"MASA hukumanmu tinggal beberapa hari lagi kok wajahmu malah murung?" tanya seorang narapidana—napi—ke teman satu selnya. "Kau pasti cemas menghadapi kenyataan di luar sana! Sebagai residivis susah cari kerja, pandangan orang selalu terasa mencibirmu, dan seterusnya!"

"Memang, aku berpikir lebih baik kalau aku lebih lama di dalam sini!" sambut teman.

"Tapi bukan itu alasannya!"

"Lantas, apa alasanmu?" kejar napi.

"Kalau penjara selama ini cuma menjadi tempat meningkatkan kualitas penjahat, maling ayam keluar jadi maling kambing, dalam waktu dekat terjadi perubahan! Penjara akan seperti kampus, tempat belajar ilmu pengetahuan sesungguhnya dari para dosen bergelar profesor, doktor maupun praktisi kelas atas seperti direktur bank besar!" tutur teman.

"Ah, kau berlebihan mengira orang-orang terhormat itu akan sampai ke tempat seperti ini!" sambut napi.

"Kenapa tidak, kalau pengadilan memvonis mereka bersalah dan kena hukuman penjara, pasti mereka masuk kemari!" entak teman. "Bukankah semua warga negara sama di muka hukum, tak peduli profesor, direktur bank atau menteri sekalipun!"

"Itu menurut teori!" timpal napi. "Berapa banyak direktur bahkan pemilik bank yang divonis hukuman penjara, tak ada di dalam sini, malah santai menikmati hasil jarahannya di luar negeri!"

"Saat kasusnya diproses mereka jatuh sakit, lantas harus berobat ke luar negeri!" ujar napi. "Sejak itu mereka tak pernah kembali, hingga vonisnya juga dijatuhkan secara in absensia!"

"Sekarang lain!" timpal teman. "Begitu kasusnya mulai diproses, mereka dicekal tak boleh pergi ke luar negeri!"

"Berobat di dalam negeri juga bisa!" sambut napi. "Pokoknya sampai perkaranya diputus Mahkamah Agung, mereka bisa tak menjalani hukuman dengan alasan berobat! Dalam masa itu pula, salah satu tingkat pengadilan akhirnya membebaskannya!"

"Maksudmu pasti, banyak jalan menghindari penjara!" tukas teman.

"Terutama dalam kasus korupsi kelas atas!" sambut napi. "Kalau korupsi kelas bawah, tak beda dengan maling-maling kecil! Sejak awal sudah masuk, baru keluar setelah masa hukuman selesai dijalani!"

"Kata teman satu selku sebelum kau, Solon yang hidup sebelum Socrates pernah mengatakan hukum itu seperti sarang laba-laba, hanya bisa menjerat yang lemah!"

"Meskipun cuma sarang laba-laba, kalau itu laba-laba tarantula, makhluk kuat juga akan terkulai kena sengatannya!" timpal teman. "Dan hukum itu memang tarantula karena bisa menyengat monster-monster dalam masyakarat dengan hukuman mati!"
"Solon bicara soal jaringnya!" tegas napi. "Dan masalahnya selalu, jaringnya itu!" ***

-------------
Pembaca budiman: Buras ini pernah dimuat dalam Lampung Post edisi 23 Mei 2005. Artikel terkini akan kami sajikan setelah kondisi kesehatan Bapak H. Bambang Eka Wijaya kembali pulih.

Selanjutnya.....

"ADIKMU mau jadi wartawan?" tukas Umar. "Kalau boleh kuingatkan, sebaiknya jangan! Risikonya, kalau terjadi kecelakaan kerja dalam profesinya, langsung masuk penjara!"

"Lantas harus kerja apa?" sambut Amir.

"Di bank saja! Risikonya, kalau jatuh di atas tumpukan duit!" anjur Umar. "Apalagi adikmu sarjana, salah-salah mutasi bisa jadi direksi!"

"Risiko direksi bank dan wartawan tak beda!" timpal Amir. "Ketika terjadi kecelakaan kerja, sama-sama masuk penjara!"

"Kenapa risiko kecelakaan kerja wartawan dan direksi bank langsung masuk penjara?" sambut Umar. "Padahal profesi lain tak begitu! Hakim misalnya, sesalah apa pun memutus perkara, yang juga semacam kecelakaan kerja, yang dialami hanya koreksi atas putusannya oleh pengadilan tinggi! Begitu seterusnya hingga kasasi dan PK!"

"Diakui, setiap profesi punya keunikan teknis dan prinsip pengabdian! Tapi kecelakaan

kerja bisa terjadi pada semua profesi, sehingga suatu pengaturan proses penanganan kasusnya dari sisi kecelakaan kerja seharusnya bisa dilakukan! Ini dimaksudkan agar tercipta keadilan antarprofesi, tidak lagi profesi yang satu jika mengalami kecelakaan kerja langsung masuk bui, sementara profesi lain senantiasa mendapat kesempatan perbaikan secara sistemik tanpa risiko apa pun!"

"Gugatan keadilan perlakuan antarprofesi itu terasa ada benarnya, tapi belum terbayang harus mulai dari mana mewujudkannya!" timpal Umar. "Masalahnya, jangankan rasa keadilan antarprofesi, dalam perbedaan sosial saja, penjabarannya dalam praktek keadilan formal maupun sosial masih jauh dari harapan!"

"Logika begitu terbalik!" tegas Amir. "Justru kalau rasa keadilan perlakuan antarprofesi saja tak bisa dihadirkan, padahal ini menyangkut nasib kaum profesional yang relatif melek hukum, bakal lebih jauh lagi peluang bagi terciptanya rasa keadilan di tengah dikotomi sosial kaya-miskin dan kuat-lemah itu!"

"Lantas, apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk bisa menguak harapan agar semua ideal itu tak mustahil!"

"Kayaknya kita kekurangan pemikir sekelas filsuf bidang hukum yang mampu mendesain suatu sistem hukum yang komprehensif!" tukas Amir. "Lihat misalnya DPR sebagai produsen UU, produknya selalu sepotong-sepotong, sering tidak klop antara satu UU dan lainnya atau malah kurang relevan dengan semangat zaman saat UU itu sendiri dilahirkan!"

"Mencari pemikir sekomprehensif Bapak-bapak Pendiri Bangsa untuk me-review ulang perjalanan bangsa, agaknya tak mudah!" timpal Umar. "Konsekuensinya, sesulit itu pula usaha menguak harapan terpenuhinya rasa keadilan multidimensi dalam masyarakat bangsa!" ***

---------
Pembaca budiman: Buras ini pernah dimuat dalam Lampung Post edisi 13 Mei 2005. Artikel Buras terkini akan kami sajikan setelah kondisi kesehatan Bapak H. Bambang Eka Wijaya kembali pulih.

Selanjutnya.....

PULANG besuk sejawat yang dioperasi jantung akibat merokok, istri memancing suami yang perokok berat, "Ngeri ya, operasi jantung akibat tersumbat nikotin!" "Kenapa mesti ngeri, di tangan dokter ahli terbaik!" sambut suami.
"Tak kaulihat dadanya seperti habis dicabik-cabik beruang bekas irisan untuk mem-by pass saluran darahnya?" entak istri. "Setelah melihat yang seperti itu, wajar orang takut dan berhenti merokok!"

"Kenapa harus takut dan berhenti merokok?" timpal suami. "Justru dengan menyaksikan sendiri sakit jantung akibat merokok sudah bisa diatasi dengan operasi by pass, perokok merasa aman, ada jalan keluar dari ancaman mematikan itu!" "Tapi pikirkan biaya operasinya yang mahal, puluhan bahkan ratusan juta!" tukas istri.

"Yang membayar kan asuransi!" sambut suami. "Tak salah memanfaatkan fasilitas yang telah dibeli dengan bertahun-tahun disiplin membayar preminya!". "Susah bicara dengan pecandu yang berstadium masokhis, mencari kenikmatan dengan menyakiti diri sendiri!" timpal istri.

"Lebih baik masokhis, mencari kenikmatan dengan menyakiti diri sendiri, daripada politisi busuk dan berbagai jenis penindas lain yang terbiasa mencari kenikmatan untuk dirinya dengan merugikan, menyakiti, atau mengorbankan orang lain!" sambut suami. "Lebih buruk lagi, yang dirugikan dan dikorbankan itu rakyat, yang seharusnya wajib ia bela dan perjuangkan nasibnya!"
"Justru wajar kalau orang punya kekuasaan mengutak-atik anggaran, mengalihkan dana publik yang semestinya untuk kesejahteraan rakyat menjadi pemuas nafsu dirinya dan kelompok elite semata!" tukas istri. "Kalau tak begitu tak ada segala bentuk dikotomi elite-massa, dari feodalisme sampai demokrasi-demokrasian model dari rakyat, oleh elite, untuk elite; mendapat kekuasaan dari rakyat, dijalankan oleh elite, untuk sebesar-besarnya kemakmuran elite!"

"Akibat demokrasi-demokrasian seperti itu mencengkeram bangsa kita sepanjang lima dekade, negara jadi seperti penderita jantung tersumbat candu hak-hak istimewa elite!" timpal suami. "Karena itu, negara-bangsa ini perlu operasi jantung, mem-by pass saluran darah yang tersumbat candu kebiasaan buruk elite tersebut!"
"Bagaimana mengoperasinya?" kejar istri. "Di-by pass dengan mengefektifkan kontrak sosial para elite, hingga setiap jabatan publik yang diperoleh dari rakyat sepenuhnya diaktualisasi dan diorientasikan pada kepentingan rakyat! Dengan aktualisasi dan orientasi sikap-tindak elite yang sedemikian, demokrasi kembali ke fitrahnya: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat!"
"Tapi bagaimana kalau masih banyak elite yang alergi pada kontrak sosial, bahkan mendengar istilahnya saja pun?" tukas istri. "Justru itu yang di-by pass!" timpal suami.

"Saluran-saluran tersumbat itu diganti dengan saluran baru agar distribusi darah lancar sampai jaringan pembuluh kapiler paling ujung sekalipun!". "Tapi mengefektifkan kontrak sosial itu tak mudah!" sambut istri. "Sama tak mudahnya dengan menghentikanmu dari kecanduan merokok!"

Pembaca budiman: Buras ini pernah dimuat dalam Lampung Post edisi Minggu, 13 Maret 2005. Artikel Buras terkini akan kami sajikan setelah kondisi kesehatan H. Bambang Eka Wijaya kembali pulih.

Selanjutnya.....

"BANGUN! Bangun!" entak suami mengoyang tubuh istri yang berteriak-teriak dalam tidur.

"Maling! Ada maling!" jawab istrinya sambil membalikkan badan untuk kembali tidur.

"Bangun dulu!" ujar suami. "Kalau tidur lagi, mimpi buruk bisa nyambung! Teriakanmu tadi memutus impianku yang indah!"

"Mimpi indah?" istri tersentak dan bangkit ikut duduk. "Masak kita tidur seranjang, sekasur, sebantal, impiannya berbeda?"

"Maka itu! Tidur seranjang saja impian orang berbeda, ideologi apa pun takkan bisa memaksa warga agar bermimpi sama!" tegas suami.

"Begitulah seharusnya!" timpal istri. "Justru kebebasan menikmati impian masing-masing itulah yang menjadi inner dinamic sebuah bangsa! Seperti harga sebagai invisible hand yang menggerakkan mekanisme pasar dalam teori Adam Smith, impian juga menjadi invisible hand yang menggerakkan mekanisme kehidupan berbangsa dan bernegara!"

"Sebab itu, istilah invisible hand tak harus ditafsirkan negatif seperti tangan hantu yang merusak impian tertentu!" sambut suami. "Tapi, seperti harga dalam terminologi Adam Smith, impian sebagai invisible hand dalam mekanisme berbangsa adalah nilai!"

"Nilai memang sinonim harga!" tegas istri. "Setiap nilai mendorong setiap warga yang meyakininya untuk mewujudkan atau menghindarinya, lewat suatu tawar-menawar dalam proses demokrasi! Demokrasi pun, tak ayal, menjadi sinonim pasar, tempat tawar-menawar nilai, tawar-menawar impian!"

"Dalam demokrasi, setiap warga berhak mewujudkan impian yang diyakininya sesuai harga yang disepakati bersama warga sebangsa!" timpal suami. "Berlangsungnya proses tawar-menawar secara terbuka itu meniscayakan demokrasi sebagai jalan mewujudkan impian lewat jalan damai!"

"Maka itu, tak pada tempatnya jika dalam proses tawar-menawar itu terjadi pemaksaan, karena demokrasi tercipta sebagai 'pasar' tempat orang meraih impiannya secara damai!" timpal istri. "Amat tak etis jadinya, mendiskredit suatu golongan yang membawa nilai-nilai yang diyakininya ke proses tawar-menawar di arena demokrasi sebagai invisible hand negatif, dianggap sebagai ancaman bagi proses transisi!"

"Justru sebaliknya, proses transisi atau reformasi jadi tersendat-sendat akibat adanya kecenderungan pemaksaan kehendak, mewarnai proses tawar-menawar di 'pasar' demokrasi dengan bayang-bayang kekerasan!" tegas suami. "Gejala itu hanya bisa dihilangkan jika setiap kita menghormati impian orang lain di antara sesama kita! Seranjang saja impian berbeda, bagaimana memaksa orang lain harus sama impian dengan kita! Mustahil!" ***

============================================================
Pembaca budiman: Buras ini pernah dimuat dalam Lampung Post edisi 3 Juni 2006. Artikel buras terkini akan kami sajikan setelah kondisi kesehatan Bapak H. Bambang Eka Wijaya pulih kembali.

===================================================

Selanjutnya.....

"PULANG ngaji jangan langsung nonton televisi sampai tertidur di sofa!" entak ibu menjewer putranya. "Ayo belajar, mengulang pelajaran hari ini agar lebih meresap ilmunya!"

"Bosan!" timpal Putra. "Pagi sekolah, sore kursus ini-itu, magrib ngaji, malam belajar lagi! Kata kawan-kawan, yang kerja keras siang-malam cuma anak buah!"

"Kau bicara apa?" sambut ibu, kaget.

"Bicara kalau besar jadi bos!" tegas Putra. "Bos tak perlu kerja keras, tak perlu sekolah! Yang penting kebal, dibacok tidak mempan! Semua anak buah setor!"

"Maksudmu bos preman yang kalian lihat di pasar atau terminal?" tukas ibu. "Sudah tak musim lagi! Awak bus antarkota Lampung sudah mogok pekan lalu, disusul kemarin awak bus Jawa Barat di Bandung! Semua itu pemanasan mogok nasional awak angkutan umum menuntut pungli dihabisi, kini sedang dibahas Rakernas Organda di Jakarta!"

"Tuntutan awak bus itu pungli oleh petugas!" timpal Putra.

"Tapi sopir angkot Sukaraja—Tanjungkarang kepada Radio Elshinta justru lebih mengeluhkan pungli preman yang menyebar di segala penjuru!" tegas ibu. "Berarti, para petugas yang dituding pungli segera membersihkan lebih dulu para calo dan preman! Karena tanpa pungli preman, tekanan pungli terhadap awak bus tidak mencapai titik kritis hingga tidak mampu mereka pikul!"

"Jadi pungli oleh petugas akan bertahan?" sambut Putra. "Tapi untuk jadi petugas susah! Rajin belajar saja tidak cukup!"

"Maksud ibu, rajin belajar bukan untuk jadi tukang pungli juga!" entak ibu. "Kenapa kau tak berpikir jadi dokter, pilot atau..."

"Aku ingin jadi dokter? Pilot?" timpal Putra. "Teman sekelasku bisa tertawa seharian!"

"Kenapa kalian putus asa begitu?" kejar ibu.

"Bukan putus asa! Tapi paling realistis!" ujar Putra. "Coba hitung berapa pilot ada di kota kita? Tidak satu pun! Dokter, juga cuma sedikit! Kenapa begitu? Karena tidak mudah untuk jadi pilot atau dokter! Sedang untuk jadi tukang pungli, cukup memulainya dari tukang parkir gelap di daerah aman dulu!"

"Gawat! Obsesi kalian pungli dan pungli melulu!" entak ibu. "Pantas sukar membasmi pungli! Dari zaman Kopkamtib Sudomo bukannya kian habis, tapi malah merajalela karena regenerasinya alamiah!"

"Yang lebih menarik, untuk jadi tukang pungli itu tak ada sekolahannya!" timpal Putra. "Tapi mereka bisa melakukan pekerjaan itu dengan benar-benar profesional, hingga meskipun setiap penguasa dari waktu ke waktu berjanji dalam kampanye bakal menuntaskan pembasmian pungli, tidak satu pun penguasa yang tercatat dalam sejarah berhasil melakukannyai!"

"Kalau dalam cerita ketoprak, untuk tugas berat yang unik begitu raja membuat sayembara, siapa yang berhasil dikawinkan dengan putri raja atau diberi kekuasaan tertentu dalam kerajaannya!" sambut Putra.

"Sekarang juga secara tidak langsung ada sayembara!" tukas ibu. "Barang siapa mampu melakukan pungli terbaik dengan setoran terbesar, akan mendapat jabatan penting!"

"Pantas, pungli sukar dibasmi!" timpal Putra. ***

===========================
Pembaca budiman: Buras ini pernah dimuat dalam Lampung Post edisi Rabu, 25 Januari 2006. Artikel Buras terkini akan kami sajikan setelah kondisi kesehatan Bapak H. Bambang Eka Wijaya kembali pulih.
============================================================

Selanjutnya.....

"ENAK jadi raja di negeri monarki absolut, ya? Setiap ucapan raja dicatat sebagai hukum!" ujar baginda. "Kenapa moyangku dulu memilih monarki demokrasi parlementer, dengan pemerintahan dijalankan perdana menteri dan parlemen yang memilihnya?"

"Karena zaman berubah dengan hadirnya prinsip fox populi fox dei—
suara rakyat suara Tuhan!" jawab Jonaha. "Sejak itu raja selaku kepala negara juga harus menaati konstitusi! Sistem Sabdo Pandito Ratu, setiap ucapan raja sebagai hukum, tak lagi berlaku!"

"Tapi raja kan tetap kepala negara, sedang menurut pemikir, hukum itu bukan semata undang-undang yang tertulis, tapi apa yang dilakukan para pejabat negara dan pemerintahan, dari adipati, polisi, jaksa, hakim sampai para penggawa!" tukas baginda. "Dengan begitu malahan, bukan hanya ucapan atau tindakan raja yang menjadi hukum, tapi juga tindakan para penggawa!"

"Tapi secara formal hukum itu tetap yang dihasilkan suatu majelis, seperti parlemen pembuat undang-undang atau sidang pengadilan yang memutus perkara!" sambut Jonaha.

"Bahkan majelis hakim di sidang pengadilan bersifat independen, bebas dari intervensi dan pengaruh orang lain, tanpa kecuali dari seorang raja sekalipun! Lantas peraturan yang dibuat dan dijalankan jajaran pemerintahan juga harus merupakan turunan dari hukum yang dibuat di parlemen, hierarkinya sampai tingkat bawah; seorang adipati harus menjalankan peraturan daerah yang dibuat parlemen lokal! Menyimpang atau keluar dari itu, sang adipati bisa dituntut di muka hakim!"

"Tapi kenyataannya sampai sekarang pun apa yang kuucapkan tetap seperti hukum, dianggap itulah yang benar!" tutur baginda. "Demikian pula ucapan para pejabat dan penggawa!"

"Kebiasaan masyarakat seperti itulah yang membuat hukum di negeri kita terkesan kacau!" timpal Jonaha. "Karena setiap pejabat, bahkan setiap orang atau kelompok, merasa hanya ucapannya yang paling benar! Karena semua pihak merasa paling benar itu, rakyat jadi bingung, yang mana sebenarnya hukum itu! Pernyataan si A atau si B? Ini berpengaruh negatif pada kesadaran hukum rakyat karena rakyat jadi bingung dan tak bisa memastikan lagi hukum yang sesungguhnya itu seperti apa?"

"Kondisi kesadaran hukum rakyat seperti itu memprihatinkan!" tukas baginda. "Rakyat bisa menjadi korban ketidakpastian hukum, yang dianggapnya benar dan dia lakukan ternyata malah salah dan membuat dirinya masuk bui! Berarti perlu suatu upaya untuk menegakkan kepastian hukum yang mudah dipahami rakyat kebanyakan, sehingga tanpa kebingungan pula rakyat menaatinya!"

"Upaya itu harus bermula dari Baginda sendiri!" sambut Jonaha. "Cukup dengan menjaga setiap ucapan dan tindakan Baginda tak membingungkan rakyat!"

"Bagaimana kalau rajanya juga bingung, kurang jelas harus bertindak seperti apa untuk menjalankan hukum!" entak baginda.

"Pasti rakyat jadi lebih bingung lagi!" timpal Jonaha. ***
-----------------------------------------------
Pembaca Budiman: Buras ini pernah dimuat dalam Lampung Post edisi Minggu, 17 Juli 2005. Kami akan kembali menampilkan buras terkini setelah kondisi kesehatan Bapak Bambang Eka Wijaya kembali pulih.
---------------------------------------------------------

Selanjutnya.....

"ASYIK amat, cukup sekali Presiden Yudhoyono curah isi hati (curhat) gajinya tujuh tahun tak kunjung naik, langsung mendapat perhatian Menteri Keuangan yang kemarin menyatakan gaji Presiden akan dinaikkan bersama 8.000 pejabat negara lainnya!" ujar Umar. "Kenaikan itu nantinya termasuk tunjangan prestasi yang melekat pada gaji!"

"Maka itu, seorang Presiden tak boleh curhat atau mengeluhkan soal gajinya!" sambut Amir. "Sebab dijamin cespleng dipenuhi! Itu bisa membuat rakyat iri, terutama buruh, yang keluhannya bertahun-tahun untuk menaikkan upah pada tingkat KHL—kebutuhan hidup layak—saja jangankan dipenuh, didengar atau diperhatikan pun tidak! Padahal secara nyata, siapa yang lebih butuh penyesuaian?"

"Soal siapa yang sebenarnya lebih butuh penyesuaian itu belum lagi Presiden mendapat dana taktis Rp2 miliar per bulan, serta fasilitas sepenuhnya jabatan presiden, tempat tinggal di istana, jaminan keamanan dengan pengawalan ketat, jaminan kesehatan dengan dokter kepresidenan, transportasi dari mobil sampai pesawat udara, pakaian, makanan dan sebagainya, yang semua itu bahkan membuat gajinya tak perlu disentuh lagi!" tukas Umar. "Lebih tak patut lagi seorang Presiden mengeluh gajinya tak kunjung naik ketika ibu-ibu rumah tangga kalang kabut dibuat harga kebutuhan dapurnya meroket seperti sekarang! Artinya, kalau kenaikan gaji Presiden dan para pejabat negara itu dalam bentuk tunjangan prestasi, tunjukkan dulu prestasi bahwa mereka mampu menahan laju kenaikan harga kebutuhan pokok yang makin mencekik rakyat!"

"Kalau orang gedean tak perlu membuktikan prestasi, tunjangan prestasinya jalan terus!" timpal Amir. "Lain wong cilik, prestasinya sudah terbukti sekalipun, kolom tunjangan prestasi tak tersedia dalam daftar gajinya!"

"Perbedaan antara elite dan jelata itu pada privilese—hak-hak istimewa—yang hanya dimiliki kalangan elite!" tegas Umar. "Hak-hak istimewa elite itu yang membuat dalam banyak hal, tanpa kecuali di negeri maju sekali pun, persamaan antarsesama warga negara yang dijamin konstitusi prakteknya selalu tak mulus! Konon lagi di negeri terbelakang, hak-hak istimewa elite setiap kali diklaim dan terus bertambah variannya!"

"Memang di negeri terbelakanglah elite yang sudah menikmati seabrek hak-hak istimewa tak merasa malu mengeluhkan hak-hak istimewa yang diterimanya masih kurang!" tukas Amir. "Bukan hendak menyatakan elite seperti itu serakah! Tapi terlalu berorientasi pada kepentingannya sendiri, sehingga tak melihat dirinya hidup mewah di tengah samudera kemelaratan yang menenggelamkan rakyatnya dalam penderitaan tanpa jalan keluar!" ***

Selanjutnya.....