Artikel Halaman 8, Lampung Post Rabu 17-02-2021
Bappenas, RI Terancam Turun Kelas!
H. Bambang Eka Wijaya
KEPALA Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan akibat pandemi Covid-19 Indonesia terancam turun kelas, dari negara berpendapatan menengah atas kembali ke negara benpendapatan menengah bawah.
Bahkan lebih jauh lagi, KumparanBisnis (13/2) melansir, Indonesia juga terancam gagal menjadi negara maju pada 2045. Ini terjadi jika pertumhuhan ekonomi kian tergerus dan maksimal hanya tumbuh 5%.
"Itu jauh sekali bahkan 2045 kita belum bisa mencapai (pendapatan per kapita) di atas 12 ribu dolar," kata Suharso.
Bank Dunia tahun lalu menaikkan kelas Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atas dengan pendapatan per kapita 4.050 dolar AS pada 2019, dari sebelumnya negara bependapatan menengah bawah dengan pendapatan per kapita 3.840 dolar AS.
Ancaman turun kelas itu bukan hanya karena pandemi pendapatan per kapita Indonesia 2020 kemungkinan merosot signifikan. Tapi juga, akibat Bank Dunia menaikkan ambang batas pendapatan di kelas menengah bawah dari semula mulai 1.026 dolar AS hingga 3.995 dolar AS, menjadi 1.036 hingga 4.045 dolar AS.
Sedangkan ambang pendapatan menengah atas menjadi 4.046 sampai 12.535 dolar AS. Masalahnya, Bappenas terkesan grogi RI mampu mempertahankan pendapatan per kapita di atas 4.046 dolar AS pada masa pandemi 2020.
Pendapatan per kapita didapat dari Produk Domestik Bruto (PDB) ditambah pendapatan yang dibayarkan dari negara lain, termasuk bunga dan dividen. Untuk meraih gelar negara berpendapatan tinggi pada 2045, Indonesia harus merealisasikan pendapatan per kapita 12.536 dolar AS ke atas.
Kepastian Indonesia mampu bertahan di level negara berpendapatan menengah atas, ditunggu pengumuman Bank Dunia untuk itu, biasanya pada bulan Juli.
Kegrogian Bappenas bisa dipahami. Betapa, selama pandemi kegiatan masyarakat dibatasi berkelanjutan. Akibatnya banyak orang tak mampu meraih pendapatan dari kegiatan ekonomi atau pekerjaannya. Sebaliknya, mereka malah menggantungkan hidup dari charitas, sumbangan dan bantuan. Bantuan tersebut kebanyakan juga didapat dari utangan negara, bukan dari produktivitas industri maupun dari realisasi hasil usaha kegiatan ekonomi.
Namun, kurang tepat menempatkan pandemi sepenuhnya sebagai kambing hitam kemumduran berbagai bidang kehidupan bernegara bangsa: selain ekonomi juga pemberantasan korupsi dan demokrasi hingga rakyat takut bicara.
Dalam pandemi ada RRT dan Vietnam yang cepat selesai, kita justru larut dengan kecamuk korupsi dan kesumpekan demokrasi. ***
0 komentar:
Posting Komentar