Paradoks Bancakan vs Tanggung Jawab!

"PARA pemimpin kita sering terjebak paradoks antara bancakan--pesta-- dan tanggung jawab!" ujar Umar. "Untuk bancakan, semua pihak terkait menyiapkan biaya masing-masing berjumlah besar, tapi untuk pelaksanaan tanggung jawab, tanpa kecuali menyangkut penderitaan rakyat yang sangat berat, semua pihak saling menunggu!"
"Paradoks itu terlihat pada persiapan bancakan melantik anggota DPR dan DPD, dengan total biaya Rp50,1 miliar--dari KPU Rp11 miliar, Setjen DPR 32,5 miliar, dan Setjen DPD 6,6 miliar!" timpal Amir. "Pada saat bersamaan, tanggung jawab para pemimpin terhadap puluhan ribu jiwa korban bencana gempa yang berserak seantero Jawa Barat dan Jawa Tengah tak dilaksanakan secara memadai, banyak yang tetap telantar, sedang semua tingkat pemerintah saling menunggu salah satu pihak menurunkan bantuan lebih dahulu!"

"Paling menyedihkan, bantuan pemerintah yang tidak diberikan secara all out itu dialami warga Cianjur yang kampungnya tertimpa longsor saat gempa!"

tegas Umar. "Peralatan berat saja tidak diberikan secara mencukupi untuk menggali mayat yang tertimbun, lalu dihentikan sebelum masa tanggap darurat berakhir! Padahal, masih banyak korban belum ditemukan!"

"Paling lucu, ketika para korban yang telantar mengeluh ketiadaan bantuan pemerintah yang mereka terima, dengan enteng pejabat yang bertanggung jawab menyatakan di televisi bahwa pihaknya sudah membuat posko di suatu tempat untuk kawasan pengeluh itu!" sambut Amir. "Terkesan, untuk tanggap darurat bencana semasif gempa 7,3 SR, pejabat merasa tanggung jawabnya selesai setelah membangun sebuah posko!"

"Amat tragis korban lumpur Lapindo di Sidoarjo!" timpal Umar. "Pemerintah mengeluarkan keppres ganti rugi dibayar perusahaan pengebor gas 20 persen di muka, setelah dua tahun sisanya yang 80 persen dilunasi! Batas waktu dua tahun berlalu sisa pembayaran tak dilunasi, pemerintah diam, tidak menuntut perusahaan bersangkutan agar melunasinya! Terkesan, untuk melindungi warga negara dari nasib buruk dalam kasus Lapindo, pemerintah merasa tanggung jawabnya telah selesai dengan mengeluarkan sebuah keppres! Untuk selanjutnya, rakyat korban lumpur yang sengsara berkepanjangan tak dipedulikan lagi, tanpa kecuali para korban rajin beramai-ramai demo ke Surabaya, atau malah ke Jakarta!"

"Demikianlah paradoks yang menjebak kalangan pemimpin kita!" tegas Amir. "Terakhir lagi terkait kerugian para nasabah Bank Century, yang simpanannya tak diprioritaskan pembayarannya, padahal Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas keputusan tim pemerintah dan Bank Indonesia, telah menggelontorkan dana Rp6,7 triliun! Lantas, dana sebanyak itu, buat bancakan siapa?" ***