Hapus Kemiskinan, Syarat kian Berat!

"USAI Lebaran kok loyo?" sapa Umar.

"Akibat syarat menghapus kemiskinan kian berat!" sambut Amir. "Berdasar kuliah Prof. David T. Ellwood dari Harvard di Istana Negara (15-9), syaratnya sulit dipenuhi! Empat syaratnya, pertumbuhan ekonomi tinggi, keunggulan bersaing global, pemerintahan dan kelembagaan yang efektif, ada perencanaan yang saksama!"

"Pertumbuhan ekonomi tinggi harus berkualitas—tinggi pula daya serapnya pada tenaga kerja!" tegas Umar. "Dengan jumlah penduduk 237 juta (sensus 2010), pertumbuhan angkatan kerja baru kini jadi 3 juta lebih per tahun! Jika satu persen pertumbuhan berkualitas menyerap 400 ribu tenaga kerja, untuk menampung angkatan kerja baru butuh pertumbuhan 7,5 persen!"

"Celakanya, selain pertumbuhan dekade ini tak pernah mencapai 7 persen per tahun, pertumbuhan berbasis konsumsi dikatrol sektor keuangan yang tak padat karya, daya serapnya setiap persen di bawah 250 ribu tenaga kerja!" timpal Amir. "Buat akomodasi angkatan kerja baru saja tak cukup! Padahal isyarat Ellwood, inti usaha mengentas kemiskinan itu pekerjaan sebagai sumber penghidupan!"

"Untuk keunggulan bersaing global, kita kelepek-kelepek! Ekspor kita serbamentah, minyak bumi, CPO, kopi, dan sebagainya!" tegas Umar. "Malaysia saja, sudah jadi eksportir semikonduktor terbesar dunia, ekspor sawit mereka dalam aneka produk kemasan branded! Perlu strategi baru jangka panjang membenahi keunggulan bersaing global kita! Kalau tidak, kian jauh tertinggal!"

"Lalu syarat pemerintahan dan kelembagaan yang efektif, bisa diukur sejauh mana reformasi birokrasi beringsut! Dari sisi ini tampak, efektivitasnya rendah!" timpal Amir. "Dari sisi anggaran di daerah, pemerintah ibarat warung, belanja pekerja warungnya (anggaran rutin) jauh lebih besar dari nilai dagangan yang ditangani (anggaran publik). Bagaimana bisa menghapus kemiskinan, jika belanja daerah lebih besar untuk aparaturnya daripada untuk rakyat?"

"Terkait pemerintah daerah itu, syarat adanya perencanaan yang seksama masih perlu proyeksi!" tegas Umar. "Terencana saksama—komprehensif (jelas ragam garapan-sasaran dan anggarannya) serta berkesinambungan (jelas tahapan demi tahapan serta terget capaian setiap tahapnya)—belum ada konvensi dalam APBD Tingkat II. Jadi kalau Gubernur selalu menegaskan kemiskinan bukan urusan Pemprov, tapi urusan bupati dan wali kota, maka di APBD Tingkat II belum ada konvensi perencanaan saksama seperti maksud Ellwood, sekaligus juga sumber anggarannya! Kloplah, tak satu pun syarat Ellwood lolos!!" ***