Administrasi itu Inti Pemerintahan!

"SECARA universal dipahami administrasi sebagai inti dari kerja pemerintahan! Lazim, Pemerintahan Clinton disebut Clinton Administration!" ujar Umar. "Maka itu, bisa dianggap kecolongan fatal dalam Yudhoyono Administration ketika di balik putusan MK atas gugatan Yusril diketahui kosongnya dasar administratif pengangkatan jaksa agung!"

"Tak aneh jika Mensesneg dan Staf Ahli Presiden Bidang Hukum berkilah dari putusan MK, Presiden SBY tetap bersikap positif pada putusan MK dan mengeluarkan Keppres Pemberhentian Jaksa Agung!" sambut Amir. "Atas pengalaman itu, para pembantu Presiden diharapkan tidak lagi asal reaktif tanpa dasar tepat! Jika itu dilakukan terus, yang hadir reactionary administration, pemerintahan pembangkang—dari putusan hukum!"

"Administrasi secara harfiah berarti pengelolaan pemerintahan berdasar aturan-aturan dasar tertulis, menjalankan, mengontrol, memperbaiki dengan ketetapan dan proses yang serba-tertulis pula!" lanjut Umar. "Namun, hakikatnya tak mutlak begitu! Pada negara monarki, seperti Inggris, tak dikenal aturan dasar konstitusi, tapi konvensi—khususnya atas tradisi raja memutuskan dengan titah! Administrasi menjadi tata kelola pemerintahan oleh administrator—perdana menteri!"

"Tapi secara prinsip sama, setiap langkah harus ada dasar formalnya! Dasar itulah yang kosong pada jabatan jaksa agung sejak 20 Oktober 2009!" timpal Amir. "Itu terjadi mungkin karena dalam penyusunan kabinet orientasi dukungan politik lebih dominan daripada keahlian spesialis (zaken) di bidang tugasnya! Hal itu kian mencolok ketika putusan MK ditanggapi kubu pemerintahan dengan pendekatan kekuasaan, bukan administratif!"

"Karena itu, meskipun soal ini telah selesai dengan Keppres Pemberhentian Jaksa Agung, tak ada jaminan hal sejenis tak terulang, akibat banyak anggota kabinet duduk demi dukungan politiknya ketimbang keahlian spesialisnya!" tegas Umar. "Betapa, kasus terakhir itu hanya lanjutan berbagai kasus sejenis sebelumnya, dari usaha penerapan kontrol terhadap konten media massa padahal UU yang ada antisensor, melengkapi Pol. PP dengan senjata api, larangan ekspor sapi bakalan tanpa menghitung kecukupan sapi lokal menyuplai kebutuhan domestik hingga harga daging melonjak dua kali lipat!"

"Semua itu terkait dengan tata kelola administratif, sehingga terlihat bangsa ini oleh administrator pemerintahannya cenderung selalu dijadikan eksperimen!" timpal Amir. "Karena eksperimen itu gagal, langkah bangsa ini pun selalu tertinggal dari bangsa-bangsa lain!"