Ketika Rakyat Cuek, Korupsi Marak!

Artikel Halaman 8, Lampung Post Sabtu 20-02-2021

Ketika Rakyat Cuek, Korupsi Marak!

H. Bambang Eka Wijaya

RAKYAT takut bicara, menyatakan pendapat, apalagi tentang proyek pembangunan yang dikerjakan amburadul. Sebab, banyak yang bicara lalu diadukan penguasa proyek, rakyat ditangkap dikenai pasal pencemaran nama baik. Karena itu, rakyat memilih cuek.

Akibatnya korupsi jadi marak, karena orang yang menunjukkan ada korupsi ditangkap. Sedangkan koruptornya nyaman, sehingga leluasa mengulangi perbuatan korupsinya.

Rakyat takut bicara itu dinyatakan 69,6% responden survei Indikaror Politik Indonesia 24-30 September 2020. (Kompas.com,15/10/2020).

Akibatnya, menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) 58,3% responden menyatakan terjadinya peningkatan korupsi dalam dua tahun terakhir pemerintahan Jokowi. (Kompas.com, 12/2/2021.

Temuan survei tingkat nasional itu selaras survei global tentang memburuknya korupsi dan demokrasi di Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2020 dari Tranparency International longsor 17 tingkat menjadi peringkat 102 dari petingkat 85 pada 2019. Indonesia jadi selevel di bawah Gambia, negara miskin di Afrika yang posisinya di peringkat 101.

Sedangkan Indeks Demokrasi Indonesia 2020 dirilis The Economist Inteligence Unit merosot hingga terburuk dalam 14 tahun terakhir.

Begitulah ketika rakyat cuek bebek takut bicara, negara terpuruk mundur jadi terbelakang.

Hal itu rupanya merisaukan Presiden Jokowi. Dalam pengarahannya pada Rapat Pimpinan TNI-Polri Presiden meminta polisi selektif dalam menggunakan UU ITE--yang sering membuat rakyat ditangkap. Jokowi juga menegaskan UU ITE bisa direvisi jika menimbulkan ketidakadilan.

Rakyat jadi diam dan cuek, sebenaarnya bukan semata ekses pasal karet UU ITE. 

Tapi lebih parah lagi akibat kebablasan hingga jadi diam dan cuek, karena ditinggalkan oleh elite bangsa, DPR dan Pemerintah, tidak diajak bicara dalam membuat sejumlah UU, sejak revisi UU KPK.

Bahkan di tengah penderitaan rakyat didera pandemi Covid-19, elite memaksakan pembuatan UU kontroversial, yang justru melukai hati rakyat demi benefit kelompok penguasa, oligarki dan investor. Jadi bukan mustahil rakyat jadi diam karena memahan rasa sakit di hati mereka yang telah dilukai elite.

Untuk itu elite harus siap mental kalau setelah UU ITE direvisi bukan saja rakyat tetap sukar bicara. Tapi juga kondisi buruk akibat maraknya korupsi dan lemahnya demokrasi tidak segera pulih. Sebab, inti masalah yang harus diperbaiki bukan pada rakyat, tapi pada sikap dan perilaku kaum elite. ***