Perambah Malah Jadi Menakutkan!

"KELUARGA—istri dan anak—karyawan pabrik sawit diungsikan akibat ketakukan, ratusan perambah Register 45 dekat pabrik itu mengamuk merusak fasilitas milik perusahaan hutan tanaman industri (HTI) setempat!" ujar Umar. "Ketakutan itu membuat pabrik menghentikan kegiatan, semua karyawannya siap mengamankan pabrik tempat mereka bekerja! Kekhawatiran amuk perambah mengimbas ke pabrik itu juga dirasakan Bupati Mesuji Khamamik, hingga ia datang ke lokasi!" "Dengan beraneka senjata tajam dan kekerasan yang dilakukan dalam amuknya, perambah malah jadi menakutkan warga sekitar—seperti dialami karyawan pabrik sawit itu!" timpal Amir. "Ekses negatif para perambah terhadap warga sekitar ini tak bisa ditoleransi! Karena, kehadiran mereka telah jadi teror yang menakutkan, mengusik ketenteraman warga! Menjadi tanggung jawab polisi untuk mengeliminasikan suasana teror yang mencekam warga dalam ketakutan itu!"

"Di balik itu, para perambah bergolak kembali tak lepas dari lambatnya turun ke lapangan Pemprov Lampung yang telah mengambil alih masalah Register 45!" tukas Umar. "Dengan tak kunjung turunnya Pemprov ke lapangan, perambah tak segera mendapat kepastian hukum atas tanah dan kehadirannya di kawasan itu! Padahal jika cepat ada kepastian, para perambah cukup bijak untuk mempertimbangkan alternatif untuk tidak semata menempuh jalan kekerasan!" "Kecenderungan demikian tampak pada kejadian yang mendahului amuk perambah terakhir!" sambut Amir. "Lewat pendekatan dialog satpam perusahaan HTI dengan para perambah, sejumlah perambah bersedia keluar dari kawasan register dan pondok daruratnya dibersihkan, asal dibantu kendaraan mengangkat barang mereka ke jalan lintas timur! 

Sayangnya pendekatan itu kurang komprehensif, tidak diketahui semua perambah sehingga ketika mereka diangkut truk menuju jalan raya dan pondoknya dibersihkan, merebak kabar di kalangan perambah bahwa sejumlah teman mereka ditangkap dan pondoknya dibakar! Mereka pun mengamuk dengan kekerasan!" "Dari proses amuk perambah terakhir, tampak Tim Pemprov yang diturunkan intinya saja petugas provinsi sebagai pengendali legalitasnya, sedang anggotanya berupa kelompok kerja (working group) justru tokoh-tokoh lokal yang mampu membangun saling pengertian dengan tokoh perambah!" tegas Umar. "Pokoknya pendekatan yang ngewongke (memanusiakan) perambah, bukan pendekatan kekuasaan yang mentang-mentang dengan menodongkan senjata!" *** Tisser: Perambah tak segera mendapat kepastian hukum atas tanah dan kehadirannya di kawasan itu