KEGADUHAN ternyata tak bisa reda untuk menciptakan iklim politik yang
kondusif untuk mengatasi pelambatan ekonomi. Kegaduhan baru datang dari
Komisi XI DPR yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit
kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam intervensi menjaga kurs rupiah.
Ide mengaudit BI ini pertama disuarakan Fraksi PDIP. "Fraksi PDI Perjuangan segera mengirim surat resmi ke pimpinan DPR guna melakukan rapat konsultasi dan meminta BPK melakukan audit terhadap BI," kata Ketua Kelompok Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno. (Antara, 29/9)
Menurut mantan Kepala Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu, keinginan DPR agar BPK mengaudit BI tidak bisa dilakukan karena ada undang-undang (UU) yang melarang hal itu atas dasar independensi otoritas moneter. BPK hanya diperbolehkan mengaudit anggaran operasional BI, sedang anggaran kebijakan (policy) tak bisa. (Sindonews, 6/10)
Mungkin karena adanya batasan UU untuk mengaudit BI itu, anggota Komisi XI DPR terpecah dua. Menurut ketua komisi itu, Fadel Muhammad, dalam Komisi XI ada yang setuju dilakukan audit, ada pula yang menentangnya. Alasan yang menolak, takut kredibiltas BI sebagai otoritas moneter jatuh. (CNN-Indonesia, 5/10)
Kegaduhan ini bakal bisa lebih seru karena pihak yang mendukung audit terhadap BI mengajukan UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15/2006 tentang BPK.
Meskipun demikian, Ketua BPK Hari Azhar Azis kepada Tempo.co (6/10) mengaku belum bisa mengaudit operasi moneter yang dilakukan BI. "Audit kinerja BI tergantung permintaan DPR. Sesuai UU BI, kami belum bisa mengaudit kinerja operasi moneter BI," ujar Hari.
Wacana audit ini semakin kencang setelah Gubernur BI Agus Martowardojo mengkritik Jokowi hanya mencari popularitas terkait rencana pemerintah menurunkan harga BBM.
Agus menganggap wacana DPR mengaudit BI memiliki konsekuensi negatif. Menurut Agus, persepsi pasar kepada otoritas moneter akan buruk. "Dan wacana BI mau diaudit itu tidak membuat persepsi baik. Itu malah membuat orang bertanya-tanya mengapa otoritas moneter mau dilakukan audit," ujar Agus. (Kompas.com, 2/10)
Pelemahan rupiah yang terus terjadi saat ini, menurut Agus, tak hanya disebabkan faktor eksternal ketidakpastian suku bunga AS dan pelemahan ekonomi Tiongkok. Persepsi pasar kepada pemerintah yang tak baik juga dinilai sebagai salah satu penyebabnya.
Jadi, kalau persepsi pasar kepada BI juga dibuat buruk, baru seimbang. ***
Ide mengaudit BI ini pertama disuarakan Fraksi PDIP. "Fraksi PDI Perjuangan segera mengirim surat resmi ke pimpinan DPR guna melakukan rapat konsultasi dan meminta BPK melakukan audit terhadap BI," kata Ketua Kelompok Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno. (Antara, 29/9)
Menurut mantan Kepala Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu, keinginan DPR agar BPK mengaudit BI tidak bisa dilakukan karena ada undang-undang (UU) yang melarang hal itu atas dasar independensi otoritas moneter. BPK hanya diperbolehkan mengaudit anggaran operasional BI, sedang anggaran kebijakan (policy) tak bisa. (Sindonews, 6/10)
Mungkin karena adanya batasan UU untuk mengaudit BI itu, anggota Komisi XI DPR terpecah dua. Menurut ketua komisi itu, Fadel Muhammad, dalam Komisi XI ada yang setuju dilakukan audit, ada pula yang menentangnya. Alasan yang menolak, takut kredibiltas BI sebagai otoritas moneter jatuh. (CNN-Indonesia, 5/10)
Kegaduhan ini bakal bisa lebih seru karena pihak yang mendukung audit terhadap BI mengajukan UU Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15/2006 tentang BPK.
Meskipun demikian, Ketua BPK Hari Azhar Azis kepada Tempo.co (6/10) mengaku belum bisa mengaudit operasi moneter yang dilakukan BI. "Audit kinerja BI tergantung permintaan DPR. Sesuai UU BI, kami belum bisa mengaudit kinerja operasi moneter BI," ujar Hari.
Wacana audit ini semakin kencang setelah Gubernur BI Agus Martowardojo mengkritik Jokowi hanya mencari popularitas terkait rencana pemerintah menurunkan harga BBM.
Agus menganggap wacana DPR mengaudit BI memiliki konsekuensi negatif. Menurut Agus, persepsi pasar kepada otoritas moneter akan buruk. "Dan wacana BI mau diaudit itu tidak membuat persepsi baik. Itu malah membuat orang bertanya-tanya mengapa otoritas moneter mau dilakukan audit," ujar Agus. (Kompas.com, 2/10)
Pelemahan rupiah yang terus terjadi saat ini, menurut Agus, tak hanya disebabkan faktor eksternal ketidakpastian suku bunga AS dan pelemahan ekonomi Tiongkok. Persepsi pasar kepada pemerintah yang tak baik juga dinilai sebagai salah satu penyebabnya.
Jadi, kalau persepsi pasar kepada BI juga dibuat buruk, baru seimbang. ***
0 komentar:
Posting Komentar