Kata Kunci

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda Fazani

Realisasi UMP untuk Guru Honorer!

GUBERNUR Jawa Barat Ahmad Heryawan dan DPRD Jabar menyiapkan bayaran guru honorer sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) melalui APBDP 2016. Namun, muncul Forum Honorer melakukan pungutan ke para guru honorer dengan alasan untuk biaya pemberkasan. Padahal, DPRD hanya meminta jumlah data nominatif, bukan daftar nama. Sebab, daftar nama didapat dari Disdik. (Akun FB PB PGRI, 19/7/2016; 14.59)
Usaha baik Pemprov Jabar yang bisa dijadikan model gaji guru honorer di semua provinsi itu terganggu oleh kebiasaan buruk cari kesempatan dalam kesempitan. Diharapkan Pemprov dan DPRD bisa mengatasi gangguan itu, hingga impian guru honorer dapat bayaran sebesar UMP terwujud.
Di Lampung, untuk penyesuaian bayaran guru honorer pada UMP tinggal melakukan peningkatan dari perbaikan kesejahteraan guru honorer yang telah dilakukan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pada 2015 Pemprov Lampung telah memberikan insentif kesejahteraan kepada 16.670 guru honorer murni dengan alokasi anggaran Rp30 miliar. Dana kesejahteraan itu diberikan kepada guru honorer murni yang tersebar di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Mereka terdiri dari guru TK/raudathul atfal sebanyak 2.000 orang, guru SD/ibtidaiah 8.000 orang, guru SMP/tsanawiah sebanyak 6.670 orang. (Menuju Lampung Maju dan Sejahtera, 2016, halaman 46)
Penyesuaian bayaran guru honorer pada UMP itu realisasinya dalam Menuju Lampung Maju dan Sejahtera bisa masuk program Wujudkan Generasi Sekolah Sehat, pada kelompok kerja Memperluas Kesempatan Kerja dan Akses Pendidikan serta Kesehatan.
Untuk itu, dengan peningkatannya pada 2016 telah selesai dianggarkan, pencapaian angkanya mencapai UMP harus dilakukan secara bertahap. Tapi, dengan itu dipertegas tujuan peningkatan insentif secara bertahap itu sampai terwujudnya UMP diterima oleh para guru honorer murni di Provinsi Lampung.
Dengan dana insentif dari Pemprov menuju tingkat UMP itu diharapkan bisa meringankan beban hidup guru honorer murni sehingga bisa memaksimalkan perannya sebagai pendidik. Dengan itu kualitas pendidikan bisa menjadi lebih baik, juga angka partisipasi kasar (APK) yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) ikut meningkat.
Atas semua itu, membanding peran aktif DPRD Jabar dalam merealisasikan UMP bagi guru honorer, diharapkan DPRD I Provinsi Lampung juga proaktif mempercepat tahapan mencapai UMP buat guru honorer di Lampung. ***

0 komentar: