Jokowi Tidak Ajukan APBN-P 2018!

PEMERINTAHAN Jokowi-JK tidak mengajukan APBN-Perubahan 2018 karena realisasi kinerja sampai akhir semester I 2018 dalam koridor yang baik. Postur APBN cukup baik, tidak mengalami deviasi yang besar dari jumlah penerimaan dan jumlah belanja negara, dan defisit lebih kecil dari yang direncanakan. "Maka, Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk APBN 2018 ini kita tidak melakukan APBN Perubahan," kata Menkeu Sri Mulyani, Senin. Menkeu akan melaporkan realisasi kinerja APBN 2018 ke DPR 13 Juli 2018, pembahasannya sudah bisa dilakukan pekan depan. (detik-finance, 9/7/2018) Realisasi semester I, kinerja penerimaan perpajakan yang berasal dari PPh nonmigas tumbuh 14,9%, sedangkan PPh migas tumbuh 9%. Untuk bea dan cukai juga tumbuh 16,7% atau menjadi penerimaan tertinggi sejak tiga tahun terakhir. "Dari segi perpajakan hal positif lain, kepatuhan WP (wajib pajak) dalam membayar pajak, yaitu SPT pribadi naik 14%, SPT badan tumbuh 11,2%. Kalau dilihat dari penerimaan perpajakan, kita melihat suatu dinamika ekonomi yang cukup positif," jelas Sri Mulyani. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tetap tumbuh 47,9%. Semua kenaikan pendapatan yang signifikan itu terjadi meski nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS. Ini sekaligus menunjukkan ekses pelemahan rupiah terhadap perekonomian nasional dan penerimaan negara belum terlalu mengkhawatirkan. Untuk realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah mendekati 35%, sedang belanja non-K/L mencapai 43,9%. Untuk transfer ke daerah realisasinya sudah 50,3% sampai semester I 2018. Untuk Dana Desa terjadi kenaikan, realisasinya sudah 60% dari anggaran Rp60 triliun. Kinerja penerimaan dan belanja yang baik di semester I 2018 ini juga membuat defisit anggaran APBN terus turun dan membuat keseimbangan primer positif. "Ini untuk pertama kali sejak empat tahun terakhir. Realisasi defisit kita adalah Rp110 triliun, lebih kecil dibanding dengan tahun lalu Rp175 triliun. Ini menggambarkan pemerintah terus berusaha membuat APBN sehat, kredibel, dan terutama dikaitkan dengan banyak sekali pendapat masalah utang dan pengelolaan utang. Hasil semester I mengonfirmasikan pemerintah sangat berhati-hati dan sangat prudent dalam menjaga APBN 2018," tegas Sri Mulyani. Tanpa RAPBN-P 2018, tidak ada proyek baru yang digesa mengejar Pemilu (Presiden dan Legislatif) April 2019. Jadi, kegiatan sampai April 2019 hanya meresmikan proyek-proyek yang dibangun empat tahun terakhir.