31 tahun lalu itu, ayah satu anak berusia 3 tahun sudah mendapat kewarganegaraan Prancis. Dia kemudikan truk sewaan seberat 16 ton sejauh 2 kilometer di jalan tepi pantai Promenade des Anglais, Nice, menabrak secara zigzag hingga banyak korban anak-anak dan perempuan. Saat itu 14 Juli 2016 malam, warga Prancis dan turis berkerumun di sepanjang jalan tepi pantai menyaksikan kembang api peringatan Hari Nasional Bastille Day. (Kompas.com, 15/7/2016)
Pemerintah mengatakan pengemudi truk tewas ditembak polisi. Dalam truk itu polisi menemukan senjata serbu laras panjang, sebuah pistol, dan satu granat tangan. Meski demikian, Bouhlel tidak termasuk daftar terduga teroris aparat intelijen Prancis. Polisi juga belum menemukan kaitan Bouhlel dengan kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Polisi masih menyelidiki kemungkinan lain.
Polisi menggeledah rumah Bouhlel di kawasan Abattoirs, Nice. Keluarga Bouhlel kini dalam pemeriksaan polisi.
Truk memulai perjalanan dari daerah perbukitan di luar kota, sebelum akhirnya masuk ke pusat keramaian Kota Nice. Bouhlel memarkir truknya selama 9 jam sebelum serangan itu. Kepada polisi ia mengatakan sedang mengirim es krim.
Modus serangan teroris yang lebih sederhana itu jelas lebih berbahaya karena tanpa harus belajar merakit bom dengan bahan peledak yang tak mudah didapat. Tapi, cukup menyewa kendaraan, yang mudah dilakukan di mana saja, lalu bisa melakukan serangan di mana saja. Itu jelas jauh lebih berbahaya dari bom, yang sejak pembelian bahan peledaknya bisa terlacak aparat.
Peniruan cara sederhana yang lebih mudah dilakukan sukar dielakkan, di sisi lain menjadi lebih sukar dideteksi ancamannya. Modus baru ini menuntut aparat untuk lebih waspada, lebih tajam mengidentifikasi kelompok-kelompok yang diduga berpotensi melakukan serangan.
Partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya serangan teroris dengan cara sederhana itu amat diperlukan, dengan melaporkan kepada polisi setiap melihat gelagat yang mencurigakan.
Kewaspadaan tertinggi perlu pada kalangan rental mobil agar kendaraannya tak dijadikan alat oleh teroris untuk melakukan serangan. ***

Selanjutnya.....

MENGEMPLANG pajak secara universal pidana serius karena bisa membangkrutkan negara. Atas keseriusan pidana dimaksud, terlambat membayar pajak saja pelakunya disandera, dimasukkan penjara sampai melunasi tunggakan pajaknya.

Dengan UU Tax Amnesty yang telah diteken Presiden pekan ini, kualifikasi pidana pajak itu diubah. Jadi seperti Robinhood, kekayaan yang diperoleh secara melanggar hukum (dalam hal ini mengemplang pajak) disublimasi menjadi uang "halal" (dalam tanda petik). Dalam cerita Robinhood, "penghalalan" hasil rampokan itu dilakukan demi dibagikan ke rakyat jelata yang kelaparan akibat penguasa menindas mereka.
Kalau hasil rampokan Robinhood sebatas dari kolaborator penguasa yang lewat hutan, tax amnesty jauh lebih besar nilainya. Tak kepalang, euforia UU baru itu terjadi Rabu (13/7/2016) menciptakan rekor tertinggi sepanjang sejarah jumlah transaksi di bursa efek Indonesia (BEI), mencapai 377.132 kali transaksi dalam sehari.
Indeks harga saham gabungan (IHSG) juga mencatat rekor pada 5.133,93, diikuti rekor transaksi perdagangan hari itu sebesar Rp7,68 triliun, jauh di atas rata-rata transaksi harian Rp5,84 triliun. Total pembelian bersih investor asing sejak awal tahun hingga hari itu mencapai Rp17,96 triliun. (Metrotvnews, 13/7/2016)
Demikian besar dampak positif absahnya UU Tax Amnesty, ke depan bisa jauh lebih signifikan lagi, sebanding dana yang bakal masuk, pernah diperkirakan sebesar Rp10 ribu triliun. Kemungkinan itu cukup besar karena tarif pelunasan UU Tax Amnesty amat rendah, hanya 2,5%. Padahal kalau yang dikemplang pajak penghasilan badan, tarifnya bisa 20% sampai 35%.
Kesan Robinhood dan amat rendahnya tarif tax amnesty dibanding dengan tarif yang dikemplang, mendorong munculnya uji materi UU Tax Amnesty yang disampaikan pada Rabu (13/7/2016) itu juga ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada dua pihak yang mengajukan uji materi ke MK, Yayasan Satu Keadilan (YSK) dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI).
Banyak pasal UU Tax Amnesty bertentangan dengan konstitusi, kata Ketua YSK Sugeng Teguh Santoso, seperti memberi imunitas pada pelanggar hukum, yakni pembatasan upaya hukum dan informasi soal asal-usul harta dengan memidana setiap orang yang membocorkan informasi tentang pengemplang pajak yang minta pengampunan.
"Aturan ini membuka peluang buat pelaku tindak pidana melakukan pencucian uang!" tegas Sugeng.
Hal yang sudah pasti, UU ini mencuci uang hasil tindak pidana mengemplang pajak! ***

Selanjutnya.....

MESKI Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandy telah mengeluarkan larangan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) untuk mudik menggunakan mobil dinas (Kompas.com, 29/6/2016), sang Menpan-RB itu sendiri, Yuddy Chrisnandi, beserta anak dan istrinya, Rabu (6/7/2016), mudik ke Bandung menggunakan mobil dinas.

Jadi lebih menarik, karena mudik dengan mobil dinas dan pengawalan khusus pejabat negara itu, Menteri Yuddy ternyata tidak lolos dari jebakan kemacetan. Padahal, dia mudik pada hari H Lebaran. Namun, baru memasuki pintu tol Bambu Apus, tol lingkar luar Jakarta, sudah macet. (Kompas.com, 7/6/2016)
Menanggapi menteri mudik dengan mobil dinas itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan seharusnya Menteri Yuddy memberikan contoh kepada bawahannya. Khususnya, terkait reformaai birokrasi di kementerian dan lembaga.
"Hal seperti ini sepatutnya ditimbang baik-baik oleh pejabat dan penyelenggara negara. Reformasi birokrasi tidak mungkin bisa berhasil jika tidak ada contoh kuat dari atas," ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. (Kompas.com, 13/7/2016)
Peraturan Menpan-RB Nomor 48 Tahun 2013 mengatur perihal kendaraan dinas sebagai bagian dari sarana kementerian. Sarana dan prasarana kantor kementerian termasuk kendaraan dinas jelas digunakan untuk penunjang proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan. "Bukan untuk kepentingan di luar itu, seperti kepentingan pribadi," ujar Giri.
Bahkan, menurut Giri, Pasal 9 Permen tersebut mengatur pemberian kendaraan dinas adalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Kendaraan dinas di sini termasuk kendaraan dinas menteri hingga kendaraan operasional.
Namun, Menteri Yuddy merasa tidak ada yang salah dengan tindakannya menggunakan mobil dinas saat mudik Lebaran. Menurut dia, ada dua jenis kendaraan yang disediakan oleh pemerintah, yaitu kendaraan yang melekat dengan jabatan dan kendaraan operasional.
Adapun kendaraan yang dipakai, kata Yuddy, adalah fasilitas yang melekat dengan jabatannya sebagai menteri. Lagi pula, menurut Yuddy, saat itu ia tidak menggunakan pelat nomor kementerian. "Yang saya gunakan saat mudik adalah mobil dinas yang melekat dengan jabatan saya. Saya bisa menggunakannya untuk apa saja, termasuk mudik maupun mengantar keluarga saya," jelas Yuddy. (Kompas.com, 11/7/2016)
Meski demikian, Direktur Gratifikasi KPK tetap menegaskan apa pun alasannya, menteri dilarang menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi. ***

Selanjutnya.....

KLAIM Tiongkok atas seluruh kawasan Laut Tiongkok Selatan dengan "sembilan garis batas" dibatalkan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda, Selasa (12/7/2016). Tiongkok juga dinyatakan telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut Tiongkok Selatan.

"Tiongkok telah melanggar hak kedaulatan Filipina di zona ekonomi eksklusifnya dengan cara melakukan penangkapan ikan dan eksplorasi minyak, membangun pulau buatan dan tidak melarang para nelayan Tiongkok bekerja di zona tersebut," demikian Mahkamah Arbitrase Internasional. (Kompas.com, 12/7/2016)
Filipina sebelumnya membawa sengketa wilayah Laut Tiongkok Selatan ke Mahkamah Internasional. Pemerintah Filipina menentang apa yang disebut Tiongkok sebagai "sembilan garis batas" yang intinya mengklaim semua kawasan Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayah Tiongkok. Sengketa antara Filipina dan Tiongkok itu terfokus pada perairan yang diperkirakan menjadi jalur perdagangan internasional yang bernilai 5 triliun dolar AS setiap tahunnya.
Perairan sengketa itu juga memiliki kekayaan ikan melimpah dan diperkirakan mengandung cadangan minyak dan gas alam serta hasil bumi lainnya. "Mahkamah memutuskan bahwa tak ada dasar hukum apa pun bagi Tiongkok untuk mengklaim hak historis terkait sumber daya alam di lautan yang disebut masuk ke 'sembilan garis batas'," demikian Mahkamah.
Hakim panel Mahkamah Arbitrase menegaskan hak-hak historis yang dimiliki Tiongkok, jika ada, secara otomatis hilang jika hal tersebut tak sesuai dengan penetapan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif yang disepakati dalam perjanjian PBB.
Menlu Filipina Perfecto Yasay menyambut baik putusan Mahkamah Internasional itu menyatakan, "Pemerintah Filipina menegaskan komitmennya untuk mencari resolusi damai dan pengelolaan sengketa sambil tetap mempromosikan dan menegakkan perdamaian serta stabilitas kawasan."
Resolusi damai dalam menegakkan kedaulatan dan stabilitas kawasan yang ditempuh Filipina merupakan contoh baik dalam memelihara hubungan antarnegara bertetangga. Selain resolusi damai menenteramkan hati rakyat negeri sendiri karena menghindari konflik fisik dalam penyelesaian masalah dengan negara tetangga, juga menenteramkan tetangga karena resolusi damai mereduksi potensi kekerasan.
Penerapan prinsip resolusi damai itu layak jadi bandingan bagi Indonesia yang juga ada singgungan kepentingan dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Juga belajar dalam bersengketa di Mahkamah Internasional agar tak kalah seperti dalam kasus Sipadan dan Ligitan. ***

Selanjutnya.....

PEMERINTAH melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta maaf kepada masyarakat terkait banyaknya persoalan dalam layanan mudik. Kemacetan parah di tol Brebes Timur yang berujung pada tewasnya belasan pemudik menjadi sorotan masyarakat.
"Saya Mendagri, atas nama pemerintah, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang mudik, khususnya kepada keluarga yang tertimpa musibah," kata Tjahjo, Sabtu (Kompas.com, 9/7/2016).
Menurut Tjahjo, pemerintah telah berusaha maksimal mempercepat pembuatan jalan tol dan perbaikan jalan itu dilakukan untuk memudahkan dan memberi kenyamanan masyarakat dalam arus mudik dan arus balik. "Adanya musibah dan masih adanya kekurangnyamanan dalam perjalanan menjadi evaluasi kami, pemerintah, khususnya Kemdagri," ujar Tjahjo.
Data resmi Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Brebes, Jawa Tengah, sebanyak 17 pemudik meninggal di kawasan itu selama arus mudik sejak 29 Juni hingga 5 Juli 2016.
Sejumlah korban meninggal keracunan CO2 setelah terjebak macet dalam mobil pribadi lebih enam jam dengan kondisi AC menyala. Korban jenis ini antara lain Azizah (1) asal Kutoarjo dan Suhartiningsih (49) asal Jakarta.
Korban terbanyak penumpang bus yang terjebak kemacetan antara lain Sundari (58), asal Purworwjo, dari bus PK; Susyani (36), asal Cibinong, dari bus RI; Suharyati (50), dari bus SA; Poniatun (46), asal Kebumen, dari bus ZT.
Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala menilai kemacetan parah di jalur tol Brebes Timur disebabkan tak adanya antisipasi peningkatan volume kendaraan. Arus mudik tahun mendatang harus memperhitungkan berbagai kemungkinan, termasuk skenario terburuk yang mungkin terjadi. Kemungkinan terburuk itu dipublikasikan untuk diketahui masyarakat.
Idealnya, setelah jatuh korban jiwa, sumbatan arus kendaraan pada loket pembayaran tol dibuka dengan menggratiskan kendaraan pemudik lewat. Jumlah kendaraan yang lewat tetap dihitung, agar berapa kerugian untuk penyelamatan nyawa manusia yang lebih banyak lagi itu nanti diganti pemerintah.
Untuk itu, pemerintah mempertimbangkan nilai nyawa seorang warga negara lebih tinggi dari kerugian materi yang harus ditanggung negara akibat kebijakan melepas pemudik dari jebakan macet belasan jam.
Kebijakan itu bisa diambil jika negara—dalam bentuk kewenangan membuat kebijakan—hadir di tengah kemacetan fatal itu. Tapi, akibat negara tak hadir, sampai belasan yang tewas dibiarkan terus berlanjut. ***

Selanjutnya.....

INDONESIA diprediksi tidak akan menjadi kekuatan baru, baik di regional apalagi pentas global, sebagaimana diperkirakan selama ini. Salah satu penyebabnya, tidak terlihat intensi dan kapasitas pemimpin politik atau ekonomi untuk memproyeksikan kekuatan Indonesia ke level internasional.

Itu kesimpulan kuliah umum Profesor Richard Robison di Universitas Melbourne, Selasa (5/7/2016), dalam kegiatan mahasiswa asal Indonesia yang dipandu Profesor Vedy R Hadiz. Richard terkenal dengan karya-karyanya mengenai ekonomi politik Indonesia, antara lain Indonesia: The Rise of Capital yang telah menjadi buku referensi berpengaruh. (Kompas.com, 8/7/2016)
Richard mengkritik anggapan populer saat ini mengenai kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan regional dan internasional. Banyak pakar berpendapat, kebangkitan tersebut didorong kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan melewati transisi demokrasi.
Selain itu, Indonesia juga dipuji sebagai model bagaimana demokrasi berjalan di negara mayoritas muslim. Namun, Richard mempertanyakan dasar-dasar pandangan tersebut.
Menurut dia, kekuatan ekonomi dan sosial di Indonesia dibangun dengam cara yang tidak mensyaratkan proyeksi eksternal kekuatan negara. Catatan historis membuktikan, konstelasi domestik kepentingan-kepentingan sosial cenderung menentukan apakah kekuatan negara diperlukan dalam kebangkitannya.
Ketiadaan faktor intensi dan kapasitas pemimpin politik atau ekonomi yang memproyeksikan kekuatan Indonesia ke level regional atau global sebagai dasar untuk kebangkitan Indonesia yang diungkap Richard itu agaknya tak mengada-ada. Realitasnya, elite politik Indonesia bukan saja cenderung inward looking, bahkan lebih sempit lagi, orientasinya berlebihan terhadap kepentingan politik golongan dan pribadi.
Contohnya, hak rakyat untuk memilih kepala daerah saja mereka rampas—sampai akhirnya hak tersebut dikembalikan Mahkamah Konstitusi. Sedang kiprah pemimpin negara atau pemerintah ke pentas global, bukan berjuang menampilkan Indonesia sebagai kekuatan baru di pentas dunia seperti generasi Bung Karno.
Tapi, keliling dunia dengan tangan di bawah meminta-minta pinjaman buat mendanai proyek-proyek yang menopang popularitas rezim di dalam negeri. Hasilnya, bukan tampil dan menonjolkan peran sebagai kekuatan baru di dunia, melainkan malah memperkuat realitas ketergantungan baru. Jadi, kritik Richard tentang ketiadaan kapasitas itu layak diapresiasi atas apa adanya. ***

Selanjutnya.....

REALITAS antilogis lalu lintas mudik tahun 1437 Hijriah atau 2016 terjadi amat mencolok, namun mengandung berkah yang luar biasa. Realitas antilogis itu adalah sarana dan prasarana jalan yang semakin dipermulus dengan semakin panjangnya jalan tol yang selesai dibangun, tapi semakin panjang dan semakin lama pula kemacetan mudik terjadi.

Namun, akibat kemacetan yang semakin panjang dan lama itu, sehingga banyak kendaraan tak bergerak atau bergeraknya hanya beringsut-ingsut, rupanya membawa berkah tersendiri. Yakni, jumlah kecelakaan mudik tahun ini turun 21% dibanding dengan tahun lalu terhitung hari keenam sebelum Lebaran hingga hari pertama Idulfitri.
Dari data Kementerian Perhubungan, kecelakaan tahun ini 1.289 kasus, dibanding dengan tahun lalu 1.622 kecelakaan (Kompas.com, 7/7/2016). Jumlah korban meninggal dunia dalam periode tersebut juga berkurang 25%, dari 328 korban tahun 2015, menjadi 244 korban pada tahun ini.
Meski di balik itu ada sebanyak 12 orang meninggal akibat kemacetan, yang memicu stres atau menyulut penyakit penyebab kematiannya karena kurang baiknya persiapan bantuan tim kesehatan di titik-titik kemacetan fatal jalan tol. Namun, Kemenkes yang menjadi sorotan, melalui Kepala Pusat Krisis Kemenkes Achmad Yurianto menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan para korban meninggal dunia dalam kemacetan panjang di jalan tol.
"Kelelahan dan kekurangan cairan dapat berdampak fatal, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, orang tua, dan mereka yang memiliki penyakit kronis (hipertensi, diabetes, atau jantung)," ujar Yurianto. "Ditambah kondisi kabin kendaraan yang kecil, tertutup, dan pemakaian AC yang terus-menerus. Hal ini akan menurunkan kadar oksigen dan meningkatkan CO2." (Kompas.com, 6/7/2016)
Untuk mengurangi risiko semacam itu menimpa pemudik, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Oscar Primadi mengingatkan agar warga masyarakat yang melakukan perjalanan jauh memastikan kondisi kesehatan tubuhnya. Untuk membantu pemudik, menurut Oscar, Kemenkes telah menyiagakan 3.583 sarana kesehatan yang terdiri dari 870 posko kesehatan, 2.000 puskesmas, 371 rumah sakit, dan 207 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
Selain itu, Kemenkes juga menyiapkan layanan darurat medik 119. Sayangnya, semua kesiagaan dan fasilitas itu kurang publikasi. Seperti layanan darurat medik 119, hanya sedikit orang yang tahu, sehingga akibat fatal terjadi tanpa pertolongan tepat waktu saat stres kemacetan mudik. ***

Selanjutnya.....

SETELAH fenomena El Nino dengan kemarau panjang pada 2014, produksi padi di Lampung pada 2015 kembali membaik mencapai 3,64 juta ton gabah kering giling (GKG), naik sebanyak 321,83 ribu ton atau 9,69% dibanding dengan 2014.

Selain lebih kondusifnya iklim pada 2015, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan terjadi berkat giatnya ekstensifikasi (manambah luas areal tanaman padi) maupun berhasilnya program intensifikasi (peningkatan produktivitas tanaman padi). "Kenaikan produksi terjadi karena kanaikan luas panen 58,54 ribu hektare atau 9,02%, serta produktivitas naik 0,31 kuintal per hektare atau 0,61%," ujar Kepala BPS Provinsi Lampung Yeane Irmaningrum (Antara, 4/7/2016).
Peningkatan produksi itu sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar Provinsi Lampung meningkatkan produksi padi secara bertahap hingga kenaikan dari 2014 mencapai 1 juta ton pada 2017. Dari data BPS itu terlihat, peningkatan produksi gabah signifikan dicapai lewat ekstensifikasi, hampir 10%. Sedang dari intensifikasi di bawah 1%.
Perluasan areal tanam seluas 58,54 ribu hektare dapat meningkatkan produksi lebih 300 ribu ton. Berarti, untuk mencapai kenaikan 1 juta ton dari produksi 2014, hingga 2017 diperlukan perluasan areal lebih dari 120 ribu hektare lagi, atau menambah 60 ribu hektare lebih setiap tahunnya. Itu jelas bukan tugas ringan.
Lebih berat lagi, mencari lahan baru untuk ekstensifikasi tanaman padi seluas itu dalam setahun. Untuk itu, upayanya telah dilakukan Pemprov Lampung selama ini dengan membagi tugas pencetakan sawah baru ke semua kabupaten yang memungkinkan.
Salah satu dasarnya dengan proyek memperpanjang jaringan irigasi teknis tersier, pembangunan infrastruktur yang tak kecil biayanya. Seiring itu, memperbanyak pembangunan embung penahan air hujan agar tidak bablas ke laut.
Lebih tepat lagi perpanjangan jaringan irigasi teknis tersier itu diarahkan ke kawasan sawah tadah hujan, yang masih merupakan sebagian besar dari areal tanaman padi di Lampung. Dengan pengarahan jaringan tersier irigasi teknis ke areal sawah tadah hujan, dua prospek peningkatan produksi—ekstensifikasi dan intensifikasi—bisa dikayuh seiring.
Sebab, meningkatkan klasifikasi teknis sawah tadah hujan menjadi irigasi teknis juga menjadi proyek intensifikasi, meningkatkan produktivitas lahan. Artinya, harus lebih banyak cara ditempuh untuk mencapai target peningkatan produksi dengan ketersediaan lahan yang terbatas buat ekstensifikasi. ***

Selanjutnya.....

SEKJEN Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Indonesia masuk kategori darurat penyalahgunaan kekuasaan. Itu ia ungkapkan terkait ramainya hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, akhir-akhir ini.

Pekan lalu, dalam OTT, KPK menangkap I Putu Sudiartana, anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat. Putu ditetapkan sebagai tersangka menerima suap terkait proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat.
Setelah itu, akhir pekan lalu, KPK menangkap panitera PN Jakarta Pusat, Santoso. Ia ditetapkan sebagai tersangka menerima suap terkait kasus perdata, bersama pengacara Raoul Adhitya Wiranatakusumah (RAW) dan A Yani, staf kantor advokat RAW. Ini menyusul operasi TOT terhadap panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution, akhir April lalu, dan panitera PN Jakarta Utara, Rohadi, terkait kasus penyanyi Saipul Jamil.
TOT terhadap politikus, KPK sebelumnya menangkap M Sanusi, politikus Partai Gerindra di DPRD DKI, terkait kasus Perda Reklamasi. "Ini menunjukkan Indonesia masuk kategori darurat penyalahgunaan kekuasaan," ujar Hasto, Sabtu. (Kompas.com, 2/7/2016)
PDI Perjuangan, menurut Hasto, senantiasa mengingatkan para kadernya bahwa persoalan korupsi benar-benar merupakan persoalan bersama. Ia pun berharap agar tindakan KPK memberikan efek jera kepada pelaku dan juga pembelajaran bagi seluruh pihak bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak boleh dilakukan.
"Diperlukan komitmen untuk mencegah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan korupsi," ujar Hasto. "Semua harus bekerja sama ke sana. Bangsa ini hanya bisa maju apabila kita bisa mengatasi penyakit sosial, hukum termasuk korupsi."
Pada posisi PDIP sebagai partai berkuasa, pernyataan Hasto bahwa kondisi bangsa masuk kategori darurat penyalahgunaan kekuasaan itu dengan sendirinya merupakan autokritik terhadap partainya sendiri sebagai pengelola kekuasaan.
Apalagi, serial TOT oleh KPK tahun ini diawali dengan TOT terhadap politikus PDIP, Damayanti Wisnu Putranti, terkait kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Jadi, kondisi darurat penyalahgunaan kekuasaan simultan di segenap relung dan sendi kekuasaan, tanpa kecuali merasuki tubuh partai berkuasa.
Mungkin bukan kebetulan jika darurat penyalahgunaan kekuasaan itu mencuat di ambang Idulfitri. Sebab, dengan itu menjadi jelas, dari apa kalangan yang punya kekuasaan untuk memfitrikan diri. Andaikan mereka menyadari. ***

Selanjutnya.....

POTENSI zakat Indonesia dalam setahun mencapai Rp217 triliun, tapi realisasinya yang saat ini terhimpun baru satu persen atau Rp2,73 triliun.

"Tugas kita semua untuk bisa mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia, agar dana yang terhimpun dapat memberikan pengaruh lebih besar terhadap upaya pengentasan kemsikinan," ujar relawan Dompet Duafa Bambang Widjojanto dalam refleksi Milad 23 Tahun Dompet Duafa, Jumat. (Kompas.com, 1/7/2016)
Menurut mantan wakil ketua KPK itu, dalam 20 tahun terakhir lembaga amil zakat berkembang cukup pesat di Indonesia. Namun, di sisi lain, penduduk miskin dan kaum duafa di Indonesia justru terus bertambah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2015 penduduk miskin Indonesia mencapai 28,15 juta orang atau 11,13% dari total penduduk. Jumlah itu lebih besar dari September 2014 sebesar 27,73 juta orang atau 10,96% dari total penduduk.
Kenyataaan itu menunjukkan betapa relevan upaya mengoptimalkan penerimaan zakat lewat mengaktualisasikan potensi yang amat besar itu. Dalam buka puasa Badan Amil Zakat nasional (Baznas) Provinsi Lampung medio Ramadan lalu, diusulkan untuk memperbanyak unit penerima zakat (UPZ) sebagai tentakel penjangkau muzaki (wajib zakat) ke kelompok-kelompok warga yang potensial.
UPZ menurut UU Pengelolaan Xakat No. 23/2011 adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas untuk membantu pengumpulan zakat. Idealnya UPZ dibentuk Bazda (organ Baznas di kabupaten/kota) pada unit-unit kegiatan atau organisasi yang ada di daerahnya. Misalnya di kantor Gapensi, tempat berkumpulnya para pemborong yang relatif kaya dengan penghasilan yang besar. UPZ bisa membantu para pengusaha menghitung untuk melunasi zakat mal dan penghasilan. Dengan begitu UPZ membantu pengusaha untuk menghantarkan kebahagiaan di dunia berlanjut ke akhirat masuk surga.
Dalam acara Baznas Provinsi Lampung itu terungkap, sebuah UPZ yang dibentuk pimpinna RS Urip Sumohardjo, Bandar Lampung, tahun lalu mampu menghimpun zakat sekitar Rp300 juta dari para dokter dan staf RS tersebut.
Dengan satu UPZ saja bisa mengumpul zakat sebesar itu, kalau UPZ diperbanyak di setiap unit kegiatan dan usaha masyarakat, potensi yang besar itu perlahan akan terealisasi. Itu didukung Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti Daarut Tauhid yang membuka UPZ bekerja sama dengan Mal Chandra, Tanjungkarang.
Semakin banyak UPZ sebagai tentakel zakat dibentuk, akan semakin cepat realisasi zakat mengentaskan kemiskinan. ***

Selanjutnya.....

SESUAI dengan instruksi Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyebutkan target pemerintah pada arus mudik dan balik Hari Raya Idulfitri tahun ini zero accident atau tanpa kecelakaan.

Kalau target itu tercapai tentu akan tercipta rekor mudik zero accident. Tetapi menciptakan rekor mudik zero accident jelas tak semudah mengumpulkan orang menciptakan rekor makan durian gratis terbanyak.
Untuk mencapai target itu, sepanjang Juni lalu Kementerian Perhubungan memeriksa kelayakan seluruh moda transportasi, darat, air, dan udara. "Terdapat 1.000 bus AKAP (antarkota antarprovinsi) itu di Jakarta saja yang diperiksa. Ada 529 pesawat dan sekitar 5 hingga 10 di antaranya tidak layak jalan," kata Jonan. Seluruh moda yang tak layak akan dilarang beroperasi. (viva.co.id, 16/6/2016)
Target itu tak sembarangan. Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengisi seminar bulanannya dengan tema Tinjauan sosial pencapaian zero accident saat mudik Lebaran, Rabu (29/6/2016). Menurut Prof Sunyoto Usman, peneliti Pustral, permasalahan yang timbul saat mudik tidak bisa hanya ditangani secara teknis, tetapi juga dapat ditangani melalui sektor sosial. (ugm.ac.id, 30/6/2016)
Banyak sekali aspek sosial yang dapat mewakili penanganan masalah yang timbul saat mudik Lebaran. Salah satunya cara preventif yang diterapkan melalui edukasi transportasi kepada masyarakat, khususnya usia dini. "Melalui edukasi transportasi, diharapkan masyarakat memahami aturan dalam menggunakan transportasi sehingga mengurangi angka kecelakaan," ujar Sunyoto.
Seminar merekomendasikan riset mengenai persoalan transportasi mudik Lebaran juga mengharapkan munculnya aksi-aksi yang dapat mewujudkan semangat zero accident seperti yang digagas Kemenhub. Dari seminar UGM itu terpenting dipetik adalah usaha menanamkan semangat zero accident pada semua lapisan masyarakat, bahkan melalui sistem edukasi sejak usia dini. Arahan UGM itu menyelaraskan target zero accident dengan kondisi yang realistis ketimbang target rekor-rekoran cuma menjadi retorika kosong.
Kondisi realistis itu data Korlantas Polri, kecelakaan mudik 2015 menewaskan 646 orang (setiap hari 40 orang tewas selama periode mudik) yang meliputi 5.514 kejadian atau naik 7% dibanding 2014. (Kompas.com, 26/6/2016)
Terpenting zero accident saat mudik menjadi semangat yang menggelora di dada setiap warga bangsa. Setiap orang waspada dan berusaha menghindari kecelakaan mudik! ***

Selanjutnya.....

INSTRUKSI Presiden Joko Widodo agar harga daging sapi sebelum Idulfitri di bawah Rp80 ribu/kg telah terwujud. "Yang terpenting, sekarang program Pak Presiden harga di bawah Rp80 ribu jadi kenyataan," ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kompleks Istana Presiden, Kamis. (Kompas.com, 30/6/2016)

Namun, Amran mengakui harga daging sapi di Indonesia belum merata, masih ada daging sapi seharga di atas Rp120 ribu per kilogram.
Amran mengapresiasi daging-daging impor yang tembus sampai ke lapak-lapak di pasar. Sebab, selama ini daging impor tidak sampai ke sana. "Selama negara ini ada, ini pertama (daging impor) tembus ke lapak-lapak," ujar Amran.
Amran menegaskan hampir setiap hari mengecek harga daging ke pasar. Hari Kamis itu, Amran sidak ke Pasar Sayur Cipulir, Jakarta Selatan. Ia lihat daging sapi murah, daging sapi beku dan segar, telah masuk ke pasar.
Pemerintah mencatat ada 18 pasar yang nantinya menjual daging sapi murah. Antara lain Pasar Sayur Cipulir, Pasar Kramatjati, dan Pasar Santa. Pasar-pasar tersebut akan menerima stok daging dari para importir daging sapi yang menjadi mitra pemerintah. (Metrotvnews, 30/6/2016)
Saat di Pasar Sayur Cipulir, Amran mendapati harga daging sapi beku dijual Rp80 ribu/kg, sedang daging segar Rp85 ribu/kg. Pantauan Metrotvnews, daging-daging tersebut dipasok Artha Graha Peduli.
Keberhasilan pemerintah mewujudkan harga daging sapi di bawah Rp80 ribu/kg, meski baru di 18 pasar dari ribuan pasar di Tanah Air, jelas layak dihargai. Itu menunjukkan bahwa dengan cara tertentu dan skala tertentu, keinginan Presiden bisa diwujudkan. Tentunya kemudian dievaluasi, apakah cara itu bisa diperluas skalanya hingga mengover seluruh kebutuhan daging sapi murah di semua pasar dalam negeri? Artinya, menjadikan langkah ad-hoc (darurat) pengisian daging impor ke lapak-lapak pasar tradisional itu sebagai langkah permanen.
Kemungkinan membanjiri semua pasar dengan daging impor hanya karena dengan cara itu harga daging sapi bisa ditekan jadi Rp80 ribu/kg, tentu tak masuk akal sehat. Maksudnya, cara darurat itu hanya berlaku sementara, selanjutnya harus mendorong sistem pengadaan yang lebih rasional untuk terwujudnya harga daging sapi sesuai nilai pasarnya, seperti negara tetangga—setara Rp56.100/kg.
Kemampuan menciptakan harga daging sapi murah dengan cara yang normal, tidak justru menyeret negara dalam kondisi darurat dengan mengamalkan cara-cara darurat, menjadi tantangan rezim berkuasa. ***

Selanjutnya.....

SBMPTN—Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri—2016 menghasilkan supremasi Lampung, terbaik di luar Jawa. Di kelompok Soshum, Lampung peringkat V nasional menyisihkan Jawa Timur dan Jawa Barat di peringkat VI dan VII. Sedang di kelompok Saintek, Lampung di peringkat VII dengan Sumbar, Sumsel, dan Riau di bawahnya. Selengkapnya peringkat SBMPTN 2016 rilis panitia yang dikutip (Kompas.com, 28/6/2016):

10 besar kelompok Soshum: 1. DKI Jakarta, dengan rata-rata nilai 595,60. 2. DI Yogyakarta (588,81). 3. Banten (572,00). 4. Jawa Tengah (571,90). 5. Lampung (566,51). 6. Jawa Timur (565,41). 7. Jawa Barat (563,81). 8. Sumatera Selatan (553,86). 9. Sumatera Barat (548,24). 10. Babel (543,76).
10 besar kelompok Saintek: 1. DKI Jakarta (623,91). 2. DI Yogyakarta (611,07). 3. Banten (601,36). 4. Jawa Tengah (595,49). 5. Jawa Barat (591,69). 6. Jawa Timur (583,60). 7. Lampung (565,39). 8. Sumatera Barat (560,39). 9. Sumatera Selatan (558,16). 10. Riau (556,79).
Menurut Ketua Panitia SBMPTN 2016 Rochmat Wahab, rata-rata nilai peserta berdasar pada asal wilayah ini bisa menggambarkan kualitas pendidikan di daerah. Dengan demikian, tampilnya Lampung sebagai provinsi terbaik di luar Jawa pada hasil SBMPTN itu sekaligus menunjukkan kualitas pendidikan di Lampung yang memuncak pada tahun terakhir ini.
Prestasi peningkatan kualitas pendidikan Provinsi Lampung itu bisa disebut signifikan karena pada kelompok Soshum bahkan mampu melampaui prestasi Jawa Timur dan Jawa Barat. Tentu, prestasi ini cukup membanggakan. Namun, menjadi beban berat bagi daerah ini untuk mempertahankannya.
Beratnya mempertahankan prestasi yang telah dicapai itu pernah dialami di bidang olahraga, yang sepanjang 1990-an Lampung selalu lima besar dalam perolehan medali Pekan Olahraga Nasional (PON). Tapi belakangan, untuk bertahan di kelompok peringkat 10 besar saja sering kewalahan.
Untuk itu, saat berada di posisi terbaik yang bisa dicapai kualitas pendidikan dewasa ini, menjadi keharusan bagi Dewan Pendidikan Provinsi Lampung untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari tercapainya prestasi tersebut. Kemudian, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang terkait dengan lulusan SLTA peserta SBMPTN, faktor-faktor tersebut dijaga dan diperkuat sehingga prestasi tersebut ke depan bukan hanya bisa dipertahankan, tetapi juga terus ditingkatkan. Kemampuan menjaga dan meningkatkan prestasi itu untuk membuktikan capaian ini bukan sekadar kebetulan. ***

Selanjutnya.....