"NII—Negara Islam Indonesia yang oleh aktivisnya di Lampung juga disebut En-Sebelas—dapat angin segar!" ujar Umar. "Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan, NII bukan ancaman karena belum menghimpun kekuatan perlawanan secara masif untuk mengganti (bentuk) negara!"

"Kenapa penegasan sikap pemerintah sedemikian kau sebut angin segar buat NII?" tanya Amir.

"Karena NII menjadi lebih nyaman untuk melakukan konsolidasi ideologinya, yakni ideologi negara Islam sebagai pengganti negara Pancasila—yang mereka buat semakin hambar penghayatannya di kalangan warga bangsa!" jawab Amir. "Sekaligus mematangkan radikalisme, cara mencapai tujuan dengan kekerasan dalam ideologi itu, seperti praktek NII era DI/TII dan Komando Jihad!"

"Apa isyarat atau pertanda konsolidasi ideologi NII itu selama ini telah berlangsung dan mendapat pembiaran dari pemerintah?" kejar Amir.

"Lihat saja hasil penelitian Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian dari UIN Syarif Hidayatullah di bawah pimpinan Prof. Bambang Pranowo, 49% pelajar SMP-SMA setuju aksi radikal berlabel agama, dan menyatakan Pancasila sudah tidak relevan! (Koran Tempo, 26-4)," tegas Umar. "Bandingkan dengan aksi-aksi kekerasan Komando Jihad yang digerakkan NII pada 1976, pelakunya banyak direkrut dari kalangan pelajar!"

"Tapi menurut mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, (Kompas, 30-4) lahan subur radikalisme yang di antaranya menjadi terorisme di Indonesia terdapat pada ketidakadilan dalam berbagai bidang yang dirasakan masyarakat!" sela Amir.

"Memang!" sambut Umar. "Tapi radikalisme perlu ideologi untuk menjelma menjadi gerakan kekerasan yang terorientasi! Contohnya Pepi Fernando, otak pelaku bom buku dan bom Serpong, menjadi teroris setelah mengamalkan ideologi NII!"

"Kalau konsolidasi ideologi NII berjalan senyaman itu, warga yang setuju radikalisme berlabel agama dan menganggap Pancasila tak lagi relevan menjadi lebih luas, sekali bangkit menjadi gerakan masif, apa tak kewalahan pemerintah mengatasinya?" tanya Amir.

"Sekarang saja sering disebut televisi, sudah ratusan ribu massa NII di sekitar Jabodetabek!"

"Masalah ruwet jika estimasi pemerintah salah!" tegas Umar. "Untuk bertindak, pemerintah tetap menunggu aksi kekerasan masif dari NII. Ternyata yang muncul bukan kekerasan tapi aksi damai. Tapi karena jumlahnya yang amat besar dan meluas di seantero negeri, melumpuhkan sendi-sendi kekuasaan! Ujungnya, pemerintah terpaksa takluk pada tuntutan massa, seperti di Mesir, atau justru jadi promotor kekerasan seperti Khadafi!" ***

Selanjutnya.....

"TERJEMAHAN Indonesia oleh Iwan Nurdaya-Djafar buku Al-Ka'bah Markaz Al-A'lam (Kabah Pusat Dunia) karya Saad Muhamad Al-Marsafi, dibahas di Bandar Lampung, Jumat!" ujar Umar. "Menurut penerjemah, dengan berbagai dukungan temuan ilmiah, fakta itu bisa dijadikan dasar mewujudkan standar waktu Kabah bagi jam Hijriah, melengkapi almanak Hijriah yang tanggal, hari, bulan, dan tahunnya sudah ada selama ini!"

"Peluang itu ideal, tapi harus dikaji dan diuji lebih jauh!" sambut Amir. "Karena, meski membuat jam Hijriah dengan patokan standar waktu Kabah secara prinsip tak ada masalah seperti banyaknya variabel pengukur dalam berbagai hal, misalnya termometer, ada Celsius ada Fahrenheid, sehingga dalam stantar waktu ada Greenwich juga, apa salahnya ada waktu Kabah, konsekuensi dari penetapan itu terkait syariah perlu dipelajari!"

"Setuju! Konsekuensinya pada masyarakat muslim jauh lebih penting disimak ketimbang resistensi Barat terhadap patokan waktu baru itu, karena patokan waktu Greenwich itu dulunya ditetapkan hanya lewat kesepakatan sejumlah negara semata, karena di tempat itu ada observatorium, bukan berdasar posisinya secara ilmiah sebagai pusat dunia seperti halnya Kabah!" tegas Umar. "Karena itu, selain dasar-dasar ilmiah yang sudah ada dan cukup kuat, penyempurnaan masih perlu pada dasar-dasar sosio-psikologis, terutama di kalangan umat muslim untuk bisa menerima jika waktu Kabah ditetapkan sebagai patokan jam Hijriah! Justru dalam lingkungan warga muslim sendiri terjadinya suatu perubahan amat rentan konflik, tanpa kecuali penetapan waktu Kabah sebagai jam Hijriah itu nantinya secara ilmiah dari semua dimensinya telah memenuhi syarat!"

"Penetapan jam Hijriah dengan patokan waktu Kabah menggantikan jam Masehi dengan patokan waktu Greenwich memang harus dilakukan setelah segalanya matang!" timpal Amir.

"Sebab, dalam waktu Greenwich perubahan hari pada pukul 00.00 dilakukan di Pasifik, jika dengan jam Hijriah perubahan hari dilakukan di Kabah, terjadi perubahan hari pada wilayah mulai Pasifik sampai Kabah! Misalnya Indonesia (WIB) yang semula empat jam lebih cepat dari Mekah, jika peralihan hari pukul 00.00 di Kabah, saat itu di kawasan WIB 20 jam lebih lambat dari hari baru di Mekah itu!"

"Itu yang sering terjadi selama ini!" entak Umar. "Ketika hisab dan rukyat berpadu serasi, Idulfitri atau Iduladha di Tanah Suci justru sehari lebih cepat dari kawasan WIB!"

"Hanya kebetulan itu!" timpal Amir. "Tapi sebagai wacana, jam Hijriah dan waktu Kabah menarik!" ***

Selanjutnya.....

"PROSESI pernikahan agung kerajaan—the royal wedding—antara Pangeran William dengan Kate Middleton hari ini di London, menjadi pernikahan yang disaksikan dua miliar warga dunia lewat siaran langsung televisi dan internet!" ujar Umar. "Hal itu sesuai persiapannya, CNN melibatkan 400 orang di lokasi pengambilan gambar, CNBC 300 orang, dan seterusnya yang membuat orang di tempat kerja atau di jalan tetap bisa menyaksikan lewat ponsel mulai pukul 16.00 WIB sore ini!"

"Dibanding dengan pernikahan orang tua William, Pangeran Charles-Lady Diana Spencer di Katedral St. Paul 29 Juli 1981, pernikahan hari ini secara kualitatif kalah agung karena hanya digelar di Gereja Westminster Abbey!" timpal Amir. "Tapi dilihat dari jumlah penonton langsung lewat televisi yang waktu itu oleh 750 juta orang, maka pernikahan William-Kate belum ada duanya!"

"Tapi kenapa sampai miliaran orang siap nonton acara pernikahan pangeran itu?" tanya Umar.

"Jelas menarik, karena orang biasa saja saat menikah didandani dan dijadikan raja sehari menarik disaksikan!" jawab Amir. "Apalagi dalam pernikahan agung itu yang menikah raja beneran, pewaris mahkota raja sungguhan!"

"Tapi kenapa pernikahan agung raja sungguhan itu cukup dilakukan hanya dalam satu hari, sedangkan di kampungku upacara pernikahan tak dianggap agung jika tidak dilakukan tujuh hari tujuh malam?" kejar Umar.

"Pernikahan raja sungguhan jelas cukup dilakukan hanya dalam satu hari, sesuai kesempurnaan upacaranya, karena eksistensinya sebagai raja sudah teruji dalam darah daging bawaan lahir!" jelas Amir. "Sedangkan di kampungmu, selain kesempurnaan upacara pernikahannya memang disiapkan lebih dari satu hari, lebih banyak waktu lagi diperlukan untuk mengangkat eksistensinya sebagai raja—sekalipun sebatas gelar untuk status simbol, bukan raja dalam arti kekuasaan efektif!"

"Terbukti, dengan tujuh hari tujuh malam pesta pernikahan di kampungku lebih agung dari royal wedding sekalipun!" tegas Umar.

"Soal itu tak ada yang bisa membantah!" timpal Amir. "Tapi kalau pesta pernikahan raja beneran saja cukup satu hari, kenapa di kampungmu yang maksudnya juga mengangkat derajat keluarga dan pengantin jadi setingkat raja tak dilakukan sama dengan pelaksanaan pada raja asli saja? Bukankah pilihan cara yang sama lebih afdal?"

"Kalau dilakukan seperti raja asli, lantas apa lagi pembedanya?" entak Umar. "Justru karena dibuat tegas pembedanya itulah, kudukung sepenuhnya pesta tujuh hari tujuh malam di kampungku!" ***

Selanjutnya.....

"JALAN kekerasan ternyata jadi pilihan pelajar negeri kita justru lewat mata pelajaran agama!" ujar Imar. "Hasil penelitian terhadap pelajar SMP-SMA oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian dipimpin Prof. Bambang Pranowo dari UIN Syarif Hidayatullah, menyebutkan 49% pelajar setuju aksi kekerasan berlabel agama! Menurut pelajar, Pancasila juga tak relevan!" (Koran Tempo, 26-4)

"Gawat sekali hasil penelitian itu!" sambut Amir. "Tapi pasti ada alasan rasional jika sejumlah besar pelajar saksama memilih jawaban senada begitu! Misal, apa lewat jalan nonkekerasan dan nonlabel agama, seperti pengadilan, demokrasi, atau pemerintahan bangsa kita bisa menyelesaikan aneka masalah benar-benar adil? Jika di jalan-jalan itu ternyata dinilai gagal oleh para pelajar, jalan kekerasan berlabel agama sebenarnya justru merupakan peluang sempit yang memang kita sisakan sebagai alternatif tunggal buat mereka!"

"Berarti bukan salah pelajaran atau pengajaran agama di sekolah! Melainkan, justru realitas kehidupan berbangsa kita yang membuat mereka tak punya pilihan lain!" tegas Umar. "Karena itu, jelas keliru dan sia-sia menjadikan mata pelajaran agama di sekolah sebagai scape goat—kambing hitam—dari sikap pelajar kita yang cenderung gandrung kekerasan itu! Pokok masalahnya justru pada cara orang tua mengelola negara-bangsa yang nyata-nyata telah gagal mewujudkan keadilan lewat berbagai dimensi formal!"

"Realitas sedemikian tak bisa dibantah!" timpal Amir. "Artinya, pilihan berani 49% pelajar itu yang harus dijadikan dasar bagi orang tua—terutama yang berkuasa—untuk introspeksi, kenapa gagal menciptakan keadilan lewat jalan nonkekerasan, sehingga jalan kekerasan jadi pilihan pelajar! Itu juga tak terlepas dari penilaian pelajar, Pancasila tidak relevan—karena yang selama ini mereka saksikan cuma praktek seolah-olah itu Pancasila, bukan praktek dari Pancasila yang sejatinya! Jadi, untuk mengubah kesan para pelajar itu terhadap Pancasila, para aktor kekuasaan—dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif—harus mempraktekkan yang sejatinya nilai-nilai Pancasila!"

"Dengan demikian lebih jelas, yang salah bukan pelajaran agama di sekolah, apalagi NII gadungan yang cuma cari korban pemerasan lewat hipnotis dan cuci otak!" tegas Umar.

"Kesalahan justru pada orang tua yang berkuasa, karena telah gagal mewujudkan keadilan dalam berbagai dimensi dan substansinya dengan cara-cara nonkekerasan, serta mempraktekkan Pancasila sekadar dalam keseolah-olahan, tidak tulus mengatualisasikan Pancasila dengan nilai-nilai yang sejatinya!" ***

Selanjutnya.....

"LAMPUNG masuk lima besar provinsi terbaik versi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang diumumkan pada acara Hari Otonomi Daerah Ke-15 di Bogor, Senin (25-4)!" ujar Umar. "Kinerja tertinggi dicapai Sulawesi Utara, disusul Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan! (Radar Lampung, 26-4)
Pelaksanaan EKPPD ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah!"

"Seharusnya Lampung yang nomor satu dalam evaluasi kinerja pemerintahan itu, dengan bukti nyata NTP (nilai tukar petani) Lampung 118,6 pada akhir Maret 2011, tertinggi nasional jauh di atas rata-rata NTP nasional 103,4!" timpal Amir. "Lantas apa yang diunggulkan dari Sulawesi Utara untuk diposisikan teratas itu?"

"Hal objektif yang membuat Sulawesi Utara di tempat tertinggi, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan APBD-nya yang mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian—WTP!" tegas Umar. "Prestasi itu untuk tahun ini pada tingkat provinsi hanya bisa diraih Sulawesi Utara! Sulsel yang menempel di posisi kedua cuma mencapai wajar dengan pengecualian—WDP!"

"Kalau itu dasarnya, salut buat Sulawesi Utara! BPK punya integritas dan kredibilitas tinggi!" timpal Amir. "Hal berintegritas jadi dasar penilaian akan membedakan EKPPD dengan Parasamya Purnakarya Nugraha, penghargaan untuk provinsi di zaman Orde Baru yang kehilangan integritas hingga terpaksa dihapus pada era reformasi!"

"Sama-sama penghargaan untuk provinsi, apa beda EKPPD dengan Parasamya?" tanya Umar.

"Diharapkan berbeda dalam memaknai data, yang sama-sama jadi dasar penilaiannya—PP 6/2008 (Pasal 1, Ayat 14) menyebutkan, suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis!" jawab Amir. "Data dalam Parasamya cenderung dimaknai ‘dana taktis', hingga menjadi ajang perebutan gengsi para kepala daerah! Pemaknaan sedemikian agaknya masih berlanjut pada Adipura sekarang, sehingga wali kota Bekasi masuk bui akibat korupsi gara-gara ingin meraih Adipura!"

"Kalau begitu perlu dibuat garis tegas pembeda EKPPD dengan Parasamya, yakni nilai utamanya hasil kerja lembaga berintegritas seperti BPK, Badan Pusat Statistik (BPS) untuk NTP, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk indeks pelayanan publik!" timpal Umar. "Dasar penilaian sedemikian selain menghasilkan pemerintahan bersih, juga bermanfaat pada rakyat—NTP dan pelayanan publik jadi terjaga selalu prima!" ***

Selanjutnya.....

"SENIN (25-4) aparat penegak hukum unjuk gigi!" ujar Umar. "Kejaksaan Agung menyingkap korupsi proyek KTP elektronik di Cilacap, Jawa Tengah, senilai Rp1,1 miliar! Disusul KPK menangkap tangan pejabat sekretariat Menegpora dan kontraktor fasilitas SEA Games Palembang, dengan ratusan juta uang tunai termasuk dolar AS, Australia, dan Euro! Terakhir polisi, mengungkap pembobolan dana Elnusa—anak perusahaan Pertamina—di Bank Mega sebesar Rp111 miliar!"

"Dahsyat!" sambut Amir. "Aksi penjahat kerah putih tampak semakin ramai saja! Malinda Dee masih jadi buah bibir, untuk kasus pembobolan dana nasabah puluhan miliar, kini muncul kelas yang lebih besar, ratusan miliar!"

"Lebih seru lagi, ada otak yang bermain di balik pembobolan dana Elnusa lebih 100 miliar itu yang ternyata buronan polisi sejak 1999, Richard Latif! (Kontan Online, 25-4). Ini tak kalah spektakuler dari Gayus Tambunan atau Malinda Dee!" tegas Umar.

"Bayangkan, pembobolan dana perusahaan publik milik negara dari bank swasta yang dikenal sangat berhati-hati bisa terjadi dengan diotaki buronan kasus pembobol bank! Kata Kanit Fiskal, Moneter dan Devisa Dit. Ekonomi Khusus Polda Metro Jaya, Kompol Sinto Silitonga, Richard itu otak pelaku delapan kasus pembobolan rekening!"

"Bagaimana orang bisa selicin itu?" sela Amir.

"Menurut Sinto, Richard Latif lihai mengambil hati korbannya dengan kemampuannya berbahasa! Ia menularkan virus kejahatannya kepada calon korbannya, termasuk pihak bank dan pemilik dana!" jelas Umar. "Dengan kemampuan yang dia dapat secara otodidak, ia cuma bisa mendekati pejabat bank tingkat cabang! Belum bisa tembus ke pejabat bank tingkat pusat!"

"Wah, fotonya harus dipampangkan di televisi dan koran, supaya pejabat bank di cabang-cabang tak sempat kena rayu Richard Latif!" tegas Amir.

"Sebentar lagi fotonya pasti disebar polisi karena Richard Latif bersama lima tersangka lain yang terlibat pembobolan dana Elnusa, telah ditangkap polisi!" tegas Umar. "Celakanya nanti, kalau justru Richard Latif yang membuktikan pelaku langsung pembobolan itu orang dalam, baik orang dalam Elnusa maupun orang dalam bank! Sedang selaku otak, ia hanya bermain sebagai aktor intelektual—
membuat skenario dan menikmati bagi hasilnya!"

"Anehnya, kenapa para pejabat perusahaan besar dan bank bisa dia pengaruhi?" tukas Amir.

"Menurut Sinto, konsep Richard Latif dengan membagi-bagi sebagian hasil kejahatan, mereka akan lolos!" jelas Umar. "Tapi kali ini sial, belum sempat bagi-bagi keburu tertangkap!" ***

Selanjutnya.....

"TAK masuk akal di Tumijajar yang warganya ramah, dua warga luar kabupaten tewas terkapar oleh peluru senjata api!" entak Umar. "Tumijajar itu persimpangan strategis di Kabupaten Tulangbawang Barat dengan pompa bensin (SPBU)-nya, pertemuan jalan dari Gunungbatin (Lampung Tengah) dengan Dayamurni (tembus ke Kotabumi Lampung Utara), dan Panaragan (arah Menggala, Tulangbawang)."

"Memang tak masuk akal jika konteks masalahnya Tumijajar!" timpal Amir. "Pada kejadian yang menggemparkan itu, Tumijajar hanya sebagai tempat bentrok warga Gunungbatin, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah, dengan aparat Polsek Tulangbawang Udik! Itu terkait tewasnya Sahab, warga Gunungbatin, oleh peluru anggota Polsek tersebut, juga tempat polisi menghadang warga Gunungbatin yang menuju Mapolsekta, menewaskan kerabat Sahab, Anton!"

"Itu dia! Berarti, baik terkait kedua korban tewas maupun pokok masalah konfliknya, sama sekali tak ada sangkut paut dengan warga Tumijajar!" tegas Umar. "Namun demikian tetap saja warga Tumijajar dirugikan nama baiknya karena jadi terkenal dengan peristiwa menggemparkan yang negatif itu, selain warganya juga trauma dijadikan arena bentrok yang menelan korban jiwa!"

"Disimak dari awal kasusnya, kerugian moril dan materiil yang diderita warga Tumijajar tak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pihak kepolisian!" timpal Amir. "Karena itu, selain tindakan formal yang telah diambil pimpinan kepolisian daerah Lampung terhadap jajarannya, rehabilitasi moriil bagi warga Tumijajar juga perlu dilakukan oleh pimpinan polisi daerah!"


"Lantas kepada warga Gunungbatin?" sela Umar.

"Harus lebih serius, apalagi jika fakta sementara benar, anggota polisi menembak tewas Sahab hanya karena kurang senang melihat gaya Sahab menggoda biduan organ tunggal!" jawab Amir. "Artinya, hanya dengan alasan sepele itu seorang anggota polisi mengeksekusi mati Sahab tanpa putusan sidang pengadilan!"

"Tapi kayaknya tak ada pendekatan basa-basi yang sebanding bagi warga atas kehilangan nyawa Sahab yang sedemikian itu!" timpal Umar.

"Tapi pendekatan hablun minannas harus tetap ditempuh agar silaturahmi sesama komponen bangsa tetap terpelihara, terutama dalam posisi polisi sebagai pengayom masyarakat!" tegas Amir. "Memang, polisi tak bisa berharap ketulusan yang penuh dari warga, namun maaf formal diperlukan karena kepolisian tak bisa menjamin putusan pengadilan atas kematian Sahab dan Anton akan memuaskan warga Gunungbatin!" ***

Selanjutnya.....