GAME ponsel Pokemon Go (Pokemon Pergi) yang berbasis augmented reality dengan pengaktifan fitur geolokasi (GPS) menimbulkan ketakutan lembaga-lembaga negara. Dari Istana Kepresidenan, Badan Intelijen Negara (BIN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), hingga Kapolri membuat larangan memainkannya.
Larangan pertama memainkan Pokemon hadir di Istana Kepresidenan, Rabu (20/7/2016). Larangan tersebut dalam bentuk selebaran berbunyi, "Dilarang bermain atau mencari Pokemon di Lingkungan Istana". Selebaran ditempel di sejumlah lokasi, salah satunya di pintu masuk ruangan pers. (Kompas.com, 20/7/2016)
Itu disusul Kepala BIN Sutiyoso menilai Pokemon Go bisa mengancam keamanan negara. "Sangat mungkin (mengancam keamanan negara)," ujar Sutiyoso.
"Permainan itu kan membutuhkan kamera. Kalau dimainkan di instansi penting seperti objek vital asrama kepolisian, TNI atau intelijen tentu bisa dibaca oleh intelijen gambar-gambar itu," jelasnya. (Kompas.com, 21/7/2016)
Larangan lebih luas dikeluarkan Menpan RB Yuddy Chrisnandi. Dengan surat edaran Nomor B/2555/M.PANRB/07/2016 tanggal 20 Juli 2016, melarang seluruh aparatur sipil negara (ASN) bermain permainan virtual berbasis GPS di lingkungan instansi pemerintah.
"Sebagai bentuk kewaspadaan nasional dan mengantisipasi potensi timbulnya kerawanan di bidang keamanan dan kerahasiaan instalasi pemerintah, serta menjaga produktivitas dan disiplin aparatur sipil negara, dengan ini kami sampaikan kepada para pimpinan di satuan kerja masing-masing untuk melarang aparatur sipil negara bermain game virtual berbasis global positioning system (GPS) di lingkungan pemerintah," tulis Yuddy. (Kompas.com, 21/7/2016)
Larangan serupa dikeluarkan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian lewat telegram rahasia nomor STR/533/VII/2016. Lokasi permainan di lingkungan fasilitas atau markas komando Polri akan terekam. Jika informasi itu jatuh ke orang yang tidak bertanggung jawab, bisa disalahgunakan, tegas telegram itu.
Meski demikian, serius lembaga-lembaga negara mengantisipasi ancaman Pokemon Go, Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap kekhawatiran Pokemon Go mengancam keamanan negara terlalu berlebihan. Sebaliknya, justru memberi dampak positif pada penggunanya.
Jika selama ini pengguna gadget lebih berdiam diri saat berselancar di dunia maya, kini hal itu tak bisa dilakukan lagi. "Sekarang mereka harus aktif di alam terbuka. Lebih sehat," tegas JK.
Nah. ***
Itu disusul Kepala BIN Sutiyoso menilai Pokemon Go bisa mengancam keamanan negara. "Sangat mungkin (mengancam keamanan negara)," ujar Sutiyoso.
"Permainan itu kan membutuhkan kamera. Kalau dimainkan di instansi penting seperti objek vital asrama kepolisian, TNI atau intelijen tentu bisa dibaca oleh intelijen gambar-gambar itu," jelasnya. (Kompas.com, 21/7/2016)
Larangan lebih luas dikeluarkan Menpan RB Yuddy Chrisnandi. Dengan surat edaran Nomor B/2555/M.PANRB/07/2016 tanggal 20 Juli 2016, melarang seluruh aparatur sipil negara (ASN) bermain permainan virtual berbasis GPS di lingkungan instansi pemerintah.
"Sebagai bentuk kewaspadaan nasional dan mengantisipasi potensi timbulnya kerawanan di bidang keamanan dan kerahasiaan instalasi pemerintah, serta menjaga produktivitas dan disiplin aparatur sipil negara, dengan ini kami sampaikan kepada para pimpinan di satuan kerja masing-masing untuk melarang aparatur sipil negara bermain game virtual berbasis global positioning system (GPS) di lingkungan pemerintah," tulis Yuddy. (Kompas.com, 21/7/2016)
Larangan serupa dikeluarkan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian lewat telegram rahasia nomor STR/533/VII/2016. Lokasi permainan di lingkungan fasilitas atau markas komando Polri akan terekam. Jika informasi itu jatuh ke orang yang tidak bertanggung jawab, bisa disalahgunakan, tegas telegram itu.
Meski demikian, serius lembaga-lembaga negara mengantisipasi ancaman Pokemon Go, Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap kekhawatiran Pokemon Go mengancam keamanan negara terlalu berlebihan. Sebaliknya, justru memberi dampak positif pada penggunanya.
Jika selama ini pengguna gadget lebih berdiam diri saat berselancar di dunia maya, kini hal itu tak bisa dilakukan lagi. "Sekarang mereka harus aktif di alam terbuka. Lebih sehat," tegas JK.
Nah. ***
0 komentar:
Posting Komentar