SEKJEN Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Indonesia masuk kategori darurat penyalahgunaan kekuasaan. Itu ia ungkapkan terkait ramainya hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, akhir-akhir ini.
Pekan lalu, dalam OTT, KPK menangkap I Putu Sudiartana, anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat. Putu ditetapkan sebagai tersangka menerima suap terkait proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat.
Setelah itu, akhir pekan lalu, KPK menangkap panitera PN Jakarta Pusat, Santoso. Ia ditetapkan sebagai tersangka menerima suap terkait kasus perdata, bersama pengacara Raoul Adhitya Wiranatakusumah (RAW) dan A Yani, staf kantor advokat RAW. Ini menyusul operasi TOT terhadap panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution, akhir April lalu, dan panitera PN Jakarta Utara, Rohadi, terkait kasus penyanyi Saipul Jamil.
TOT terhadap politikus, KPK sebelumnya menangkap M Sanusi, politikus Partai Gerindra di DPRD DKI, terkait kasus Perda Reklamasi. "Ini menunjukkan Indonesia masuk kategori darurat penyalahgunaan kekuasaan," ujar Hasto, Sabtu. (Kompas.com, 2/7/2016)
PDI Perjuangan, menurut Hasto, senantiasa mengingatkan para kadernya bahwa persoalan korupsi benar-benar merupakan persoalan bersama. Ia pun berharap agar tindakan KPK memberikan efek jera kepada pelaku dan juga pembelajaran bagi seluruh pihak bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak boleh dilakukan.
"Diperlukan komitmen untuk mencegah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan korupsi," ujar Hasto. "Semua harus bekerja sama ke sana. Bangsa ini hanya bisa maju apabila kita bisa mengatasi penyakit sosial, hukum termasuk korupsi."
Pada posisi PDIP sebagai partai berkuasa, pernyataan Hasto bahwa kondisi bangsa masuk kategori darurat penyalahgunaan kekuasaan itu dengan sendirinya merupakan autokritik terhadap partainya sendiri sebagai pengelola kekuasaan.
Apalagi, serial TOT oleh KPK tahun ini diawali dengan TOT terhadap politikus PDIP, Damayanti Wisnu Putranti, terkait kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Jadi, kondisi darurat penyalahgunaan kekuasaan simultan di segenap relung dan sendi kekuasaan, tanpa kecuali merasuki tubuh partai berkuasa.
Mungkin bukan kebetulan jika darurat penyalahgunaan kekuasaan itu mencuat di ambang Idulfitri. Sebab, dengan itu menjadi jelas, dari apa kalangan yang punya kekuasaan untuk memfitrikan diri. Andaikan mereka menyadari. ***
Setelah itu, akhir pekan lalu, KPK menangkap panitera PN Jakarta Pusat, Santoso. Ia ditetapkan sebagai tersangka menerima suap terkait kasus perdata, bersama pengacara Raoul Adhitya Wiranatakusumah (RAW) dan A Yani, staf kantor advokat RAW. Ini menyusul operasi TOT terhadap panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution, akhir April lalu, dan panitera PN Jakarta Utara, Rohadi, terkait kasus penyanyi Saipul Jamil.
TOT terhadap politikus, KPK sebelumnya menangkap M Sanusi, politikus Partai Gerindra di DPRD DKI, terkait kasus Perda Reklamasi. "Ini menunjukkan Indonesia masuk kategori darurat penyalahgunaan kekuasaan," ujar Hasto, Sabtu. (Kompas.com, 2/7/2016)
PDI Perjuangan, menurut Hasto, senantiasa mengingatkan para kadernya bahwa persoalan korupsi benar-benar merupakan persoalan bersama. Ia pun berharap agar tindakan KPK memberikan efek jera kepada pelaku dan juga pembelajaran bagi seluruh pihak bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak boleh dilakukan.
"Diperlukan komitmen untuk mencegah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan korupsi," ujar Hasto. "Semua harus bekerja sama ke sana. Bangsa ini hanya bisa maju apabila kita bisa mengatasi penyakit sosial, hukum termasuk korupsi."
Pada posisi PDIP sebagai partai berkuasa, pernyataan Hasto bahwa kondisi bangsa masuk kategori darurat penyalahgunaan kekuasaan itu dengan sendirinya merupakan autokritik terhadap partainya sendiri sebagai pengelola kekuasaan.
Apalagi, serial TOT oleh KPK tahun ini diawali dengan TOT terhadap politikus PDIP, Damayanti Wisnu Putranti, terkait kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Jadi, kondisi darurat penyalahgunaan kekuasaan simultan di segenap relung dan sendi kekuasaan, tanpa kecuali merasuki tubuh partai berkuasa.
Mungkin bukan kebetulan jika darurat penyalahgunaan kekuasaan itu mencuat di ambang Idulfitri. Sebab, dengan itu menjadi jelas, dari apa kalangan yang punya kekuasaan untuk memfitrikan diri. Andaikan mereka menyadari. ***
0 komentar:
Posting Komentar