Pro-Kontra Provinsi Baru!

"GAGASAN sejumlah kepala daerah memekarkan menjadi provinsi baru bekas Kabupaten Lampung Utara Orde Lama—kini terdiri dari Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, Mesuji—menyulut pro-kontra!" ujar Umar. "Pihak pro menegaskan semua syarat terpenuhi, tujuannya memacu pembangunan agar lebih cepat mengejar dari ketertinggalan akibat kendali birokrasi pemerintah yang terlalu jauh!" "Pihak kontra menyatakan kini belum saatnya pemekaran itu dilakukan karena kawasan itu masih miskin!" sambut Amir. "Bangun dulu dan kurangi kemiskinan, baru setelah mampu mandiri nanti dilakukan pemekaran!" 

"Pro-kontra itu seperti mana lebih dulu ayam atau telur!" tukas Umar. "Menurut pihak pro, retas dulu kendala birokrasi agar bisa lebih cepat mengatasi kemiskinan, sedang pihak kontra atasi kemiskinan dulu baru birokrasinya diretas!" "Wacana pemekaran wilayah bekas Lampung Utara menjadi provinsi mencuat dalam diskusi di aula kantor bupati Lampung Utara era Bupati Hairi Pasya, dimoderatori Anshori Djausal!" timpal Amir. "Dalam diskusi yang diadakan Pemkab kerja sama dengan Lampung Post itu, wacana pemekaran menjadi Provinsi Lampung Raya dibandingkan dengan provinsi baru Bangka-Belitung dan Gorontalo yang waktu itu penduduknya kurang dari 1 juta jiwa, sedang di sini lebih 2 juta jiwa! Perbandingan itu menempatkan bekas Lampung Utara lebih ideal sebagai provinsi baru!" "Maka itu, kalau Bupati Zainal Abidin membentuk Tim Pengkajian Potensi Pemekaran Provinsi, yang kebetulan sejalan dengan pemikiran para kepala daerah kawasan itu, jelas ia menindaklanjuti kesepakatan diskusi masa pendahulunya, yang saat itu ia sebagai wakil bupati!" tegas Umar.

 "Jika belakangan wacana itu jadi gagasan yang makin kuat, layak dilihat realitas pembangunan daerah itu yang terseok mengurangi kemiskinan!" "Terseoknya usaha mengurangi kemiskinan terjadi akibat Pemprov secara terbuka menimpakan tugas mengurangi kemiskinan pada Pemkab, alasannya Pemkab pemilik rakyat di daerahnya!" ujar Amir. "Jelas Pemkab kewalahan, karena secara universal kerja mengurangi kemiskinan tak cukup hanya menyatukan kekuatan pemkab, Pemprov, dan Pusat, tapi juga harus didukung Bank Dunia dan PBB serta semua perangkatnya!" "Bisa jadi, dorongan pemekaran menguat untuk mengeliminasi isolasi terhadap usaha penurunan kemiskinan dari dukungan provinsi, Pusat, dan mondial!" tegas Umar. "Maka itu, jangan diisolasi pemkab sendirian mengatasi kemiskinan!" ***