BPK, Uang Rakyat Dirampok Biaya Perjalanan Dinas!

"BPK—Badan Pemeriksa Keuangan—merilis bukti-bukti penyelewengan 30%—40% dari anggaran perjalanan dinas Rp18 triliun selama APBN 2010!" ujar Umar. "Kompas (15-5) mengindikasikan itu sebagai perampokan uang rakyat! Berdasar hasil pemeriksaan diperkuat uji petik BPK di sejumlah instansi, diketahui perampokan uang rakyat itu terjadi merata di semua instansi pemerintah!" "Apa rekomendasi BPK untuk menghentikan perampokan uang rakyat itu?" tanya Amir. "Rekomendasi BPK masih bersifat parsial, antara lain agar mengganti uang yang diselewengkan!" jawab Umar. "Belum ada rekomendasi mengubah sistem sehingga bisa diartikan perampokan uang rakyat itu sekarang masih terus berjalan!"

"Dari situ bisa dibayangkan, kalau lewat satu pos atau mata anggaran saja bocornya bisa begitu besar, 30%—40% dari Rp18 triliun setahun, bisa dibayangkan seberapa besar pula terjadinya kebocoran atas ratusan pos/mata anggaran yang disalurkan dari APBN!" tukas Amir. "Lewat semua itu bisa dipahami, seruan pemberantasan korupsi dari pimpinan pemerintahan selama ini sekadar basa-basi, justru cenderung untuk menyelubungi praktek korupsi yang kian merajalela! Celakanya, kalau pimpinan di tingkat nasional saja bersikap demikian permisif hingga korupsi merebak pada orang-orang di sekitar kekuasaannya, pimpinan daerah di bawahnya pun tak khawatir lagi untuk jadi pengikut setia cara kerja dan bersikapnya!" "Artinya, perampokan uang rakyat bukan saja merata di semua instansi, melainkan juga merebak di semua tingkatan birokrasi!" timpal Umar. "Tapi bagi rakyat semua itu bukan hal baru! Masalahnya terpulang pada kenyataan, garda pemberantasan korupsi dalam kekuasaan justru selalu terbelit kasus korupsi! Dengan kata lain, internal kontrol untuk pemberantasan korupsi tak efektif! Harapan jadi terbatas tinggal pada eksternal kontrol, seperti BPK, KPK, dan PPATK!" "Ironisnya, lembaga-lembaga eksternal kontrol itu jumlah personalia organisasinya relatif kecil, lebih lagi jika dihadapkan pada birokrasi pemerintahan nasional—pusat dan daerah—yang amat tambun!" tegas Amir. "Seperti dalam film kolosal, beberapa pendekar harus melawan puluhan ribu lawan di lapangan luas! Memang bisa ditaklukkan satu per satu, tapi sampai para pendekar habis tenaga, cuma sejumlah kecil saja lawan yang bisa dikalahkan! Sisanya masih berjubel, sama sekali tak tersentuh! Akibatnya, perampokan uang rakyat oleh birokrasi yang besar dan luas itu tak akan pernah tertangani secara memadai!" ***