IBU terkejut melihat dari mobil anaknya masuk mal. Padahal, ia pamit belajar bersama di rumah teman. Lebih shock lagi sang ibu, teman anaknya itu remaja yang sering terlihat keluyuran di mal!
Saat anaknya pulang ia bawa duduk bersama ayahnya. “Kau hari ini berdusta pada orang tua!” tegur ayah. “Izin belajar di rumah teman, ternyata ibumu lihat kau ke mal, dengan anak yang suka keluyuran di mal!”

“Aku belajar di rumah teman! Suer! Ini pelajaran yang kami kerjakan!” jawab anak. “Soal masuk mal, karena rumah temanku apartemen lantai 15 yang bawahnya jadi mal! Ia setiap hari di mal, itu tempatnya bermain. Yang ada di apartemen cuma komputer! Bosan komputer terus!”
Ayah dan ibunya lega, terbukti anaknya tidak berdusta. “Kenapa sebelumnya tak kau katakan rumah temanmu di apartenen atas mal?”

“Next time!” jawab anak beranjak ke kamar.

“Ibu sih, suuzan! Terlalu cepat bersangka buruk!” giliran ibu ditegur ayah. “Meski bisa membuktikan dirinya tidak seperti yang disangka, ia jadi tak nyaman mengetahui sebenarnya orang tuanya belum memercayai dia sepenuhnya! Pada masa pancaroba, itu bisa mencabik rasa percaya dirinya! Mendorong pencarian jati diri atau pengakuan di luar rumah! Ini bisa merusak, jika yang sesuai bagi dirinya justru berbeda dari norma keluarga!”

“Semoga bisa direhabilitasi dengan aku meminta maaf padanya! Sebagai manusia, ibu juga kan tak luput dari kesalahan!” sambut ibu. “Tapi dari situ jadi terpikir, kalau dalam keluarga saja perasaan harus dijaga agar tidak ada yang tersinggung, betapa dalam kehidupan bernegara-bangsa?”

“Keluarga, kata antropolog, tiang negara! Maka itu, kehidupan bernegara-bangsa juga tak boleh lepas dari sel-sel pembentuknya, keluarga, dari unsur hingga mekanisme strukturnya!” tegas ayah. “Seperti jambu terdiri dari unsur dan mekanisme struktur buah jambu, tak bisa pakai unsur dan mekanisme struktur buah kelapa!”

“Berarti kalau pihak superior dalam keluarga—ayah atau ibunya—salah, harus siap minta maaf pada pihak inferior—si anak, agar mentalitas anak tak tercabik dan harmoni keluarga terpelihara!” sambut ibu. “Demikian pula bernegara-bangsa, jika pihak superior (yang berkuasa) salah harus mau mengaku salah dan minta maaf pada pihak inferior—rakyat yang dikuasai, agar harmoni kehidupan bernegara-bangsa tetap
terpelihara!”

“Maka itu, ketika kehidupan bernegara-bangsa terasa tidak harmonis, kausalitas itu jawabnya!” tegas ayah. “Kalau yang salah tak mau mengakui karena superior, bisa menuding pihak lain yang inferior, maka harmoni keluarga atau negara bangsa bisa terganggu! Padahal, akan jauh lebih mulia jika seorang superior mau mengambil alih kesalahan dan meminta maaf demi harmoni keluarga, meski sebenarnya ia tidak bersalah! Betapa indah ketika semua jadi happy!” n

Selanjutnya.....

"APA mungkin mencetak mayoritas anggota DPR jadi yes men, seperti era Orde Baru?" tanya Umar.

"Ada kesan, itu yang dengan usaha keras akan dibuktikan dalam sidang paripurna DPR awal Maret!" jawab Amir. "Jika itu bisa terwujud, layak dicatat dengan tinta emas sukses gemilang usaha reorientasi ke sistem politik Orde Baru! Sekaligus berarti, kembalinya legislatif sebagai cabang atau subordinat dari kekuasaan eksekutif! Dalam versi Orde Baru, posisi itu yang paling benar bagi DPR dalam sistem presidensial!"

"Pertanyaannya, apakah itu mungkin?" sela Umar.

"Sesuatu yang diusahakan sungguh-sungguh, tentu punya kemungkinan!" tegas Amir.

"Apalagi secara matematis, sejak jauh hari telah diwujudkan koalisi mayoritas mutlak di DPR! Jadi, sesuai prinsip berkoalisi, jika itu yang diinginkan koalisi, seharusnya terwujud!"

"Kalau hal yang matematis dan prinsip itu tak bisa diwujudkan, masalahnya apa?" tanya Umar.

"Masalah utamanya soal mode! Anggota DPR yes men itu kuno, out of date!" tegas Amir. "Banyak anggota DPR yang malu menyandang sebutan itu, apalagi jadi stigma di jidatnya! Kesan itu mencolok di forum Pansus Skandal Bank Century, di mana meski partainya masuk koalisi untuk seia-sekata dan satu front perjuangan, banyak anggota DPR yang tak mengekspresikan kewajiban koalisi itu! Bahkan mengambil posisi di front berseberangan!"

"Jadi karena keinginan mencetak mayoritas anggota DPR menjadi yes men itu memutar jarum sejarah ke belakang, menarik mundur waktu, kembali ke zaman yang ingin dilupakan?" tukas Umar. "Tapi itu karena ditampilkan di layar televisi dengan gaya orang per orang! Kalau di paripurna yang lebih menonjol ombyokan--fraksi--serta kuatnya kontrol partai pada fraksi, dalam prakteknya tak menonjol lagi gaya perorangan di televisi, kemungkinannya kan bisa berbeda!"

"Apalagi kalau voting tertutup, tak ketahuan siapa memilih apa, profil yes men tak lagi mencolok di jidat perorangan!" tegas Amir. "Peluang mencetak yes men itu terbuka lebih lebar!"

"Tapi tak semua anggota DPR secara sembunyi-sembunyi di balik voting tertutup itu mau menjadi yes men!" timpal Umar. "Mungkin karena merasa masih punya nurani, atau terikat komitmennya pada amanat rakyat yang tak pantas dikhianati!"

"Sebaliknya, dengan voting tertutup juga orang lebih mudah menjaga idealismenya untuk tidak jadi yes men, karena tak bisa dibuktikan dan tak elok ditebak-tebak apa sebenarnya pilihan yang ia berikan saat voting!" tegas Amir. "Jadi, meski fraksi atau partainya telah terikat koalisi, jika dilakukan voting tertutup jumlah hasil dukungan pada koalisi bisa meleset dari hitungan matematis total jumlah anggota koalisi!"

"Jadi, sejauh mana sukses mencetak anggota DPR jadi yes men tergantung voting skandal Century!" tukas Umar. "Kita doakan, semoga sukses!" ***

Selanjutnya.....

DI akhir kerja Pansus Hak Angket Century, provider Lucu menyebar humor berjudul Angket. Relawan berkata, "Silakan isi angket ini."

"Namanya ditulis lengkap?" tanya responden.

"Ya!" jawab relawan. "Sebagai bukti angket ini tidak fiktif, meski yang diumumkan nanti cuma angka-angka skor pilihan jawaban responden!"

"Tempat/tanggal lahir juga?" tanya responden.dp

"Ya!" jawab relawan. "Agar jelas asal responden dan kelompok usianya!"

"Jenis kelaminnya, ditulis juga?" tanya responden.

"Tak usah!" tegas relawan, kesal. "Digambar saja!" (Lucu, SMS 9122, 25-2)

"Apa tak saru?" tukas responden, terkejut.

"Jelas saru!" tegas relawan. "Tapi kau jadi seperti anggota Pansus Hak Angket Century, melontar pertanyaan nyeleneh bertubi-tubi membuat yang ditanya jadi kesal!"

"Ah, Bapak membuat saya jadi ge-er saja!" timpal responden. "Karena itu berarti, meski saya cuma seorang preman pasar, dari cara bicara saya sudah dinilai selevel dengan anggota DPR!"

"Selamat!" sambut relawan. "Kenaikan derajat rakyat jelata, buruh, tani, sampai preman pasar, merupakan tujuan pembangunan nasional! Apalagi kenaikannya bisa selevel anggota DPR, jelas spektakuler! Sebaliknya jika level itu tercapai bukan karena kenaikan derajat rakyat, tapi akibat kemerosotan derajat anggota DPR lewat cara bicaranya yang terdengar seperti preman pasar, maka rakyat harus cari bantalan untuk mengganjalnya! Bukan saja diganjal agar derajat anggota DPR bisa ditingkatkan kembali, tapi juga agar tak melorot lebih rendah lagi!"

"Bantalannya apa?" tanya responden.

"Tentu saja prinsip-prinsip pembangunan karakter bangsa, nation character building!" tegas relawan. "DPR selaku legislator, pembuat aturan hidup bernegara-bangsa, merupakan desainer bentuk ideal karakter atau watak bangsa! Dengan demikian, watak setiap anggota DPR merupakan patron atau teladan yang jadi panutan warga bangsa! Bayangkan mau jadi seperti apa karakter bangsa kita jika patron yang harus ditiru levelnya sudah turun jauh dari standar?"

"Dengan karakter anggota DPR seperti di Pansus Hak Angket Century itu justru lebih jelas dari mana pembangunan karakter bangsa harus dimulai!" timpal responden.

"Betul juga! Kebuntuan pembangunan karakter bangsa selama ini akibat tak tahu dari mana harus dimulai!" sambut relawan. "Dengan dimulai dari karakter pembuat aturan perilaku bernegara-bangsa, tak masalah jika harus bertolak selevel dengan rakyatnya! Rakyat bisa ikut belajar a-b-c-nya dari awal! Lalu, setelah dari kalangan rakyat banyak yang karakternya lebih baik, bangsa kita jadi lebih siap dengan barisan wakil rakyat yang lebih unggul karakternya--melengkapi yang sudah unggul nian!"

Selanjutnya.....

“MESKI Fraksi Partai Demokrat (FPD) di Pansus Skandal Bank Century DPR kalah telak dengan skor 31-5 (merger 9-0), FPJP (7-2), PMS (7-2), dan aliran dana (8-1), rekomendasi semua fraksi di Pansus justru meloloskan Presiden SBY dari pemakzulan!” ujar Umar.

“Memang, tanggung jawab Boediono (sekarang wakil presiden) dalam bailout Bank Century ada disebut empat fraksi, namun meski presiden/wakil presiden dipilih dalam satu paket, konstitusi mengatur dalam hal pemakzulan—jika terpenuhi syarat-syaratnya—bisa dilakukan hanya terhadap salah satu dari dwitunggal tersebut!”

“Untuk sampai pada pemakzulan atas salah satu dari dwitunggal itu pun, prosesnya tak mudah!” sambut Amir. “Tak mudah, karena paripurna DPR membahas hasil kerja Pansus harus menghasilkan pernyataan pendapat DPR yang menjurus proses pemakzulan! Padahal, tak satu pun rekomendasi fraksi di Pansus menjurus ke sana—semua mengarahkan ke proses hukum!”

“Berarti, proses pemakzulan baru bisa dimulai prosesnya setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap—bisa menunggu bertahun-tahun!” tegas Umar. “Setelah ada putusan tetap dimaksud, DPR sidang paripurna untuk membuat pernyataan pendapat

menuju pemakzulan! Tak bisa pula langsung membawa proses pemakzulan itu ke MPR, tapi harus lebih dahulu ke MK untuk menguji apakah dengan hukuman yang ada memenuhi syarat untuk MPR sidang memproses pemakzulan! Di MPR juga harus tercapai suara mayoritas untuk memakzulkan—syarat yang tak gampang!”

“Dengan demikian tampak, Presiden SBY sangat aman dan amat jauh dari ancaman pemakzulan!” timpal Amir. “Juga Boediono, prosesnya belum tentu sampai tingkat itu! Dengan proses hukum peluangnya fifty-fifty untuk vonis tidak bersalah!”

“Namun di balik itu, semakin jelas bagi kader Partai Demokrat (PD) untuk kecewa pada mitra koalisinya yang telah mempermalukannya di muka publik bangsa dengan skor telak 31-5 itu!” tegas Umar. “Untuk itulah, tokoh-tokoh penting PD mulai Sekjen Amir Syamsuddin, Ketua FPD DPR Anas Urbaningrum, anggota Dewan Pembina Hayono Isman, dan Ruhut Sitompul, tegas akan mengusulkan kembali pada Presiden SBY untuk me-reshuffle kabinet! Apakah Presiden SBY, pemilik hak prerogatif, akan memenuhi usulan itu?”

“Keputusan Presiden SBY dalam hal ini akan jadi barometer, sejauh mana komitmennya terhadap pemahaman atau persepsi publik atas demokrasi yang menjadi alas pandangan dan sikap mitra-mitra koalisi PD—terutama PKS yang mendukung pemenangannya di pilpres!” timpal Amir. “Lalu, persepsi publik terhadap komitmen tersebut akan menentukan popularitas SBY selanjutnya! Tebak sendiri bakal seperti apa pertimbangan SBY jika mempertaruhkan popuparitas dirinya!” ***

Selanjutnya.....

"SEKJEN Partai Keadilan Sejahtera--PKS--Anis Matta menegaskan sikap fraksinya di Pansus Skandal Bank Century DPR, melaksanakan amanat Presiden SBY untuk membuka selebar-lebarnya kasus Bank Century! Juga, tetap dalam koridor koalisi dengan Partai Demokrat (PD) yang menyepakati untuk bersikap kritis, mewujudkan good governances dan pemerintahan bersih, serta menegakkan kebenaran dan keadilan! Hal sama dikemukakan Ketua Partai Golkar Prio Budi Santoso!" ujar Umar. "Namun, Ketua PD Dja'far Hamzah menilai sikap itu bertentangan dengan kesepakatan dalam koalisi!" (Metro TV, [23-2])

"Itu terjadi akibat berbedanya kacamata kedua pihak!" sambut Amir. "PKS dan Golkar melihat koalisi sebagai wadah menciptakan pemerintahan bersih yang berorientasi kemaslahatan bangsa! Sedang PD melihat koalisi semata berorientasi pada kepentingan kekuasaan! Kacamata yang berbeda itulah penyebab terjadinya perbedaan pandangan kedua pihak di Pansus Century!"

"Perbedaan pandangan yang menurut PKS dan Golkar wajar dalam demokrasi, dinilai sebaliknya oleh PD!" tegas Umar. "Anggota Dewan Pembina PD, Hayono Isman, menilai itu sebagai sikap tidak konsekuen dari mitra koalisi! Karena itu, ia tuntut mitra koalisi menarik menteri-menterinya dari kabinet! Hal itu sejalan dengan usul pimpinan PD kepada Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet akibat berbedanya pandangan mitra koalisi!"

"Dari semua itu terlihat, ibarat pasangan suami-istri yang berbeda pandangan, PD memilih jalan keluar perceraian! Kalau tak mau cerai, segala bentuk yang dinilai buruk oleh pasangannya didiamkan dan dibiarkan saja!" timpal Amir. "PKS dan Golkar memilih untuk mengutamakan kemaslahatan hidup seluruh keluarga, terutama kebenaran dan keadilan, sedang keburukan atau kesalahan harus diselesaikan semestinya agar rumah tangga terselenggara secara lebih sehat!"

"Pilihan mana yang lebih baik, tentu tergantung cara berpikir masing-masing!" sambut Umar. "Namun, dari kedua pilihan itu harus dilihat ke mana ujung kaitan kepentingannya! Dari uraian yang disampaikan di Pansus Century, PD secara eksplisit menegaskan kaitan kepentingannya pada kebenaran pihak penguasa dalam kebijakan bailout! Sedang PKS dan Golkar terkait kebenaran fakta dalam proses penyelidikan skandal Bank Century, yang merugikan rakyat! Karena itu, bisa disebut
berorientasi pada kepentingan rakyat!"

"Maka itu, jika pandangan PKS dan Golkar bernada sama dengan pandangan oposan--PDIP--tak lain karena dasarnya fakta yang sama!" tegas Amir. "Demi menegakkan kebenaran dan keadilan berdasar kebenaran fakta itu, PKS dan Golkar siap menerima konsekuensi 'diceraikan' dari koalisi PD! Keberanian bersikap yang layak dihormati!"***

Selanjutnya.....

"PADA akhir masa tugas Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk skandal Bank Century, situasinya mirip kemelut bola liar di kotak penalti! Tak ada pemain yang bisa mengontrol bola sepenuhnya!" ujar Umar. "Suasana tegang. Kelompok penyerang berusaha menggocek bola masuk gawang, sedang kelompok bertahan berusaha menyapu bola keluar kotak penalti! Ke mana 'bola liar' Century akan bergulir?"

"Arah bergulir 'bola liar' itu ditentukan beberapa hal. Pertama, tekanan penonton--opini publik! Sejauh ini, tekanan opini publik sudah membuat Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan FPKB di Pansus menyatakan ada masalah dalam bailout Bank Century--menyebut kesalahan pada manajemen Bank Century!" timpal Amir. "Tekanan opini publik pula yang membuat bola jadi liar di mulut gawang dan FPD dan FPKB menjadi pihak yang defensif!"

"Faktor kedua mungkin penjaga gawang--kiper, pertahanan terakhir di mulut gawang! Pemain ini selalu berusaha meninju bola liar keluar dari kotak penalti, tapi bola tetap berputar di area berbahaya itu!" tebak Umar. "Sang kiper tentu terus berusaha merebut dan menguasai bola sampai benar-benar aman di pelukannya!"

"Tepat! Siapa kipernya lihat sendiri di lapangan, tokoh di posisi penjaga gawang!" sambut Amir. "Dan kiper itu sendiri terkait dengan faktor ketiga, barisan pertahanan! Sayang, akibat sorakan penonton tendangan pemain bertahan melintir hingga berputar di kotak penalti--mengakui memang ada masalah dalam bailout Bank Century! Terakhir, faktor keempat, para pemain penyerang! Apakah dukungan penuh penonton (opini publik) bisa membuat irama permainan mereka tetap solid dan kompak? Jika bisa, harapan bola bergulir masuk gawang tetap ada!"

"Ah, kau menyenangkan hati penonton saja!" tukas Umar. "Bagaimana kalau kenyataan pada akhirnya irama permainan tim penyerang tak lagi solid dan kompak, sehingga barisan pertahanan bisa mengintersepsi 'bola liar' itu lalu dengan mudah diraih kiper ke pelukannya?"

"Lapangan pertandingannya di Indonesia!" timpal Amir. "Penonton yang kecewa terhadap para pemain yang didukungnya, bisa membuat mereka turun ke lapangan! Kebiasaan itu akan membuat para pemain penyerang akan selalu berusaha keras untuk tidak mengecewakan penonton!"

"Tapi bagaimana kalau--siapa tahu--penyerang tiba-tiba main mata dengan lawan dan malah dengan sengaja mengoper bola ke pelukan kiper?" tukas Umar. "Bahkan siap dengan konsekuensi yang harus diterimanya?"
"Dilihat dari tekad para pemain penyerang yang berulang ditegaskan di televisi, kemungkinan itu kecil sekali!" jawab Amir. "Andai gol gagal dicetak, masalahnya hanya karena bola itu bundar!" n

Selanjutnya.....

"IKAN kepala batu, kepalanya yang keras relatif terlalu besar dibanding tubuhnya yang diliputi duri tajam, di Tanah Deli menjadi pilihan Tuan Besar--bos--onderneming perkebunan yang kini lazim disapa Pak A-de-em, alias Administratur!" ujar Umar. "Setelah jadi ikan asin, ikan kepala batu dibagikan sebagai catu--jatah--bulanan untuk lauk buruh perkebunan!"

"Kenapa ikan jenis itu jadi pilihan?" tanya Amir.

"Karena bisa memuaskan sang bos!" jawab Umar. "Bukan puas memakannya! Bos tak makan ikan asin yang separuhnya cuma kepala dan duri! Tapi karena dengan harga yang murah bobotnya bisa untuk memenuhi kewajiban perusahaan memberi jatah ikan asin buruhnya! Dengan biaya untuk itu di pembukuan per kilonya dicatat seharga ikan asin di pasar yang jauh lebih tinggi dari si kepala batu, bayangkan kepuasan seperti apa yang dinikmati bos!"

"Tapi buruh penerima jatah jelek yang lebih banyak jadi sampah itu kan kecewa!" timpal Amir.

"Soal buruh mustahak jatah kecewa bukan urusan bos! Yang penting bos bisa mendapat kepuasan dari si kepala batu!" tegas Umar. "Apa bedanya dengan bos yang memasang tokoh kepala batu sebagai wakil rakyat di parlemen, tak peduli si kepala batu memuakkan rakyat yang diwakili, jauh lebih penting lagi kepuasan bos menikmati kekuasaan berkat gaya si kepala batu!"

"Kalau begitu yang menggejala adalah mentalitas Tuan Besar warisan zaman kolonial!" tukas Amir. "Kepuasan penikmatan kekuasaan bukan sebatas realitas posisinya, tak kalah penting kepuasan dari tindak penindasannya--seperti menyiksa buruh dengan ikan asin kepala batu, atau menyiksa rakyat dengan perasaan muak berlarut akibat penempatan si kepala batu sebagai wakil mereka di parlemen!"

"Lantas sistem politik apa yang dipakai untuk membuat bos tak merasa berdosa dengan cara berkuasa seperti itu?" kejar Umar.

"Jelas sistem politik etis seperti diterapkan para Tuan Besar kolonial yang selalu berpakaian serbaputih itu!" jawab Amir. "Artinya, penampilan dirinya di publik tampak selalu bersih, gaya hidup yang

beretiket, tapi semua itu hanya untuk menyelubungi mesin politiknya yang bekerja efektif menindas rakyat! Begitulah politik etis gaya kolonial! Terutama para politisi yang duduk di Volksraad--parlemen kolonial, tugas utamanya melegalisasi semua masalah yang timbul semata demi pembenaran terhadap semua kebijakan yang menguntungkan penguasa--meski menyakiti rakyat!"

"Mungkin masih dalam semangat gejala itu, DPR atau parlemen zaman kini juga sukar sekali mengganti dua hukum utama warisan kolonial, KUH Pidana dan KUH Perdata!" timpal Umar. "Jadi, kalau gejala watak Tuan Besar muncul wajar saja, karena kekuasaan dijalankan menurut hukum, sedang hukumnya masih warisan kolonial!"

Selanjutnya.....