JUSTRU pada acara halalbihalal Teman Ahok, sukarelawan pengumpul 1 juta KTP dukungan buat petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju ke Pemilukada DKI 2017 melalui jalur perseorangan atau independen, Ahok mendeklarasikan pilihannya melalui jalur partai politik (parpol).
Mungkin sudah ada clearance sebelumnya mengenai pilihan yang dideklarasikan Ahok, Rabu (27/7/2016) itu, sehingga tak ada kegaduhan pada sukarelawan maupun tokoh-tokoh parpol pendukung Ahok yang hadir—NasDem, Hanura, dan Golkar. Suasana tenang itu mengesankan keputusan untuk memilih jalur parpol tersebut diambil atas persetujuan sukarelawannya.
Tantangan berat yang dibuat parpol-parpol di parlemen untuk mempersulit calon maju lewat jalur perseorangan, membuat para sukarelawan Teman Ahok yang sudah lebih satu tahun bersusah payah mengumpulkan 1 juta KTP dukungan harus merelakan Ahok maju lewat jalur parpol.
Salah satu hambatan yang membuat sukarelawan tak berkutik adalah batas waktu verifikasi faktual KTP dukungan hanya dalam tiga hari. Untuk DKI dengan minimum dukungan sekitar 560 ribu KTP, menyelesaikan verifikasi faktual hanya dalam tiga hari sungguh mustahil.
Namun, dukungan 1 juta KTP untuk Ahok itu bukan pula sama sekali mubazir ketika Ahok maju lewat jalur parpol. Masalah politik selalu dinamis. Juga relevansi 1 juta KTP dukungan itu, suatu kekuatan preelection realistic yang membuat Ahok unggul satu langkah dari para pesaing pada pemilukada, apalagi yang tiba-tiba muncul di sisa batas waktu tahapan pemilukada. Lebih lagi jika Teman Ahok bisa mengaktualisasikan relevansi dukungan itu dalam proses yang efektif.
Sebab, menurut pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, para pendukung Ahok tidak terlalu mementingkan cara Ahok maju pada Pemilukada DKI. Dari hasil survei, kata Yunarto, sangat tipis perbedaan ketika ditanyakan apakah para pendukung setuju jika Ahok maju melalui jalur parpol atau jalur independen.
"Jangan kemudian ditafsirkan bahwa orang yang ikut serta mendukung Ahok melalui Teman Ahok kemudian menolak jalur partai. Karena survei membuktikan bahwa pertanyaan apakah Ahok boleh menggunakan jalur parpol itu hampir berimbang, tapi memang sedikit lebih unggul jalur independen," ujar Yunarto. (Kompas.com, 28/7/2016)
Pertarungan sengit yang akan dihadapi saat pemilukada dan jika terpilih untuk kedua kalinya jadi gubernur, memerlukan dukungan saksama dari parpol dan massa independen yang saling mengisi. ***
Tantangan berat yang dibuat parpol-parpol di parlemen untuk mempersulit calon maju lewat jalur perseorangan, membuat para sukarelawan Teman Ahok yang sudah lebih satu tahun bersusah payah mengumpulkan 1 juta KTP dukungan harus merelakan Ahok maju lewat jalur parpol.
Salah satu hambatan yang membuat sukarelawan tak berkutik adalah batas waktu verifikasi faktual KTP dukungan hanya dalam tiga hari. Untuk DKI dengan minimum dukungan sekitar 560 ribu KTP, menyelesaikan verifikasi faktual hanya dalam tiga hari sungguh mustahil.
Namun, dukungan 1 juta KTP untuk Ahok itu bukan pula sama sekali mubazir ketika Ahok maju lewat jalur parpol. Masalah politik selalu dinamis. Juga relevansi 1 juta KTP dukungan itu, suatu kekuatan preelection realistic yang membuat Ahok unggul satu langkah dari para pesaing pada pemilukada, apalagi yang tiba-tiba muncul di sisa batas waktu tahapan pemilukada. Lebih lagi jika Teman Ahok bisa mengaktualisasikan relevansi dukungan itu dalam proses yang efektif.
Sebab, menurut pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, para pendukung Ahok tidak terlalu mementingkan cara Ahok maju pada Pemilukada DKI. Dari hasil survei, kata Yunarto, sangat tipis perbedaan ketika ditanyakan apakah para pendukung setuju jika Ahok maju melalui jalur parpol atau jalur independen.
"Jangan kemudian ditafsirkan bahwa orang yang ikut serta mendukung Ahok melalui Teman Ahok kemudian menolak jalur partai. Karena survei membuktikan bahwa pertanyaan apakah Ahok boleh menggunakan jalur parpol itu hampir berimbang, tapi memang sedikit lebih unggul jalur independen," ujar Yunarto. (Kompas.com, 28/7/2016)
Pertarungan sengit yang akan dihadapi saat pemilukada dan jika terpilih untuk kedua kalinya jadi gubernur, memerlukan dukungan saksama dari parpol dan massa independen yang saling mengisi. ***
0 komentar:
Posting Komentar