Pembatasan BBM Pakai HET Tak Adil!

"KEBIJAKAN pembatasan bahan bakar minyak (BBM) pakai harga eceran tertinggi (HET) tak adil karena semakin jauh warga tinggal dari sumber pasokan harus membayar lebih mahal!" ujar Umar. "Hal itu mendorong urbanisasi untuk menikmati fasilitas publik yang pelayanannya dibangun 'terpusat' hingga diskriminatif pada warga 'pinggiran' yang jauh dari pusat!" "Memang lucu, HET yang bertujuan menjaga agar harga naik terbatas, dalam prakteknya justru membenarkan kenaikan harga lebih tinggi pada daerah yang lebih jauh dari sumber pasokan sesuai tambahan biaya distribusinya!" timpal Amir. "Padahal, untuk keadilan pemenuhan kebutuhan rakyat yang strategis negara seharusnya menjamin semua warga negara mendapatkan harga yang sama di semua wilayah Tanah Air! Untuk itu pemerintah mengatur subsidi silang biaya angkutnya, bukan membebankan pada rakyat yang terjauh dari sumber pasokan!"

"Itu yang diprotes empat gubernur Kalimantan ke Pemerintah Pusat terkait kebijakan pembatasan BBM!" tegas Umar. "Baru tersiar berita akan ada pembatasan saja, harga BBM di tempat yang jauh dari pasokan sudah melonjak tinggi, seperti di Lampung Barat dan Way Kanan! Apalagi setelah pembatasan berlaku jatah SPBU dikurangi 3% dan jatah pengecer jadi makin tak jelas hingga terjadi kekacauan supply-demand dalam mencukupi kebutuhan warga di kawasan 'pinggiran', harga pun tak lagi bisa dikendalikan dengan HET!" "Kendali HET buat BBM di daerah pedalaman akan sulit diterapkan—seperti HET minyak tanah yang sering dilanggar dulu—karena secara psikologis banyak hal dihembuskan membuat pembatasan BBM mencekam rakyat dalam kepanikan, lebih-lebih yang jauh dari sumber pasokan!" timpal Amir. "Mulai sosialisasi Pemerintah Pusat yang mencemaskan kehabisan sumber BBM, diwarnai kepanikan (beneran) pemerintah hingga segala macam opsi diobral tapi dibatalkan, kemudian dramatisasi pelaksanaan pembatasan dengan pengurangan jatah SPBU sebelum bentuk pasti pembatasan pemkot dan pemkab diumumkan hingga SPBU dikerubuti antrean panjang! Semua hal membingungkan itu tak cukup, ditambah lagi pembatasan BBM pakai HET yang membenarkan harga lebih mahal dari semestinya!" "Begitulah kalang-kabutnya kebijakan, hingga dalam dialek Medan bisa dikatakan pemerintah terlalu banyak cengkunek!" tegas Umar. "Padahal negara lain yang tak punya sumber minyak, Laos, Kamboja, Filipina dan seterusnya, tak serepot kita! Itulah cengkunek, berbelit-belit akibat tak becus!" ***